Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai wujud permintaan maaf dan pertanggungjawaban Jepang atas isu jugun ianfu, Jepang memberikan kompensasi Asian Women's Fund atau AWF dalam bentuk uang dan asuransi kesehatan kepada para perempuan di negara-negara jajahannya yang menjadi korban sistem jugun ianfu. Berbeda dengan negara yang lain, Indonesia jadi satu-satunya negara jajahan Jepang yang tidak mendapat kompensasi AWF atas isu jugun ianfu dalam bentuk uang, melainkan pembangunan dan renovasi panti sosial. Sementara di Korea Selatan, kompensasi AWF tidak berhasil menjangkau semua korban jugun ianfu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan data sekunder dari studi kepustakaan. Dengan membandingkan implementasi AWF di Indonesia (1996-2007) dan Korea Selatan (1996-2002) menggunakan teori politik kepedulian oleh Joan Tronto, penelitian ini menemukan bahwa implementasi AWF di Indonesia kurang peduli terhadap korban jugun ianfu dibanding Korea Selatan. Implementasi AWF di Indonesia tidak melibatkan korban jugun ianfu sebagai penerima. Penelitian ini juga menemukan bahwa kompensasi dari AWF dilihat sebagai komodifikasi dan terdapat ketidakadilan dalam distribusinya.

---

As a form of Japan's apology and responsibility for the jugun ianfu issue, Japan compensated the Asian Women's Fund or AWF in the form of money and health insurance to women in its colonial countries who were victims of the jugun ianfu system. Unlike other countries, Indonesia is the only Japanese colony that does not receive AWF compensation for the jugun ianfu issue in the form of money, but the construction and renovation of social institutions. While in South Korea, AWF compensation did not succeed in reaching all jugun ianfu victims. This research uses a qualitative approach and secondary data from literature study. By comparing the implementation of the AWF in Indonesia (1996-2007) and South Korea (1996-2002) using politics of care theory by Joan Tronto, this study found that the implementation of the AWF in Indonesia was less caring about jugun ianfu victims than South Korea. The implementation of AWF in Indonesia did not involve jugun ianfu victims as recipients. This research also found that compensation from the AWF is seen as commodification and there is injustice in its distribution."

"Kuil Yasukuni merupakan kuil Shinto yang terletak di Tokyo. Dalam Perang Dunia II, dipercaya bahwa kuil Yasukuni memiliki peran penting dalam membangun moral baik kaum militer, maupun sipil. Kuil ini juga dipercaya sebagai simbol pengabdian kepada Kaisar. Berkaitan dengan perannya sebagai simbol pengabdian pada kaisar, kuil ini dianggap kontroversial karena dipercaya sebagi representasi ideologi Shinto Negara (Kokka Shinto). Mengunjungi dan berziarah di kuil Yasukuni dianggap melegitimasi sejarah militer Jepang karena di kuil Yasukuni disemayamkan 14 penjahat perang kelas A. Melegitimasi sejarah dan mangabaikan kejahatan yang pernah militer Jepang lakukan adalah aksi merevisi sejarah atau historical revisionism. Kunjungan Perdana Menteri ke kuil Yasukuni selalu menuai kritikan dan kecaman dari negara lain, terutama Cina dan Korea, dua negara yang pernah diokupasi oleh Jepang. Meskipun kuil ini memiliki banyak kontroversi, beberapa Perdana Menteri Jepang tetap mengunjungi kuil ini, termasuk Shinzo Abe yang memang dikenal memiliki pandangan revisionis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan Abe mengunjungi Yasukuni dan mengungkapkan implikasi yang diterima oleh Jepang karena sikap revisionis Abe. Teori Historical Revisionism digunakan untuk mengungkapkan sikap-sikap politik Abe. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif anailtis yang menggunakan prosedur studi pustaka. Melalui penelitian ini ditemukan bahwa Abe memiliki stabilitas politik yang baik dan pemikiran revisionis sehingga dia mengunjungi kuil tersebut. Faktor kunjungan Abe ke Yasukuni menyebabkan ruang diplomatik Jepang dengan Cina dan Korea menjadi terbatas sepanjang tahun 2014.

---

Yasukuni Shrine is a Shinto shrine located in Tokyo. In World War II, it was believed that Yasukuni shrine had an important role in building morale both military and civilian. This shrine is also believed as a symbol of devotion to the Emperor. Regarding its role as a symbol of devotion to the emperor, this shrine is considered controversial because it is believed as a representation of Shinto State ideology (Kokka Shinto). Visiting the shrine is considered glorifying Japanese military history  because in Yasukuni shrine there’s 14 class A war criminals enshrined. Legitimizing history and ignoring the crimes that the Japanese military had committed was an act of revising history or historical revisionism. The Prime Minister's visit to Yasukuni shrine has always drawn criticism from other countries, especially China and South Korea, the two countries that have been occupied by Japan. Although this shrine has a lot of controversy, some Japanese Prime Ministers still visit this shrine, including Shinzo Abe who is known as a revisionist. This research aims to find out the reason Abe visited Yasukuni and revealed the implications received by Japan because of Abe's revisionist attitude. Historical Revisionism theory is used to express Abe's political attitudes. This research is an analytical descriptive study that uses a literature study procedure. Through this research it was found that Abe had good political stability and revisionist thoughts so he visited the shrine. The factor of Abe's visit to Yasukuni caused Japan's diplomatic space with China and Korea to be limited throughout 2014.

 

"

"Laporan UND (2004) memperkirakan sekurangnya 75% penduduk bumi hidup didaerah yang beresiko bencana. Oxfam (2005) melaporkan bahwa pada tsunami samudra Hindia terdapat 77% korban meninggal adalah perempuan. Melihat makin tingginya kepedulian publik pada pengurangang resiko bencana dan tumbuhnya solidaritas di Indonesia, maka pekerjaan rumah yang utama adalah bagaimana memastikan bahwa pemahaman instrumen gender di Indonesia khususnya dalam pengurangan resiko bencana semakin baik ditiap level bagi multipihak; pemerintah, masyarakat sipil, komunitas bisnis, akedimisi, dan media. disisi lain , perlu adanya upaya untuk mendukung promosi keagenan perempuan dalam pengurangan risiko bencana yang lebih masif lagi."

"ABSTRAKDinamika hubungan Korea Selatan dan Jepang selama ini mengalami fluktuasi. Meskipun terdapat banyak faktor yang mendorong kerja sama seperti ancaman bersama, aliansi dan interdependensi ekonomi, namun hubungan Korea Selatan dan Jepang hingga saat ini tetap diwarnai konflik yang disebabkan oleh isu historis. Melalui kajian literatur dengan kronologi waktu, penulis menganalisis faktor pendorong baik kerja sama maupun konflik serta pola yang terjadi dalam hubungan Korea Selatan dan Jepang dalam rentang waktu 1965-2015. Kajian literatur ini terbagi menjadi tiga periode yaitu Periode Normalisasi 1965-2000 , Periode Kemerosostan 2001-2007 , dan Periode Relatif Stabil 2008-2015 . Berdasarkan hasil analisis kajian literatur, TKA ini berargumen bahwa interdependensi ekonomi merupakan faktor pendorong utama kerja sama dan isu historis merupakan faktor pendorong utama konflik. Penemuan ini diharapkan dapat membantu akademisi dan pembuat kebijakan memahami pola kerja sama dan konflik dalam hubungan Korea Selatan dan Jepang serta dijadikan rujukan untuk perbaikan hubungan kedua negara di masa depan.

---

ABSTRACTThe relations between South Korea and Japan has been fluctuating throughout the years. Although there are many factors that support cooperation such as common threats, alliances, and economic interdependence, the relations between South Korea and Japan until now are still marked by conflict caused by historical issues. Through a literature review with chronological mapping, this writing aims to analyze the factors driving both cooperation and conflict and the patterns that occurred in relations between South Korea and Japan in the period 1965 2015. This literature review is divided into three periods, Normalisation Period 1965 2000 , Downfall Period 2001 2007 , and Relatively Stable Period 2008 2015 . Based on the literature review, this final thesis argues that economic interdependence is a key driver of cooperation and historical issues are the key driver of conflict. The present findings might be useful for academics and policymakers to understand the pattern of cooperation and conflict in relations between South Korea and Japan and to serve as a reference for improving relations between the two countries in the future."

"ABSTRAKComfort women merupakan para wanita yang dipaksa untuk menjadi budak seks untuk tentara Jepang pada masa Perang Dunia II. Mayoritas dari comfort women adalah wanita Korea, sehingga perlakuan kejam Jepang terhadap comfort women meninggalkan luka mendalam pada masyarakat Korea. Jepang terus menerus melakukan historical revisionism dalam bentuk penyangkalan dan pengubahan sejarah untuk keterlibatannya dalam perekrutan comfort women. Hal ini menimbulkan kemarahan pada masyarakat Korea Selatan dan membuat hubungan Jepang dengan Korea Selatan menjadi tegang. Penelitian ini akan membahas tentang historical revisionism pada isu comfort women di Jepang serta menganalisis pengaruh historical revisionism dalam hubungan Jepang dan Korea Selatan.

---

ABSTRACTComfort women are women that are forced to sexual slavery for the Japanese soldiers during World War II. The majority of these women were Korean women. Japan has been doing historical revisionism in the form of denying and changing the facts of history to cover up its involvement in the forced recruitment of comfort women. This movement evokes the anger of the South Koreans and put a strain on Japan-South Korean relations. This research aims to explain historical revisionism in Japan as well as its impact on Japan and South Korea relations."

"

Penelitian ini membahas bagaimana pada masa pendudukan Jepang di Indonesia terjadi sebuah peristiwa kelam dalam sejarah, yaitu pelaksanaan sistem perbudakan seksual pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Berbagai negara di Asia Tenggara, Cina, dan Korea Selatan yang terlibat dalam peristiwa tersebut memiliki kebijakan yang berbeda dalam menangani permasalahan ini. Penelitian ini berfokus pada penanganan kompensasi dana pampasan perang dari pihak Jepang melalui organisasi Asian Women’s Fund di Indonesia. Selama penyelesaiannya, LBH Yogya selaku penasehat hukum Jugun Ianfu Indonesia berusaha memperjuangkan keadilan yang pada awalnya tidak diberikan oleh Pemerintah Jepang. Keberadaan Jugun Ianfu Indonesia baru diakui saat perundingan di Tokyo pada tahun 1996, setelah itu mendapat kompensasi dana mulai dari tahun 1997. Dana tersebut oleh Kementerian Sosial RI digunakan untuk membangun panti-panti sosial dan tidak diberikan secara langsung kepada korban yang bersangkutan sehingga banyak muncul pertentangan dari pihak eks Jugun Ianfu Indonesia terhadap Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia tidak  secara tuntas menyelesaikan permasalahan ini dan cenderung bersikap pasif. Dalam hal ini, penulis bertujuan untuk mengaitkan kedua permasalahan, yaitu, bagaimana peranan Asian Women’s Fund dalam menangani peristiwa Jugun Ianfu di Indonesia dan bagaimana kebijakan Indonesia setelah menerima dana kompensasi dari Jepang. Pemerintah Indonesia bersikap pasif sehingga masalah ini tidak secara tuntas terselesaikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang sumbernya didapat melalui studi literatur berupa arsip dari organisasi Asian Women’s Fund, buku, artikel jurnal, dan laporan Kementerian Sosial Republik Indonesia mengenai permasalahan Jugun Ianfu. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menguraikan proses serta peranan dari organisasi Asian Women’s Fund terhadap masalah Jugun Ianfu di Indonesia terkait isu-isu yang masih belum terselesaikan  dan bagaimana Jepang menangani dampak yang diakibatkan oleh peristiwa tersebut. 

---

This study discusses about how during the Japanese occupation of Indonesia occurred a tragic occasion, that is an implementation of a sexual slavery system during the Japanese occupation in Indonesia. Various countries in Southeast Asia as well as China, and South Korea involved in the event, have different policies in dealing with this problem. This research focuses on conducting the compensation for war reparation funds from the Japanese Government through the Asian Women’s Fund organization in Indonesia. During the settlement, LBH Yogya as legal advisor Jugun Ianfu Indonesia tried to fight for justice which was not initially given by the Japanese Government. The existence of Jugun Ianfu from Indonesia was only acknowledged in 1996 during a meeting between ex Jugun Ianfu representation and Japanese Government in Tokyo. LBH Yogya demanded compensation for a formal apology from the Japanese Government, which was actualized in 1997. Indonesian Ministry of Social Affairs used the funds to build social institutions instead of given it directly to the victims, it emerges a disagreement between ex-Jugun Ianfu in Indonesia and the Indonesian Government. The Indonesian Government handling this problems passively so this issue is not completely resolved. This study uses historical research methods which sources are obtained through literature studies in the form of archives from the Asian Women’s Fund organization, books, journal articles, and the Indonesian Ministry of Social Affairs report concerning the issue of Jugun Ianfu. The main objective of this research is to elaborate the process and role of the Asian Women’s Fund organization on the issue of Jugun Ianfu in Indonesia regarding issues that remain unresolved and how Japan has handled the impacts caused by the event. 

"