Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Makalah ini adalah refleksi pengalaman saya sebagai enumerator dalam program baseline Pemulihan Pembelajaran Melalui Buku Bacaan Bermutu yang dilakukan oleh Kemdikbudristek pada Januari 2024. Perekrutan yang dilakukan dengan cepat dan minim informasi tentang kontrak kerja, membuat saya berada dalam kondisi rentan dan tidak pasti. Sebagai enumerator tanpa kontrak yang jelas, saya menghadapi berbagai kerentanan meskipun Kemdikbudristek memberikan fasilitas seperti pembekalan, pendampingan, dan akomodasi. Pengalaman ini menunjukkan pentingnya transparansi dan profesionalisme dalam perekrutan tenaga kerja proyek serta bagaimana fasilitasi dapat mempengaruhi kinerja enumerator. Melalui makalah ini, saya memberikan refleksi untuk memperbaiki proses perekrutan dan fasilitasi, dengan tujuan meningkatkan keamanan dan perlindungan hak-hak pekerja yang direkrut by project. Refleksi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika kerja prekariat yang terlibat dalam proyek pemerintah dan dampaknya terhadap pengembangan karir profesional.

---

This paper is a reflection of my experience as an enumerator in the baseline program "Learning Recovery Through Quality Reading Books" conducted by the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology (Kemdikbudristek) in January 2024. The rapid recruitment process with minimal information about the work contract placed me in a vulnerable and uncertain position. As an enumerator without a clear contract, i faced various vulnerabilities despite Kemdikbudristek providing facilities such as training, mentoring, and accommodation. This experience highlights the importance of transparency and professionalism in project workforce recruitment and how facilitation can impact the performance of enumerators. Through this paper, I reflect on improving the recruitment and facilitation processes, aiming to enhance the security and protection of project-recruited workers' rights. This reflection is expected to provide better insights into the work dynamics of precarious workers involved in government projects and its impact on professional career development."

"Sebagai wilayah terdepan penyangga DKI Jakarta, Kotamadya Dati II Tangerang mempunyai beberapa fungsi, dan salah satu fungsi terpentingnya adalah sebagai wilayah pemukiman guna menampung sebagian dan kelebihan penduduk DKI Jakarta yang diperkirakan pada tahun 2000 akan berjumlah 23 juta jiwa sedangkan kemampuan maksimalnya adalah 12 juta jiwa. Berdasarkan Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah Tingkat I Jawa Barat maka wilayah yang diarahkan sebagai wilayah pemukiman di Kotamadya Dati II Tangerang adalah Kecamatan Ciledug dan Kecamatan Cipondoh. Saat ini pada wilayah-wilayah tersebut telah terdapat beberapa lokasi perumahan. Salah satunya adalah Per umahan Modernland Cipondoh seluas 770 ha yang dibangun oleh pengembang swasta. Permasalahannya adalah: apakah perumahan yang ada di wilayah Kotamadya Tangerang telah memiliki fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) yang memadai sesuai dengan yang diamanatkan dalam perundang-undangan yang mengatur penyediaan fasos dan fasum yang harus ada dalam suatu perumahan; apakah fasos dan fasum yang tersedia cukup memadai bagi masyarakat penghuni perumahan. Untuk itu, penelitian ini berusaha menjawabnya dengan metodologi tertentu. Data dan informasi dikumpulkan dengan mempergunakan berbagai tehnik sekaligus. Penggalian data sekunder merupakan sumber utama dalam studi ini, dan data tersebut akan dianalisis dengan mengg unakan analisis isi (content analysis). Untuk mendukung keakuratan data yang dikumpulkan melalui analisis isi akan digunakan pula mekanisme cross check, melalui wawancara berstruktur dengan pejabat-pejabat daerah, para pemukim, para developer, dan pihak-pihak terkait lainnya. Dan studi ini dapat disimpulkan beberapa hal tentang penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial di Tangerang sebagai berikut: (1) Masih berorientasi tata ruang lama yang lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangan kota Jakarta; (2) Tata ruang Tangerang kurang dapat menampung tuntutan dan perkembangan penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk warganya; (3) Integrasi tata ruang dengan hinterlandnya kurang menjadi orientasi utama; (4) Kurang mengutamakan kualitas dalam mengembangkan fasos dan fasum disaxnping masih sedikit dari sudut kuantitas; (5) Kurang adanya koordinasi antar instansi dalam mengembangkan fasos dan fasurn tersebut; (6) Lemahnya penganggaran mandiri dalam pengelolaan fasos dan fasum; (7) Rendahnya akses masyarakat andil dalam pengelolaan fasos dan fasum. Adapun saran-sarannya adalah: (1) Pengembangan tata ruang baru ditindaklanjuti dengan action plan yang nyata dengan orientasi perkembangan internal kota Tangerang sendiri disamping hinterland-nya; (2) Integrasi tata ruang dengan Jakarta dilakukan sepanjang dilakukan dengan orientasi masa depan kota Tangerang sendiri; (3) Akomodasi tata ruang terhadap pegelolaan fasos dan fasum perlu ditingkatkan; (4) Kualitas dan kuantitas fasos dan fasum ditingkatkan; (5) Koordinasi antar intansi terkait dalam pengelolaan fasos dan fasum perlu ditingkatkan; (6) Pendanaan yang lebih mengutamakan visi dan mini pengelolaan fasos dan fasum; (7) Dibukanya akses masyarakat terhadap pengelolaan fasos dan fasum."

"Tesis ini membahas dampak delayering atau penyederhanaan birokrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh implementasi kebijakan delayering yang dilakukan secara cepat dan masif di lingkungan Kemendikbudristek dengan menjadikan Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek sebagai role model dalam penerapannya. Namun demikian, delayering yang diterapkan di Itjen Kemendikbudristek belum sempurna seperti yang diharapkan sehingga menimbulkan berbagai dampak serta reaksi dari pegawai di dalam organisasinya. Berkaitan dengan hal tersebut perlu dilihat lebih dalam bagaimana dampak terhadap pegawai serta organisasi akibat perubahan yang terjadi secara cepat terutama pada struktur organisasi. Reaksi pegawai terhadap dampak akibat perubahan tersebut juga menjadi penting untuk dilihat agar permasalahan yang dapat menghambat proses perubahan seperti resistensi pegawai dapat dikelola dengan baik. Pada akhirnya, peneliti berusaha merumuskan upaya antisipatif untuk mengatasi dampak serta reaksi negatif yang terjadi pasca delayering di Itjen Kemendikbudristek. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengeksplorasi suatu fenomena kontemporer. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan studi literatur yang kemudian diolah dengan menggunakan aplikasi NVIVO 12 Plus. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) dampak ditimbulkan akibat perubahan struktur organisasi di Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek pasca delayering yaitu adanya perubahan pada proses bisnis organisasi, proses koordinasi internal organisasi, proses pengambilan keputusan, pemenuhan angka kredit bagi JFT serta jenjang karir pegawai; 2) reaksi SDM terhadap perubahan yang terjadi pada Inspektorat Jenderal Kemendikbud pasca delayering di lingkungan Itjen Kemendikbudristek juga sangat beragam ada yang mendukung, netral, dan resisten; 3) dampak dan reaksi negatif yang ada tentunya memiliki pengaruh terhadap proses kerja individu bahkan mungkin kinerja organisasi sehingga diperlukan berbagai masukan/upaya antisipatif evaluasi dan kajian ilmiah, restrukturisasi, penghapusan koordiantor dan subkoordinator, pembaruan budaya kerja, penguatan JFT, serta pembentukkan pemimpin kelompok.

---

This thesis discusses about the impact of delayering or bureaucracy simplification within the Inspectorate General of the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology of The Republic of Indonesia. The research was motivated by the implementation of the delayering policy which was carried out quickly and massively within the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology by making the Inspectorate General as a role model in its implementation. However, the delayering applied at the Inspectorate General has not been perfect as expected, causing various impacts and reactions from employees within the organization. In this regard, it is necessary to look more deeply into how the impact on employees and the organization due to changes that occur rapidly, especially in the organizational structure. Employee reactions to the impact of these changes are also important to look at so that problems that can hinder the change process such as employee resistance can be managed properly. In the end, the researcher tried to formulate anticipatory efforts to overcome the negative impacts and reactions that occurred after delaying at the Inspectorate General. The method used in this research is a qualitative method with a case study approach to explore a contemporary phenomenon. Researcher collected data by in-depth interviews and literature studies which were then processed using the NVIVO 12 Plus application. The results of the study show that: 1) the impact caused by changes in the organizational structure at the Inspectorate General of the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology after delayering, namely changes in organizational business processes, organizational internal coordination processes, decision-making processes, fulfillment of credit scores for certain functional positions and employee career paths; 2) HR reactions to changes that occur in the Inspectorate General of the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology after delaying within the Inspectorate General are also very diverse, some are supportive, neutral, and resistant; 3) The existing negative impacts and reactions certainly have an influence on individual work processes and maybe even organizational performance so that various inputs/anticipatory efforts are needed for scientific evaluations and studies, restructuritation, eliminating coordinators and sub-coordinators, reform the work culture, strengthening certain functional positions, and forming group leaders."

"Teori distraction-conflict merumuskan bahwa kehadiran audiens dapat mendukung atau menghambat kinerja seseorang. Ini disebabkan karena orang lain dapat mengalihkan perhatian kita. Penelitian sebelumnya hanya berfokus pada audiens sebagai satu-satunya gangguan, sedangkan dalam situasi seperti berbicara di depan umum, gangguan dari suara timer atau bel dapat muncul bersamaan. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek gangguan non-sosial seperti suara bel pada kinerja atau task performance di hadapan audiens. Empat puluh mahasiswa dari Australia diminta untuk membacakan sebuah naskah di hadapan audiens atau sendiri, dan dengan adanya suara bel atau tidak adanya suara bel. Task performance diukur dari jumlah kesalahan bicara peserta. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa,dalam semua kondisi, tidak ada perbedaan yang signifikan dalam jumlah kesalahan bicara peserta. Hasil ini mengindikasi bahwa gangguan non-sosial tidak menghambat kinerja. Keterbatasan studi dan saran untuk penelitian selanjutnya didiskusikan dalam pembahasan.The distraction-conflict theory suggests that the presence of an audience either facilitates or inhibits performance because the audience is distracting. Most research has focused on the audience as the sole distraction, whereas in public speaking situations, for instance, distraction from a timer or a bell may exist concurrently. The present study therefore aimed to investigate the effects of an added nonsocial distraction (in this case, a bell) on task performance in the presence of an audience. Forty university students from Australia were asked to read aloud a script either in the presence or absence of a bell, and either in front of an audience or alone. Task performance was recorded from participants` number of speech errors. Results showed no significant differences in number of speech errors between all conditions. Our findings suggest that non-social distractions do not inhibit task performance. Limitations and suggestions for further research were discussed."

"Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasil KUBE adalah pendampingan sosial, oleh karenanya perlu digambarkan Persiapan Pendampingan Sosial, Peran Pendamping Sosial serta faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pendampingan Sosial pada KUBE di Desa Serdang Wetan Kecamatan Legog Kabupaten Tangerang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Persiapan pendampingan sosial terdiri dari: sebelum dan sesudah ditetapkan sebagai pendamping sosial. Peran pendamping sosial dilaksanakan pada Fungsi Pemungkin / Fasilitasi, Penguatan, Perlindungan, dan Fungsi Pendukung. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pendampingan sosial diantaranya: 1) Pelaku Perubahan Itu Sendiri; 2) Internal Komunitas Yang Berasal dari Internal Komunitas Sasaran; dan 3) Internal Komunitas yang Berasal dari Luar Komunitas Sasaran.

---

One of the factors which influences the success of Kelompok Usaha Bersama (KUBE) is a social facilitation. Therefore, this research describes the preparation of social facilitation, the role of social facilitator, and the supporting and inhibiting factors of social facilitation implementation on KUBE in Serdang Wetan Village, Legog Subdistrict, Tangerang Region. This research is a qualitative research with descriptive method. The preparation of social facilitation includes pre- and post-appointment stages of social facilitator.

The role of social facilitator is implemented on these functions: enabling/facilitating, enhancing, protecting, and supporting. The supporting and inhibiting factors of social facilitation implementation consist of 1) the change agent himself; 2) internal community which comes from inside the target community; and 3) internal community which comes from outside the target community."

"Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) merupakan salah satu unit utama dalam struktur organisasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan standar, kurikulum, dan asesmen pendidikan serta pengelolaan sistem perbukuan. Dalam mendukung tugas dan fungsinya, BSKAP memiliki program pada rencana strategis organisasi untuk menerapkan manajemen pengetahuan (KM). Meskipun demikian, hingga saat ini penerapan KM belum terealisasi karena tidak yakin sepenuhnya mengenai kesiapan organisasi. Sehingga untuk mencapai keberhasilan perlu dilakukan pengukuran tingkat kesiapan penerapan KM di BSKAP. Penelitian ini menggunakan desain exploratory. Model penelitian ini dikembangkan berdasarkan penelitian sebelumnya dan hasil validasi pakar. Terdapat 22 faktor yang digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan penerapan KM di BSKAP, yaitu motivasi (individu dan pimpinan), sumber daya manusia (SDM), komitmen (individu dan pimpinan), inovasi dan kreativitas, goodwill (pimpinan), integritas, performance expectancy, effort expectance, social expectancy, penghargaan, kebijakan, kepemimpinan, budaya organisasi, kerja sama, lingkungan, monitoring dan evaluasi, network, kesempatan, anggaran, change management, IT, dan sarana prasarana. Data dikumpulkan dari 382 pegawai BSKAP dan berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan, didapatkan nilai kesiapan penerapan KM di BSKAP adalah sebesar 80,6% atau masuk dalam level receptive menurut skala Rao. Level ini memiliki arti bahwa BSKAP telah siap dalam menerapkan KM, namun masih dapat melakukan peningkatan kesiapan menuju pada level optimal. Salah satu bentuk peningkatan kesiapan tersebut adalah melakukan pembenahan pada faktor sumber daya manusia.

---

The Educational Standards, Curriculum and Assessment Agency (BSKAP) is one of the main units in the organizational structure of the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology, which has the task of organizing the preparation of standards, curriculum, and educational assessments as well as the management of the bookkeeping system. In supporting its duties and functions, BSKAP has a program in the organization's Strategic Plan to implement knowledge management (KM). However, until now BSKAP has not realized it because it is not fully sure about the readiness of the organization. So that to achieve success, measurement of the level of readiness for the application of KM in BSKAP is carried out. This study uses an exploratory design. This research model was developed based on previous research and the results of expert validation. There are 22 factors used to measure the level of readiness to implement KM in BSKAP, namely motivation (individual and leadership), human resources (HR), commitment (individual and leadership), innovation and creativity, goodwill (leadership), integrity, performance expectancy, effort expectance, social expectancy, awards, policies, leadership, organizational culture, cooperation, environment, monitoring and evaluation, network, opportunity, budget, change management, IT, and infrastructure. Data were collected from 382 BSKAP employees and based on the results of calculations carried out, it was found that the value of readiness for implementing KM in BSKAP was 80.6% or included in the receptive level according to the Rao scale. This level means that BSKAP is ready to implement KM, but can still make improvements to the optimal level. One form of increasing readiness is to make improvements to the HR."

"ABSTRAKPenelitian ini mengestimasi pengaruh perubahan tarif barang jadi dan tarif bahan baku yang diukur dengan menggunakan rata-rata tertimbang tarif Most Favored Nation MFN dan tarif preferensi terhadap produktivitas perusahaan manufaktur. Hasil estimasi dengan menggunakan unbalanced data panel perusahaan manufaktur di Indonesia periode 2007 hingga 2014 menunjukkan bahwa tarif barang jadi tidak berdampak signifikan terhadap produktivitas perusahaan sedangkan penurunan tarif bahan baku dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Hasil yang sama juga diperoleh jika pengukuran tarif barang jadi dan tarif bahan baku diukur dengan menggunakan tarif MFN sebagaimana penelitian pada umumnya.

---

ABSTRACT This study estimates the effect of changes in the output tariffs and input tariffs as measured by the weighted average of Most Favored Nation MFN tariffs and preferential tariffs on firm productivity in manufacturing industry. Estimation result using unbalanced panel data manufacturing firms in Indonesia from 2007 to 2014 indicates that the output tariffs does not have a significant impact on firm productivity while decreasing input tariffs can increase the productivity of the firm. Similar result also obtained if the measurement of output tariffs and input tariffs is measured by MFN tariffs."

"ABSTRAKKehadiran orang lain diyakini mempengaruhi kinerja tugas individu, terutama orang-orang yang gelisah.Sebagian besar penelitian hanya berfokus pada kecemasan sebagai sifat kepribadian, tetapi penelitian tentangkeadaan mencemaskan masih terbatas. Eksperimen ini bertujuan untuk menguji pengaruh social facilitation dankeadaan mencemaskan terhadap kinerja tugas. Sebanyak 40 siswa berpartisipasi dalam penelitian ini dan desainantar kelompok 2x2 diimplementasikan. Peserta diminta untuk melakukan soal matematika sederhana di dalamkondisi penonton dan kecemasan yang berbeda. Dihipotesiskan bahwa peserta dalam kondisi penonton akanmendapatkan lebih banyak jawaban benar daripada peserta dalam kondisi tanpa penonton. Diprediksikan jugabahwa peserta dalam keadaan cemas akan mendapatkan lebih sedikit jawaban benar dibandingkan peserta dalamkondisi tanpa kecemasan. Selain itu, peserta dalam kondisi penonton dan tanpa kecemasan diprekdisikan akantampil lebih baik daripada kondisi penonton dengan kecemasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adaefek signifikan dari kehadiran orang lain dalam keadaan kecemasan. Para peneliti menyarankan untukmenggunakan manipulasi kecemasan yang lebih baik dan tugas individu yang lebih tepat.

---

ABSTRACTThe presence of others is believed to influence an individuals task performance, particularly anxious people.Most studies have only focused on anxiety as a personality trait, but research on anxiety as a state is limited.This experiment aims to examine the effect of social facilitation and anxiety states on task performance. A totalof 40 UQ students participated in the study and a 2x2 between-subjects design was implemented. Participantswere asked to perform simple mathematical equations under different conditions of audience and anxiety. It washypothesised that participants in audience conditions would score more correct answers than participants inno-audience conditions. It was also predicted that participants in an anxious state would score less correctanswers than participants in no-anxiety conditions. Additionally, audience-no-anxiety conditions would performbetter than audience-anxiety conditions. Results revealed that there was no significant effect of presence of others of state of anxiety. The experimenters suggest better manipulation of anxiety and a more appropriate taskshould be used."

"Teaches readers things they need to develop and execute a facilitation program in their organization. This book teaches how to guide participants through the learning experience using 10 comprehensive steps that cover things from developing a facilitation program through dealing with uncooperative participants."