Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas penerapan collaborative governance dalam koordinasi lintas sektor di tingkat nasional pada pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Peningkatan Kesejahteraan Anak Usia Sekolah dan Remaja (RAN PIJAR). Pada tahun 2023, kelompok penduduk Indonesia yang berusia antara 5 tahun sampai 19 tahun diperkirakan mencapai 24 persen dari total penduduk Indonesia. Untuk meningkatkan kesejahteraan anak usia sekolah dan remaja tersebut diperlukan kerjasama dari berbagai sektor. Keterlibatan berbagai sektor memerlukan mekanisme koordinasi dan kolaborasi yang kuat. Beberapa penelitian menunjukkan tantangan dalam melakukan koordinasi dan kolaborasi dalam pelaksanaan kebijakan nasional dengan pendekatan multisektor. Terbatasnya analisis tentang koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan kesejahteraan remaja dapat mempengaruhi koordinasi tim pelaksana RAN PIJAR yang melibatkan 20 kementerian/ lembaga. Penelitian bertujuan memperoleh pemahaman collaborative governance dalam koordinasi pada pelaksanaan RAN PIJAR di tingkat nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan tinjauan pustaka untuk melengkapi data primer. Untuk menganalisis koordinasi RAN PIJAR, peneliti menggunakan “integrated framework for collaborative governance” dan hanya menekankan pada dinamika kolaborasi yang terdiri dari tiga elemen penting yaitu pelibatan berprinsip, motivasi bersama, dan kemampuan bertindak secara bersama. RAN PIJAR mendukung 1) Pencapaian Indeks Perlindungan Anak, 2) menurunkan prevalensi kekerasan terhadap anak, 3) menurunkan prevalensi perkawinan anak, serta 4) mendukung pencapaian Indeks Pembangunan Pemuda, di mana keempatnya merupakan bagian target RPJMN 2020–2024. Peneliti menyimpulkan bahwa telah menjalankan tugas dan fungsi untuk pelaksanaan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan RAN PIJAR, namun koordinasi tersebut belum berjalan secara optimal membentuk kolaborasi lintas kementerian untuk menyelesaikan tantangan di lapangan dalam pelaksanaan program-program terkait kesejahteraan anak usia sekolah dan remaja. Ketidakoptimalan dalam berkoordinasi ini disebabkan karena fokus RAN PIJAR yang luas, indikator dan target yang banyak dan tidak spesifik, keterbatasan SDM dan anggaran untuk berfungsinya tim sekretariat yang membantu tim nasional untuk pelaksanaan RAN PIJAR. Penentuan prioritas indikator outcome dan output serta evaluasi pelaksanaan RAN PIJAR dan kajian terkait harmonisasi kebijakan indikator di tingkat pusat dan daerah akan membantu terjadinya koordinasi yang lebih efektif.

---

This research discusses the application of Collaborative Governance in cross-sector coordination at the national level in the implementation of the National Action Plan to Enhance the Wellbeing of School-Aged Children and Adolescents (RAN PIJAR). In 2023, the Indonesian population aged between 5 years and 19 years is estimated to reach 24 per cent of Indonesia's total population. To improve the welfare of school-age children and teenagers, cooperation from various sectors is needed. The involvement of various sectors requires strong coordination and collaboration mechanisms. Several studies show challenges in coordinating and collaborating in implementing national policies with a multisector approach. Limited analysis of coordination in implementing youth welfare policies can affect the coordination time for implementing RAN PIJAR which involves 20 ministries/institutions. The research aims to gain an understanding of Collaborative Governance in coordination with the implementation of RAN PIJAR at the national level. This research uses a qualitative approach and research informants were selected using purposive sampling techniques. Apart from that, this research also uses a literature review to complete primary data. To analyse RAN PIJAR coordination, researchers use an "integrated framework for collaborative governance" and only emphasise the dynamics of collaboration which consists of three important elements, namely principled engagement, shared motivation, and the ability to act together. RAN PIJAR supports 1) achieving the Child Protection Index, 2) reducing the prevalence of violence against children, 3) reducing the prevalence of child marriage, and 4) supporting the achievement of the Youth Development Index, all four of which are part of the 2020–2024 RPJMN target. The researcher concluded that they had carried out the duties and functions for implementing cross-sector coordination in implementing the RAN PIJAR, but this coordination had not yet run optimally to form cross-ministerial collaboration to resolve challenges in the field in implementing programs related to the welfare of school-age children and adolescents. This non-optimality in coordination is due to the broad focus of the PIJAR RAN, many non-specific indicators and targets, limited human resources and budget for the functioning of the secretariat team which assists the national team in implementing the PIJAR RAN. Determining the priority of outcome and output indicators and evaluating the implementation of RAN PIJAR and studies related to harmonising policy indicators at the central and regional levels will help in more effective coordination"

"Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (RAN P4GN) merupakan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengatasi masalah narkotika yang ada di Indonesia. Pada tahun 2019, tersangka narkotika di Indonesia mencapai 52.709 orang, yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia sehingga pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden No.6 Tahun 2018 tentang RAN P4GN untuk menanggulangi masalah narkotika tersebut dengan melibatkan seluruh aktor, baik pemerintah, swasta dan masyarakat. Namun, partisipasi aktor secara penuh belum terlihat dalam RAN P4GN tersebut, hal ini dapat dilihat dari hasil laporan terkahir RAN P4GN yang menyebutkan bahwa instansi pemerintah yang terlibat belum mencapai 50% dan belum terlihat adanya keterlibatan swasta dan masyarakat dalam laporan tersebut. Penelitian ini mencoba membahas permasalahan pelaksanaan RAN P4GN yang terjadi dari sudut pandang network governance dengan menggunakan teori karakteristik network governance dari Erik-Hans Klijn dan Joop Koppenjan serta teori efektifitas network governance dari Provan dan Milward. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa karakteristik network governance yaitu actor, interaction, institutional features dan network management telah terdapat dalam RAN P4GN tersebut. Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukan adanya beberapa masalah yang menghambat pelaksanaan RAN P4GN yaitu integrasi seluruh aktor yang belum terjalin dengan baik, alat pengawasan berupa aplikasi yang kurang optimal, stabilitas sistem yang belum menjamin partisipasi aktif dari seluruh aktor dan sumber daya yang belum mencukupi, secara umum masalah ini merupakan tanggung jawab BNN sebagai leading sector dalam RAN P4GN ini.

---

The National Action Plan for the Prevention and Eradication of Narcotics Abuse and Illicit Trafficking (RAN P4GN) is a policy undertaken by the Government to address the narcotics problem in Indonesia. In 2019, there were 52,709 narcotics suspects in Indonesia, scattered in various regions in Indonesia so that the government issued Presidential Instruction of the Republic of Indonesia Number 6 of 2018 concerning RAN P4GN to tackle the narcotics problem by involving all actors including government, private and community. However, the full participation of actors has not been seen in the RAN P4GN, this can be seen from the results of the latest RAN P4GN report which states that the government agencies involved have not reached 50% and there is no private and community involvement in the report. This study tries to discuss the problems of implementing the RAN P4GN that occur from a network governance perspective by using the characteristics of network governance theory from Erik-Hans Klijn and Joop Koppenjan and the effectiveness of network governance from Provan and Milward. The method used in this research is a qualitative approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature study. The results of this research indicate that the characteristics of network governance, namely actor, interaction, institutional features and network management, are contained in the RAN P4GN. In addition, the results of this research also show that there are several problems that hinder the implementation of the RAN P4GN, the integration of all actors that have not been well established, external control tools in the form of less optimal applications, system stability that has not guaranteed active participation of all actors and insufficient resources. In general, this problem is the responsibility of BNN as the leading sector in this RAN P4GN."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang adanya perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 yang mengatur tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP, khususnya yang terkait dengan tambang batubara dan melakukan evaluasi kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor tambang batubara untuk mendukung Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah – Gas Rumah Kaca. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian (1) perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 dilakukan untuk menambahkan objek Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang belum dijadikan objek PNBP serta adanya perubahan tarif berupa kenaikan khususnya untuk iuran tetap (land-rent) untuk golongan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara; (2) masih banyak identitas para penambang yang kurang jelas karena belum tersedianya database yang mampu mencakup semua wilayah, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur secara menyeluruh serta masih adanya silang kepentingan di sektor tambang batubara ini.

---

This aim of the study is to explore the background of the change in Government Regulation No. 45/2003 which has been converted into a Government Regulation No. 9/2012, which regulates the type and rate of the types of Non-Tax Revenues, especially those related about coal mining and evaluation of Non-Tax Revenues policy of coal mine sector to support the the National Action Plan and the Regional Action Plan - Greenhouse Gas. Data analysis in this study use the theory of policy evaluation criteria of William N. Dunn. This study used a qualitative approach, the technique of collecting data through in-depth interviews and literature study.

The results of the study (1) the changes in Government Regulation No. 45/2003 made to add objects tax state revenue (non-tax revenues) that have not made the object of Non-Tax Revenues as well as a change in the form of fare hikes, especially for fixed fees (land-rent) for the class of Mining Permit ( IUP ) Coal, (2) the identity of the miners still much less clear because of the unavailability of the database that is able to cover all areas, particularly in the province of East Kalimantan as a whole as well as the persistence of cross- interests in the coal mining sector."

"Pendidikan dasar merupakan kewajiban yang harus disediakan oleh pemerintah. Kabupaten Lebak sebagai daerah yang dekat dengan ibukota negara namun masih tertinggal, termasuk dalam bidang pendidikan. Melihat kondisi buruk pendidikan dasar di Kabupaten Lebak dimana standar nasional pendidikan masih menghadapi banyak kendala. Penjaminan mutu pendidikan melalui implementasi kebijakan standarisasi pendidikan nasional menjadi sangat krusial. Fokus penelitian ini adalah tentang penerapan standardisasi pendidikan nasional di tingkat sekolah dasar di Lebak. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan Standar Nasional Pendidikan SNP pada tingkat sekolah dasar di Kabupaten Lebak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini merupakan penelitian post positivist. Data dikumpulkan dengan menggunakan wawancara mendalam dan observasi. Hasilnya adalah Standar sarana dan prasarana dan standar pembiayaan adalah yang paling bermasalah. Selain konten dan faktor konteks kebijakan, ada faktor lain seperti geografis dan akses, budaya lokal dan pengaruh peraturan pemerintah. Saran yang dapat diberikan dari penelitian yang dilakukan adalah pembangunan sarana pendidikan dan akses menuju sekolah. Hal ini dikarenakan kendala yang terjadi di ketiga Sekolah Dasar yang menjadi sampel penelitian adalah standar sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mencapai standar nasional pendidikan di Kabupaten Lebak, perlu adanya penggalian sumber pendanaan yang lain selain Bantuan Operasional Sekolah BOS dan perlu adanya peraturan yang mengatur tentang peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan supaya menjamin keamanan badan publik.

---

Basic education is an obligation that must be provided by the government. Lebak District as an area close to the state capital but still bad condition including in the field of education. Seeing the bad condition of basic education in Kabupaten Lebak where the national standard of education still faces many obstacles. Quality assurance of education through the implementation of national education standardization policy becomes very crucial. The focus of this research is the application of national education standardization at the primary school level in Lebak.

The purpose of this study is to analyze the implementation of National Education Standards SNP policy at the primary school level in Kabupaten Lebak and the factors that influence it. This research is post positivist research. Data were collected using in depth interview and observation. The result is the standard of facilities, infrastructure and financing standards are the most problematic. In addition to content and policy context factors, there are other factors such as geography and access, local culture and the influence of government regulations.

Suggestions that can be given from research conducted is the development of educational facilities and access to schools. This is because the constraints that occur in the three primary schools that become the research sample is the standard of educational facilities and infrastructure. In order to achieve the national standard of education in Kabupaten Lebak, it is necessary to extract other sources of funding other than Bantuan Operasional Sekolah BOS and the need for a regulation that regulates community participation in the provision of education to ensure the security of public institutions."

"Disertasi ini membahas implementasi Kebijakan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dilihat dari modus tata kelola yang digunakan. Sebagaimana dinyatakan oleh Hill dan Hupe, kajian implementasi kebijakan dapat dilihat dari modus tata kelolanya. Implementasi SNP ini menggunakan modus tata kelola implementasi transaksi/kinerja. Penggunaan modus tata kelola ini menghadapi tantangan kompleksitas berbagai tingkat tindakan dari berbagai aktor pada jenjang pemerintahan yang berbeda. Selain itu, implementasi juga menghadapi tantangan berkaitan dengan pemahaman dan pembiayaan. Oleh karena itu, hasil implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi penting untuk diketahui. Pendekatan kualitatif dan studi kasus dipilih untuk mengkaji hasil dan faktor-faktor implementasi. Wawancara dan observasi dilakukan untuk mengumpulkan data. Dilihat dari segi faktornya, penelitian ini menemukan bahwa modus tata kelola transaksi telah dapat digunakan dalam implementasi SNP karena dalam kerangka kompleksitas tindakan dan aktor pada jenjang pemerintahan yang berbeda, komunikasi dan kerjasama berjalan baik. Demikian pula halnya, karakteristik dan respon para pelaksana kebijakan telah mendukung implementasi. Namun demikian, dilihat dari hasilnya, penelitian ini menemukan bahwa modus tata kelola transaksi yang digunakan dalam implementasi Kebijakan SNP belum memberikan hasil yang maksimal. Hal ini dimungkinkan karena materi kebijakan belum benar-benar digunakan, terdapat ketidakharmonisan perundang-undangan, dan pembiayaan di tingkat sekolah belum didasarkan atas kebutuhan. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan bahwa implementasi perlu mendasarkan pada materi kebijakan sebagai dasar kinerja implementasi, perbaikan perundangan, dan pembiayaan yang sesuai kebutuhan di tingkat sekolah. Selain itu, secara teoritis penelitian ini melihat bahwa modus tata kelola transaksi akan memberikan efektivitasnya bila (i) dilihat dari segi materi kebijakan, implementasi kebijakan baru dapat dilakukan apabila peraturan perundangan yang dibutuhkan telah lengkap. Selain itu, materi kebijakan harus benar-benar dijadikan dasar hasil implementasi kebijakan, (ii) dilihat dari segi struktur lapis pemerintahan, koordinasi, yakni komunikasi dan kerjasama, diantara para pihak yang terlibat harus berjalan dengan baik. Selain itu, pendanaan sesuai kebutuhan di tingkat street level perlu juga mendapat perhatian, dan (iii) dilihat dari segi karakteristik, kesadaran sebagai lembaga pelaksana kebijakan diperlukan dalam implementasi kebijakan. Selain itu, informasi efektivitas program diperlukan untuk mengembangkan implementasi kebijakan pada skala yang lebih besar. Selanjutnya, komitmen untuk mencapai target kebijakan sebagai bentuk kepatuhan di tingkat street level diperlukan dalam implementasi kebijakan.

---

This dissertation discusses the implementation of the National Education Standards Policy (NESP) viewed through its mode of governance. As stated by Hill and Hupe, mode of governance can be a perspective in policy implementation study. This policy is implemented through transaction/performance mode of governance. This mode of governance faces the complexity of the various levels of action from a variety of actors at different levels of government. In addition, This mode of governance also faces other challenges such as policy understanding and financing. Therefore, it is important to know the output and factors of the implementation. Qualitative approach and case study were selected to investigate output and factors of implementation. Interviews and observations were conducted to collect data. In terms of the factors, the study founds that NESP through the transaction/performance mode of governance has been successfully implemented because communication and collaboration has went so well. Similarly, the characteristics and response of the policy implementers have supported the implementation. Nevertheless, judging from the output, the study founds that the transaction/performance mode of governance was not produced maximum output yet. This happens because of some reasons. The policy content has not been really used as the implementation basis, there is legislation disharmony, and the funding at the school level has not been based on the need. Therefore, this study suggests that the implementation should be based on the policy content as the basis for the implementation of performance, that regulations improvement should be done, and that financing as school needs should be provided. In addition, theoretically the transaction/performance mode of governance will be effective if (i) from the aspect of policy formation, the policy implementation requires policy completeness, and policy content should be the basis for implementation performance; (ii) from the aspect of vertical public administration, implementation requires good coordination, i.e. communication and collaboration, among implementation agencies, and appropriate financing at street level is required; (iii) from the aspects of characteristics and response of implementation agency, policy implementation requires agency?s task oriented awareness, information of programme effectiveness requires before wider implementation, and there should be a commitment to reach policy targets as the form of compliance in the street level."

"Banyaknya bidang tanah di provinsi DKI Jakarta yang belum terdaftar merupakan potensi pajak yang cukup besar dalam meningkatkan penerimaan pajak BPHTB. Namun dalam pelaksanaannya, pengenaan pajak BPHTB untuk pemberian hak baru atas tanah ini masih mengalami kendala. Adapun kendala yang dialami yaitu pengenaan sanksi administrasi BPHTB berdasarkan saat terhutang sejak penandatanganan Surat Keputusan (SK) BPN. Dalam hal ini warga Jakarta sebagai pembayar pajak merasa dirugikan, karena mereka dikenai sanksi administrasi yang disebabkan keterlambatan dalam menerima Surat Keputusan BPN. Berdasarkan hasil analisis melalui pengumpulan data di lapangan, studi literatur sebagai bahan referensi dan wawancara mendalam dengan pihak terkait, penulis menyimpulkan bahwa BPRD DKI Jakarta, Kantor BPN Wilayah DKI Jakarta dan PPAT DKI Jakarta telah bekerja sama dengan baik dalam proses pengenaan pajak BPHTB. Namun dalam kenyataannya, masih ada masalah dalam hal pengenaan sanksi administrasi BPHTB untuk pemberian hak baru atas tanah karena keterlambatan penerimaan SK BPN oleh wajib pajak. Untuk meminimalkan hal ini, diperlukan kolaborasi yang lebih komprehensif antara lembaga-lembaga, yaitu BPRD DKI Jakarta, Kanwil BPN DKI Jakarta dan PPAT di DKI Jakarta dengan melakukan Tata Kelola Kolaboratif. Dengan Collaborative Governance, diharapkan pelayanan kepada wajib pajak akan lebih baik dan penerimaan pajak BPHTB di DKI Jakarta akan meningkat.

---

The large number of land in DKI Jakarta province that have not yet beenregistered is a significant potential tax in increasing BPHTB tax revenue. But in its implementation, the imposition of BPHTB tax for granting new rights to this land is still experiencing obstacles. The constraints experienced are the imposition of BPHTB administrative sanctions based on the time of debt due to the signing of the BPN Decree (SK). In this case, Jakarta`s citizenas tax payers felt disadvantaged because they were subjected to administrative sanctions due to the delay in receiving the BPN Decree.

Based on the results of the analysis through data collection in the field, literature study as reference material and in-depth interviews with related parties, author concluded that BPRD DKI Jakarta, DKI Jakarta Regional Office of BPN and PPAT DKI Jakarta have been cooperating well in the imposition process of BPHTB tax. But in reality, there are still problems in the case of the imposition of BPHTB administrative sanctions for granting new rights to land due to delays in receipt of SK BPN by taxpayers.

To minimize this, a more comprehensive collaboration is needed between agencies, namely BPRD DKI Jakarta, Regional Office of BPN DKI Jakarta and PPAT in DKI Jakarta by conducting Collaborative Governance. With Collaborative Governance, it is expected that services to taxpayers will be better and BPHTB tax revenues in DKI Jakarta will increase."

"Pandemi COVID 19 di Indoenesia semakin tidak terkendali persebarannya. Tingginya angka perseberan penyakit ini menyebabkan lumpuhnya kegiatan diberbagai sektor sehingga menyebabkan krisis ekonomi global dan hal itu berimbas pada negara Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mengeluarkan kebijakan untuk melaksanakan program vaksinasi di seluruh wilayah terdampak penyakit COVID19 untuk menekan angka perseberannya. Pelaksanaan program vaksinasi dilakukan dengan secara serentak dan massal dengan menggunakan berbagai fasilitas umum sebagai tempat pelaksanaannya, salah satunya adalah RTH Kalijodo. Pemerintah setempat melakukan Collaborative Governance guna memperlancar kegiatan pelaksanaan vaksinasi di RTH Kalijodo. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis collaborative governance yang dilakukan oleh pemerintah dan apa saja peran para stakeholder dalam pelaksanaan program vaksinasi di RTH Kalijodo. Menggunakan Teori Collaborative Governanace dan meotde post positivist, serta mengumpulkan data dengan melakukan wawancara dan analisis dokumen-dokumen negara. Penelitian ini menunjukan bahwa pada pelaksanaan program vaksinasi di RTH Kalijodo terdapat pemerintah yang belum kolaboratif dimana tidak terpenuhinya unsur masyarkat dan swasta yang menjadi salah satu unsur utama dalam collaborative governance.

---

The COVID-19 pandemic in Indonesia is getting out of control. The high spread rate of this disease has caused the paralysis of activities in various sectors, causing a global economic crisis and that crisis also has a huge impact on Indonesia. The government through the Ministry of Health issued a policy to implement a vaccination program in all areas affected by the COVID-19 disease to reduce the number of spreads. The implementation of the vaccination program is carried out simultaneously and in bulk by using various public facilities as a place of implementation, one of which is the Kalijodo Urban Open Space (RTH Kalijodo). The local government carries out Collaborative Governance to facilitate the implementation of vaccination activities at the RTH Kalijodo. Therefore, this study aims to analyze collaborative governance carried out by the government and what are the roles of stakeholders in the implementation of the vaccination program at the RTH Kalijodo. Using Collaborative Governance theory and post-positivist methods, as well as collecting data by conducting interviews and analyzing state documents. This research shows that in the implementation of the vaccination program at the Kalijodo RTH, there is a government that is not yet collaborative where the elements of the community and the private sector are not fulfilled which are one of the main elements in collaborative governance."

"Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan collaborative governance yang dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 (GTPPC-19) tingkat kelurahan dalam penanganan pandemi Covid 19 di Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur. Penelitian ini secara khusus mengamati Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 (GTPPC-19) Kelurahan Lubang Buaya dalam menangani permasalahan pandemi Covid 19 di wilayahnya. Teori yang digunakan adalah teori collaborative governance. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pihak kelurahan dan gugus tugas yang dibentuk dalam menghadapi pandemi COVID-19 mengalami sejumlah tantangan terutama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Kondisi ini mendorong pula upaya Pemerintah Kelurahan Lubang Buaya untuk menggandeng sejumlah pihak seperti Puskesmas Lubang Buaya, Kepolisian Sektor Cipayung, Koramil, Lubang Buaya, Satpol PP Kelurahan, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Penelitian ini menemukan sejumlah kelebihan dan kelemahan dalam pelaksanaan kolaborasi penanganan pandemi Covid-19 di level kelurahan.

---

This research aims to describe collaborative governance which is conducted by sub-district level of the Task Force for the Acceleration of Covid 19 Handling (GTPPC-19) in handling the Covid 19 pandemic in Lubang Buaya sub-district, Cipayung District, East Jakarta Administrative City. This research specifically observes the Task Force for the Acceleration of Handling Covid 19 (GTPPC-19) Lubang Buaya sub-district to handling the Covid 19 pandemic problem in its region. The theory used is the theory of collaborative governance. The research approach used was post-positivist with in-depth interviews and document study data collection techniques. This study found that the sub district or village level in addressing COVID-19 pandemic face several challenges in particularly in increasing ciizen awareness. This condition motivates the government to collaborate with other actors such as police, health faciliies, military, education sector, public figure, religious leaders, and public. This research found a number of advantages and weaknesses in the implementation of collaboration in handling the COVID-19 pandemic at the village level."