Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengkaji evolusi strategi pemasaran politik Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dari 2014 hingga pemilu 2024. Awalnya dikenal dengan narasi progresif dan fokus pada generasi muda, PSI, dipimpin oleh tokoh seperti Grace Natalie dan Tsamara Amany, mengalami perubahan strategi signifikan menjelang pemilu 2024. Langkah ini menandakan upaya PSI untuk mengasosiasikan diri dengan Presiden Joko Widodo dan keluarganya, serta memanfaatkan popularitas Joko Widodo dan gagasan 'Jokowisme' sebagai narasi utama. Penelitian ini menganalisis strategi pemasaran politik PSI dalam pemilu 2024, mengeksplorasi alasan perubahan pendekatan, serta dampaknya terhadap citra dan dukungan elektoral PSI. Untuk mencari data, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik wawancara mendalam. Selain itu penelitian ini juga menggunakan teori Pass Political Marketing dan Model Pemasaran Populisme. Mengasosiasikan diri dengan figur populer seperti Jokowi dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan daya saing. Penelitian juga mengkaji dampak perubahan strategi ini terhadap dinamika internal partai dan kebijakan internal PSI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan strategi yang mengadopsi figur Jokowi dan keluarganya mampu meningkatkan dukungan elektoral, meskipun gagal untuk mencapai ambang batas parlemen pusat. Penunjukan Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum menunjukkan bagaimana kedekatan dengan tokoh populer dapat dimanfaatkan untuk menarik dukungan, terutama di kalangan pemilih muda dan urban. Namun, strategi ini harus diimbangi dengan upaya substansial dan berkelanjutan serta fokus pada kerja ideologis dan nilai-nilai anti-korupsi, anti-intoleransi, dan inklusivitas. Keberhasilan PSI di masa depan akan bergantung pada kemampuan mereka untuk menyeimbangkan antara strategi pemasaran berbasis figur dan dedikasi pada prinsip- prinsip ideologis yang kuat.

---

This research examines the evolution of the political marketing strategy of the Indonesian Solidarity Party (PSI) from 2014 to the 2024 elections. Initially known for its progressive narrative and focus on the younger generation, PSI, led by figures such as Grace Natalie and Tsamara Amany, is experiencing a significant change in strategy ahead of the 2024 elections. This move marks PSI's attempt to associate itself with President Joko Widodo and his family, as well as exploit Joko Widodo's popularity and the idea of ​​'Jokowism' as the main narrative. This research analyzes PSI's political marketing strategy in the 2024 election, exploring the reasons for the change in approach, as well as its impact on PSI's image and electoral support. To search for data, this research uses qualitative research methods with in-depth interview techniques. Apart from that, this research also uses the Pass Political Marketing theory and the Populism Marketing Model. Associating oneself with a popular figure like Jokowi is considered a strategic step to increase competitiveness. The research also examines the impact of this change in strategy on the party's internal dynamics and PSI's internal policies. The research results show that the change in strategy that adopted the figure of Jokowi and his family was able to increase electoral support, even though it failed to reach the threshold for the central parliament. The appointment of Kaesang Pangarep as General Chair shows how closeness to popular figures can be used to attract support, especially among young and urban voters. However, this strategy must be balanced with substantial and sustainable efforts and a focus on ideological work and anti-corruption, anti-intolerance and inclusiveness values. PSI's future success will depend on its ability to strike a balance between a figure-based marketing strategy and dedication to strong ideological principles."

"Ujaran kebencian (hate speech) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan seorang individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, atau hinaan terhadap individu atau kelompok lain terkait berbagai aspek, di antaranya yaitu warna kulit, etnis, gender, orientasi seksual, agama atau lainnya. Di Indonesia, ujaran kebencian semakin masif terjadi terutama di tahun 2017 yang disebut sebagai tahun ujaran kebencian. Di tahun yang sama, aparat pemerintah pun semakin serius untuk menangani ujaran kebencian, terutama di media sosial Facebook yang menjadikan Presiden Joko Widodo sebagai sasaran utama. Oleh karena itu, penelitian ini fokus pada penanganan ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo di Facebook pada 2017 berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik Merilee S Grindle yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan konteks implementasi (context of implementations). Dengan metode kualitatif, penelitian ini fokus pada sepak terjang kelompok Saracen yakni kelompok yang merupakan sindikat penyebar ujaran kebencian dan hoaks. Ada tiga kasus ujaran kebencian terkait kelompok Saracen yang diteliti. Ketiga kasus tersebut menggambarkan implementasi UU 19/2016 tentang ITE lewat regulasi turunan yang dibuat oleh Polri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dari penelitian ini dapat diketahui adanya persoalan teknis dalam penanganan ujaran kebencian di 2017. Selain itu, penelitian ini memperlihatkan adanya pesan politis lebih besar yakni memberikan peringatan sekaligus rasa takut pada para pengunggah ujaran kebencian tetapi disaat yang sama justru memunculkan ancaman terhadap hak kebebasan berpendapat. 

---

Hate speech is speech which attacks others on grounds of their race, nationally, religious identity, gender, sexual orientation or other group membership, where this group membership is a morally arbitrary distinguishing characteristic. In Indonesia, hate speech is increasingly massive occurring especially in 2017. The year even referred to as the year of hate speech. In the same year, government officials become more serious to tackle hate speech. Especially in social media such as Facebook who targeting President Joko Widodo. Thus, this study focuses on the managing of hate speech against Joko Widodo on Facebook in 2017 under Law No. 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions (UU ITE). With qualitative methods, this study focuses on Saracens group who had known as a syndicate of hate speech and hoax in Indonesia. There are three cases of hate speech related to the Saracen group being researched with politic of policy implementations theory. It described how Law 19/2016 of the ITE is implemented through derivative regulations created by the National Police and the Ministry of Communication and Informatics. This study also described technical issues about how government officials mistreated hate speech in 2017. Moreover, it showed bigger political messages about how government officials can be threatening freedom of expression.                                                                                                         "

"Penelitian ini membahas mengenai gaya kepemimpinan politik Joko Widodo dan faktor-faktor yang berperan dalam pembentukan gaya kepemimpinannya tersebut. Pemimpin sebagai sosok sentral memainkan peran kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan. Publisitas media yang tinggi terhadap kepemimpinan Jokowi disebabkan karena gaya kepemimpinan dan kinerjanya selama menjabat sebagai Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta yang dinilai baik. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Kepemimpinan Populis oleh John Lukacs dan teori Sosialisasi Politik oleh Rush dan Althoff. Penulis menemukan bahwa munculnya kepemimpinan populis Jokowi disebabkan oleh konteks politik dan latar belakang kehidupannya. Gaya kepemimpinan politik Jokowi yang populis diidentifikasi berdasarkan tingginya popularitas Jokowi di mata publik, kebijakan yang kerakyatan, dan gaya politik yang tidak berjarak dengan massa.

---

This research discusses about the political leadership style of Joko Widodo and the role factors of its establishment. A leader, as a central actor, plays a key role in the implementation of a government. High media publicity towards Jokowi`s leadership is caused by his good leadership and track record during his time in holding the office as a Mayor of Solo and a Governor of DKI Jakarta. The theory that is used to analyze Jokowi`s political track record in this research is the populist leadership style by John Lukacs and political socialization theory by Rush and Althoff. I find that environmental factor and political context are the main factors that establish Jokowi`s political leadership style. His high popularity with his populist policy and close to the society makes him as a leader with a populist leadership style."

"Tidak semua duta besar yang diangkat oleh suatu negara merupakan seorang diplomat karier. Di Indonesia, pengangkatan duta besar dari kalangan diplomat non-karier kerap hadir dari masa ke masa. Meskipun agenda reformasi telah menghadirkan kriteria duta besar dengan landasan hukum yang jelas, di era Presiden Joko Widodo, tetap terdapat peningkatan persentase duta besar Republik Indonesia yang merupakan diplomat non-karier daripada pemerintahan sebelumnya. Selain itu, Presiden Joko Widodo mengangkat orang-orang yang pengalamannya tidak relevan dengan diplomasi secara umum maupun diplomasi ekonomi secara khusus sebagai fokus yang ia tekankan. Fenomena-fenomena tersebut memunculkan pertanyaan tentang pola pengangkatan duta besar Republik Indonesia di era Presiden Joko Widodo. Penelitian kuantitatif ini memanfaatkan teori patronase untuk menjawab pertanyaan tersebut. Penelitian menggunakan data 170 pengangkatan duta besar di era Presiden Joko Widodo dari tahun 2014 hingga 2024. Penelitian ini menemukan bahwa patronase dalam bentuk duta besar Republik Indonesia dengan latar belakang bisnis lebih mungkin ditempatkan di negara yang derajat hubungannya lebih tinggi dengan Indonesia dan lebih strategis secara ekonomi bagi Indonesia. Penelitian juga menemukan bahwa duta besar Republik Indonesia dari TNI dan Polri lebih mungkin ditempatkan di negara yang lebih tidak damai. Pola pengangkatan ini tampak paralel dengan visi diplomasi ekonomi, tetapi tidak dapat dikatakan menguntungkan kepentingan nasional semata mengingat pertimbangan politik domestik Presiden Joko Widodo dalam mengangkat pebisnis. Alhasil, sesuai dengan pemahaman bahwa Presiden merupakan aktor sentral dalam kebijakan luar negeri, pola pengangkatan ini juga mencerminkan sentralitas peran Presiden yang determinan sekaligus keterbatasan peran birokratik Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia dalam pengangkatan duta besar. Kemlu menjadi tempat bagi Presiden Joko Widodo untuk menyisipkan kepentingan politiknya. Dengan demikian, selama masa pemerintahannya, Presiden Joko Widodo melakukan patronase melalui pengangkatan duta besar Republik Indonesia.

---

Not all ambassadors appointed by a state are career diplomats. In Indonesia, ambassadorial appointments from non-career diplomats often exist from time to time. While the reformasi agenda has given a clear legal basis of ambassadorial criteria, in the era of President Joko Widodo, there is still an increase from the previous government in the percentage of ambassadors who are non-career diplomats. Moreover, President Joko Widodo appointed ambassadors with no relevant experience in diplomacy in general and economic diplomacy in particular as the focus that he emphasized. These phenomena raise the question of the pattern of ambassadorial appointment in the era of President Joko Widodo. This quantitative research utilizes the patronage theory to answer that question. This study uses the data of 170 ambassadorial appointments in the era of President Joko Widodo from 2014 to 2024. The result of this study showed that patronage in the form of ambassadors with a business background are more likely to receive appointments to countries with higher degree of relations with Indonesia as well as countries economically more strategic for Indonesia. This study also found that ambassadors from TNI and Polri are more likely to be appointed to less peaceful countries. While this pattern appears parallel to the economic diplomacy vision, it cannot be said that it is solely for the benefit of Indonesia’s national interest, bearing the President’s domestic politics considerations in appointing businessmen. Therefore, in accordance with the understanding that the President is a central actor in foreign policy, this pattern also reflects the centrality of the President’s determinant role and the limited bureaucratic role of the Ministry of Foreign Affairs (MoFA) of the Republic of Indonesia. MoFA becomes an arena for President Joko Widodo to insert his political interests. Thus, during his reign, President Joko Widodo carried out patronage through the appointment of ambassadors of Indonesia."

"Penelitian ini membahas penggunaan media sosial dalam membentuk narasi politik dengan meneliti postingan video blog vlog Presiden Jokowi di Youtube, dengan pertanyaan: Bagaimana Presiden Jokowi menggunakan postingan Vlog-nya untuk membangun narasi politik tentang dirinya maupun kepresidenannya? Sumber semiotik apa yang digunakan Presiden Jokowi dalam postingan vlognya? Penelitian ini menggunakan analisis multimodal dengan pendekatan Sistemik Fungsional Systemic Functional Multimodal Discourse Analysis . Penelitian ini menyimpulkan Presiden Jokowi telah menggunakan postingan vlog-nya untuk membangun narasi politik tentang kemajuan dan pembaharuan, yang mengukuhkan kepresidenan Jokowi sebagai era yang akan membawa akhir yang baik bagi Indonesia, serta memperkuat legitimasi politik Presiden Jokowi sebagai pemimpin yang rendah hati, sederhana dan dekat dengan rakyat. Dalam membangun narasi politiknya, Presiden Jokowi telah menggunakan sejumlah sumber semiotik sebagai elemen pembentuk makna seperti partisipan, kinesics action, locative circumstance, visual collocation maupun speech. Penelitian ini menegaskan perubahan pada demensi isi komunikasi politik, sekaligus memperlihatkan pentingnya analisis multimodal dalam memahami secara komprehensif komunikasi politik kontemporer. Penelitian ini menyimpulkan para politisi dapat menggunakan vlog sebagai medium bernarasi dalam lingkungan komunikasi politik yang baru.

---

This research aims to investigate the use of social media in constructing political narrative by examining the video blogs of President Jokowi in Youtube as study case. How does President Jokowi use his video blog postings to construct political narrative on his own personal and presidency What kind of semiotic resources he deployed in his vlogs This research applies Systemic Functional Multimodal Discourse Analysis and concludes that President Jokowi has used his vlogs to build his political narrative with underlying theme on progress and reform, stating his presidency as one that will lead Indonesia to a better situation. The political narrative in his vlogs strengthens his political legitimacy as a leader who is humble, modest and closed to people. In building his political narrative, President Jokowi has used a variety of semiotic resources, among them participants, process or kinesics action, locative circumstance, visual collocation, speech, and text. This research confirms the change of political communication in content dimension and shows the importance of applying multimodal analysis in understanding the contemporary political communication. This research recommends that politicians can use video blog to build their political narrative in this new political environment"

"Sejak dibekukannya PSSI oleh Kemenpora pada 2015, seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh PSSI tidak lagi diakui oleh pemerintah. Kemudian muncul sebuah gagasan untuk membuat sebuah kompetisi pengganti yang di pelopori oleh Mahaka Sports sebagai akibat dari berhentinya seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh PSSI. Penelitian ini membahas mengenai pengaruh penyelenggaraan turnamen Piala Presiden terhadap upaya pembangunan image politik Jokowi. Firmanzah dalam teorinya mengenai image politik mengatakan bahwa terdapat empat hal yang terkait dalam pembangunan image politik, yakni waktu, konsistensi, kesan dan persepsi serta kesadaran. Kemudian empat variabel tersebut diturunkan dalam bentuk kuisioner penelitian dengan responden yakni 56 orang mahasiswa aktif Ilmu Politik Universitas Indonesia. Penelitian kuantitatif ini selanjutnya diolah menggunakan analisis deskriptif serta cross tabulasi sehingga menghasilkan kesimpulan akhir dari tulisan ini. Berdasarkan data yang telah dianalisis, dapat dilihat bahwa image politik Jokowi berhasil terbangun sebagai presiden yang peduli akan sepakbola Indonesia melalui penyelenggaraan turnamen Piala Presiden, meskipun tidak semua variabel sebagaimana yang disebutkan dalam teori memberikan efek yang signifikan terhadap pembangunan image politik.

---

Due the breaking of PSSI by the Ministry of Youth and Sports in 2015, all activities held by PSSI has no more admitted by the government. Then, thats lead the idea to creating a new competition pioneered by Mahaka Sports, as the result to all of breaked activities by PSSI. This research discusses about the influence of holding Presidents Cup towards Jokowi political image. According to Firmanzah, in his theory of political image, there are four variables to create political image, such as time bound, consistency, perception, and cognition. These four variables are extended into research questionnaires, engaging 56 student of political science the Faculty of Political and Social Sciences of Universitas Indonesia. This work will be processed as a quantitative research, using descriptive analysis and cross tabulating method to create the conclusion of this research. According to the previously analyzed data, Jokowi political image succeeded to be builded as a president who cares about soccer development in Indonesia through President Cup tournament, eventhough not all variables giving significant impact to build political image."

"ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan konsep revolusi mental bagi Ir. Joko Widodo yang dikomunikasikan melalui pidato-pidato kenegaraannya dalam kurun waktu 20 Oktober 2014 mdash;20 Oktober 2015. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis wacana. Hasil penelitian diperoleh dengan menganalisis tuturan dalam bentuk proposisi. Penelitian ini menggunakan teori proposisi Van Dijk untuk menentukan proposisi makro. Selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan teori tindak tutur Searle untuk menemukan daya ilokusioner yang dibangun oleh setiap proposisi makro tersebut. Hasil penelitian menemukan sembilan gagasan revolusi mental, dan empat tindak tutur, yaitu tindak tutur asertif, direktif, deklaratif, dan ekspresif. Gagasan revolusi mental yang ditawarkan Ir. Joko Widodo berkaitan dengan ajakan persatuan. Sedangkan daya ilokusi tindak tutur menunjukkan bahwa Ir. Joko Widodo berupaya untuk meyakinkan masyarakat Indonesia pentingnya perubahan mental.

---

ABSTRACTThe purpose of this study is to reveal the ideas of mental revolution that are conveyed by Joko Widodo, The President of Republic of Indonesia, through his state speech during the period of 20 October 2014 mdash 20 October 2015. This is the qualitative research by using discourse analysis approach. The concepts of mental revolution are required by analysing macropropositions contained in Joko Widodo rsquo s speech. To find the macropropositions, this research uses the propositions theory proposed by Van Dijk. Beside that, this research also uses speech act theory proposed by Searle to find the illocutionary force of each macroproposition. As the result of this research, there are nine concept of mental revolution and four types of speech act that become the pragmatic strategy used by Joko Widodo in his mental revolution concepts delivery. The concept of mental refers to the invitation to be unity in being Nation Building. The illocutionary speech acts shows that Joko Widodo attempts to convince Indonesian society the importance of mental change."