Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Meningkatkan kualitas pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah, beserta aparatur pemangku kepentingan, untuk terciptanya produk layanan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung, mengukur tingkat kepuasan masyarakat, dan memberikan saran perbaikan terhadap kualitas pelayanan publik di Disdukcapil Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan campuran (mixed methods) dengan teknik pengumpulan data kuesioner, wawancara, dan studi dokumentasi, serta teknik pengambilan sampel menggunakan accidental sampling. Teknik analisis data kuantitatif menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS) dan kualitatif menggunakan Miles and Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik terhadap kepuasan masyarakat pada Disdukcapil Kota Bandung sudah baik. Namun, terdapat beberapa aspek prioritas untuk diperbaiki. Pada penelitian ini diberikan beberapa masukan terhadap tiga indikator, yaitu waktu pelayanan; kompetensi pelaksana; penanganan pengaduan; saran; serta masukan. Hal yang harus dilakukan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik pada Disdukcapil Kota Bandung, yaitu membuat pelayanan terpadu satu pintu guna mengatasi penumpukan antrean yang kerap kali terjadi dan menyelenggarakan pelatihan guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya pada bagian pelayanan"

"Tesis ini membahas Kualitas Pelayanan Publik di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Administrasi Jakarta Utara. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan Metode SERVQUAL untuk mengukur kualitas pelayanan dari sektor penyedia layanan dan penerima layanan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelayanan perizinan di Unit Pelayanan Terpadu belum optimal dan menyarankan perlu dilakukan perbaikan terhadap faktor kepastian waktu penyelesaian perizinan, ketepatan buka/tutup loket dan kecepatan petugas pelayanan menghadapi permintaan pelanggan. Dengan melakukan peningkatan terhadap sumber daya manusia dan peralatan pendukung serta melakukan kajian dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan saat ini untuk menciptakan Pelayanan perizinan yang lebih cepat, mudah dan murah.

---

This thesis discribed about Public Service Quality at One Gate Integrated Service Unit in North Jakarta Distric Administration. The research?s type is qualitative research with SERVQUAL method for measuring quality of service providers and customers. The result of this research is One Gate Integrated Service has not been optimum yet and there are some recommendations given such as: service time frame, counter working hour, and customer service responsiveness. By developing human resource management, supporting instruments, and doing evaluation research based on existing basic procedure in order to create faster, easier, and cheaper of public services."

"Pelaksanaan penerbitan Nomor Induk Berusaha Melalui Lembaga Online Single Submission merupakan salah satu program perekonomian di bidang penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Hal ini yang mendorong dilakukannya penelitian ini yang bertujuan untuk menganalisis kualitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan penerbitan Nomor Induk Berusaha melalui Lembaga Online Single Submission di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi dengan merujuk teori model Egovqual Papadomichelakki & Mentzas (2012). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, teknik pengambilan data dilakukan dengan kuisioner, wawancara mendalam, observasi langsung serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dalam penerbitan Nomor Induk Berusaha melalui Lembaga Online Single Submission di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi mendapat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan hasil olah data terhadap kuisioner yang menunjukkan dimensi trust mendapatkan penilaian paling tinggi pada indikator Tr1 yaitu password dan id pemohon terakuisis dengan baik oleh sistem dalam website, sedangkan dimensi reliability mendapatkan penilaian paling rendah pada indikator Rl2 yaitu website dapat digunakan kapanpun atau online 24 jam.

---

The issuance of Business Identification Number through an Online Single Submission Institution is one of the economic programs in the investment sector carried out by the government. This is in accordance with Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing Services. This is what drives this research which aims to analyze the quality and factors that affect the service of issuing a Business Identification Number through the Online Single Submission Agency at the Bekasi City Investment and One Stop Integrated Service Agency by referring to the theory of the Egovqual Papadomichelakki & Mentzas model (2012). . The research approach used is a quantitative approach, data collection techniques are carried out by questionnaires, in-depth interviews, direct observation and literature study. The results showed that the quality of service in issuing Business Identification Numbers through the Online Single Submission Institution at the Bekasi City Investment and One Stop Integrated Service Office received high trust from the public. This is indicated by the results of data processing on the questionnaire, which shows that the trust dimension gets the highest assessment on the Tr1 indicator, namely the password and applicant ID are well acclaimed by the system on the website, while the reliability dimension gets the lowest rating on the Rl2 indicator, namely the website can be used anytime or online. 24 hours."

"Tesis ini membahas mengenai Manajemen Pelayanan Publik pada Program Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA) di Kantor BPN Kota Depok dan Jakarta Barat. Penelitian ini menggunakan teori segitiga pelayanan dari Albrecht dan Zemke dalam melakukan analisis manajemen pelayanan terhadap faktor strategi, Sumber Daya Manusia, dan Sistem. Penelitian ini menggunakan paradigma Positivis dengan metode penelitian mix method. Teknik Pengumpulan data secara kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap informan yang ditentukan dengan purposive sampling sedangkan untuk data kuantitatif dilakukan dengan pemberian kuesioner yang dilakukan dengan accidental sampling. Berdasarkan penelitian ini terdapat perbedaan dalam manajemen pelayanan publik pada program Larasita yang dijalankan di Kantor BPN Kota Depok dan Jakarta Barat. Program Larasita di BPN Kota Depok ditemukan berbagai masalah sedangkan Program Larasita di BPN Jakarta Barat berjalan dengan sangat baik.

---

This thesis discusses the Public Service Management in People?s Service for Land Certification Program (LARASITA) at National Land Agency (BPN) Depok and West Jakarta City Office. This study uses a Service triangle theory of Albrecht and Zemke there is three factors of service management based on this theory; Strategy, Human Resources, and Systems.

This study used the positivist paradigm and the research methods is mix method. Data collection technique in qualitative use in-depth interviews conducted with informants were determined by purposive sampling while quantitative data conducted by questionnaires conducted with accidental sampling.

Based on this study there is a difference in public service management application in Larasita programs that run at BPN Depok and West Jakarta Office. Larasita Program at BPN Depok office found numerous problems while Larasita Program at BPN west Jakarta office going so well."

"ABSTRAKKrisis merupakan hal yang ditakuti oleh semua perusahaan baik swasta ataupun instansi milik pemerintah. krisis mampu menghancurkan citra dan reputasi perusahaan. Datangnya krisis tidak bisa diperediksi. Namun tidak semua krisis mendatangkan petaka bagi perusahaan, ada beberapa kejadian yang membuktikan bahwasanya dengan krisis jutru mendatangkan banyak peluang untuk memajukan perusahaan. Hal ini tergantung bagaimana perusahaan mampu menangani krisis yang melanda. Dengan melakukan manajemen krisis yang tepat maka krisis bisa dijadikan peluang untuk jadikan perusahaan lebih baik dari sebelumnya. Seperti yang telah dilakukan oleh Humas Bina Marga dan Sumber Daya Air Tangerang Selatan (BMSDA Tang-Sel) dengan sangat efesien dan efektif dalam mengelola krisis terutama dalam kasus Pembangunan Jalan Maruga. Humas BMSDA Tang-Sel menggunakan 4 tahapan krisis yang dikemukan oleh Steven Fink dan cara memenejemen krisis yang dikemukakan oleh Rhenald Kesali. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat managemen krisis seperti apa yang telah dilakukan BMSDA Tang-Sel dalam mengelola krisis yang terjadi di instansinya. Hasilnya, Humas BMSDA Tang-Sel mampu mengelola krisis dengan sangat baik walaupun tidak semua tahapan dilakukan secara terstruktur. Terbukti saat ini BMSDA Tang-Sel mampu bergerak dengan sangat maksimal dalam bidang pelayan publik dan didukung banyak masyarakat berkat jasanya dalam membangun dan memperbaiki infrastruktur yang ada di wilayah Tangerang Selatan.

---

ABSTRACTThe crisis is something that is most feared by all companies either koorporat or government-owned institutions. The most fatal of the crisis was able to damage the image and reputation of the company. Diperediksi the coming crisis can not, in other words, the crisis came suddenly. However, not all crises bring disaster to the company, there are several events prove that the crisis jutru bring many opportunities to advance the coorporate. It depends how the company is able to handle the crisis in his company. By doing the proper management of the crisis could be an opportunity to make the company better than before. As has been done by the PR Highways and Water Resources of South Tangerang with a very efficient and effective in managing the crisis, especially in the case he had ever experienced in Road Construction Maruga. Publicist BMSDA Tang-Cells using 4 stages of the crisis raised by Steven Fink and how memenejemen crisis proposed by Rhenald Kesali. The aim of this study was to see Managemen crisis like what has been done BMSDA Tang-Cells in managing the crisis in the institution. And the result, PR BMSDA Tang-cells capable of managing the crisis very well, although not all done in a structured stages. And proven today BMSDA Tang-cells are able to move to the very maximum in the field of public servants and supported by many people thanks to his services in building and repairing the existing infrastructure in the region of South Tangerang."

"Perlindungan saksi dan korban merupakan bagian integral dari pelayanan publik yang harus dipenuhi oleh negara kepada masyarakat. LPSK sebagai lembaga yang memiliki mandat utama dalam hari ini sudah semestinya memberikan perlindungan yang inklusif dan menyeluruh kepada seluruh penerima manfaatnya. Namun terkait hal ini, LPSK dihadapi oleh tantangan keterbatasan SDM dan geografis dalam rangka pemenuhan hak saksi dan korban, menghambat kinerja LPSK secara optimal. Untuk itu, LPSK melanggengkan pendekatan perlindungan berbasis komunitas sebagai perpanjangan tangannya untuk menjangkau lebih banyak saksi dan korban lagi. Untuk mempelajari lebih lanjut terkait hal ini, peneliti menggambarkan faktor yang menentukan keberhasilan interaksi antaraktor yang terjalin dalam perlindungan berbasis komunitas tersebut melalui konsep network governance. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode post-positivist dengan data yang berasal dari hasil wawancara mendalam dan beberapa studi kepustakaan sebagai data sekunder. Hasil analisis meninjukkan bahwa pada dasarnya kerja-kerja perlindungan telah berjalan dengan baik sebagaimana diamanakan kepada masing-masing aktor. Namun, peningkatan dalam aspek kepercayaan resiprokal, koordinasi, persamaan informasi, dan respon terhadap eksternal masih perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan. Di samping itu, disimpulkan juga model jaringan yang terbentuk dalam penelitian ini adalah shared-governance namun sebagai upaya perbaikan model lead-organization dapat menjadi pilihan untuk diterapkan.

---

Witness and victim protection is an integral part of public services that must be fulfilled by the state to the community. LPSK as an institution that has the main mandate on this day should provide inclusive and comprehensive protection to all beneficiaries. However, in this regard, LPSK is faced with the challenges of limited human resources and geography in order to fulfill the rights of witnesses and victims, hampering the optimal performance of LPSK. For this reason, LPSK perpetuates a community-based protection approach as an extension of its arm to reach out to more witnesses and victims. To learn more about this, the researcher describes the factors that determine the success of interactions between actors in community-based protection through the concept of network governance. This research was conducted using a post-positivist method with data derived from in-depth interviews and several literature studies as secondary data. The results of the analysis show that basically the protection work has been running well as mandated to each actor. However, improvements in the aspects of reciprocal trust, coordination, information equality, and external response still need to be made to improve service quality. In addition, it is also concluded that the network model formed in this study is shared-governance but as an effort to improve the lead-organization model can be an option to be applied. "

"Pelayanan publik pada saat ini masih dikenal sebagai pelayanan publik yang memiliki prosedur berbelit-belit, banyaknya praktek pungutan liar dan juga pelayanan yang masih sulit untuk di dapatkan. Dalam hal ini terutama pelayanan perizinan juga masih dikenal sebagai pelayanan yang memiliki kualitas yang buruk. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelayanan perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi. Dalam hal ini peneliti ingin melihat bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan oleh BPPT Kota Bekasi kepada masyarakat pengguna layanan dengan mengukur dari beberapa dimensi yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan menggunakan kuesioner dan studi kepustakaan untuk mendapatkan data pendukung untuk memperkaya hasil penelitian. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan adalah bahwa kualitas pelayanan perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi sudah baik. Dilihat dari hasil beberapa dimensi yang diteliti, namun masih ada beberapa bagian yang perlu diperbaiki lagi untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.

---

Public services at this time still known as a public service thas has a convoluted procedure, illegal fees, and the services are still hard to get. In this case especially the licensing service is also known as a service that has a poor quality. This research aims to analyses the quality service of Licensing services in Integrated Licensing Service Agency (BPPT) Bekasi. In this case, researcher wanted to see how the quality of services provided by BPPT Bekasi to the community of service users by measuring multiple dimensions. This study is a descriptive research with quantitative research approach. Data collection techniques which researcher use in this research is survey method by using questionnaire and literature study to obtain supporting data to enrich the research. The results of the research that has been done is that the quality of service licensing in BPPT Bekasi is good. It can be seen from the several dimensions that has been studied by the researcher. But there are still some parts of dimensions that need to be enhanced and repaired to improve the quality of services provided."

"Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menekankan fungsi utama pemerintah daerah yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, dalam perspektif peningkatan kualitas pelayanan publik, pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati/walikota kepada camat dan dari camat kepada level dibawahnya seharusnya dapat dijadikan sebagai upaya untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaran pemerintahan, serta dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pelayanan umum di daerah. Sebagai pemimpin di kecamatan, seorang camat harus mempunyai sejumlah kemampuan tertentu.Seorang pemimpin dalam melaksanakan manajemen pemerintahan harus memiliki kemampuan manajerial yaitu kemampuan untuk memanfaatkan dan menggerakkan sumber daya yang ada agar dapat digerakkan dan diarahkan bagi tercapainya tujuan melalui kegiatan orang lain serta mempunyai kemampuan leadership yaitu kemampuan untuk memimpin, mempengaruhi, mengarahkan agar timbul pengakuan, kepatuhan, ketaatan serta memiliki kemampuan dan kesadaran untuk melakukan suatu kegiatan (mengambil langkah-langkah) bagi tercapainya suatu tujuan. Dengan posisi barunya di perundang-undangan, seharusnya camat dapat menjadi ujung tombak kembar pelayanan publik di kabupaten./kota karena jika kewenangan terkonsentrasi di kabupaten/kota permasalahan umum yang timbul adalah pemerintah kabupaten/kota akan mengalami overload beban kerja, yang akan mempengaruhi pelaksanaan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Tetapi pada kenyataannya selama ini pemerintahan kabupaten/kota lebih menjadikan kepala dinas dan kepala badan sebagai ujung tombak pelayanan, dibandingkan melimpahkan kewenangan kepada kecamatan.Penelitian tentang peran camat di Kecamatan Bekasi Selatan dan Gambir akan dilakukan dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif, dengan narasumber camat, sekretaris daerah, kepala dinas terkait dan aparat dinas terkait. Sebagai sampel penelitian diambil Dinas kependudukan dan Dinas Tata Kota karena kedua dinas tersebut oleh peneliti dianggap sebagai dinas yang paling banyak berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat.Dengan menggunakan analisa data yang bersumber pada hasil wawancara, data sekunder dan peraturan-peraturan pendukung, diperoleh simpulan bahwa masih dimungkinkan untuk melakukan penguatan peran kelembagaan di Bekasi Selatan yang dilakukan dengan cara menegaskan pelimpahan kewenangan dari Walikota kepada camat sehingga dapat memaksa dinas untuk ketentuan tersebut dengan adanya sumber dana yang cukup bagi kecamatan untuk menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat sehingga tidak muncul keengganan dari aparat kecamatan dalam menjalankan pelimpahan kewenangan. Disamping itu adanya dukungan peralatan dan teknologi yang memadai bagi kecamatan untuk menjalankan kewenangan yang dilimpahkan.Saran yang diberikan yang diharapkan dapat menjadi solusi bagi permasalahan diatas adalah diperlukan adanya ketegasan dari walikota Bekasi untuk memberikan sebagian kewenangan dari dinas kepada kecamatan, adanya kelegowoan dari dinsa terkait dalam memberikan sebagian kewenangan yang dimilikinya, pelimpahan sebagian wewenang harus disertai pula dengan pelimpahan dana, perbaikan sarana dan prasarana di kecamatan yang dapat mendukung pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat yang sudah dilimpahkan kepada kecamatan. Dari sisi sumber daya manusia yang ada di kecamatan juga harus terus ditingkatkan kemampuannya sehingga dapat lebih optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

---

Law Num. 32/2004 emphasizes that the main function of local government is to give service to public. Therefore, in order to enhance the quality of public service, the delegation of some of the authorities of district officer to the subdistrict officer. The one of sub district officer to the subordinate should be regarded as the effort to achieve effectivity and effeciency in performing government, and utilize as the means to improve the quality of public service in local area. The officer of the subdistrict, one must have certain ability.Leading the sub district, the officer must have managerial capability such as empowering and making the best use of the existing human resources, to achieve the goals through activities. The other leadership capabilities are to rule, influence and direct to pull out the admitance, obidience and loyalty. Last but not least, one should be able to make necessary action to achieve the goals. Given a new position in the bill, the officer of the district should become the leading rule in public service of district/municipality. If all the authorities are concentrated in district/municipality, they will be heavy work overload which eventually will influence the quality of public service. In reality, district/municipality, refers to delegate the authority to the head of institution, rather than to the sub district.The research on The Role of Sub District Officer of South Bekasi (Of Bekasi City) and Gambir (of Central Jakarta) is conducted by using qualitative, descriptive analysis. The informen are the head of institution and entailed. The sample are the institution of Demography and Planology, by which most services are given to public.The conclusion gathered from data analysis of interviews, secondary data and laws, as confirmed that if it possible to enhance and enpower the role of sub district by emphasizing the delegation of authority from major to sub district so that it will enforce the institution to obey and adjust themselves to the situation. The delegation of authority should also conclude the adequate funding and technology to support the performance of the tasks. Therefore the subdistrict employee will not be unwilling to do the duties.The recommendation is given hoping to be the solution of the problem. It is the emphasize of the delegation of some of authorities from the major of South Bekasi to sub district and also the willingness of the institution entailed in giving the authority. The delegation must also conclude funding and facility recovery at sub district that will support the public services. More over the quality of human resources should also improve to optimize the public service given."

"Indonesia adalah negara yang menjamin hak warganya dalam mendapatkan pelayanan publik, termasuk pelayanan administrasi kependudukan. Pada situasi COVID-19, pelayanan publik memiliki tantangan untuk tetap melakukan pelayanan publik khususnya pelayanan publik administrasi kependudukan dengan sebisa mungkin mengurangi pertemuan tatap muka. Untuk mencegah hal tersebut maka dilakukan pelayanan publik jarak jauh untuk menjadi pilihan yang aman. Penelitian ini akan membahas mengenai upaya peningkatan serta bagaimana peluang dan hambatan dari sistem e-Government pada pelayanan publik khususnya pelayanan administrasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian doktrinal dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelayanan publik di Indonesia diatur berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan administrasi kependudukan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik. Pelayanan administrasi kependudukan secara mendasar diatur oleh UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah oleh UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pelayanan administrasi kependudukan turut merasakan dampak dari perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi mencakup mengenai e-government yang merupakan salah satu upaya penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik. Aplikasi SAKEDAP merupakan salah satu bentuk pelayanan publik administrasi kependudukan. Layanan SAKEDAP terdapat peluang dan hambatan yaitu memudahkan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan namun terdapat hambatan dengan masih kurangnya fasilitas penyangga aplikasi tersebut.

---

Indonesia is a country that guarantees the rights of its citizens to receive public services, including population administration services. In the COVID-19 situation, public services face the challenge of continuing to provide services, especially in the field of population administrasion, while minimizing face-to-face interactions as much as possible. To prevent this, remote public services are implemented as a safe option. This research will discuss the implementation and accountability of the e-government system in the administration sector, which is one form of administrative service provided by Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. The research method used is doctrinal research with a qualitative approach. The results of the research indicate that public services in Indonesia are regulated based on Law No. 25 of 2009 on Public Services. Population administration services are one form of public service and are fundamentally regulated by Law No. 23 of 2006 Population Administration, which has been amended by Law No. 24 of 2013 Amendments to Law No. 23 of 2006 on Population Administration. Population administration services also experience the impact of information technology development. Information technology development includes e-government, which is one effort in electronic based governance. The SAKEDAP application is one form of population administration public service. SAKEDAP Application have prospects and obstacles, namely facilitating public services in the field of population administrastion but facing obstracles due to the lack of supporting facilities for the application."

"Berbagai kasus keimigrasian menunjukkan bahwa untuk meminimalisir timbulnya permasalahan, ketentuan hukum yang diatur tetap memerlukan pelayanan yang efektif, oleh karena itu peningkatan pelayanan paspor di bidang keimigrasian juga mengharuskan warga negara Indonesia untuk menyelenggarakannya. Melalui aplikasi M-Passport Indonesia saat ini telah menerapkan sistem administrasi dan antrian online sesuai dengan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Hal ini memungkinkan penyelesaian prosedur pelayanan paspor dalam tiga hari dan hanya membutuhkan dua kali perjalanan ke kantor imigrasi.Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan M- Passport pada Kantor Imigrasi Jakarta Timur telah sesuai dengan Undang- Undang yang berlaku yaitu UU No. 25 Tahun 2009 atau tidak. Metode penelitian yang diterapkan adalah doktrinal dengan melalui teori teori yang ada serta pengumpulan data melalui wawancara. Penelitian ini mengadopsi teori yang diprakarsai oleh Harvard JFK School of Government Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, pelayanan e-Government dalam pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur telah cukup efektif. Meskipun demikian, terdapat sejumlah hambatan yang perlu diperhatikan. dapat diatasi oleh pemerintah dengan memperluas kapasitas sistem secara teknis untuk menampung lebih banyak permohonan secara berkala. Hal ini memungkinkan implementasi sistem penjadwalan antrian yang lebih efisien dan transparan, sehingga pengguna mendapatkan waktu yang tepat untuk pengajuan paspornya.

---

Through the Online Passport application, Indonesia has now implemented an online administration and queue system in accordance with the One Stop Integrated Service system. This makes it possible to complete the passport service procedure in just three days and only requires two trips to the immigration office. This study aims to evaluate and explain whether the implementation of the M-Passport at the East Jakarta Class I Immigration Office is in accordance with applicable laws, namely the Law No. 25 of 2009 or not. The research method applied is doctrinal using existing theories and data collection through interviews. This research adopts the theory initiated by Harvard JFK School of Government by Indrajit. The findings from this research show that overall, e-Government services in making passports at the East Jakarta Class I Immigration Office have been quite effective. However, there are still a number of obstacles that need to be considered. The government can overcome this by expanding the system's technical capacity to accommodate more requests on a regular basis. This allows the implementation of a more efficient and transparent queue scheduling system, ensuring users get the right time to apply for their passport."