Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Migrasi internasional dilakukan orang dari berbagai belahan dunia dengan maksud dan tujuan tertentu. Beberapa orang melakukan migrasi internasional dengan sengaja untuk meninggalkan negara asalnya karena adanya konflik, bencana alam, pemerintahan represif, faktor ekonomi, dll. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya lonjakan kedatangan orang Afghanistan ke Indonesia dalam kurun waktu tahun 2019-2023 dan kaitannya dengan pelaksanaan prinsip non-refoulement serta dampaknya terhadap ketahanan nasional Indonesia. Lonjakan kedatangan orang-orang dari negara rawan seperti Afghanistan dikhawatirkan akan membawa dampak negatif terhadap negara penerima. Prinsip non-refoulement yang diadopsi Pemerintah Indonesia melarang negara untuk menolak masuk orang-orang yang mencari perlindungan ke negara asalnya. Metode penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dan bersifat deskriptif analitis. Lonjakan kedatangan Orang Afghanistan ke Indonesia menjadi instrumen dalam memahami dan merumuskan penjelasan tentang forced migration. Penelusuran literatur dan dokumen digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi. Hasil penelitian diharapkan bisa digunakan sebagai alat evaluasi pelaksanaan kebijakan non-refoulement Pemerintah Indonesia terhadap kedatangan orang-orang yang berasal dari negara rawan.

---

International migration is carried out by people from various parts of the world with specific aims and objectives. Some people undertake international migration deliberately to leave their home country due to conflict, natural disasters, repressive governments, economic factors, etc. This research aims to determine the causes of the surge in arrivals of Afghans to Indonesia in the 2019-2023 period and its relation to the implementation of the non-refoulement principle and its impact on Indonesia's national resilience. It is feared that the surge in arrivals of people from vulnerable countries such as Afghanistan will have a negative impact on the receiving countries. The non-refoulement principle adopted by the Indonesian Government prohibits the state from denying entry to people seeking protection in their home country. The research method used was qualitative and analytical descriptive. The surge in arrivals of Afghans to Indonesia has become an instrument in understanding and formulating explanations about forced migration. Literature and document searches are used to collect data and information. It is hoped that the research results can be used as an evaluation tool for the implementation of the Indonesian Government's non-refoulement policy regarding the arrival of people from vulnerable countries."

"Memasuki akhir tahun 2020, pemerintah Sudan kembali menerima kedatangan pengungsi dalam jumlah besar ke dalam teritori Sudan yang berasal dari Etiopia. Perang Sipil yang terjadi antara TPLF dan pemerintah Federal Etiopia dalam Perang Tigray memaksa ribuan masyarakat sipil menjadi pengungsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengemukakan kepatuhan pemerintah Sudan terhadap penegakan prinsip non-refoulement dalam penanganan pengungsi asal Etiopia. Penggunaan kaidah penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini, dengan kerangka analisis kepatuhan milik Jan-Philip Graf dan Gray Katsoni, kerangka analisis Exile and Resettlement juga digunakan untuk memetakan pergerakan pengungsi yang berasal dari Etiopia. Melalui serangkaian analisis tersebut ditemukan bahwa, pemerintah Sudan berhasil menegakan prinsip non-refoulement terhadap pengungsi Etiopia yang berada di Sudan dan komitmen pemerintah Sudan tersebut juga turut dibantu dengan kerja sama masyarakat lokal dan organisasi internasional dalam penanganan pengungsi yang telah berlangsung kurang lebih dua tahun terakhir.

---

Towards the end of 2020, the Sudan Government hastened up to handle the Ethiopian refugees stranded near the Sudanese-Ethiopian border. The ravaging war between the TPLF and the Federal Ethiopian Government took its toll on the civilians. Thousands flee their homes and moves west as the war drew closer to their cities. This research aims to answer the Sudan Government’s role in upholding the principle of Non-refoulement, using the qualitative approach to study the case with chronological and analytical order. Author employs the Positive Obligations Concept coined by Jan-Philip Graf and Gray Katsoni, also used the Exile and Resettlement concept, first emphasized by Egon F. Kunz. Through a series of analytical explanation, it then concluded that the Sudanese Government’s role in handling the Ethiopian refugees were thoroughly successful despite the political and economic setbacks in home, the involvements of local communities and international organizations also help Sudan on upholding the commitments."

"Dalam Convention Relating to the Status of Refugees (“Konvensi Pengungsi”) diaturmengenai prinsip non-refoulement juga merupakan hukum kebiasaan internasional dengan karakter jus cogens. Prinsip non-refoulement berlaku dari tahap awal proses suakahingga repatriasi. Repatriasi diupayakan bersifatsukarela, aman, dan bermartabat agar tidakmenimbulkan refoulement. Ketentuan prinsipnon-refoulement kembali dipertegas dalamEuropean Convention on Human Rights(“ECHR”) dan Charter of Fundamental Rights of the European Union (“EU Charter”). Denmark merupakan negara anggota dari Council of Europe (“CoI”) dan European Union (“EU”) yang telah meratifikasi Konvensi Pengungsi dan EU Charter serta melakukan inkorporasi ECHR ke dalam hukum nasionalnya. Pada tahun 2019, Denmark melakukan pengembalian pengungsiSuriah karena Suriah telah aman berdasarkanpenilaian Denmark dalam Country of Origin Information 2019. Tindakan Denmark tidakdidukung oleh organisasi internasional dan non-governmental organisation (“NGO”) yang menyatakan bahwa repatriasi sukarela, aman, dan bermartabat ke Suriah belum tersedia. Denganmenggunakan metode penelitian hukum normatifyang berbasiskan pada data sekunder, penelitianskripsi ini hendak menganalisis apakahpengembalian pengungsi Suriah di Denmark melanggar prinsip non-refoulement. Adapun hasilpenelitian yang telah dilakukan, ditemukankesimpulan bahwa belum ada tindakan dan indikasi pelanggaran prinsip non-refoulementyang dilakukan oleh Denmark. Meski demikian, Denmark diharapkan untuk tetap menjunjungtinggi ketentuan prinsip non-refoulement dan memenuhi hak-hak dasar pengungsi yang hendakdikembalikan. Denmark juga diharapkan untukmenjaga komitmennya sebagai bagian dari EU dan CoI yang melalui instrumen hukumnya, yakni ECHR dan EU Charter, mempertegaskembali ketentuan prinsip non-refoulement. Denmark dapat melakukan kolaborasi organisasiinternasional, NGO, dan komite nasional Suriahuntuk memastikan repatriasi yang sukarela, aman, dan bermartabat.

---

Convention Relating to the Status of Refugees("Refugee Convention") governs the concept of non-refoulement as well as customary international law with jus cogens character. From the beginning of the asylum procedure till repatriation, the principle of non-refoulement applies. Repatriation is intended to be voluntary, safe, and dignified in order to avoid refoulement. The concept of non-refoulement has been reiterated in the European Convention on Human Rights ("ECHR") and the European Union Charter of Fundamental Rights ("EU Charter"). Denmark is a member of the Council of Europe ("CoI") and the European Union ("EU"), and it has ratified the Refugee Convention and the EU Charter, as well as incorporated the ECHR into national law. In 2019, Denmark carried out the return of Syrian refugees because Syria was safe based on the Danish assessment in the Country of Origin Information 2019. However, Denmark is expected to continue to uphold the provisions of the principle of non-refoulement and fulfill the basic rights of refugees who desire to be repatriated. Denmark is also required to retain its commitment as a member of the EU and CoI, which reaffirms the principle of non-refoulement through its legal instruments, particularly the ECHR and the EU Charter. Denmark can work with international organizations, non-governmental groups, and Syrian national committees to facilitate voluntary, safe, and dignified repatriation."

"Migrasi tenaga kerja sebagai sebuah proses bergender, dibangun di atas norma gender tradisional perempuan. Namun, perempuan pekerja migran, dengan segala tantangan yang mereka hadapi, bergerak menantang konstruksi gender tradisional untuk bertahan hidup. Belum banyak penelitian dalam studi migrasi tenaga kerja di Indonesia yang menggunakan perspektif gender untuk membongkar fenomena tersebut, dan bagaimana pemberdayaan dapat dicapai pada tahap pascamigrasi dan reintegrasi. Studi ini menganalisis berbagai tantangan yang dihadapi perempuan purna pekerja migran Indonesia (PMI) dalam proses reintegrasi di daerah asalnya setelah kembali dari luar negeri. Dengan menggunakan konsep performativitas gender oleh Judith Butler (1990) dan relasi gender, penelitian ini bertujuan untuk menguak bagaimana gender memengaruhi pengalaman migrasi perempuan, mulai dari keputusan awal untuk bermigrasi hingga pengalaman pascamigrasi. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan interseksionalitas gender dengan faktor-faktor lain seperti kelas, ras, dan etnis dalam memahami pengalaman migrasi secara holistik. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode penelitian feminisme empiris dalam mengeksplorasi pengalaman perempuan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Tulisan ini berargumen bahwa manajemen sistem migrasi di Indonesia masih didasarkan pada pendekatan top-down yang mengutamakan kepentingan para pengambil keputusan elit dibandingkan kepentingan pekerja migran. Pendekatan tersebut telah menyebabkan marginalisasi pengalaman perempuan dan berlanjutnya diskriminasi berbasis gender, sehingga pendekatan yang lebih inklusif dan sensitif gender bersifat bottom-up diperlukan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh pekerja migran, khususnya perempuan, dalam berintegrasi kembali ke dalam komunitas mereka. Studi ini juga menyoroti bagaimana integrasi pendekatan top-down dan bottom-up dapat menghasilkan reintegrasi yang mampu melayani kepentingan seluruh lapisan aktor. Temuan penelitian ini mempunyai implikasi terhadap pengembangan kebijakan dan manajemen sistem migrasi tenaga kerja yang lebih inklusif dan sensitif gender di Indonesia, dan berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai studi migrasi yang kompleks dan beragam. Studi ini juga berkontribusi pada pengayaan literatur migrasi dan mengisi kesenjangan penelitian mengenai kepulangan dan reintegrasi.

---

Labor migration as a gendered process, builds on traditional female gender norms. However, female migrant workers, with all the challenges they face, challenge traditional gender constructions to survive. There has not been much research in the study of labor migration in Indonesia that uses a gender perspective to reveal this phenomenon, and how empowerment can be achieved at the post-migration and reintegration stages. This study examines the challenges faced by Indonesian female migrant workers in reintegrating into their communities after returning from abroad. Drawing on the concept of gender performativity by Judith Butler (1990) and gender relations, the research investigates how gender shapes the migration experience, from the initial decision to migrate to the post-migration experience. The study also highlights the importance of considering the intersectionality of gender with other factors such as class, race, and ethnicity in understanding the migration experience. This qualitative research utilizes empirical feminism method to explore the experiences of women to answer the research question. The study argues that the management of international labor migration in Indonesia is still based on a top-down approach that prioritizes the interests of elite decision-makers over those of migrant workers. This approach has led to the marginalization of women's experiences and the perpetuation of gender-based discrimination. The study suggests that a more inclusive and gender-sensitive approach is needed to address the challenges faced by migrant workers, particularly women, in reintegrating into their communities. The integration of top-down and bottom-up approaches can result in a more holistic and inclusive reintegration process that meets the needs of all stakeholders.The findings of this study have implications for the development of more inclusive and gender-sensitive migration policies in Indonesia, and contribute to a deeper understanding of the complex and multifaceted nature of migration. This study also contributes to the enrichment of the migration literature body and filling the research gap regarding return and reintegration."

"Skripsi ini membahas tentang keberlakuan alasan keamanan nasional sebagai pengecualian asas non-refoulement yang dikenal sebagai kerangka perlindungan terhadap warga negara asing di suatu negara. Pertanyaan dasar yang menjadi pusat penelitian skripsi ini adalah dapat tidaknya alasan keamanan nasional diberlakukan sebagai pengecualian terhadap asas non-refoulement setelah terjadinya perkembangan terhadap pengaplikasian asas itu sendiri. Dalam satu sisi, kedaulatan setiap negara dalam hubungan internasional harus dihormati. Hal ini termasuk menyangkut permasalahan tindakan-tindakan yang dilakukan negara untuk menjaga keamanan nasional mereka. Di sisi lain, pertumbuhan rezim perlindungan yang ditawarkan oleh asas non-refoulement telah berkembang sedemikian rupa sehingga menjadi metode pemenuhan dan perlindungan HAM yang dikenal di berbagai kerangka hukum HAM internasional maupun regional sebagai norma yang tidak dapat diderogasi. Hal ini mengakibatkan nonrefoulement sering diaplikasikan sebagai norma yang tidak dapat dikecualikan bahkan didiskusikan untuk meraih status norma jus cogens, norma tertinggi dalam hirarki hukum internasional. Pada kondisi tersebut, negara-negara dihadapkan kepada tantangan dalam menggunakan alasan keamanan nasional untuk mengenyampingkan kewajiban non-refoulement dalam rangka menerapkan kebijakan domestik dalam memerangi terorisme. Dengan demikian skripsi ini membahas pertemuan atau persinggungan antara dua kepentingan yaitu kepentingan untuk menjunjung dan melindungi HAM dan kepentingan keamanan nasional.

---

This study explains about the application of national security exception to the principle of non-refoulement that is recognized as a protection framework for aliens in foreign countries. The fundamental question of this study is whether the national security exception can be applied considering the current development of non-refoulement application itself. On one hand, state’s sovereignty is honored in international relation. This includes state’s discretion to take measures to safeguard their national security. On the other hand, the growth of protection regime offered by non-refoulement principle has developed so as to be a method in fulfilling and protecting human rights which is recognized under numerous international and regional human rights instruments as a norm that is nonderogable. This has caused non-refoulement to be applied without exceptions even being discussed as attaining the status of jus cogens, the highest norm in the hierarchy of international law. In this condition, states are challenged to invoke national security to set aside their non-refoulement obligation in enforcing their national policy to combat terrorism. Hence, this study discusses about the clash between two interest namely the upholding and protection of human rights and national security."

"Minimnya akses pengetahuan dan pendidikan dan faktor ekonomi yang menghimpit membuat perempuan dewasa dan anak-anak perempuan menjadi korban trafficking. sebagaimana yang dilaporkan pemerintah Malaysia, bahwa 4.268 pekerja seks komersial di Malaysia berasal dari Indonesia. dengan demikian memutus rantai kejahatan tidak bisa hanya dengan prioritas satu oknum saja, melainkan memutus mata rantainya dari sumber perekrutan sindikat perdagangan manusia yaitu perekrut tenaga kerja. diplomasi Internasional yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia dengan cara program pengulangan tenaga kerja Indonesia dan penyaluran tenaga kerja melalui satu jalur yakni jalur pintu legal merupakan upaya advokasi pemerintah atas pemenuhan hak-hak perempua dalam instrumen gender Internasional."

"Buruh migran perempuan Indonesia harus memenuhi prosedur dan dokumen legal seperti paspor, visa, dan surat izin kerja agar dapat bekerja sebagai buruh migran berdokumen di Malaysia. Disisi lain, pemerintah melakukan upaya-upaya institusionalisasi migrasi dengan tujuan melindungi buruh migran perempuan Indonesia serta membuat arus migrasi menjadi lebih aman. Faktanya, masih terdapat buruh migran perempuan Indonesia yang memilih bermigrasi secara illegal (tidak berdokumentasi). Melalui kacamata feminis liberal, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan buruh migran perempuan Indonesia memilih bermigrasi secara illegal dengan memfokuskan pada faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi pada tahapan sebelum migrasi dan migrasi.

---

Indonesian women migrant workers have to fulfill all of the procedures and legal documents such as Passport, Visa, and also the working permission to be able to work as a documented migrant workers in Malaysia. On the other side, Government need to do the migration institutionalisation to protect Indonesian female migrant workers to make the stream of migration safer. Unfortunately, there are still a lot of Indonesian women migrant workers that choose to migrate and work in Malaysia illegally (undocumented). Through the lens of feminist liberalism, this research intend to analyze the reasons of Indonesian women migrant workers that choose to migrate and work illegally by focusing on the economic and non-economic factors at the stage of pre-migration and migration."

"This study aimed at assessing the impact of male and female migration on women empowerment and livelihood...."

"Tulisan ini ingin menjelaskan tentang keberadaan orang Jawa di rantau Minangkabau, tepatnya di Pasaman Propinsi Sumatera Barat. Kehadiran mereka di daerah tersebut tidak terlepas dari proses migrasi mereka ke luar Pulau Jawa, termasuk ke daerah Pasaman...."