Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pendudukan Indonesia di Timor Leste merupakan periode yang penuh dengan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia, khususnya terhadap perempuan. Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi dimensi gender dalam political genocide di Timor Leste selama masa pendudukan Indonesia. Tulisan ini menggunakan teori feminis radikal untuk mengungkap bagaimana Indonesia menggunakan kekerasan berbasis gender sebagai instrumen untuk menghancurkan struktur sosial dan komunitas, menanamkan rasa takut, dan memperkuat dominasi patriarkal. Analisis ini menekankan pentingnya perspektif feminis radikal dalam memahami dampak penuh dari kekerasan politik dan perlunya upaya rekonsiliasi serta keadilan bagi penyintas di Timor Leste.

---

The Indonesian occupation of East Timor was a period marked by violence and human rights violations, particularly against women. This paper aims to explore the gender dimension in the political genocide in East Timor during Indonesia's occupation. The study employs radical feminist theory to reveal how Indonesia used gender-based violence as an instrument to destroy social structures and communities, instill fear, and reinforce patriarchal dominance. This analysis highlights the importance of the radical feminist perspective in fully understanding the impact of political violence and the need for reconciliation and justice for survivors in East Timor."

"Ketentuan mengenai kejahatan genosida yang terdapat dalam Statuta Roma dari Pengadilan Pidana Internasional dan Elements of Crimes mensyaratkan elemen baru yang disebut sebagai elemen kontekstual. Ketentuan mengenai elemen kontekstual dari kejahatan genosida mensyaratkan tindakan yang dilakukan atas pola tindakan yang sama atau dapat sendirinya menyebabkan kemusnahan kelompok yang menjadi sasaran. Keberadaan elemen kontekstual ini mengubah ruang lingkup dari kejahatan genosida yang sudah bertahan selama 50 tahun. Skripsi ini menganalisis perkembangan elemen kontekstual dari kejahatan genosida beserta dampak-dampak yang ditimbulkan terhadap ruang lingkup kejahatan genosida yang ada dalam ketentuan Statuta Roma dari Pengadilan Pidana Internasional.

---

Provision regarding the crime of genocide under the Rome Statute of International Criminal Court and its Elements of Crimes presuppose a new element under the name of contextual element. Provision concerning contextual element of the crime of genocide requires that the conduct took place in a pattern of similar conduct or was conduct that could itself effect such destruction. The existence of this contextual element transform the scope of the crime of genocide which had lasted for 50 years. This thesis analyzes the development of the contextual element of the crime of genocide and the impact it has over the scope of the crime of genocide under the provision of the Rome Statute of International Criminal Court."

"Summary:Why is genocide the 'ultimate crime' and does this distinction make any difference in confronting evil?"

"Tugas Karya Akhir ini membahas hate crime berbasis identitas gender yang dilakukan oleh negara yang dibahas melalui kasus penangkapan dan kekerasan yang dilakukan oleh polisi terhadap waria di Aceh Utara tahun 2018. Tulisan ini disusun untuk memahami bagaimana tafsir agama yang patriarkal dan konservatif dapat menjadi penyebab hate crime berbasis identitas gender yang dilakukan oleh negara, yang dalam kasus ini adalah polisi. Tafsir agama yang patriarkal-konservatif mempengaruhi interpretasi terhadap nilai-nilai agama yang kemudian dijadikan dasar dalam menyusun hukum syariah atau Qanun di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Selain mempengaruhi interpretasi dalam menyusun peraturan syariah, tafsir agama patriarkal-konservatif juga menjadi akar dari sikap polisi yang bertindak sewenang-wenang terhadap waria di Aceh Utara. Sebagai dampak dari hate crime berbasis identitas gender yang terjadi, waria di Aceh Utara mengalami penderitaan berupa rasa takut, luka secara fisik maupun psikis, dan kehilangan hak-hak dasar mereka sebagai seorang warga negara dan manusia. Tulisan ini dianalisis menggunakan metode analisis isi kualitatif perspektif melalui perspektif kriminologi kritis dengan dipayungi teori queer criminology berusaha untuk mengkritik stigmatisasi, diskriminasi, kekerasan, dan pengabaian hak yang dialami oleh waria di Aceh Utara.

---

This Final Project discusses gender identity-based hate crimes committed by the state, examined through cases of arrests and violence by the police against transgender individuals (waria) in North Aceh in 2018. The paper aims to understand how interpretations of patriarchal and conservative religious doctrines can lead to gender identity-based hate crimes by the state, represented in this case by the police. The patriarchal-conservative interpretations of religion influence the interpretation of religious values, which then serve as the basis for drafting Sharia laws or Qanun in the province of Nanggroe Aceh Darussalam. Besides shaping the interpretation of Sharia regulations, these patriarchal-conservative interpretations also underlie the arbitrary behavior of the police towards waria in North Aceh. As a consequence of these gender identity-based hate crimes, waria in North Aceh suffer from fear, physical and psychological trauma, and the loss of their basic rights as citizens and human beings. This paper is analyzed using qualitative content analysis from a critical criminology perspective, underpinned by queer criminology theory, aiming to critique the stigmatization, discrimination, violence, and neglect experienced by waria in North Aceh."

"Studi ini melihat bahwa kerusakan lingkungan di Kawasan Karst Pegunungan Kendeng melibatkan kerja sama antara korporasi dengan negara. Hal ini merujuk pada interaksi antara pemerintah dengan korporasi dalam wujud kebijakan yang dapat menguntungkan bagi satu sama lain. Melalui metode systematic literature review dan content analysis, studi ini mengidentifikasi beberapa pola interaksi yang terjadi antara pemerintah dan korporasi, yaitu 1) inisiatif perusahaan dalam memanipulasi AMDAL, 2) Pengabaian terhadap hak atas informasi warga yang terdampak, 3) Intimidasi, 4) Penerbitan izin lingkungan yang bersifat mendesak. Pola-pola ini dilakukan masing untuk melancarkan ekspansi bisnis perusahaan semen yang bernilai fantastis. Di saat yang bersamaan, studi ini menemukan bahwa ekspansi besar-besaran tersebut juga berdampak luas bagi lingkungan. Berpayung pada perspektif green criminology, hasil analisis menunjukkan bahwa kejahatan terhadap lingkungan tidak terbatas pada apa yang dilarang oleh hukum formal. Lebih dari pada itu, kejahatan lingkungan juga dapat terjadi pada tindakan yang diizinkan oleh hukum formal.

---

This study examines that environmental damage in the Kendeng Mountains Karst Area involves cooperation between corporations and the state. State-corporate crime refers to the interaction between the government and corporations in the form of policies that can benefit each other. Through systematic literature review and content analysis methods, this study identifies several patterns of interaction that occur between the government and corporations, namely 1) corporate initiatives in manipulating AMDAL, 2) Ignoring the right to information of affected residents, 3) Intimidation, 4) Issuance of urgent environmental permits. These patterns were each carried out to launch the fantastic business expansion of cement companies. At the same time, this study found that the massive expansion also had a wide impact on the environment. Drawing on the perspective of green criminology, the analysis shows that environmental crimes are not limited to what is prohibited by formal law. Rather, environmental crimes can also occur in actions that are permitted by formal law."