Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pusbekangad sebagai salah satu bagian vital dalam satuan TNI AD yang melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa bagi Angkatan Darat dalam penerapannya ternyata belum sepenuhnya baik dan memenuhi standar seperti pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang belum sesuai dengan aturan yang berlaku serta belum adanya evaluasi terkait kesuksesan dari implementasi e-procurement. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan SPSE TNI AD sebagai implementasi e-procurement dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan konsep Critical Success Factor melalui pendekatan post-positivist dan menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Analisis dari hasil penelitian yang disajikan secara deskriptif menghasilkan temuan bahwa kesuksesan dalam penerapan SPSE di Pusbekangad masih belum sepenuhnya tercipta. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas individu dan organisasi di Pusbekangad disertai dengan peningkatan kualitas sistem aplikasi LPSE dan regulasi terperinci yang dibuat oleh pemangku kebijakan guna mendorong terciptanya kesuksesan dalam menerapkan SPSE.

---

Pusbekangad as a vital part of TNI AD unit that carries out the process of procurement of goods and services for the army in its application has not been fully good and meets standards such as the implementation of goods/services procurement activities that are not in accordance with applicable regulations and there has been no evaluation related to the success of e-procurement implementation. This research aims to analyze the application of SPSE TNI AD as an e-procurement implementation in carrying out goods and services procurement activities using the Critical Success Factor concept through a post-positivist approach and using qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. Analysis of the research results presented descriptively resulted in findings that success in the implementation of SPSE at Pusbekangad is still not fully created. Therefore, it is necessary to improve the quality of individuals and organizations in Pusbekangad accompanied by improving the quality of the LPSE application system and detailed regulations made by policy makers to encourage the creation of success in implementing SPSE."

"Pengadaan barang/jasa merupakan salah satu bentuk pelayanan publik. Namun dalam pelaksanaannya, kasus korupsi di bidang pengadaan barang/jasa menempati peringkat kedua jenis perkara yang ditangani oleh KPK. Selain itu anggaran dalam APBN setiap tahunnya tidak kurang 30 % dialokasikan untuk pengadaan barang/jasa. LKPP melakukan reformasi administrasi melalui pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (eprocurement) di Universitas Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivis dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam pelaksanaan e-procurement di Universitas Indonesia, transparansi belum terlaksana dengan baik karena informasi pengadaan belum seluruhnya dipublikasikan. Sedangkan untuk akuntabilitas telah terlaksana dengan baik. E-procurement di Universitas Indonesia menghasilkan efisiensi waktu, biaya, dan sumber daya manusia. Pelaksanaan e-procurement juga meningkatkan persaingan antar penyedia. Selain itu e-procurement juga dapat meningkatkan keamanan dalam prosesnya melalui kontrol akses dan aplikasi pengamanan dokumen.

---

Goods/services procurement are considered as form of public services. However, during the implementation process, corruption case in goods/services procurement takes second place as the biggest corruption case handled by KPK. Every year, around 30% of state budget are allocated for goods/services procurement. Therefore LKPP was trying to reform the administration process through goods/services electronic procurement (e-procurement). The main purpose of this research is to analyze the implementation of goods/services electronic procurement (e-procurement) in University of Indonesia. Post positivis approach was used in this research and data was collected from in-depth interview.

The research result shown that not all the procurement information was published causing lack of transparancy in electronic procurement implementation. On the other side, accountability in electronic procurement were accomplished during implementation. E-procurement implementation provides time, cost, as well as human resource efficiency. Implementation of e-procurement also increase the competition amongs suppliers. Moreover, e-procurement increase the security in procurement process through access control and safety document application."

"Pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini menjadi suatu hal yang penting guna pemenuhan kebutuhan publik. Dengan keterbatasan anggaran yang ada, faktor efisiensi menjadi suatu hal yang penting dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Masyarakat berharap agar pemerintah mampu mewujudkan pengadaan yang bersih, efisien, transparan dan akuntabel guna memenuhi kebutuhan fasilitas publik tersebut. Salah satu solusinya adalah dengan menerapkan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) di lingkungan instansi pemerintah. Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dengan para pejabat yang kompeten untuk melihat komitmen dan dukungan dari pimpinan, panitia pengadaan serta observasi data di lapangan yang didukung dengan pelaksanaan survey kepada para penyedia barang/jasa dan panitia pengadaan. Hasil dari survey menunjukkan sebesar 78,28% penyedia barang/jasa serta 88,75% panitia pengadaan paham dengan baik akan fungsi dan tujuan dari implementasi eprocurement. Hasil dari survey juga menunjukkan bahwa rata-rata panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa menyatakan setuju bahwa e-procurement dapat membuat pengadaan barang/jasa pemerintah lebih efisien dengan dinyatakan masing masing sebesar 85% (pra tender), 83,75% (tender), dan 86,56% (pasca tender) untuk panitia pengadaan dan 74,86% (pra tender), 66,73% (tender), dan 73,68% (pasca tender) untuk penyedia barang/jasa. Pelaksanaan eprocurement di lingkungan Kementerian Keuangan di kelola oleh suatu unit organisasi baru yaitu Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Pusat LPSE) yang berfungsi sebagai pengelola pasar pengadaan secara elektronik sebagai tempat bertemunya panitia pengadaan dengan penyedia barang/jasa secara virtual. Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa dalam implementasinya e-procurement dapat meningkatkan efisiensi dalam proses pelelangan terutama efisiensi waktu, efisiensi biaya advertisement, efisiensi biaya pelelangan dan efisiensi hasil pengadaan.

---

Procurement of goods / services the government has become an important matter in order to meet the needs of the public. With existing budget constraints, the efficiency factor becomes an important matter in the procurement of goods / services for Government. Citizen hopes that the government is able to realize the provision of a clean, efficient, transparent and accountable in order to meet the needs of these public facilities. One solution is to adopt the procurement of goods / services electronically (e-procurement) in the government domain.

This study used descriptive qualitative method by conducting in-depth interviews with officials who are competent to see the commitment and support from the management, procurement committee and the observation data in the field supported by the survey to all providers of goods / services and the procurement committee.

Results from the survey showed 78.28% of providers of goods / services and 88.75% of the procurement committee really comprehended with both the function and purpose of e-procurement implementation.

Results from the survey also showed that the average procurement committee and providers of goods / services expressly agrees that e-procurement can make the government procurement more efficient with the stated respectively by 85% (pre-tender), 83.75% (tender), and 86.56% (post tender) for the procurement committee and 74.86% (pre-tender), 66.73% (tender), and 73.68% (post tender) to providers of goods / services. Implementation of e-procurement within the Ministry of Finance is managed by a new organizational unit of Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Pusat LPSE) that serves as the manager of the electronic procurement market as a meeting place for the procurement committee with providers of goods / services virtually."

"Penelitian ini bertujuan untuk memitigasi praktik penyelewengan dalam penggunaan anggaran belanja pemerintah khususnya belanja barang dan modal dengan dikembangkannya sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik (e- Procurement). Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan analisis deskriptif. E-Budgeting, e-Planning, e-Contract, e-Payment, e-Controlling dan sistem manajemen penyedia merupakan elemen penting dalam mewujudkan e- Government yang efektif dan efisien. Kesimpulannya adalah penerapan sistem aplikasi e-Procurement yang diakui secara internasional dapat berdampak pada sistem pemerintahan yang baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku sejalan dengan perkembangan teknologi informasi sekarang ini.

---

This research aims to mitigate the practice of fraud in the use of government spending, especially spending on goods and capital with its development of electronic procurement system (e-Procurement). Research method used is case study with descriptive analysis. E-Budgeting, e-planning, e-contract, e-payment, e-controlling and vendor management system are important element in realizing e-government effectively and efficiently.

Conclusion of this research is implementation of e-Procurement application system which recognised internationally could suit good corporate governance as well as information technology development currently."

"Makalah ini mengkaji dampak transformatif dari berbagai tingkat digitalisasi terhadap lanskap pengadaan elektronik di Indonesia. Dengan menyelidiki integrasi teknologi informasi ke dalam proses pengadaan, penelitian ini mengidentifikasi kesenjangan dalam pemahaman terhadap perubahan identitas fase-fase pengadaan elektronik dan kontribusi pendahulunya. Dengan menggunakan data panel kontrak dan model Two- Stage Least Squares (2SLS), penelitian ini bertujuan untuk mengukur dampak pengadaan elektronik terhadap dinamika harga dan indeks kualitas. Analisis komparatif menyoroti peran teknologi dalam peningkatan parameter hasil, namun menekankan penelitian lebih lanjut yang diperlukan untuk mengeksplorasi implikasi evolusi teknologi informasi yang sedang dan akan lanjut berlangsung. Secara keseluruhan, studi ini berkontribusi untuk memahami bagaimana teknologi mempengaruhi hasil pengadaan dan menekankan peran penting kerangka regulasi selain mendorong inklusivitas dan integritas prosedural dalam proses pengadaan.

---

This paper examines the transformative impact of varying degrees of digitalisation on the Indonesian e-procurement landscape. Investigating the integration of information technology into procurement processes, the study identifies gaps in understanding the changing identity of e-procurement phases and the contribution of its predecessors. Utilising contract panel data and a Two-Stage Least Squares (2SLS) model, the research aims to quantify the impact of e-procurement on pricing dynamics and quality indices. The comparative analysis highlight technology's role in enhancing outcomes, but emphasise further research needed to explore the implications of ongoing evolution of IT. Overall, the study contributes to understanding how technology shapes procurement outcomes and emphasises the critical role of regulatory frameworks beyond fostering inclusivity and procedural integrity in procurement processes."

"Kebijakan pemerintah menaikkan tarif tol tahun 2007 dalam hal ini Menteri Pekerjaan Umum, Penulis ingin mengetahui bagaimana pengaturan penyelenggara jalan tol yang dikaitkan dengan kenaikan tarif tol dan juga tentang bagaimana pemerintah mengimplementasikan Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol khususnya Pasal 8 mengenai Standar Pelayanan Minimum yang merupakan bagian perlindungan konsumen.Perlindungan konsumen adalah sebagai hal yang paling pokok sebab konsumen merupakan objek penerima dampak kenaikan tarif tol sehingga perlu diketahui bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah kepada konsumen dalam memilih kebijakan menaikkan tarif tol. Perlu diketahui keterlibatan konsumen dalam Pengambilan keputusan untuk menaikkan tarif tol, keterlibatan konsumen dinilai hal yang penting sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dikatakan bahwa: Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang mengatur tentang mekanisme penetapan tarif tol, kenaikan tarif tol berdampak terhadap masyarakat banyak sebagai konsumen untuk itu pemerintah perlu memperkuat posisi dalam pengambilan kebijakan tersebut sebagai upaya melakukan perlindungan konsumen

---

The government's policy to increase toll rates in 2007 in this case the Minister of Public Works. 38 of 2004 concerning Roads and Government Regulation no. 15 of 2005 concerning Toll Roads, especially Article 8 concerning Minimum Service Standards which are part of consumer protection. Consumer protection is the most basic thing because consumers are the recipients of the impact of the increase in toll rates so it is necessary to know the form of protection provided by the government to consumers in choosing policies to increase toll roads. toll rates. It should be noted that consumer involvement in decision-making to increase toll rates, consumer involvement is considered important as stated in Article 2 of Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection it is stated that: Consumer Protection is based on benefits, balance justice, consumer safety and security, and legal certainty. Law No. 38 of 2004 concerning Roads which regulates the mechanism for setting toll rates, the increase in toll rates has an impact on the general public as consumers. Therefore, the government needs to strengthen its position in making these policies as an effort to protect consumers."

"Penelitian ini menganalisis kebijakan pembinaan teritorial TNI AD yang telah diterapkan di Kota Bandung untuk pencegahan konflik sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pembinaan teritorial TNI AD untuk pencegahan konflik sosial di Kodim 0618/Kota Bandung dengan menggunakan teori Grindle (2017). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivisme dan metode kualitatif, dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pembinaan teritorial telah berjalan dengan optimal. Kebijakan yang dibuat pada tingkat strategis telah diimplementasikan dengan baik, begitu juga keputusan pada tingkat operasional. Implementasi kebijakan ini melibatkan beberapa pemangku kepentingan, antara lain TNI AD, Polri, Pemerintah Daerah, dan masyarakat, yang bekerja sama untuk menciptakan suasana yang damai dan tenteram. Komunikasi yang intens antar lembaga stakeholder dan penguasaan wilayah oleh Babinsa telah meningkatkan kepercayaan masyarakat, melebihi target yang diharapkan. Implementasi pencegahan konflik sosial di lapangan dengan sinergi, kolaborasi, dan kerja sama yang dilakukan bersama dengan unsur Forkopimcam dan Forkopimda juga telah terjalin dengan baik. Hasil penelitian ini menyarankan untuk melaksanakan program pembinaan yang melibatkan masyarakat dan memperkuat perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program pembinaan teritorial secara berkelanjutan.

---

This research analyzes the territorial development policy of the Indonesian Army (TNI AD) that has been implemented in Bandung City to prevent social conflicts. The aim of this study is to analyze the implementation of the territorial development policy of the Indonesian Army for the prevention of social conflicts in Kodim 0618/Bandung City using Grindle’s theory (2017). This research uses a post-positivist approach and qualitative methods, with data collected through interviews and literature studies. The analysis results show that the implementation of the territorial development policy has been optimal. Policies made at the strategic level have been well implemented, as have decisions at the operational level. The implementation of this policy involves several stakeholders, including the Indonesian Army, the Police, the Local Government, and the community, who work together to create a peaceful and serene atmosphere. Intensive communication between stakeholder institutions and territorial control by Babinsa has increased public trust, exceeding the expected targets. The implementation of social conflict prevention in the field through synergy, collaboration, and cooperation with Forkopimcam and Forkopimda elements has also been well established. This study suggests implementing development programs involving the community and strengthening the planning, implementation, and evaluation of territorial development programs on an ongoing basis."

"Kompleksitas proses pengadaan dalam aplikasi e-procurement diperlukan performa yang menunjang untuk meningkatkan daya saing. Aplikasi e-procurement berbasis web yang dikembangkan pada sebuah perusahaan, akan menghasilkan data log yang terus bertambah, namun belum dimanfaatkan dengan maksimal. Metode web log mining yang digunakan dalam penelitian ini adalah sequential pattern dengan framework PrefixSpan kemudian dilakukan penghitungan waktu rata-rata yang dihabiskan pada sebuah halaman sesuai sequence pattern yang terbentuk. Hasil pengolahan dan analisis menunjukkan bahwa pengembangan sistem evaluasi tersebut menghasilkan pola urutan yang kemudian digunakan untuk mengetahui urutan akses dan waktu akses antar sequence sebagai bahan analisis untuk melakukan perbaikan atau peningkatan produk. Evaluasi yang dihasilkan adalah indikasi perlunya dilakukan peninjauan query pada bagian dengan waktu memuat halaman lebih dari 10 detik serta penggabungan halaman yang memanggil log bersamaan atau simultan.

---

The complexity of the procurement process in e-procurement applications requires performance that supports increasing competitiveness. A web-based e-procurement application developed by a company will produce log data that continues to grow, but has not been utilized to its full potential. The web log mining method used in this study is a sequential pattern with the PrefixSpan framework and then the average time spent on a page is calculated according to the sequence pattern formed. The findings show that the development of the evaluation system produces a sequence of patterns which is then used to determine the order of access and the access time between sequences as an analytical material to make product improvements. The resulting evaluation is an indication of the need to review queries on sections with page loading times greater than 10 seconds and merge pages that call the same log simultaneously.

"

"Penelitian sumber mengenai Peristiwa 27 Juni 1955 telah dilakukan pada Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, Perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Perpustakaan MPR/DPR, Perpustakaan Pusat Dokumentasi dan Ilmiah Nasional (PDIN) Perpustakaan Arsip Nasional Cilandak, Perpustakaan Nasio_nal dan juga Balai Penelitian Pengembangan Pers dan Pandapat Umum. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Peris_tiwa 27 Juni 1955, hal yang melatar belakanginya dan menambah khasanah Penelitian di bidang Sejarah ABRI pada masa demokrasi liberal khususnya dan Sejarah Republik Indonesia pada umumnya. Penulisan skripsi ini menggunakan metode deskritif analitis. Langkah pertama merekonstruksi masalah dan kemudian mencoba menganalisa permasalahannya. Hasilnya menunjukan bahwa dalam Peristiwa 27 Juni 1955 ini Angkatan Darat menolak pengangkatan seorang Kepala Staf ,Angkatan Darat ( KSAD ) hasil penunjukan Kabinet Ali. Cara pemilihan dan pengangkatan KSAD itu ternyata tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Angkatan Darat. Hal yang melatar belakanginya adalah Rapat Perwira-Angkatan Darat di Yogyakarta yang menghasilkan beberapa keputusan diantaranya adalah Piagam Keutuhan Angkatan Darat Republik Indonesia ( Piagam Yogyakarta)."