Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Satuan Tugas Operasi Rasaka Cartenz dalam kontribusinya melalui pemberdayaan masyarakat di wilayah Papua serta untuk menganalisis efektifitas yang dilakukan dalam Operasi Rasaka Cartenz untuk membangun perdamaian di Papua melalui pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan cara wawancara, observasi dan studi dokumen. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi data untuk menjaga validitasnya.Permasalahan konflik diwilayah Papua yang tak kunjung usai merupakan kesalahan dalam sistem yang dibangun sejak lama. Tujuan perdamaian tidak tercapai karena masih adanya gangguan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang sering menyerang pihak tidak bersalah. Upaya paksa dan tindakan represif sudah banyak dilakukan untuk melawan kejahatan kemanusiaan yang terjadi. Namun, Polri hadir dengan Operasi Rasaka Cartenz untuk menjaga perdamaian dan menurunkan ego dari para simpatisan.Gangguan dari KKB di Papua mengancam stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Namun, pendidikan dan layanan kesehatan harus tetap tersedia. Operasi Rasaka Cartenz berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat Papua, terutama melalui Program Binmas Noken. Program ini fokus pada penegakan hukum, pendidikan, dan kesehatan, serta memperkuat hubungan polisi dengan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat. Binmas Noken berperan dalam mendukung pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil serta membangun perdamaian jangka panjang. Operasi Rasaka Cartenz dan Binmas Noken menunjukkan komitmen untuk mengatasi masalah keamanan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua.Tidak dapat disangkal bahwa proses membangun perdamaian di Papua penuh dengan tantangan. Gangguan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan ketidakadilan pembangunan masih menjadi rintangan besar. Namun, Operasi Rasaka Cartenz menunjukkan komitmen dalam menghadapi tantangan ini dengan tidak pada upaya pemberantasan KKB tetapi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua yang mana kompleksitas masyarakat yang tergabung hanya sebagai simpatisan KKB dapat Kembali bergabung dengan NKRI.Strategi community relations oleh Satgas Rasaka Cartenz melibatkan pendekatan humanis, informasi akurat melalui media, kolaborasi dengan tokoh lokal, dan pelatihan untuk tokoh masyarakat. Revitalisasi peran Polri dalam kemitraan dan partisipasi masyarakat juga penting. Transparansi informasi dan komunikasi efektif membangun kepercayaan publik. Satgas Rasaka Cartenz memperkuat hubungan dengan masyarakat Papua dan menciptakan lingkungan kondusif untuk kerjasama dalam menjaga keamanan dan ketertiban dengan strategi ini.Meskipun perdamaian mungkin belum sepenuhnya tercapai, upaya untuk "To Win the Heart and Mind the People of Papua" melalui Operasi Rasaka Cartenz adalah langkah penting dalam membangun dasar bagi perdamaian. Kepercayaan dan hubungan yang terjalin antara polisi dan masyarakat akan menjadi pilar yang kuat dalam membentuk masa depan yang lebih damai dan stabil di Papua.Operasi ini mengadopsi pendekatan yang tidak berfokus pada penegakan hukum tetapi pada upaya untuk membangun perdamaian secara humanis. Program Binmas Noken, misalnya, mengedepankan dialog, kolaborasi, dan resolusi konflik tanpa kekerasan. Pendekatan ini penting dalam mencegah eskalasi konflik dan dalam jangka panjang, membentuk dasar bagi perdamaian yang berkelanjutan.

---

This research aims to analyze the role of the Operation Rasaka Cartenz Task Force in its contribution through community empowerment in the Papua region and to analyze the strategies carried out in Operation Rasaka Cartenz to build peace in Papua through community empowerment. This research uses a qualitative research approach by means of interviews, observations, and document studies. This research uses data triangulation to maintain its validity.

The conflict problem in the Papua region that has never ended is a mistake in the system that was built a long time ago. The goal of peace has not been achieved because there is still interference from the Armed Criminal Group (KKB), which often attacks innocent parties. Many coercive efforts and repressive measures have been carried out to combat the crimes against humanity that have occurred. However, the National Police was present with Operation Rasaka Cartenz to maintain peace and reduce the egos of sympathizers.

Disruption from the KKB in Papua threatens the stability and welfare of society. However, education and health services must remain available. Operation Rasaka Cartenz plays an important role in empowering the Papuan people, especially through the Binmas Noken Program. This program focuses on law enforcement, education, and health, as well as strengthening police relations with the community through community empowerment. Binmas Noken plays a role in supporting education and health in remote areas and building long-term peace. The Rasaka Cartenz and Binmas Noken operations demonstrate a commitment to addressing security issues and improving the quality of life of the Papuan people.

It cannot be denied that the process of building peace in Papua New Guinea is full of challenges. Disruption from the Armed Criminal Group (KKB) and development injustice are still major obstacles. However, Operation Rasaka Cartenz shows a commitment to facing this challenge not in efforts to eradicate the KKB but in improving the quality of life of the Papuan people, where the complexities of people who are members only as KKB sympathizers can return to joining the Republic of Indonesia.

The community relations strategy of the Rasaka Cartenz Task Force involves a humanist approach, accurate information through the media, collaboration with local figures, and training for community leaders. Revitalizing the role of the National Police in partnerships and community participation is also important. Information transparency and effective communication build public trust. The Rasaka Cartenz Task Force strengthens relations with the Papuan people and creates a conducive environment for cooperation in maintaining security and order with this strategy.

Although peace may not have been fully achieved, efforts to "win the hearts and minds of the people of Papua" through Operation Rasaka Cartenz are an important step in building the basis for peace. The trust and relationship that exists between the police and the community will be a strong pillar in shaping a more peaceful and stable future in Papua New Guinea.

This operation adopts an approach that focuses not on law enforcement but on efforts to build peace in a humane manner. The Binmas Noken program, for example, prioritizes dialogue, collaboration, and non-violent conflict resolution. This approach is important in preventing conflict escalation and, in the long term, forms the basis for sustainable peace."

"Agenda utama kabinet Indonesia bersatu 2004 - 2009 mencakup tiga agenda pokok yang difokuskan untuk pencapaian : 1) Aman (peace) 2) adil (justice) dan demokrasi (Democracy) dan 3) sejahtera (Prosperity)...."

"Buku ini lahir dari inspirasi rangkaian pertemuan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pemilu Commong Ground Indonesia"

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara ideologi politik dan sikap terhadap perdamaian pada gerakan mahasiswa. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa ideologi tertentu cenderung memengaruhi sikap terhadap perdamaian. Dalam penelitian ini, ideologi politik mengacu pada dimensi kapitalis-sosialis yang diukur menggunakan Political Ideology Scale (PIS). Sementara itu, sikap terhadap perdamaian diukur menggunakan Peace Attitude Scale (PAS). Partisipan pada penelitian ini berjumlah 103 mahasiswa aktif Program Sarjana maupun Diploma di perguruan tinggi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ideologi politik memiliki hubungan yang signifikan dan positif dengan dua faktor sikap terhadap perdamaian, yaitu sociopolitical dan caring. Hal tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa yang mendukung ideologi sosialis cenderung bersikap positif terhadap perdamaian, terutama pada faktor sociopolitical dan caring.

---

This study aimed to examine the relationship between political ideology and attitudes toward peace in student movements. Previous research has shown that certain ideology tend to have a positive influence on attitudes toward peace. In this study, political ideology refers to the capitalist-socialist dimension and was measured by the Political Ideology Scale (PIS), whereas attitudes toward peace were measured by the Peace Attitude Scale (PAS). The study participants consisted of 103 active students of bachelor or vocational programs at Indonesian universities. The results showed that political ideology had a significant relationship with peace attitudes. Additionally, political ideology was significantly and positively correlated with two factors that are associated with peace attitudes, namely sociopolitical and caring. This suggests that students who support socialist ideology are likely to have a positive attitudes toward peace, particularly on sociopolitical and caring factors."

"Sengketa Spratly Islands terjadi sebagai akibat dari klaim tumpang tindih beberapa negara terhadap sebagian atau seluruh wilayah Spratly Islands. Sengketa ini menjadi semakin kompleks karena tingginya nilai strategis Spratly Islands tidak hanya bagi negara yang bersengketa, tetapi juga bagi negara-negara di sekitar Spratly Islands dan negara-negara besar. Terjadinya konflik di masa lalu menyebabkan kekhawatiran akan terjadi kembali konflik terbuka yang akan berdampak pada terganggunya perdamaian dan keamanan regional Asia Tenggara. Berkenaan dengan sengketa ini, ASEAN sebagai organisasi internasional regional Asia Tenggara, telah berupaya untuk meredakan ketegangan dan konflik yang ada. Hal ini mengingat kerangka hukum ASEAN memberikan mandat kepada ASEAN untuk menjaga perdamaian dan stabilitas regional.

---

Spratly Islands dispute occurred as a result of overlapping claims of some countries. The dispute becomes increasingly complex due to the high value of Spratly Islands, not only for the claimant states, but also for the littoral states and other countries. Conflict happened in the past leads to concern of another conflict in the future that would impact the disruption of peace and stability in region Southeast Asia. With regard to the dispute, since its legal frameworks provide mandate for ASEAN to maintain regional peace and security, ASEAN as a regional organization, has sought to reduce tensions and conflicts that exists."