Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan magang ini menjelaskan evaluasi terhadap perhitungan dan pelaporan SPT Tahunan orang pribadi ekspatriat pada tahun 2023. Subjek yang digunakan dalam laporan ini adalah Warga Negara Filipina yang bertugas di Indonesia bernama Mr. M. Selama berada di Indonesia, Mr. M mendapatkan dua jenis penghasilan yaitu penghasilan luar negeri sehubungan dengan pekerjaannya di Indonesia dan Penghasilan luar negeri lainnya. Sesuai dengan kontrak kerja di Indonesia, pajak penghasilan Mr. M secara langsung dibayarkan oleh perusahaan BB Filipina Inc yang menyebabkan tidak mempunyai bukti potong atas pajak penghasilan. Hasil evaluasi dalam perhitungan dan pelaporan SPT Tahunan Mr. M menunjukan bahwa sebagian besar sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Walaupun ada beberapa hal yang belum sesuai dengan ketentuan karena alasan tertentu.

---

This internship report explains the evaluation of the calculation and reporting of the Annual Tax Return of expatriate individuals in 2023. The subject used in this report is a Filipino citizen serving in Indonesia named Mr. M. During his stay in Indonesia, Mr. M earned two types of income, namely foreign income in connection with his work in Indonesia and other foreign income. In accordance with the employment contract in Indonesia, Mr. M's income tax is directly paid by the company BB Philippines Inc which causes him to have no withholding slip for income tax. The evaluation results in the calculation and reporting of Mr. M's Annual Tax Return show that most of them are in accordance with applicable tax regulations. Although there are some things that are not in accordance with the provisions for certain reasons."

"Laporan magang ini membahas evaluasi pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang dilakukan oleh divisi Individual Tax DV Indonesia. Subjek evaluasi laporan magang ini adalah seorang ekspatriat dari India bernama Mr. B yang dipilih berdasarkan keunikan kasusnya yang melaporkan SPT Tahunan berstatus Kurang Bayar meskipun hanya menerima penghasilan dari satu pemberi kerja dan sudah dipotong PPh 21. Hasil evaluasi menunjukkan perlakuan perpajakan sebagai Wajib Pajaka Dalam Negeri, penghitungan pajak penghasilan terutang, pengisian Formulir SPT Tahunan, pembayaran PPh kurang bayar hingga pelaporan SPT Tahunan secara e-filing sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. DV Indonesia juga melakukan prosedur verifikasi data penghasilan dan harta untuk menjamin pengisian SPT Tahunan Mr. B telah memenuhi kriteria benar, lengkap dan jelas. Meskipun bukan ranah konsultan pajak, perhitungan PPh 21 yang dilakukan oleh pemberi kerja juga dibahas pada laporan magang ini untuk mencari penyebab masih terdapatnya pajak kurang bayar pada SPT Tahunan Mr. B.

---

This internship report discusses the evaluation of reporting of Individual Annual Income Tax Return conducted by the Individual Tax division of DV Indonesia. The subject of this internship report evaluation is an expatriate from India named Mr. B, who was chosen based on the uniqueness of his case, who reported his Annual SPT underpayment status even though he only received income from one employer and had been deducted with Income Tax Art. 21. The evaluation results show that the tax treatment as a domestic taxpayer, the calculation of income tax payable, the filling of the Annual Income Tax Return, the payment of underpaid income tax to the reporting of the Annual Income Tax Return through e-filing have been carried out in accordance with the applicable tax regulations in Indonesia. DV Indonesia also performs procedures for verifying income and assets data to ensure that the filling of Mr. B's Annual Income Tax Return has met the correct, complete and clear criteria. The calculation of Income Tax Art. 21 is also discussed in this internship report, although it is not the realm of tax consultants to find out the cause of the underpayment income tax in Mr. B' Annual Income Tax Return."

"ABSTRACTE-Form merupakan layanan pelaporan SPT terbaru dari DJP yang baru diluncurkan pada awal tahun 2017 dengan harapan dapat mengurangi beban server DJP Online yang biasanya pada bulan Maret menjadi down karena begitu banyaknya Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunannya secara bersamaan. Penelitian ini menganalisis bagaimana pelaksanaan pelaporan SPT PPh Tahunan ditinjau dari biaya kepatuhan dan asas kesederhanaan, serta meninjau apa saja kendalanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Hasilnya dapat disimpulkan bahwa sistem e-Form menurunkan biaya kepatuhan yang dikeluarkan WP yang terdiri dari fiscal cost, time cost, dan psychological cost. Selain itu sistem ini juga dikatakan sederhana ditinjau dari asas simplicity dalam membantu WP melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi. Namun masih ada kendala yang dialami oleh WP pada saat menggunakan e-Form yaitu diantaranya kesulitan pada saat mengunggah aplikasi Form Viewer dan tidak ada panduan serta tata cara penggunaan e-Form yang mudah dimengerti. Untuk DJP sebaiknya lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait cara-cara pelaporan SPT Tahunan dengan menggunakan E-Form, selain itu DJP perlu menyempurnakan lagi sistem ini karena masih banyak kekurangan dan meningkatkan pelayanan E-Form ini agar dapat terjangkau oleh banyak orang.

---

ABSTRACTE-Form is the latest SPT reporting service from the DJP which was launched in early 2017 in the hope that it can reduce DJP Online server load which usually falls in March because so many Taxpayers report their Annual SPT simultaneously. This study analyzes how the implementation of Annual PPh SPT reporting is reviewed from the cost of compliance and the principle of simplicity, as well as reviewing the constraints. This study uses a quantitative descriptive approach with data collection techniques through questionnaires, in-depth interviews, and library studies. The result can be concluded that the e-Form system reduces the cost of compliance issued by the Taxpayers which consists of the fiscal cost, time cost, and psychological cost. In addition, this system is also said to be simple in terms of the simplicity principle in helping Taxpayers to report Annual Personal Tax Returns. However, there are still obstacles faced by Taxpayers when using e-Form, which are difficulties when uploading the Form Viewer application and there are no guidelines and procedures for using e-Form that are easy to understand. For DJP, it is better to increase socialization to the public regarding the ways to report Annual Tax Returns using E-Form, besides that DJP needs to refine this system because there are still many shortcomings and improve E-Form services to be affordable for many people."

"Tesis ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi dan hubungannya dengan jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (PPh WP OP). Tujuan penulisan ini dalam proses penelitian ini adalah :1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah WP Orang Pribadi.2. Untuk mengukur faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah WP Orang Pribadi.3. Untuk mengukur hubungan antara jumlah WP Orang Pribadi dengan jumlah penerimaan PPh WP Orang Pribadi.Perangkat Undang-undang yang digunakan sebagai dasar penulisan ini adalah Pasal 2 UU No.16/2000 tentang pemberian NPWP dan Pasal 2 ayat (1) huruf a.l dan ayat (3) huruf a UU No.17/2000 tentang pengertian subjek pajak orang pribadi kemudian dikaitkan dengan hasil penelitian berupa pengumpulan data dari responden melalui pengisian kuesioner, wawancara dengan pihak-pihak terkait serta studi kepustakaan sehingga penelitian ini akan bersifat deskriptif analitis.Pembahasan lebih diutamakan kepada analisis pengaruh variable-variabel bebas berupa Jumlah Penghasilan yang diterima oleh subyek dan atau WP, Tingkat Pendidikan subyek pajak dan atau WP, Jumlah Penduduk di suatu daerah serta pandangan subyek dan atau WP terhadap Administrasi Perpajakan yang dilaksanakan terhadap pencapaian Jumlah WP Orang Pribadi. Kemudian dilakukan- analisis terhadap hubungan antara Jumlah WP Orang Pribadi terhadap pencapaian PPh WP Orang Pribadi.Sebagai alat bedah analitis digunakan berbagai perangkat statistika yang dibantu oleh program software SPSS (Statistical Package for Social Scientist). Melalui analisis statistik ini diharapkan dapat diketahui sebagian faktor penyebab berikut besarannya sehingga dapat memberikan sedikit bahan pertimbangan dalam menentukan strategi untuk meningkatkan penerimaan PPh WP Orang Pribadi yang selama ini kurang tergarap.Dari hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa variabel-variabel tersebut di atas ternyata secara bersama-sama (simultan) sangat berpengaruh terhadap jumlah WP Orang Pribadi dan penerimaan PPh WP Orang Pribadi. Secara parsial yang paling dominan adalah faktor-faktor jumlah penghasilan, administrasi perpajakan dan jumlah penduduk. Dengan demikian, maka disarankan agar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberi perhatian khusus terhadap faktor-faktor tersebut pada saat melakukan ekstensifkasi dan intensifikasi pajak.Saran lainnya adalah diharapkan DJP melakukan kerjasama dcngan berbagai instansi pemerintah, terutama pemerintah daerah untuk mendapatkan data "calon-calon" WP Orang Pribadi yang potensial tetapi masih tertutup oleh ketidakpopuleran nama, jabatan, pekerjaan maupun lokasi tempat tinggal dari subyek pajak yang belum tersentuh tersebut. Ketertutupan dan ketidakpopuleran tersebut sekaligus juga merupakan tabir dari potensi pajak terbesar dan sulit untuk ditelusuri yang bernama penghasilan."

"Penerimaan negara dari pajak sangat diharapkan bagi Indonesia, terlebih lagi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2001 ditargetkan sebesar 70 % dari seluruh penerimaan. Posisi ini menggantikan pinjaman luar negeri yang selama ini mendominasi sumber penerimaan dalam APBN. Oleh karena itu segala upaya untuk mencapai target tersebut harus diusahakan untuk menjamin keamanan APBN. Upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yang umum dikenal adalah intensifikasi dan eksensifikasi. Mengingat kondisi perekonomian Indonesia yang belum pulih dari krisis moneter dan untuk mewujudkan sistim perpajakan yang adil, dimana semua Wajib Pajak yang berpenghasilan sama harus dikenakan pajak yang sama, maka penulis berusaha melakukan penelitian yang mendiskripsikan pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak penghasilan dengan studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tamansari. Dari hasil penelitian dapat diperoleh gambaran bahwa ekstensifikasi Wajib Pajak Penghasilan sudah dilaksanakan dengan beberapa kegiatan diantaranya penyisiran, pemanfaatan data internal, pemanfaatan data eksternal dan kerjasama dengan instansi lain. Sekalipun jumlah Wajib Pajak berhasil ditingkatkan tetapi tidak secara langsung dapat meningkatkan penerimaan negara karena banyak faktor lain yang mempengaruhi misalnya kondisi perekonomian yang belum pulih sehingga banyak Wajib pajak yang kehilangan penghasilan, kondisi politik yang kurang kondusif dan kerjasama dengan instansi lain yang belum baik. Oleh karena itu ekstensifikasi yang dilakukan harus ditindak lanjuti dengan intensifikasi. Untuk meningkatkan kinerja maka dipaparkan bagaimana National Tax Administration Jepang memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak melalui public relation yang baik dan sosialisasi yang terus menerus untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak akan kewajiban Perpajakannya. "

"Negara-negara dunia ketiga di kawasan Asia dan Afrika umumnya adalah negara yang berpenduduk mayoritas muslim, termasuk Indonesia. Karenanya selain pajak terdapat zakat yang berpotensi menjadi sumber penerimaan negara bagi pembiayaan yang berupa income transfer bagi kalangan tidak mampu. Namun sayangnya, potensi besar ini belum tereksplorasi dengan baik, sehingga di banyak negara berpenduduk mayoritas muslim ini, potensi zakat belum menjadi salah satu solusi yang signifikan dalam mengatasi problema kemiskinan. Problem kemiskinan semakin lama semakin menghebat, apalagi setelah dihantam oleh krisis ekonomi yang sampai dengan saat ini Indonesia belum berhasil bangkit sepenuhnya. Akibat dari krisis ekonomi yang sangat nampak adalah semakin bertambah banyaknya golongan penduduk miskin di Indonesia bila dibandingkan sebelum krisis terjadi. Pengentasan kemiskinan selain menjadi tanggung jawab negara juga merupakan kewajiban moral yang harus ditanggung oleh masyarakat terutama masyarakat dengan tingkat perekonomian yang lebih baik. Salah satu peran serta masyarakat dalam pembangunan untuk membantu mengentaskan kemiskinan, khususnya bagi yang beragama Islam adalah dengan melaksanakan kewajiban agamanya yakni kewajiban membayar zakat.Di Indonesia, Pengelolaan zakat telah diatur lewat UU. No.38 tahun 1999, serta UU. No. 17 tahun 2000, dimana dalam UU tersebut disebutkan bahawa zakat penghasilan yang disetor kepada lembaga amil/badan amil zakat yang telah disahkan oleh negara berhak menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Lain halnya dengan Indonesia yang baru mengakui zakat penghasilan sebagai pengurang PKP, Malaysia telah selangkah lebih maju dengan menerapkan pembayaran zakat sebagai pengurang pajak. Langkah kontroversial itupun ternyata membuahkan hasil yang begitu mengagumkan, didukung oleh semangat keimanan dan tekad untuk berubah menjadi lebih baik, Malaysia mengelola dana zakat secara profesional, dan hasilnya bisa dilihat sekarang ini dimana dahulu pada tahun 1957, 50% rakyat Malaysia berada di bawah garis kemiskinan, dan sekarang ini kadar kemiskinan berada pada nilai antara 5%-15%. Mempelajari keberhasilan bukanlah pekerjaan mudah. Lebih-lebih yang dipelajari menyangkut kebijakan negara dan kultur birokrasi. Ini pembicaraan integritas, bagaimana Malaysia merangkum visinya dalam praktek nyata tentang amanah, tanggung jawab, komitmen dan profesionalisme."

"Tesis ini membahas kebijakan pemanfaatan daftar harta kekayaan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) sebagai pembanding terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan WPOP. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading. Diasumsikan bahwa penghasilan wajib pajak yang besar dapat menambah harta wajib pajak tersebut. Artinya, wajib pajak yang mempunyai harta yang banyak identik dengan penghasilan yang besar. Penghasilan yang besar seharusnya membayar pajak yang besar juga. Harapan bila diketahui jumlah nilai harta terutama WPOP akan dapat mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Permasalahan tentang kebijakan kewajiban dilampirkannya daftar harta sebagai sarana intensifikasi pajak di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis eksplanatif dan eksploratif. Hasil penelitian bahwa alasan diwajibkannya kepada WPOP untuk melampirkan/mengisi daftar harta dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi adalah pertama sebagai bahan pembanding atas kewajiban pajak terhutang. Kedua, sebagai bahan rujukan untuk perubahan peraturan perpajakan. Hasil penelitian lainnya ternyata pemanfaatan daftar harta sebagai bahan pembanding atas kewajiban perpajakan WPOP di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading belum dilaksanakan secara optimal. Di sisi lain kesadaran WPOP dalam melampirkan/mengisi daftar harta dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi masih rendah. Perlakuan WPOP yang tidak melampirkan/mengisi daftar harta di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading juga belum optimal jika dilihat dari data jumlah surat himbauan yang diterbitkan. Kompleksitas permasalahan pelaporan daftar harta WPOP berkaitan dengan pemanfaatan daftar harta sebagai sarana intensifikasi pajak. Surat himbauan atau dengan cara lain sebaiknya dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap WPOP yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Penyediaan sarana dan prasarana pada Direktorat Jenderal Pajak yang memadai, termasuk adanya data yang riil dan akurat serta aparat pajak yang memiliki integritas dan wawasan yang tinggi, yang dapat menunjang kinerja secara efektif dan efisien dalam penggalian potensi penerimaan pajak khususnya terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi.

---

This thesis discuses about the Exploiting of List of Property of Individual Person of Tax Payer Policy as the comparison upon the fulfillment of tax obligation of Individual Person of Tax Payer. This research is conducted in the KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading. It is assumed that the income of tax payer who has lots of property identically with the great deal of income. Great deal of income is supposed to pay great deal of tax too. It is expected that if it is known the total value of the property especially the Individual Person of Tax Payer will be able to maximize the income of the state from the tax sector. The problems in regard to obligation policy by attached list of properties as the tax intensification medium in the KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading. This research is qualitative one by the type of explanative and explorative.

The result of the research is that the reason for the Individual Person of Tax Payer obliged to attach/to fill in list of property in Annual SPT PPh of Individual Person are firstly as the comparison material on the payable tax obligation. Second, as the reference material for the changes of tax regulations. The other result of the research is in fact that the exploiting of list of property as the comparison material on the tax obligation Individual Personal of Tax Payer in the KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading not yet conducted maximally. In the other side, the awareness of Individual Person of Tax Payer in attaching/filling in list of property in Annual SPT PPh of Individual Person is still low. The attitude of Individual Person of Tax Payer who does not attach/fill in list of property in the KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading also not yet maximally seen from the data of the number of urge letters issued.

Complexity of report problems of list of property of Individual Person of Tax Payer relate with the exploiting of list of property as the medium of tax intensification. The urge letter or by other ways are better to used by Directorate General of Tax upon the Individual Person of Tax Payer in other words who do not do their duties in according to the effect tax regulation. The preparation of propriety medium and means in Directorate General of Tax, include the availability of real and accurate data and the tax officers who have high integrity and views, which are able to support the performance effectively and efficiently in digging the potency of tax acceptance especially upon the Individual Person of Tax Payer."

"Wajib Pajak Orang Pribadi merupakan sumber potensi perpajakan yang penting dalam suatu sistem perpajakan, karena Wajib Pajak Orang Pribadi adalah pelaku utama dalam sistem perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, cara Direktorat Jenderal Pajak (Fiskus) mengelola potensi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam usahanya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak penghasilan seharusnya menjadi perhatian utama dalam membuat suatu kebijakan perpajakan.Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk memberikan uraian dan membahas masalah PTKP untuk dapat ditetapkan jumlahnya yang sesuai dengan keadilan dan memberikan saran-saran berkenaan dengan upaya-upaya yang dapat dilakukan agar penerapan PTKP lebih sesuai dengan tujuan pemberiannya.Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, yaitu dengan membaca pendapat para ahli ekonomi dan perpajakan, serta studi lapangan melalui wawancara dengan pejabat-pejabat yang terkait di Badan Pusat Statistik dan Departemen Tenaga Kerja & Transmigrasi.Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi dan perpajakan, dalam penghitungan penghasilan kena pajak Wajib Pajak Orang Pribadi, ada bagian dari penghasilan kena pajak tersebut yang tidak boleh dikenakan pajak, atau biasa disebut sebagai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). PTKP merupakan bagian dari penghasilan yang tidak dikenakan pajak sebagai sarana agar Wajib Pajak Orang Pribadi dapat memenuhi kebutuhan hidup minimumnya.Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa pemberian PTKP yang ditentukan oleh pemerintah saat ini, belum dapat memenuhi tujuan pemberiannya. Besarnya PTKP yang diberikan saat ini belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum Wajib Pajak Orang Pribadi. Meskipun cara penghitungan besarnya PTKP sudah memasukkan faktor harga-harga kebutuhan pokok dan faktor inflasi, namun pada kenyataannya, jangka waktu perubahan besarnya PTKP tidak dapat mengikuti kenaikan harga-harga kebutuhan pokok dan tingkat inflasi karena lamanya jangka waktu perubahan itu. Selain itu PTKP untuk anggota keluarga yang menjadi tanggungan Wajib Pajak Orang Pribadi juga terbatas untuk anggota keluarga sedarah dan semenda paling banyak 3 orang dan jumlahnya hanya 50% dari PTKP untuk Wajib Pajak Orang Pribadi itu sendiri. Selain itu penerapan PTKP dalam sistem perpajakan Indonesia belum memberikan keadilan bagi Wajib Pajak, baik Keadilan Horisontal maupun Keadilan Vertikal.Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka diberikan saran bahwa besarnya PTKP harus sama dengan besarnya Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Penentuan besarnya PTKP harus dilakukan secara lebih terpadu antara Direktorat Jenderal Pajak dan Departemen Tenaga Kerja & Transmigrasi agar penentuan PTKP dapat Iebih transparan dan memberikan keadilan bagi seluruh Wajib Pajak."

"Prospek bisnis properti merupakan sumber potensial untuk perpajakan sehingga pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak menata kembali perangkat peraturan perpajakan jenis pajak penghasilan terutama yang berkaitan dengan bisnis properti atau real estate.Berhubungan dengan hal tersebut dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1996 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1996 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan. Dengan demildan maka perusahaan properti tidak lagi dikenakan pajak berdasarkan net income tetapi menjadi bersifat final.Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis apakah pajak penghasilan dengan tarif final akan memberatkan atau meringankan bagi bisnis properti.Berdasarkan teori Global Income Taxation yaitu semua penghasilan, dari manapun sumber diperoleh, tambahan penghasilan untuk wajib pajak yang sama , diperlakukan sebagai satu kumpulan penghasilan dan dikenakan suatu formula tarif. Pajak Penghasilan di Indonesia seharusnya memegang prinsip Global Income Taxation, yang pads dasarnya mengenakan pajak atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya, yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak.Penghasilan tersebut merupakan penghasilan bruto yang dapat dikurangi oleh biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau merupakan net income. Namun demikian dengan berlakunya tarif final, maka Indonesia juga menganut prinsip Schedular Income Taxation yaitu setiap kategori penghasilan atau bagian dari penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang terpisah. Dengan kata lain, seluruh penghasilan bersihnya dikenakan pajak dengan cara pembagian atau golongan.Penelitian yang dilakukan penulis adalah membaca, membahas, menelaah konsep konsep, teori, literatur yang berhubungan dengan kebijaksanaan pajak penghasilan terhadap perusahan properti. Penulis mendapatkan data sekunder dan juga laporan keuangan 12 perusahaan dari 20 perusahaan properti terbesar di Indonesia, masing-masing lima tahun buku dari tahun 1992 sampai tahun 1996.Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa pengenaan pajak tehadap perusahaan properti yang bersifat final akan meringankan wajib pajak yang memiliki net income yang semakin meningkat, dan memberatkan bagi wajib pajak yang baru tumbuh atau masih rugi. Dengan demikian pengenan pajak yang bersifat final terhadap perusahaan properti tidak sesuai dengan azas keadilan dan mempunyai dampak berkurangnya penerimaan pajak dari sektor properti.Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan di Indonesia sebaiknya memegang prinsip Global Income Taxation agar azas keadilan dapat dirasakan oleh masyarakat. Untuk ini penulis menyarankan sebaiknya pemerintah dalam memungut pajak tidak hanya memperhat kan fungsi pendapatan tetapi juga harus memperhatikan konsep dan prinsip-prinsip perpajakan."

"Pada periode tahun 2013-2017 telah ditetapkan 3 kali kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk pajak penghasilan pribadi, namun belum ada studi yang menguji kebijakan tersebut dalam konteks efektivitas dalam meningkatkan pendapatan wajib pajak. Peneliti menguji dampak kenaikan PTKP menggunakan data pendapatan bersih dari Sakernas dan menggunakan metode Pooled OLS untuk mengestimasi pengaruh kenaikan PTKP terhadap pendapatan. Estimasi statistik menunjukkan bahwa kenaikan PTKP berpengaruh positif terhadap pendapatan bersih di kelompok pendapatan bawah dalam 3 kali periode kebijakan. Sedangkan untuk kelompok pendapatan di atasnya hanya signifikan berpengaruh di dua periode pertama. Studi ini memberikan bukti empiris efektivitas dari kebijakan kenaikan PTKP.

---

In the period of 2013-2017 the government has carried out three times Personal Income Tax (PIT) Exemption expansions, but there are no studies that examine the policy in the context of effectiveness in increasing taxpayer income. We tested the impact of PTKP increases using net income data from Sakernas and used the Pooled OLS method to estimate the effect of PIT exemption increases on income. Statistical estimates show that the increase in PIT exemption has a positive effect on net income in the lower income group in 3 policy periods. Whereas the higher income group is only significantly affected the income in the first two periods. This study provides empirical evidence of the effectiveness of PIT exemption expansion policy.

"