Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas kesalahkaprahan penerapan hukum akibat masih terjadinya kekosongan hukum dalam praktik pembuatan keterangan waris yang selama ini “terpaksa” dijalankan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf (c) angka 4 PMNA 3/1997 jo. PMATR 16/2021 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan inilah yang selama ini dipersamakan sebagai dasar hukum pembuatan keterangan waris, padahal peraturan ini secara tegas hanya diperuntukkan mengatur hal-hal terkait pendaftaran tanah. Sehingga, tidak seharusnya peraturan ini dijadikan dasar hukum pembuatan keterangan waris yang memiliki banyak peruntukkan diluar pendaftaran tanah. Di samping itu, peraturan ini juga membagi kewenangan pembuatan keterangan waris kepada 3 (tiga) pejabat/lembaga, yaitu: (1) lurah dan camat, (2) notaris, dan (3) Balai Harta Peninggalan, yang berdampak pada beragamnya bentuk dan kekuatan hukum keterangan waris yang dihasilkan dari masing-masing pejabat/lembaga. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat serta menjadi pemicu utama tingginya sengketa kewarisan di Indonesia. Oleh sebab itu, masalah yang diangkat dalam penelitian ini mengenai pengaturan kemajemukan hukum waris dan kewenangan penerbit keterangan waris serta perkembangan hukumnya, dan bagaimana seharusnya keterangan waris dibuat agar tercipta kepastian hukum dalam rangka mewujudkan unifikasi hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Doktrinal dengan pendekatan analitis, teoretis dan komparatif terhadap data sekunder yang diperoleh melalui studi bahan kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan tipologi eksplanatoris. Adapun hasil penelitian yang didapatkan ialah belum adanya ketentuan yang mengatur pembuatan keterangan waris secara umum, sehingga praktik pembuatan keterangan waris masih dibuat berdasarkan Pasal 111 ayat (1) huruf (c) angka 4 PMNA 3/1997 jo. PMATR 16/2021 tentang Pendaftaran Tanah, dimana hal ini tidak relevan dan tidak mengakomodasi maksud dan tujuan keterangan waris dengan peruntukkan lain-lain diluar pendaftaran tanah. Kemudian, demi tercipta kepastian hukum dan tercapainya persamaan warga negara di hadapan hukum, perlu dibentuk suatu peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur perihal kewarisan khususnya keterangan waris yang kewenangannya tunggal diberikan kepada 1 (satu) pajabat/lembaga saja yaitu Notaris dengan pertimbangan Notaris dapat membuat keterangan waris dalam bentuk akta autentik berdasarkan keterangan para pihak (akta partij) yang memiliki nilai pembuktian sempurna bagi para pihak maupun pihak ketiga.

---

This thesis discusses the inconsistencies in law application due to the ongoing legal voids in the practice of making inheritance statements, which have been "forced" to adhere to Article 111 paragraph (1) letter (c) number 4 of PMNA 3/1997 jo. PMATR 16/2021 regarding Land Registration. This regulation has been equated as the legal basis for making inheritance statements, even though it explicitly only regulates matters related to land registration. Therefore, this regulation should not be used as the legal basis for making inheritance statements, which have many purposes beyond land registration. Moreover, this regulation also divides the authority to make inheritance statements among 3 (three) officials/agencies: (1) village heads and sub-district heads, (2) notary, and (3) the Estate Office, resulting in various forms and legal strengths of inheritance statements issued by each official/agency. This has led to legal uncertainties within society and is a major trigger for the high number of inheritance disputes in Indonesia. Hence, the issues raised in this research are concerning the regulation of the diversity of inheritance laws, the authority to issue inheritance statements, their legal development, and how inheritance statements should be made to create legal certainty in achieving legal unification. This research is a Doctrinal legal study with an analytical, theoretical, and comparative approach to secondary data obtained through library research, then analyzed qualitatively with explanatory typology. The research findings indicate the absence of general provisions regulating the making of inheritance statements, thus the practice still relies on Article 111 paragraph (1) letter (c) number 4 of PMNA 3/1997 jo. PMATR 16/2021 regarding Land Registration, which is irrelevant and does not accommodate the purposes of inheritance statements beyond land registration. Therefore, to ensure legal certainty and achieve equality for citizens before the law, it is necessary to establish legislation specifically regulating inheritance, especially inheritance statements where sole authority is given to 1 (one) official/agency, namely the Notary. This is because Notary can create inheritance statements in the form of authentic deeds based on the parties' statements (akte partij) which have perfect evidentiary value for both the parties and third parties."

"Pembuatan akta hibah saham secara notariil yang dibuat tanpa memperhatikan prosedur pembuatan akta menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan prosedur pemindahan hak atas saham menurut anggaran dasar perseroan yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak seperti kasus yang terjadi pada PT.IM, pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat menuntut ganti kerugian apabila terbukti adanya pelanggaran prosedur pemindahan hak atas saham serta pembuatan akta hibah sahamnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum terhadap akta hibah saham yang cacat prosedur dan tanggung jawab dari notaris atas akta hibah saham yang batal demi hukum. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah doktrinal, dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, dengan metode analisis data kualitatif. Hasil analisis penelitian ini adalah akibat hukum terhadap akta hibah saham yang cacat prosedur mengakibatkan aktanya batal demi hukum karena telah menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak dalam akta pemindahan sahamnya, kerugian tersebut diakibatkan adanya prosedur pemindahan hak atas saham yang tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan yang bersangkutan, serta perbuatan notaris yang mengirimkan minuta akta untuk ditandatangani oleh salah satu pihak dan tidak menjalankan kewajibannya untuk membacakan akta yang dibuatnya dihadapan para pihak. Hal ini menyebabkan salah satu pihak menandatangani aktanya tanpa benar-benar memahami isi dari akta hibah saham tersebut. Notaris yang tidak menjalankan kewajiban untuk bertindak seksama dengan menegakan prinsip kehati-hatian dan tidak membacakan akta yang dibuatnya dihadapan para pihak dalam kasus ini dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara perdata, administratif, dan kode etik notaris.

---

A notarial share grant deed that is made without regarding the procedures for making the deed according to the provisions of Law Number 2 Year 2014 on Notary Profession and procedures for transferring rights to shares according to the Company’s Articles of Association based on Law Number 40 Year 2007 on Limited Liability Companies can result in losses for one of the parties, as found in the case of PT.IM, the party that aggrieves can demand compensation if violations of the procedures of rights to shares transfer and share grant deed have been legitimately made. This research aims to analyze the legal consequences of share grant deeds that have procedural defects as well as the responsibility of the notary for the share grant deeds that are null and void. Doctrinal with a descriptive analytical research typology is carried out in this research whereas the type of data used is secondary data, with primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques are implemented using literature studies, using qualitative data analysis methods. From this research analysis obtained that the legal consequences of a procedurally flawed share grant deed are null and void for it has caused loss to one of the parties involved in the share transfer deed, the loss arises from the procedure for transferring rights to shares which does not comply with the provisions of the Company’s Articles of Association, as well as the heedlessness of the notary that sends minutes of a deed to be signed by one of the parties and does not carry out his obligation to read the deed in front of all of the parties. This causes one of the parties to sign the deed without complete understanding about the contents of the share grant deed. Notaries that do not carry out their obligations to act conscientiously by upholding the principle of caution and not read the deed that they have made in front of the parties in this case can be held liable according to civil, administrative and Notarial Codes of Ethics."

"Notaris dalam mendirikan Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA) wajib memperhatikan dokumen-dokumen yang diperlukan guna memenuhi ketentuan dari Undang- undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini membahas mengenai 1. Implikasi dari diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 terhadap Pendirian Perseroan Terbatas dan 2. Tanggung jawab Notaris untuk memastikan kebenaran formil atas apa yang dituangkannya dalam akta berdasarkan dokumen yang dilegalisasi oleh Otoritas yang Berkompeten. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didasarkan pada data sekunder dan bersifat yuridis normatif dengan tipologi preskriptif. Hasil penelitian ini yaitu 1. bahwa terdapat beberapa pengecualian legalisasi dokumen asing yang dibutuhkan Notaris dalam pendirian PT PMA dan 2. bahwa Notaris tetap memiliki kewajiban dalam memastikan kebenaran formil atas dokumen asing yang dilegalisasi oleh Otoritas yang Berkompeten.

---

In the establishment of Foreign Investment Limited Company (PT PMA), notary must observe to the required documents in order to comply with the provisions of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. This research discusses 1. The implications of the enforcement of Presidential Regulation Number 2 of 2021 on the Establishment of Limited Liability Companies and 2. The responsibility of a notary to ensure the formal authenticity of what is stated in a deed based on documents not legalized by the Embassy of the Republic of Indonesia. This research is a normative legal research based on secondary data and is normative juridical with a prescriptive typology. The results of this study are 1. that there are several exceptions to the legalization of foreign documents required by notaries in the establishment of PT PMA and 2. Notaries still have an obligation to ensure the formal authenticity of foreign documents that are not legalized even though these documents have been exempted from the legalization process."

"Surat Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah tentu memiliki akibat hukum yang krusial bagi notaris maupun pihak-pihak lainnya yang terkait. Surat Keputusan tersebut harus sesuai parameter aspek formal prosedur, wewenang, dan substansi agar dapat mencapai suatu kepastian hukum. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai aspek formal prosedur, wewenang, dan substansi Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sebagai Objek Tata Usaha Negara serta kompetensi absolut dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 31/G/2022/PTUN MDN. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan tipe penelitian eksplanatoris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerbitan Surat Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam kasus ini berkaitan dengan parameter aspek formal prosedur, wewenang, dan substansi karena masih ditemukan berbagai penyimpangan dari segi aspek tersebut. Dengan demikian, saran yang dapat diberikan adalah agar Majelis Kehormatan Notaris Wilayah serta Pusat dapat berkolaborasi untuk memberikan pertimbangan yang lebih matang, berhati-hati, dan cermat dalam memberikan penilaian, serta diperlukan pertimbangan hakim yang lebih mendalam dengan memahami objek sengketa Peradilan Tata Usaha Negara.

---

The Decree of the Regional Notary Honorary Council certainly has crucial legal consequences for notaries and other related parties. The Decree must be in accordance with the parameters of the formal aspects of procedures, authorities, and substance in order to achieve legal certainty. The problems raised in this study are regarding the formal aspects of the procedures, authority, and substance of the Decision of the Regional Notary Honorary Council as a State Administrative Object as well as the absolute competence in the Decision of the Medan State Administrative Court Number 31/G/2022/PTUN MDN. To answer these problems, a doctrinal legal research method with an explanatory research type is used. The results of this study show that the issuance of the Decree of the Honorary Council of the Regional Notary in this case is related to the parameters of the formal aspects of the procedure, authority, and substance because various irregularities are still found in terms of these aspects. Thus, the suggestion that can be given is that the Regional and Central Notary Honorary Councils can collaborate to provide more mature, careful, and careful consideration in providing assessments, and more in-depth consideration of judges is needed by understanding the object of the State Administrative Court dispute."

"Dalam menjalankan tugas jabatannya seorang Notaris harus senantiasa selaras dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Penawaran jasa Notaris oleh pedagang perantara jasa hukum secara online muncul sebagai suatu dinamika dalam masyarakat akibat perkembangan teknologi. Pedagang Perantara jasa hukum secara online hadir dengan mengusung konsep marketplace untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang hukum. Penelitian ini mengkaji mengenai pengaturan hukum perdagangan di Indonesia mengenai kegiatan pedagang perantara jasa hukum secara online serta jika Notaris menjalankan tugasnya melalui komunikasi secara elektronik/online dan jasa hukum Notaris yang diperantarakan oleh pedagang perantara jasa hukum online ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif, yang mana metode ini dilakukan dengan tolok ukur norma tertentu untuk mendapatkan data sekunder, dan didukung dengan melakukan wawancara kepada narasumber untuk mendapatkan data primer. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Di dalam pengaturan hukum perdagangan belum diatur secara spesifik mengenai kegiatan pedagang perantara jasa hukum secara online sehingga mengenai produk jasa hukum tersebut kembali lagi kepada pengaturan mengenai profesi dari jasa hukum mengenai dapat atau tidaknya diperdagangkan oleh pedagang perantara jasa hukum secara online. Undang-Undang Jabatan Notaris telah membuka celah bagi Notaris untuk dapat menjalankan tugas jabatannya secara elektronik/online tetapi sampai saat ini masih terbatas pada hal yang bersifat administratif. Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris belum membuka peluang untuk diperantarakannya jasa Notaris karena Notaris terikat dengan serangkaian kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.

---

In carrying out their duties a Notary must based on the provisions of the Notary Law and Notary Code of Ethics. Offering services of Notaries from intermediary trader of legal services by online emerge as a dynamic in society due to technological developments. Intermediary trader of legal services by online comes with the marketplace concept to meet the needs of society in the field of law. This research examined the regulation of the Trade Law in Indonesia on the activities of online intermediary trader of legal services, Notaries who perform tasks by electronic, and legal services of a Notary which is mediated by an online intermediary trader based on the Notary Law and the Notary Code of Ethics.

This research is a juridical normative research, which means this method is done by a certain norm benchmarks to obtain secondary data, and supported by the resource person interviews to obtain primary data. The data is then analyzed qualitatively and described descriptively. In the regulation of the Trade Law has not been specifically regulated on the activities of online intermediary trader of legal services so the products of legal services are back to the regulation of the profession of legal services on whether can or can not to be traded by online intermediary traders.

The Notary Law has opened the gap for Notaries to be able to carry out their duties electronically online but until now still limited to the administrative matters. The Notary Law and Notary Code of Ethics have not opened the opportunity for the notarization of Notary services because the Notary is bound by an obligations and restrictions which the Notary must comply with in performing his her duties."

"ABSTRAKNotaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik yang merupakan alat bukti yang sempurna. Oleh karena itu peran notaris menjadi sangat penting dalam peristiwa hukum pengalihan hak dengan nilai objek yang cukup tinggi. Namun, terkadang dalam praktiknya, notaris melakukan penyalahgunaan kewenangan pada saat pelaksanaan pengalihan hak yang menggunakan jasanya, seperti yang terdapat di dalam kasus Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 133/PID/2015/PT.DKI dimana dalam kasus ini notaris melakukan penggelapan sertipikat miik penjual yang dititipkan kepadanya dalam rangka pemeriksaan keabsahan sertipikat hak milik serta pelaksanaan perjanjian pengikatan jual beli. Atas tindakannya tersebut, notaris dalam kasus tersebut diputus bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang terdapat dalam pasal 372 KUHP di pengadilan tingkat pertama, dan dikuatkan di pengadilan tingkat banding. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh notaris dalam kasus tersebut dan bagaimana implikasi hukum terhadap penyalahgunaan kewenangan oleh notaris dalam kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan hasil bentuk penelitian deskriptif-analitis. Dalam hal ini putusan hakim telah tepat dalam memutus perkara tersebut namun alangkah lebih tepat lagi apabila pasal 374 KUHP yang berhubungan dengan penggelapan berat ditambahkan oleh jaksa kedalam dakwaan dan dijadikan pertimbangan oleh hakim yang memutus perkara tersebut. Untuk mengurangi terjadinya penyalahgunaan kewenangan notaris dalam pemeriksaan sertipikat oleh notaris yang memiliki itikad buruk, alangkah baiknya apabila data-data mengenai kepemilikan sertipikat disimpan di dalam sebuah database atau pangkalan data yang disimpan secara online dan hanya dapat diakses oleh notaris dan/atau pejabat pembuat akta tanah. Sehingga selain melindungi penjual, hal tersebut dapat melindungi notaris dengan cara mengurangi kesempatan notaris untuk melakukan penggelapan sertipikat yang dititipkan kepada notaris.

---

ABSTRACTThe role of a notary is of vital importance in the event of a transfer of rights pertaining to high value objects, since a notary has the authority to create authentic deed which acts as a perfect instrument of evidence before the court. However, it is commonly found in practice that a notary commits an abuse of authority when their services are being used in transactions involving a transfer of rights, one such example of a notary rsquo s abuse of authority can be seen in Jakarta High Court Verdict Number 133 PID 2015 PT.DKI. In this case, a notary embezzled a certificate of ownership belonging to a client, which was entrusted to be withheld by the notary for the purpose of validity examination and the execution of its corresponding conditional sale and purchase agreement. For his wrongdoing, the notary in this case was found guilty by the district court for the criminal act of embezzlement as set out in Article 372 of the Indonesian Criminal Code, such decision was later strengthened in the court of appeals. The legal issue to be discussed in this article is on the abuse of authority by the notary the aforementioned case. The research method used is a normative juridical method, with is the result of a descriptive analytical research form. In this case, the decision of the judges was deemed appropriate, however it would be more suitable if Article 374 of the Indonesian Criminal Code relating to severe embezzlement was to be included in the indictment by the prosecutors and was taken into consideration by the judges presiding over the case. To reduce the occurrences of abuse of authority by notaries with bad faith during the examination of a certificate, the data related to the ownership of the certificate should be stored in an online database and should only be accessed by a notary and or land deed official. This will not only help protect sellers, but also reduce the chances a notary has to commit embezzlement withheld certificates. "

"Notaris sebagai pejabat kepercayaan negara diamanatkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris untuk selalu bertindak jujur, seksama dan tidak memihak. Tindakan tersebut merupakan etika dasar notaris untuk menjamin akta yang dibuatnya adalah akta yang autentik. Lahirnya autentisitas suatu akta dapat dilihat dari proses pengesahannya yakni harus memenuhi syarat verlijden yang mana harus disusun, dibacakan dan ditandatangani. Keduanya kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang memiliki hubungan sebab akibat, karena tindakan tidak jujur, tidak seksama dan memihak kepada salah satu penghadap adalah sikap yang dapat menjadi pemicu tidak terpenuhinya salah satu dari ketiga syarat verlijden tersebut. Salah satu contoh kasus yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, di mana notaris membuat akta namun tidak secara jujur serta adanya keberpihakan kepada salah satu penghadapnya. Kasus bermula dengan adanya akta pengikatan jual beli yang dibuat di hadapan notaris, akan tetapi pembuatannya tidak memenuhi syarat verlijden akta serta adanya perubahan akta tanpa diketahui oleh calon penjual yang menyebabkan kerugian kepadanya. Oleh karena itu akan diangkat permasalahan mengenai keabsahan akta pengikatan jual beli yang dibuat di hadapan Notaris yang tidak memenuhi syarat verlijden dan bentuk tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan akta pengikatan jual beli yang dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan karena tidak memenuhi syarat verlijden. Penelitian hukum ini disusun menggunakan metode penelitian doktrinal, yaitu dengan menganalisis secara sistematis bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen guna menjawab permasalahan yang diangkat berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta pengikatan jual beli dapat menjadi batal demi hukum, apabila tidak memenuhi syarat verlijden dan syarat sah perjanjian dalam hal ini adalah syarat objektif. Notaris dianggap telah memihak kepada salah satu penghadap sehingga merugikan pihak lainnya yaitu penjual Atas kesalahannya, maka seharusnya notaris tersebut diberikan sanksi secara administratif dengan sanksi pemberhentian pemberhentian tidak hormat atau sekurang-kurangnya pemberhentian sementara dan ganti kerugian sebagai pertanggungjawaban secara perdata. Mengingat beratnya pelanggaran jabatan yang dilakukan, notaris tersebut juga dapat di pidana atas tindakan pemalsuan akta autentik dalam Pasal 264 KUHP. Melalui kasus ini dapat disimpulkan bahwa sangat penting bagi notaris untuk memiliki nilai moral dan etika yang baik dalam menjalankan jabatannya.

---

Notaries as state trust officials are mandated by the Notary Law to always act honestly, carefully and impartially. These actions are the basic ethics of notaries to ensure that the deeds they make are authentic deeds. The authenticity of a deed can be seen from the validation process, which must meet the verlijden requirements, which must be compiled, read out and signed. Both of these obligations are a unity that has a causal relationship, because actions that are not, honest, not careful and favor one of the faces, can trigger the non-fulfillment of one of the three verlijden requirements. One example of a case that is the subject matter of this research, where a notary makes a deed but is not honest and there is favoritism to one of the confrontants. The case began with a deed of sale and purchase made before a notary, but the making of the deed did not meet the verlijden requirements of the deed and there were changes to the deed without the knowledge of the prospective seller which caused him harm. Therefore, the problem will be raised regarding the validity of the deed of binding of sale and purchase made before a Notary that does not meet the verlijden requirements and the form of legal responsibility of the notary in making the deed of binding of sale and purchase which is declared null and void by the court because it does not meet the verlijden requirements. This legal research is prepared using doctrinal research methods, namely by systematically analyzing primary and secondary legal materials obtained through document studies to answer the problems raised related to the issues in this study. The research results show that the deed of binding of sale and purchase can be null and void if it does not fulfil the verlijden requirement, and the legal requirement of the agreement, in this case, is the objective requirement. For his mistake, the notary should be given administrative sanctions with temporary dismissal and compensation as civil liability. Given the severity of the offence committed, the notary can also be criminalized for forgery of authentic deeds in Article 264 of the Criminal Code. Through this case, it can be concluded that it is essential for notaries to have good moral and ethical values in carrying out their positions."

"Tesis ini membahas kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan keputusan dan persetujuan kepada penegak hokum ketika memeriksa Notaris yang diduga melakukan pelanggaran hokum saat menjalankan jabatannya, menganalisis kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan pada penegak hukum yang melakukan penyidikan maupun persidangan terhadap Notaris, dan menganalisis upaya hukm yang dapadi tempuh Notaris terhadap keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Perlindungan Hukum terhadap jabatan Notaris pada masa Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 bahwa untuk proses peradilan, penyidik, penuntut umum dan hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah Notaris berwenang untuk mengambil fotocopy Minuta akta dan atau protocol Notaris yang disimpan dalam penyimpanan Noratis, sedangkan Undang-undang No 2 tahun 2014 untuk proses peradilan penyidik, penuntut umum dan hakim harus memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Sedangkan untuk prosedur hokum bagi perlindungan hukumnya terdapat beberapa langkah-langkah yang harus dipatuhi oleh penyidik dan Majelis Kehormatan Notaris guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum yang terdapat dalam pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Hal ini dengan menggunakan suatu perbandingan kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah dan kewenangan dari Majelis Kehormatan Noratis.

---

This thesis discusses the authority of the Notary Public Honor Board in giving decision and approval to law enforcement when examining Notary who allegedly committing a violation of law when conducting his / her position, analyzing the authority of Notary Public Honor Board in giving approval to law enforcement investigating and trial to Notary, which can be taken by Notary to the decision of the Regional Notary Council of Notary through the State Administrative Court. Legal Protection of Notary's office at the time of the Notary Law No. 30/2004 that for the judicial, investigative, public prosecutor and judge processes with the approval of the Regional Notaries Supervisory Board is authorized to take photocopies of Minuta deed and or Notary's protocol deposited in Noratis storage, while Law No. 2 of 2014 for judicial proceedings of investigators, public prosecutors and judges shall obtain the approval of the Notary Publicity Council. As for the legal procedure for legal protection there are several steps that must be obeyed by the investigator and the Honorary Council of Notary to guarantee the certainty and legal protection contained in article 66 paragraph (1) of Notary Position Law. This is by using a comparison of the authority of the Regional Supervisory Board and the authority of the Honorary Assembly of Noratis."

"Fokus pada penelitian ini adalah pada akibat hukum dalam pembuatan nominee yang dibuat di hadapan notaris serta pertanggungjawaban notaris dalam membuat akta nominee. Hal tersebut menjadikan adanya penyelundupan hukum yang mana nominee adalah perjanjian yang tidak di atur dan dilarang di dalam Sistem Hukum Indonesia dan merugikan banyak pihak, tidak hanya pemilik sertpikat hak milik atas tanah, namun juga merugikan pihak yang membuat perjanjian tersebut. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang akibat hukum pembuatan akta pernyataan yang berisi tentang perjanjian nominee yang dibuat di hadapan notaris. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah doktrinal. Adapun Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari penelusuran data kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa. Akibat hukum dalam praktik pembuatan akta pernyataan yang berisi tentang perjanjian nominee yang dibuat di hadapan notaris adalah tidak sah dan batal demi hukum, karena perjanjian nominee telah melanggar Sistem Hukum di Negara Indonesia dalam ketentuan peraturan KUHPerdata, perjanjian nominee tidak memenuhi syarat objektif sebagai syarat sah perjanjian mengenai sebab yang halal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, selain itu dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 perjanjian nominee tidak diperbolehkan dan dilarang. Adapun pertanggungjawaban notaris dalam membuat perjanjian nominee yang dituangkan kedalam akta autentik akan mendapat sanksi administratif dan perdata sebagaiamana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan KUHPerdata.

---

The focus of this research is on the legal consequences of making a nominee in the presence of a notary and the responsibility of the notary in making a nominee deed. This creates legal smuggling where nominees are agreements that are not regulated and prohibited in the Indonesian Legal System and harm many parties, not only the owner of the land title certificate, but also the party who made it. The problem raised in this research is about the legal consequences of making a deed of statement containing a company nominee made before a notary. In this research, the method used is doctrinal in nature. The type of data used is secondary data obtained from searching library data which is then analyzed qualitatively. This research found that. The legal consequences in the practice of making a deed of statement containing a nominee agreement made before a notary are invalid and null and void, because the nominee agreement has violated the Legal System in Indonesia in the provisions of the Civil Code regulations, the nominee does not fulfill the requirements as a legal requirement. lawful reasons as regulated in Article 1320 of the Civil Code, apart from that in the Land Law System in Indonesia as stated in PP Number 24 of 1997 concerning Land Registration and SEMA Number 10 of 2020 nominees are not permitted and prohibited. The notary's responsibility in making a nominee agreement as outlined in an authentic deed will receive administrative and civil sanctions as regulated in Law Number 02 of 2014 on the Position of Notaries and the Civil Code."

"Notaris adalah pejabat umum yang menjalankan pelayanan hukum kepada masyarakat dan berwenang membuat akta otentik. Di dalam prakteknya, tidak sedikit Notaris yang mengalami masalah sehubungan dengan akta yang telah dibuatnya dinyatakan batal demi hukum oleh putusan pengadilan karena cacat hukum dalam perbuatannya setelah akta tersebut ditandatangani oleh para pihak. Notaris bahkan dapat menjadi Tergugat atau Turut Tergugat di persidangan seperti dalam kasus pemindahan hak atas saham Perseroan yang dapat beralih hanya berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Surat Pemindahan Hak Atas Saham dibawah tangan yang diduga dipalsukan oleh Penerima Hak, dengan tanpa membuat Akta Pemindahan Hak Atas Saham. Notaris harus mencermati bahwa tidak cukup hanya dengan Berita Acara RUPS Tahunan Perseroan yang menyatakan ditutupnya RUPS tersebut secara otomatis terjadi peralihan hak atas saham dari Pemberi Hak kepada Penerima Hak. Pemindahan hak atas saham seharusnya diikuti dengan pembuatan akta pemindahan hak yang terpisah dari Berita Acara tersebut. Tulisan ini menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian kepustakaan, yang menggunakan sumber data sekunder yang telah ada serta menganalisis beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanggung jawab Notaris. Setelah melakukan penelitian dan analisa maka penulis menyimpulkan bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya jika terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang diatur dalam UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya maka pihak yang menderita kerugian karena hal tersebut dapat menjadikan Notaris sebagai tergugat atau turut tergugat dan menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga terhadap Notaris ataupun juga akta yang dibuat oleh Notaris tersebut berakibat dapat dibatalkan ataupun batal demi hukum.

---

Notaries are public officials who carry out legal services to the public and authorize to make an authentic deed. In practice, some of the Notary experiencing problems in connection with the deed that they made is declared null and void by a court verdict because of their law disability in their actions after the deed is signed by the parties. Notary can be the Defendant or even the Co-defendant in the trial as in the case of the transfer of rights of shares of the Company which can be transfered only by the Minutes of the Annual General Meeting of the Shareholders and the Letter of Transfer of Rights of Shares in private deed which allegedly forged by the Assignee, without making the Deed of Transfer of Rights of Shares. Notary must observe that it is not enough just to rely on the Minutes of the Annual General Meeting of the Company that stated the closing of the meeting is automatically the transfer of rights of shares from the Assignor to the Assignee occurred. The transfer of rights of shares shall be followed by the deed of the transfer of rights of shares that are separate from the minutes meeting.

This thesis uses the research method that is the normative juridical which is literature research, using secondary data sources that already exist and analyze several laws relating to the liability of the Notary. After conducting research and analysis, the author conclude that the Notary in the their position if proven to have committed a breach of their obligations and restrictions as set forth in Law No. 30 of the year 2004 regarding Incumbency of the Notary and other regulations then the party who suffer losses because of it can make a Notary as a defendant or co-defendant and demand reimbursement of expenses, damages and interest to the notary or also the deed that is made by the notary can be cancelled or annulled by law."