Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepentingan nasional negara-negara di Kawasan Balkan Barat menggunakan pendekatan realisme, dengan fokus pada dampaknya terhadap stabilitas regional dan hubungan internasional. Metode kualitatif yang digunakan mencakup analisis deskriptif dan komparatif berdasarkan studi literatur dari dokumen resmi, laporan organisasi internasional, artikel jurnal, dan sumber berita. Pendekatan realisme dan Teori Pilihan Rasional digunakan sebagai kerangka analisis untuk mengevaluasi bagaimana negara-negara di Kawasan ini mengejar kepentingan nasional mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara-negara di Balkan Barat cenderung meningkatkan kapabilitas militer, membentuk aliansi strategis, dan fokus pada diplomasi yang menekankan keamanan dan stabilitas. Kepentingan nasional mereka sering berkaitan dengan perlindungan kedaulatan, integritas teritorial, dan pengaruh regional. Penelitian ini juga menemukan bahwa interaksi antar negara di Kawasan ini sering didominasi oleh rivalitas dan persaingan, yang dipicu oleh sejarah konflik serta perbedaan etnis dan agama. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya memahami dinamika kekuasaan dan kepentingan nasional dalam konteks geopolitik yang kompleks di Balkan Barat.

---

This study aims to analyze the national interests of countries in the Western Balkans using a realist approach, focusing on its impact on regional stability and international relations. The qualitative methods include descriptive and comparative analysis based on literature reviews from official documents, international organization reports, journal articles, and news sources. Realism and Rational Choice Theory are utilized as the analytical framework to evaluate how countries in this region pursue their national interests. The study's findings indicate that countries in the Western Balkans tend to increase military capabilities, form strategic alliances, and focus on diplomacy emphasizing security and stability. Their national interests are often related to the protection of sovereignty, territorial integrity, and regional influence. The study also finds that interactions between countries in this region are often dominated by rivalry and competition, fueled by historical conflicts as well as ethnic and religious differences. Thus, this research underscores the importance of understanding the dynamics of power and national interests within the complex geopolitical context of the Western Balkans."

"Seiring dengan terjadinya disintegrasi Yugoslavia pada tahun 1990, Republik Bosnia-Herzegovina menyatakan kemerdekaanya pada tanggal 20 Desember 1991, namun 31,4 % penduduknya yang termasuk golongan etnis Serbia tidak mendukung kemerdekaan tersebut. Sehingga terjadilah konflik paling berdarah di Eropa semenjak berakhirnya Perang Dunia kedua.Banyak upaya yang telah dilakukan pihak-pihak internasional untuk menyelesaikan konflik tersebut, namun ternyata perdamaian sulit untuk dicapai. Keterlibatan NATO dan Rusia yang mempunyai orientasi kebijakan yang berbeda di kawasan terjadinya konflik, telah membawa mereka kedalam suatu upaya yang secara sengaja atau tidak telah menggiring pihak yang bertikai untuk maju ke meja perundingan.Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menjawab suatu pertanyaan penelitian yakni apakah keterlibatan NATO dan Rusia merupakan faktor utama penyelesaian konflik di Bosnia-Herzegovina.Bersandar pada kerangkan pemikiran melalui pendekatan power dan sejumlah asumsi penelitian yang dibangun, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa upaya yang dilakukan NATO dan Rusia berkorelasi dengan penyelesaian konflik di Bosnia Herzegovina Hipotesis ini diuji dengan menggunakan metode penelitian deskriptif-komparatif, sementara pengumpulan datanya dilakukan lewat studi kepustakaan.Hasil penelitian pada akhirnya mendapati bahwa NATO dan Rusia demi meraih tujuan politik luar negerinya, mereka melakukan kerjasama yang bersifat semu (pseudo-coalition). Hal ini terlihat pada saat NATO menerapkan kebijakan untuk memperluas pengaruh ke Eropa Timur, pada saat itu pula Rusia mencoba kembali mengukuhkan pengaruhnya di kawasan yang sama."

"The Balkan conflict which shocked the international community during the 1990's has now marked history as one of the greatest humanitarian tragedies during of that decade. The basic principle of self-determination by the republic states within the Yugoslav Federation was responded with armed conflict by the ruling Serbs. Bosnia Herzegovina as one of the many republic states that attempted to separate itself from the Yugoslav Federation, faced direct military aggression from the Serbian-controlled Yugoslavian National Army (JNA), desperately trying to maintain integrity of the disintegrating Yugoslavian Federation.This military aggression instigated ethnic conflict within the territories of Bosnia Herzegovina into the following opposite ethic factions: Bosnian Serbs, Bosnian Croats and Bosnian Muslims. The escalating conflict gained the attention of the international community, which opted to mediate a peaceful solution for the conflicting parties. The European Community, North Atlantic Treaty Organization (NATO) and Western European Union (WEU) were the key regional organizations in Europe that supported the United Nations (UN) effort of peacekeeping operations in the Bosnian conflict area.History has recorded the UN peacekeeping operations in Bosnia as a continued polemic in regard to its effectiveness and implementation. The internal bureaucracy of the United Nations, specifically the UN Security Council and its mandates has shown ambiguities affecting the overall outcome of the peacekeeping operations.This thesis attempts a qualitative study to further analyze the dynamics within the United Nations, and its effectiveness in implementing peacekeeping operation efforts during the Balkan crisis in Bosnia."

"Penelitian ini adalah penelitian hukum/normatif. Penelitian ini membahas kasus Pilav v. Bosnia Herzegovina yang diadili di European Court of Human Rights. Dalam tesis ini dibahas kedudukan konstitusi negara sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan negara, yang dilindungi dari intervensi asing oleh hukum internasional. Dibahas pula perkembangan penegakan Hak Asasi Manusia yang berimbas pada pembatasan terhadap jurisdiksi domestik negara untuk menetapkan hukum bagi wilayah dan warga negaranya, termasuk adanya kewenangan pengadilan internasional untuk mengadili konstitusi negara yang bertentangan dengan norma hukum internasional tentang Hak Asasi Manusia. Dalam hal pertentangan antara konstitusi negara dengan aturan hukum internasional tentang Hak Asasi Manusia, digunakan sudut pandang hukum internasional dan hukum nasional. Kedua sudut pandang ini digunakan untuk menganalisis putusan European Court of Human Rights dalam kasus Pilav v. Bosnia Herzegovina.

---

The purpose of this thesis is to present a case study of Pilav v. Bosnia Herzegovina before European Court of Human Rights. This thesis uses theoretical arguments and international law instruments to analyse the violation of international norms on human rights by state constitution. This thesis discusses the legal status of state constitution as a part of domaine r serv, which is protected from foreign intervention according to international law. It also discusses the development of international law on human rights, which leads to the limitation on domestic jurisdiction of a state including the emergence of international courts which have the jurisdiction to adjudicate violation of international norms on human rights by state constitution. In the conflict between international norms on human rights and state constitution, there are two perspectives that can be used international law and national law. These two perspectives are used in this thesis to examine ECtHR rsquo s jurisdiction on this case."

"Berakhirnya Perang Dingin memberikan mekanisme baru Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menerapkan prinsip dan tujuannya. Mekanisme resolusi konflik PBB tidak lagi terpaku pada masalah konflik antar negara dan masalah kekuatan militer saja, namun juga masalah konflik internal dan masalah hak asasi manusia. Untuk menerapkan mekanisme resolusi konfliknya di Bosnia-Herzegovina, PBB tidak saja menerapkan peacemaking berupa penyelesaian secara politik, namun juga peacekeeping melalui intervensi kemanusiaan, serta peacebuilding, membangun pasca konflik. Intervensi Kemanusiaan PBB merupakan intervensi yang jarang sekali dilakukan oleh PBB pada saat Perang Dingin, sebaliknya pada saat Perang Dingin, intervensi kemanusiaan merupakan tindakan di dalam penegakkan hak asasi manusia. Resolusi konflik melalui intervensi kemanusiaan PBB di Bosnia-Herzegovina merupakan intervensi kemanusiaan yang belum lama diterapkan PBB pada pasca Perang Dingin, sehingga banyak permasalahan yang muncul berkenaan dengan itu.Tesis ini dimaksudkan untuk menjelaskan eksistensi dan mekanisme resolusi konflik PBB di Bosnia-Herzegovina, diantaranya melalui mekanisme intervensi kemanusiaan. Menjelaskan pula justifikasi intervensi kemanusiaan yang hingga kini masih belum memiliki aturan hukum yang tetap. Konsep besar yang digunakan adalah resolusi konflik PBB yang dikutip dari pendapat Galtung, dan kemudian diturunkan ke konsep intervensi kemanusiaan yang dikemukakan baik oleh Adam Roberts maupun Sean Murphy. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan mendeskripsikan intervensi kemanusiaan PBB di Bosnia-Herzegovina berdasarkan pada resolusi konflik PBB di Bosnia-Herzegovina tersebut. Dalam menganalisa intervensi kemanusiaan PBB di Bosnia-Herzegovina, tidak terlepas dari analisa terhadap resolusi konflik PBB lainnya, seperti peacemaking maupun peacebuilding. Berdasarkan analisa data, disimpulkan bahwa terdapat berbagai permasalahan yang kemudian menghambat berjalannya resolusi konflik PBB dengan baik, sehingga hasil yang diperoleh adalah walaupun stabilitas keamanan dan perdamaian tercapai di Bosnia-Herzegovina, namun hasil yang dicapai kurang memuaskan masing-masing pihak yang bertikai."

"Historically, the Balkans has been the object of territory disputes since 14th century. Surrounding countries have fought to expand their sphere of influence over the area. This is unsurprising, given the strategic value of the Balkan countries even now. The fact of the matter is the demand for natural gas in Europe is increasing annually, while at the same time the rate of gas production is steadily plummeting. For this very reason, the West makes if a top priority to keep Balkan countries stable and peaceful, especially because it will secure gas supply from Central Asia to Europe. On the other hand, Russia will not remain silent under the threat of encroachment upon its sphere of influence by the West. To understand this issue, the author uses geopolitics perspective and Heartland theory by Sir Halford J. Mackinder (1861 - 1947) as a framework to analyze the behavior of great powers that are involved in this conflict of interest."