Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hak Tanggungan yang dibuat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (“UUHT”) seharusnya memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Tanggungan. Objek Hak Tanggungan yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli (“AJB”) yang dibuat atas dasar Perjanjian Pengikatan Jual Beli (“PPJB”) dengan kausa pinjam meminjam sehingga dikatakan bahwa objek Hak Tanggungan tersebut cacat hukum, menyebabkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (“APHT”) dibatalkan melalui Putusan Pengadilan. Hal ini menyebabkan pemegang Hak Tanggungan menjadi dirugikan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan perlindungan hukum yang seharusnya diberikan terhadap bank sebagai pemegang Hak Tanggungan atas pembatalan APHT yang objeknya diperoleh berdasarkan AJB yang cacat hukum dan tanggung jawab PPAT atas pembatalan APHT yang objeknya diperoleh berdasarkan AJB yang cacat hukum. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan melakukan studi kepustakaan guna mengumpulkan data sekunder yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara eksplanatoris analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bank sebagai pemegang Hak Tanggungan yang beriktikad baik mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012. Perlindungan hukum tersebut diberikan dengan beberapa cara yaitu mengajukan gugatan untuk menjual objek Hak Tanggungan, mengajukan pembatalan perjanjian kredit jika terjadi wanprestasi, atau menjual melalui lelang benda kepunyaan debitur jika terjadi wanprestasi. Adapun berkenaan dengan tanggung jawab PPAT atas pembatalan APHT yang objek Hak Tanggungannya diperoleh berdasarkan AJB yang cacat hukum adalah secara perdata, administratif, dan kode etik. Bank sebaiknya mengonfirmasi dan memverifikasi secara langsung ke tempat objek Hak Tanggungan untuk memastikan bahwa pemberi Hak Tanggungan adalah pihak yang menguasai secara fisik objek Hak Tanggungan tersebut. PPAT sebaiknya menjalankan tugasnya secara cermat dan hati- hati, dengan memeriksa semua dokumen yang relevan dengan perbuatan hukum yang hendak dituangkan ke dalam akta autentik yang dibuatnya.

---

The Right of Dependency made in accordance with the provisions of Law No. 4 of 1996 concerning the Right of Dependency on Land and Land-Related Objects ("UUHT") should provide legal protection for the holder of the Right of Dependency. The object of the Right of Dependency obtained based on the Deed of Sale and Purchase ("AJB") made on the basis of the Sale and Purchase Agreement ("PPJB") with the cause of borrowing so that it is said that the object of the Right of Dependency is legally defective, causing the Deed of Grant of Right of Dependency ("APHT") to be canceled through a Court Decision. This causes the holder of the Right of Dependency to be disadvantaged. The problems raised in this study are related to the legal protection that should be given to the bank as the holder of the Right of Dependency for the cancellation of APHT whose object is obtained based on a legally defective AJB and PPAT's responsibility for the cancellation of APHT whose object is obtained based on a legally defective AJB. This legal research uses a doctrinal legal research method by conducting a literature study to collect secondary data which is then analyzed qualitatively and presented in an analytical explanatory manner. The results of this study show that banks as holders of Dependent Rights in good faith get legal protection as stipulated in the Supreme Court Circular Letter No. 7 of 2012. The legal protection is provided in several ways, namely filing a lawsuit to sell the object of the Dependent Rights, filing for cancellation of the credit agreement in the event of a default, or selling through auction the object belonging to the debtor in the event of a default. As for PPAT's responsibility for the cancellation of APHT whose object of Dependent Rights was obtained based on AJB which is legally defective, civil, administrative, and code of ethics. The Bank should confirm and verify directly to the place of the object of the Right of Dependency to ensure that the giver of the Right of Dependency is the party who physically controls the object of the Right of Dependency. PPAT should carry out its duties carefully and carefully, by examining all documents relevant to the legal act that it wants to pour into the authentic deed it makes."

"Globalisasi ekonomi menjadi kenyataan yang tidak terhindarkan pada kehidupan nyata sekarang ini. Dengan banyaknya investor asing yang masuk dan menanamkan modal dalam dunia usaha Indonesia menjadikan profesi notaris sebagai pembuat akta otentik harus lebih berhati-hati dalam membuat akta dikarenakan ada kemungkinan bagi akta yang dibuat tidak dalam bahasa Indonesia berakibat batal demi hukum. Dari latar belakang tersebut, penulis mengambil rumusan masalah bagaimanakah kedudukan hukum dan akibat hukum dari akta yang tidak berbahasa Indonesia. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian analitis deskriptif. Data yang dipergunakan adalah data sekunder, yaitu data yang berupa studi kepustakaan dan studi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 451/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR. Penelitian ini dilakukan untuk dengan menganalisis peritimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dikaitkan dengan ketentuan dan doktrin hukum yang ada sekarang ini.Dari hasil penelitian ini penulis mengambil kesimpulan setelah melakukan perbandingan antara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, bahwa walaupun diwajibkan di peraturan perundangundangan tersebut, tidak ada satu ketentuanpun yang mengatur secara jelas akibat hukum yang akan diterima jika ketentuan tersebut dilanggar. Hal ini menimbulkan masih adanya ketidakjelasan kedudukan akta yang tidak berbahasa Indonesia. Adapun sanksi yang dapat diterima oleh perbuatan tersebut adalah sanksi non existent atau tidak pernah lahir karena tidak memenuhi formalitas causa yang ditetapkan undang-undang, namun pada kenyataannya tetap harus diputuskan melalui putusan hakim, yang setelah berkekuatan hukum tetap, dapat dijadikan acuan bagi hakim untuk memutus perkara serupa walaupun kedudukannya tidak mengikat hakim.

---

Globalization in economy world is one of the undisputed things that this country must face, with numerous foreign investor who invest their money in Indonesia, made Notary as Public Officer specialized in make authentic deed should be more careful and selective in doing their job. Based on above background, I formulate the research question as in how is the legal position and legal implication on deed not made in Indonesian language. In this research, Juridis Normative method is taken, with descriptive analysis type with secondary data which collected by doing library research. Data used in this research is no other than West Jakarta District Court Verdict Nomor 451/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR. The aim of this research is to identify and analyze the legal position and implication of deed not made in Indonesian Language by analyzing the judge ratio when they made the verdict and combined with legal and law doctrine analysis.The findings showed that after comparatively analyze the law in Act No 2 Year 2014 and Act No 24 Year 2009, there is not a single law which governs legal implication for deed not made in Indonesian language, in detail manner. This could be interpreted as legal vacuum. From law doctrine, the implication which should be received by this action is no other than to be declared as nonexistent because it never satisfies formality causa which stipulated in the Act No 24 Year 2009. However in reality, court verdict is still deemed necessary, which after legally binding after the enforcement from the Supreme Court, could become one of the ratio for the next judge who rule the case, although it will not bind them."

"Skripsi ini membahas mengenai hubungan antara dokter dan pasien berdasarkan hukum di Indonesia, perlindungan hukum terhadap pasien dari persepektif hukum perdata serta penyelesaian masalah kesehatan antara dokter dan pasien dari segi perspektif hukum perdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan data sekunder serta metode analisis kualitatif. Hasil dari penulisan ini yang dikaitkan dengan Putusan-Putusan di Indonesia bahwa dokter melanggar Pasal 1365 KUHPerdata yaitu melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga, pasien membutuhkan perlindungan hukum dari perspektif hukum perdata yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dan dokter memberikan pertanggungjawaban hukum kepada pasien yang diatur dalam Pasal 50 dan 51 Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran.

---

This research paper consist about the relation between doctor and patient based on Indonesian law, legal protection for patient based on civil law and problem solving between doctor and patient based on civil law. This research is using the Juridistic Normative method which is the literature study. The result of this research are related with a several Indonesian Jurisprudence that doctors violate on the Article 1365 Code on Civil Law that is a tort law. Thus, patients need legal protection from the perspective of Civil Law as regulated in the Article 19 Paragraph (1) of the Law on Consumer Protection, and doctors provide legal accountability to patients as regulated in Article 50 and 51 of the Law on Medical Practice. "

"Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak memuat aturan yang jelas mengenai perlindungan penerima hak waris atas saham yang dirugikan akibat pengabaian kewajiban pencatatan pemegang saham pada Daftar Pemegang Saham Perseroan oleh direksi perseroan. Hal ini tentu memicu permasalahan, salah satunya tercermin dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 2845K/PDT/2017. Pokok pembahasan dalam tesis ini adalah mengenai kedudukan saham yang dimiliki oleh penerima hak waris atas saham yang belum dicatatkan pada Daftar Pemegang Saham perseroan, tanggung jawab direksi dan dewan komisaris perseroan terhadap kerugian penerima hak waris atas saham yang tidak tercatat dalam Daftar Pemegang Saham perseroan, dan peran notaris terkait legalitas pemindahan hak atas saham karena pewarisan. Tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder untuk menganalisis permasalahan. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerima hak waris atas saham berhak menuntut perseroan untuk melaksanakan pencatatan namanya pada Daftar Pemegang Saham perseroan. Adapun pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris perseroan atas kerugian penerima hak waris atas saham dapat dituntut penerima hak waris atas saham dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum.

---

The laws and regulations in Indonesia do not stipulate the issue of protection to the inheritors that receive an assignment of shares and subsequently suffered a loss due to the board of directors negligence to its obligation to register inheritors name at Shareholders Register of the company. This issue indeed triggers a dispute, one of which is reflected in a case under Supreme Court Decision No. 2845K/PDT/2017. This thesis will discuss about the status of shares owned by the inheritors which have not been registered under the Shareholders Register, the liability of the board of directors and board of commissioners of the company over the loss of the inheritors, and the role of the notary in regards to the legality of the transfer of shares due to inheritance. This study is conducted with a juridical-normative approach and uses secondary-type data in analyzing the issues. The result of this study shows that the inheritors that receive an assignment of shares are entitled to claim for their names to be registered under the Shareholders Register. Further, the liability of the board of directors and the board of commissioners of the company could be sued by the inheritors by filing a lawsuit with the grounds of unlawful actions."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai implikasi hukum pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham oleh Pengadilan karena anggota Direksi yang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham RUPS tersebut sedang berperkara melawan Perseroan di Pengadilan dan dianggap tidak berwenang mewakili Perseroan dalam menyelenggarakan RUPS. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah implikasi hukum dari pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan oleh Pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder antara lain peraturan perundang-undangan, putusan Pengadilan, buku-buku, artikel, dan makalah. Hasil dari penelitian ini adalah pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat oleh Pengadilan tidak sekaligus membatalkan perbuatan hukum atau keputusan RUPS yang termuat dalam risalah rapat yang dibuat dibawah tangan. Walaupun Akta Pernyataan Keputusan RUPS dibatalkan oleh Pengadilan, keputusan RUPS tersebut bisa tetap berlaku apabila risalah rapat dibawah tangan tidak dibatalkan juga oleh Pengadilan. Hal ini dikarenakan perbuatan hukum atau keputusan RUPS tersebut termuat dalam risalah rapat yang dibuat dibawah tangan, bukan pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about legal implication of cancellation of Restated Resolutions of General Meeting of Shareholders of Limited Liability Company by Court due to its member of Directors who convened the General Meeting of Shareholders is a litigant against the company while the general meeting was being held. This thesis will analyze the legal implication of cancellation of Restated Resolutions of General Meeting of Shareholders of Limited Liability Company by Court. In analyzing this, the method of this research is a juridical normative method with statute approach and case approach. The result of this research is the cancellation of Restated Resolutions of General Meeting of Shareholders of Limited Liability Company by Court does not nullified the meeting resolutions at the same time. Eventhough the Restated Resolutions cancelled by Court, the meeting resolutions itself can still be applicable if it is not cancelled by the Court. "

"Tesis ini membahas mengenai Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 83/Pdt.G/2016/Pn.Sby. Permasalahan yang dibahas adalah keabsahan RUPS yang diselenggarakan Direksi selama Direksi berperkara dengan perseroannya dan pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta RUPS yang dibuat dihadapannya serta akibat hukum atas pembatalan Akta RUPS tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data tersebut meliputi studi kepustakaan dan didukung dengan wawancara terhadap narasumber. Kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, RUPS yang diselenggarakan oleh Direksi yang sedang berperkara dengan perseroannya adalah tetap sah berdasarkan Pasal 79jo. Pasal 92 ayat (1) dan (2) UUPT dan tidak bertentangan dengan Pasal 99 ayat (1) huruf a UUPT. Dan pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Berita Acara RUPS tersebut hanya sebatas pada formalitas dari suatu akta autentik dan tidak terhadap materi akta. Serta akibat hukum dari pembatalan akta tersebut adalah segala sesuatu kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi RUPS. Berdasarkan penelitian tersebut Penulis menyarankan agar Majelis Hakim dalam putusannya harus lebih cermat dalam memperhatikan perbedaan kewenangan yang dimiliki oleh anggota Direksi dalam ketentuan Pasal 99 ayat (1) huruf a UUPT. Apabila Notaris dituduh melanggar UUJN namun tidak terbukti di persidangan, maka Notaris dapat menuntut perlindungan hukum dari Majelis Kehormatan Notaris untuk dipulihkan namanya dengan Surat Keputusan Dewan Kehormatan yang  memeriksanya sebagaimana  ditentukan dalam Pasal 9 ayat (7) Kode Etik Notaris Tahun 2015. 

---

This thesis analyzes about Verdict of Surabaya District Court  Number 83/Pdt.G/2016/Pn.Sby. From this case, the issues are about, the validity of the General Meeting Shareholders that conducted by Board of Directors having dispute with their Company, the responsibility of the Notary for the revoke General Meeting Shareholder Deed, and legal consequences for the revoke of the  General Meeting Shareholder Deed. The research method used is normative juridical with using secondary data. Data collection techniques include literature studies and supported by interviews with interviewees. Then, analyzed qualitatively which is descriptive analytics. The results of this research concluded that, first, the validity of the General Meeting Shareholder is valid based on Article 79 jo. Article 92 paragraph (1) and (2) and does not conflict with Article 99 paragraph (1) letter a Law Number 40 year 2007 concerning The Limited Liability Company. Second, the responsibility of the Notary for the General Meeting Shareholder Deed is only limited to the formality Deed. Third, the legal consequences of revoke the deed are that everything returns to its original state as if General Meeting Shareholder had never happened. Based on that research, Author suggest to the Judges on their verdict have to be more careful to observe the differences of authority of Directors on Article 99 paragraph (1) letter a Law Number 40 year 2007 concerning The Limited Liability Company. If any Notary that accused by violate the Law Number 2 year 2014 concerning Notarys Office, but not proven on the court, then Notary could sue a legal protection by Notary Honorary Council to vindicate their name by using Honorary Council Decree based on Article 9 paragraph (7)Notary Code of Ethic Year 2015."

"Tulisan ini membahas mengenai perlunya berbagai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang dapat mengikuti setiap perkembangan dunia usaha khususnya dengan hadirnya teknologi yang mempertemukan konsumen dengan pelaku usaha dalam ruang perdagangan elektronik atau dikenal juga dengan istilah e-commerce. Pelaku Usaha yang memiliki e-commerce sering menggunakan Syarat dan Ketentuan Penggunaan Aplikasi sebagai perjanjian baku yang mengatur hubungan hukumnya dengan konsumen karena belum ada regulasi yang spesifik mengatur hubungan hukum kontraktual antara keduanya. Disisi lain, perjanjian baku yang berisi klausula baku ternyata ditemukan adanya pencantuman klausula baku yang berpotensi melanggar ketentuan perundang-undangan, salah satunya klausula yang memberikan hak kepada Pelaku Usaha PMSE untuk membaharui Syarat dan Ketentuan secara sepihak. Lebih lanjut, Pelaku Usaha PMSE juga mengakui telah melakukan pembaharuan Syarat dan Ketentuan tersebut dari waktu ke waktu. Hal ini menyebabkan keinginan konsumen untuk mencapai posisi yang lebih setara dengan pelaku usaha semakin jauh dari kenyataan. Selain itu, tulisan ini juga menganalisis apakah aturan mengenai klausula baku sudah cukup komprehensif, baik mengenai rumusan ketentuan, unsur pasal, sanksi, penerapannya terhadap perilaku Pelaku Usaha PMSE serta perbandingan pengaturannya dibeberapa negara.  Tulisan ini menekankan bahwa hukum harus hadir untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, baik melalui langkah-langkah hukum yang tersedia di pengadilan, maupun lewat campur tangan negara melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

---

This article discusses the need for various of law protections for consumers so that any consumer protection systems or methods stay relevant with any developments in the business world, especially with the existence of technology that brings consumers and entrepreneurs into an electronic commerce space or also known as e-commerce. Entrepreneurs who own an e-commerce platform often use the Terms and Conditions as a standard contract that regulates their legal relationship with consumers because there are no specific regulations governing the contractual legal relationship between them. On the other hand, a standard contract containing standard clause, where that kind of clause have possibility to violate the statutory provisions, one of which was a clause that gave PMSE Entrepreneurs the right to unilaterally update or change the Terms and Conditions. Furthermore, PMSE Entrepreneurs in Indonesia also acknowledge that they have updated that kind of Terms and Conditions from time to time. This causes consumers' desire to achieve a more equal position with Entrepreneurs to be increasingly far from reality. On the other hand, this paper also analyzes whether the regulations regarding standard clauses are comprehensive enough, both regarding the formulation, elements of articles, sanctions, their application to PMSE Entrepreneurs and comparisons of regulations in regarding to Enterpreneur’s right to unilaterally change or update the contract in several countries. This article emphasizes that the law must be present to provide protection to consumers, through any available legal action existed in court, as well as the role of The State through Consumer Dispute Settlement Agencies and Ministry of Communication and Information."

"Tesis ini membahas tentang Perindungan Hukum Bagi Pihak Pemilik Tanah Dalam Kerjasama Pembangunan Rumah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kota Palembang Nomor 152/Pdt.G/2018/PN Plg). Permasalahan meliputi keabsahan Akta Kerjasama dan PPJB yang dibuat dihadapan Notaris Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Palembang Nomor 152/Pdt.G/2018/PN Plg, Keabsahan AJB yang dibuat PPAT dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Palembang Nomor 152/Pdt.G/2018/PN Plg dan  perlindungan bagi pihak pemilik tanah dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Palembang Nomor 152/Pdt.G/2018/PN Plg. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian ini berdasarkan pada tipe deskriptif analitis. Metode data yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa akta kerjasama tersebut sah karena telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Meskipun di sini disebutkan bahwa perjanjian tersebut dapat dikatakan batal atau pembatalan, tetapi yang benar adalah pembatalan saja. Akta jual beli yang dilakukan dengan pura-pura tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan salah satu unsur pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu suatu sebab yang halal. Ititkad baik yang tidak dimliki tersebut, seharusnya menjadi alasan seorang hakim untuk membatalkan perjanjian jual beli tersebut, dan seharusnya baik tergugat maupun penggugat dikembalikan seakan-akan tidak pernah terjadi jual beli maupun kerjasama.

---

This thesis discuss about Legal Protection for Landowners in Collaborative Housing Development (Case studies of Palembang City District Court Verdict Number 152/Pdt.G/2018/PN Plg). The problem includes the validity of the Cooperation Deed and PPJB made before a Notary in the Verdict of the Palembang City District Court Number 152/Pdt.G/2018/PN Plg, the validity of AJB made by PPAT in the Verdict of the Palembang City District Court Number 152/Pdt.G/2018/PN Plg and the protection for landowners in the Verdict of the Palembang City District Court Number152/Pdt.G/2018/PN Plg The research method is normative juridical research. This type of research is based on analytical descriptive. The data method is a qualitative method. The results of the study can be concluded that the cooperation deed is valid because it has fulfilled the legal requirements of the agreement as stipulated in Article 1320 KUHPerdata. Although it is stated that the agreement was carried out cancellation because one of the parties could not implement the agreement. This happens as a result of the sale and purchase deed carried out with the pretense that contrary to one of the elements in Article 1320 KUHPerdata, which is a lawful cause. The good intention that is not owned, should be the reason for a judge to cancel the sale and purchase agreement, and also both the defendant and the plaintiff should be returned as if there had never been a sale or cooperation."

"Diawali dengan perkembangan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap varietas tanaman, kontribusi petani dalam pelestarian dan pengembangan varietas tanaman mulai diakui oleh komunitas internasional. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hak petani dalam melakukan kegiatan pengembangan varietas tanaman. Diskusi-diskusi mulai dilakukan di forum-forum FAO sejak tahun 1986 hingga tahun 2001, ketika diadopsinya the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, yang salah satu pasalnya mengatur mengenai aspek-aspek hak petani yang perlu dilindungi. Namun, selain dari sifat perlindungan hak petani yang berbeda dengan hak pemulia tanaman, pelaksanaan dari hak tersebut sepenuhnya bergantung kepada pemerintah nasional. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan untuk meneliti penerapan perlindungan hak petani, khususnya di Indonesia, India, dan Brazil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dan Brazil belum memiliki peraturan nasional yang memadai untuk melindungi hak petani, padahal kedua negara tersebut telah membentuk peraturan yang komprehensif untuk perlindungan hak pemulia tanaman. Sedangkan India memiliki peraturan yang lebih komprehensif, dengan penggabungan peraturan perlindungan hak petani dan pemulia tanaman. Walaupun pelaksanaan tidak sepenuhnya bergantung kepada peraturan, namun peraturan yang komprehensif dalam melindungi hak petani dapat meningkatkan efektivitas implementasinya. Hal ini tergambar dari perbedaan penyelesaian kasus antara perusahaan-perusahaan besar dengan petani di India dan di Brazil.

---

Started with the development of Intellectual Property Rights on plant varieties, the contribution of farmers in preserving plant varieties began to be recognized by the international community. Therefore, it was deemed necessary to protect farmers’ rights in developing plant varieties. Discussions began to take place from 1986 to 2001, when the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture was adopted, one of which regulates the aspects of farmers’ rights that need to be protected. However, apart from the different nature of farmers’ and plant breeders’ rights, the implementation of these rights is entirely dependent on the national government. The author uses a juridical-normative research method with literature studies to examine the implementation of farmers’ rights, particularly in Indonesia, India, and Brazil. This research concludes that even though Indonesia and Brazil have established comprehensive regulations on plant breeders’ rights, both countries have not created adequate regulations to protect farmers’ rights. India, on the other hand, has more adequate regulation to protect both farmers’ and breeders’ rights. Although the implementation of a certain regulation does not entirely dependent on the regulation, comprehensive regulations to protect farmers’ rights can increase the effectiveness of the implementation. This is illustrated by the different outcomes of cases between large companies and farmers in India and Brazil. "

"Skripsi ini mengkaji mengenai dampak dari dibatalkannya akta kelahiran seorang anak angkat. Identitas anak merupakan salah satu hak anak yang harus dipenuhi dan tercermin pada suatu akta kelahiran. Pada skripsi ini, penulis mengangkat pokok permasalahan yaitu Bagaimana pengaturan mengenai pengangkatan anak dan pembatalan akta kelahiran di Indonesia khususnya pada anak angkat. Bentuk penelitian dalam skripsi ini bersifat doktrinal dengan pendekatan kualitatif. Di Indonesia, belum ada undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang praktik pengangkatan anak. Praktik pengangkatan anak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak beserta SEMA dan Peraturan pelaksana lainnya. Akta kelahiran dan pembatalannya diatur dalam UU Administrasi Kependudukan dan Peraturan pelaksananya. Praktik pembatalan akta kelahiran anak angkat ini dianalisis melalui dua penetapan pembatalan akta kelahiran yang mana dengan dikabulkannya permohonan tersebut melahirkan suatu dampak dan akibat hukum terhadap anak angkat serta penulis mengkaji mengenai upaya hukum yang ditempuh.

---

This bachelor thesis examines the impact of canceling the birth certificate of an adopted child. A child's identity is one of the child's rights that must be fulfilled and reflected in a birth certificate. In this thesis, the author raises the subject matter, namely how the regulation of child adoption and cancelation of birth certificates in Indonesia, especially for adopted children. The form of research in this thesis is doctrinal with a qualitative approach. In Indonesia, there is no law that specifically regulates the practice of child adoption. The practice of child adoption is regulated in Government Regulation No. 54/2007 on the Implementation of Child Adoption along with SEMA and other implementing regulations. Birth certificates and their cancellation are regulated in the Population Administration Law and its implementing regulations. The practice of canceling the birth certificate of an adopted child is analyzed through two stipulations of canceling the birth certificate, which with the granting of the application gives birth to an impact and consequences. The author also examines the legal remedies taken."