Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan volatilitas pasar keuangan, State-Owned Enterprises (SOEs) menghadapi tantangan signifikan dalam mengelola risiko nilai tukar yang mempengaruhi operasional mereka. Risiko valuta asing ini, yang berpotensi merubah nilai transaksi, aset, atau kewajiban perusahaan, membutuhkan strategi hedging yang efektif untuk mengurangi variabilitas pengembalian dan melindungi nilai perusahaan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan efektivitas strategi hedging yang diterapkan oleh SOEs, dengan menggunakan model-model ekonometrik Ordinary Least Squares (OLS) dan Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH). Penelitian ini menggunakan data transaksi forward dari PT PLN (Persero) antara 2018 dan 2023. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, analisis ini bertujuan untuk menilai bagaimana masing-masing model mengurangi varians portofolio, mengelola risiko basis, dan menyesuaikan diri dengan volatilitas pasar. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang seleksi model hedging yang tepat untuk SOEs dalam rangka meningkatkan kinerja finansial dan mempertahankan stabilitas ekonomi nasional. Selain itu, temuan ini akan berkontribusi pada literatur akademik yang berkaitan dengan pengelolaan risiko keuangan di perusahaan milik negara.

---

TAmid global economic uncertainty and financial market volatility, State-Owned Enterprises (SOEs) face significant challenges in managing exchange rate risks that affect their operations. This foreign exchange risk, which has the potential to alter the value of transactions, assets, or liabilities of the company, requires effective hedging strategies to reduce return variability and protect the company's value. This study aims to analyze and compare the effectiveness of hedging strategies implemented by SOEs, using econometric models such as Ordinary Least Squares (OLS) and Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH). The research utilizes forward transaction data from PT PLN (Persero) between 2018 and 2023. By employing a quantitative approach, this analysis seeks to assess how each model reduces portfolio variance, manages basis risk, and adapts to market volatility. The results of this study are expected to provide insights into the appropriate selection of hedging models for SOEs in order to enhance financial performance and maintain national economic stability. Additionally, these findings will contribute to the academic literature related to financial risk management in state-owned companies."

"Adanya inkonsistensi definisi keuangan negara dalam hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, membuat organ Badan Usaha Milik Negara BUMN merasakan adanya insecure feeling untuk bertindak dalam pengurusan sehari-hari, termasuk membuat dan melaksanakan kontrak. Hal tersebut dikarenakan adanya kekhawatiran jika terjadi kerugian pada BUMN, akan dapat dianggap sebagai kerugian keuangan negara, sebagai imbas inkonsistensi definisi keuangan negara, yang mencakup atau tidak keuangan BUMN. Sehingga, menjadi pertanyaan apakah insecure feeling tersebut merupakan wujud adanya ketidakbebasan bagi BUMN untuk berkontrak. Padahal sebagai subjek hukum dan pihak dalam sebuah kontrak, BUMN perlu memiliki kebebasan berkontrak. Jangan sampai, hanya karena modal BUMN berasal dari Pemerintah, maka terjadi perbedaan perlakuan terhadapnya. Hal ini juga pada akhirnya memunculkan pertanyaan, seperti apa seharusnya negara berperan untuk melindungi BUMN dalam kondisi demikian. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dan dilakukan pengkajian terhadap asas hukum, sistematik hukum, serta taraf sinkronisasi vertikal serta horisontal.Akhirnya, didapatkan kesimpulan bahwa keuangan BUMN bukanlah keuangan negara. Juga, terhadap BUMN tetap terdapat asas kebebasan berkontrak, meski kondisi saat ini masih membayangi ketidakpastian hukum. Serta, peran negara seharusnya adalah menciptakan harmonisasi hukum dan peraturan perundang-undangan terkait definisi keuangan negara, baik dalam lembaga legislatif maupun yudikatif, serta bertindak hanya sebagai pemegang saham atau pemilik modal dalam BUMN, yang tunduk pada hukum privat, bukan bertindak dengan kekuasaan dalam kapasitas sebagai badan hukum publik.

---

Inconsistency in the definition of state finance in law and legislation in Indonesia, making organ of State Owned Enterprises SOE gets the insecure feeling to act in the daily management, including make and execute the contract. This is due to concerns in the event of a loss in SOE, will be regarded as the state 39 s financial losses, as the impact of inconsistency definition of state finance, which include or not SOE rsquo s finance. Thus, the question whether such an insecure feeling form of their lack of freedom for SOE to contract. In fact, as a subject of law and the party in a contract, the SOE needs to have freedom of contract. Do not be, just because of SOE rsquo s capital from the Government, then there is a difference in treatment. It also ultimately begs the question, what should the state acts to protect SOE in such conditions. To answer these questions, the research conducted by using normative and conducted an assessment of legal principles, systematic law, as well as the level of vertical and horizontal synchronization.Finally, it was concluded that the finances of SOE is not the state finance. Also, the SOE are still have the freedom of contract, although the legal uncertainty still exist. As well, the state 39 s role should be to create harmonization of laws and regulations related to the definition of state finance, both in the legislative and judicial, as well as acting only as a shareholder or owner of capital in SOE, which obey to private law and not act with power in the capacity as a public legal entity."

"Pergerakan harga instrumen investasi yang ada di pasar modal erat kaitannya antar satu sama lain. Instrumen seperti saham individual secara langsung atau tidak langsung dapat terpengaruh dengan pergerakan harga instrumen lain seperti komoditas. Korelasi antara aset-aset finansial tersebut memunculkan peluang bagi investor untuk melakukan strategi diversfikasi. Kemudian, terjadinya pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 mengakibatkan banyaknya pergerakan harga yang tidak biasa pada aset-aset finansial. Menggunakan metode Dynamic Conditional Correlation-GARCH dan variabel berupa harga MSCI Emerging Markets Index, Bursa Malaysia Crude Palm Oil Futures, WTI Crude Oil Futures, USDA Wheat Spot, S&P500 Volatility Index, dan USD Index, penelitian ini menemukan terjadinya perubahan korelasi antar setiap variabel pada masa Covid-19 yang kemudian mempengaruhi hedge ratio serta portfolio weighting yang ideal antar setiap variabel.

---

The price movements of investment instruments in the capital market closely interact with each other. Instruments such as stocks can be directly or indirectly affected by the price movements of other instruments such as commodities. The correlation between these financial assets creates opportunities for investors to diversify assets. Then, the onset of the Covid-19 pandemic in early 2020 resulted in many unusual price movements in financial assets. Using the Dynamic Conditional Correlation-GARCH method and variables in the form of price of MSCI Emerging Markets Index, Bursa Malaysia Crude Palm Oil Futures, WTI Crude Oil Futures, USDA Wheat Spot, S&P500 Volatility Index, and USD Index, this study found changes between each variable pair during Covid-19 pandemic which then affect the ideal hedging ratio and ideal portfolio weighting between each asset pair. "

"Perluasan Cakupan Keuangan Negara yang terdapat didalam Pasal 2 huruf g dan i Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menyebabkan BUMN termasuk kedalam lingkup keuangan negara. Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya No. 48/PUU-XI/2013 menguatkan ketentuan Pasal 2 huruf g dan i UU No. 17/2003. Tesis ini membahas mengenai bagaimana keterkaitan antara manajemen risiko yang diterapkan oleh BUMN dengan risiko kerugian keuangan negara, bagaimana pengaturan mengenai pelaksanaan hedging oleh BUMN di Indonesia sebagai manajemen risiko terhadap risiko kerugian Keuangan Negara dan bagaimana perlindungan hukum bagi BUMN yang melakukan transaksi hedging terhadap risiko kerugian keuangan negara dan beberapa doktrin mengenai keterkaitan kerugian BUMN dengan kerugian keuangan Negara. Penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif ini mengungkapkan bahwa belum adanya kepastian hukum secara normatif mengenai perlindungan hukum terhadap pelaksanaan transaksi Hedging dari risiko kerugian keuangan Negara.

---

State Financial Coverage Expansion contained in Article 2 letter g and i of Law No. 17 Year 2003 on State Finance causing SOEs included in the scope of state finances. The Constitutional Court in its Decision No. 48 / PUU-XI / 2013 strengthens the provisions of Article 2 letter g and i Law 17/2003.

This thesis describes how the relationship between risk management applied by the state with the risk of financial loss to the state, how the arrangements regarding the implementation of hedging by SOEs in Indonesia as a risk management against losses from State Treasury and how the legal protection of SOEs transactions hedging against the risk of financial loss state and some doctrine of the connection losses of state companies with financial losses of the State.

Research using normative juridical method revealed that the absence of normative legal certainty regarding the legal protection of the implementation of a hedging transaction risk of financial loss to the State."

"Era perdagangan babas mengharuskan Pemerintah Republik Indonesia untuk bertindak lebih profesional dalam menjalankan roda pemerintahan dan menjauhkan dirt dart kepentingan individu atau kelompok tertentu, termasuk di dalamnya dalam rangka menjalankan roda perekonomian. Melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pemerintah berusaha untuk menjadi penggerak sekaligus sebagai contoh yang baik bagi rakyatnya dalam melakukan kegiatan bisnis. semi mengejar keuntungan yang sebesarbesarnya, Pemerintah memilih model perseroan terbatas sebagai kendaraan dalam menjalankan usahanya yang diimplementasikan dalam bentuk BUNN Persero.BUMN Persero sebagai badan hukum memiliki hak dan tanggung jawab pribaoi sebagaimana telah diatur dalam doktrin-daktrin perseroan terbatas, UU Perseroan Terbatas dan UU Badan Usaha Milik Negara. Untuk menunjang cita-cita luhur menjadi penggerak perekonomian yang baik, pemerintah berusaha senantiasa mengikuti aturan-aturan yang baik dan benar dalam menjalankan kegiatan usahanya, salah satunya adalah dengan mengimplementasikan doktrin pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance) dalam BUN Persero. Doktrin tersebut menentukan langkah-langkah yang harus ditempuh demi menciptakan ikliin usaha yang baik.Namun di Indonesia seringkali pandangan mengenai kepentingan negara seolah merupakan alasan pembenar untuk menempuh jalan apapun, termasuk di dalamnya jalan yang melanggar asas-asas yang sebelumnya dijunjung tinggi dan dijadikan acuan. Urusan negara, urusan perusahaan dan korupsi semakin lama semakin dicampuradukkan pengertiannya sehingga menimbulkan kekacauan sistem peradilan dan iklim usaha di tanah air yang senyata nyatanya telah mengakibatkan kesimpangsiuran dalam putusan pengadilan.

---

Free-trade era requires the government of the Republic of Indonesia to act more professionally and distance itself from individual and group interest, especially in economic matters. The government hopes to utilize state owned enterprise to drive the economy and to act as a good model for other domestic enterprises. For greater profits, the government has chosen a limited company model as a vehicle to run its business organization in the form of limited state owned company (BUMN Persero).

State owned limited enterprise as a legal entity has its own rights and obligation as specified by limited liability company doctrine, law of Limited Liability Company and law of the State Owned Enterprise. The government in order to fulfill its role as economic driver always attempts to abide by the regulations such as implementing the principles of good corporate governance in the state owned limited enterprise. Such doctrine determines measures that need to be taken in order to ensure favorable business climate.

Nevertheless in Indonesia, state interest frequently is being used as a reason to justify measures that violate sound legal doctrines. For example, misunderstanding in regard to public and private realm of law, as well as incorrect interpretation of the definition of corruption has led to confusion in upholding the law."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas hedging komoditi di Bursa Berjangka Jakarta. Pada penelitian ini dilakukan pendekatan ekonometrika dengan menggunakan 4 model, yaitu OLS, VAR, VECM dan ARCH-GARCH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil estimasi efektivitas hedging model VECM superior dibandingkan dengan model lain. Secara kesuluran, efektivitas hedging komoditi yang diperdagangkan di BBJ rendah, hanya komoditi Robusta dan Arabika yang baik sebagai alat mitigasi risiko. BBJ sebaiknya mengkondisikan iklim perdagangan semakin mendekati kondisi perfect hedge, sementara dalam bertransaksi sebaiknya hedger memerhatikan bulan jatuh tempo kontrak sehingga mendapatkan utilitas semaksimal mungkin.

---

This research is to analyze hedging effectiveness of commodity on the Jakarta Futures Exchange. Analysis on the research done with the approach of econometrics, i.e. regression analysis using 4 models, namely OLS, VAR, VECM and ARCH-GARCH. The results show that VECM models is superior from other models in analyzing hedging effectiveness of commodity in BBJ. Overall, commodities traded at Jakarta Futures Exchange is low, only Robusta and Arabica has high capability of mitigating risk. BBJ should customize the trading climate approaching to the condition of perfect hedge, while in a transaction should be looking at the maturity month contracts so hedger can get the most utility."

"Salah satu masalah yang dihadapi Indonesia dalam perdagangan komoditi adalah fluktuasi harga. Akibatnya risiko kerugian yang dihadapi oleh petani, produsen dan produsen Ianjutannya menjadi sangat besar. Oleh karena itu dibutuhkan manajemen risiko yang dapat mengurangi risiko kerugian akibat perubahan harga. Salah satunya dengan penerapan sistem hedging. Hedging adalah strategi yang dilakukan hedger untuk mengamankan usahanya dari risiko kerugian akibat perubahan harga yang merugikan. Hedger terdiri dari produsen dan konsumen. Harga Emas berfluktuasi sepanjang waktu, sehingga metode peramalan time series diharapkan dapat membantu hedger untuk memprediksi harga Emas.Masalah yang dihadapi adalah:(1) Metode peramalan time series apa yang paling sesuai dalam memperkirakan pergerakan harga komoditi Emas? dan(2) Pada tingkat berapa Hedger harus melakukan hedging?. Tujuan penelitian adalah menentukan metode peramalan time series yang paling sesuai bagi pergerakan harga Emas.Penelitian dilakukan di BAPPEBTI, Bursa Berjangka Jakarta, Aneka Tambang dan Bank Indonesia. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara dengan ahli perdagangan berjangka dan hedging. Data sekunder berupa serial data dan harga rata-rata bulanan komoditi Emas dari tahun 1971 sampai Pebruari 2003 yang diperdagangkan di pasar fisik London. Alat analisis data menggunakan metode peramalan time series, dan untuk membantu digunakan program Exel 5.0, QSB, Minitab 10 dan EVIEWS Versi 3.0.Pemilihan metode peramalan terbaik untuk harga emas dilakukan secara statistik, serta secara manajemen dan ekonomi. Secara statistik, pemilihan metode peramalan tergantung pada:(a) Pada data (stationer 1 non stationer), dan (b) Efisiensi parameternya. Dapat disimpulkan bahwa metode ARIMA adalah metode peramalan yang paling tepat untuk pola data harga emas karena pola data harga emas adalah pola data non stationer.Pemilihan metode peramalan time series terbaik secara manajerial dan ekonomi mempertimbangkan:(1) Emas merupakan komoditi tahunan yang dapat disimpan.(2) Biaya, kemudahan serta kepraktisan penerapan metode peramalan. Peramalan harga emas dilakukan untuk periode Maret - Desember 2003 dengan mengunakan model ARIMA (1. 1. 1) pada selang kepercayaan 95 pesen. Hasil ramalan harga Emas menunjukkan fluktuasi harga sekitar nilai USD 323.301ons sampai USD 436.22/ons.Berdasarkan hasil ramalan harga emas bulan Maret Desember 2003 dengan menggunakan metode ARIMA (1. 1. 1), produsen harus melakukan hedging di perdagangan berjangka dengan cara menjual kontrak perdagangan emas pada harga USD 358.371 ons dan metutup posisi pada harga terendah yaitu pada bulan Juli 2003. Bagi konsumen, jika kestabilan harga yang diinginkan, maka konsumen akan melakukan hedging dengan cara membeli kontrak perdagangan emas di Perdagangan Berjangka komoditi dengan harga USD 358.371ons dan menutup kontrak pada harga tertinggi, yaitu pada bulan Desember 2003. Hal ini dikarenakan Hedger yang telah melakukan hedging tidak memperoleh keuntungan yang besar sekali dan tidak juga menderita kerugian yang besar pula. Oleh karena itu fluktuasi harga Emas (baik yang menguntungkan maupun yang merugikan) harus diantisipasi oleh produsen dan konsumen dengan melakukan hedging di Perdagangan Berjangka Komoditi.Untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal sebaiknya Hedger juga menggunakan basis trading, serta melakukan hedging untuk mata uang yang digunakan dalam Perdagangan Berjangka, yang dalam penelitian ini adalah USD."

"abstrakNilai kredit dan pembiayaan valas dalam rupiah yang disalurkan oleh bank umumdi Indonesia, baik konvensioal maupun syariah, cenderung terus mengalamipeningkatan. Dalam rangka melindungi nilai aset dari risiko nilai tukar, pelakuusaha dapat melakukan Islamic hedging dengan underlying transaksi komoditi(aqd al tahawwuth fi suq al-silah). Tesis ini melakukan simulasi perhitungantransaksi Islamic hedging dengan komoditi dan menganalisis hasilnya agar dapatmemberikan panduan dalam menerapkan lindung nilai. Simulasi dilakukan dengandua asumsi: (i) skenario pertama berupa simulasi Islamic hedging dengan komoditisecara on the spot, yaitu tidak terjadi penahanan kepemilikan sampai dengan jatuhtempo (not held to maturity) dan (ii) skenario dua berupa simulasi Islamic hedgingdengan penahanan kepemilikan komoditi sampai jatuh tempo (held to maturity).Hasil simulasi dua skenario tersebut dibandingkan dengan kondisi yang terbentuktanpa lindung nilai dan ditemukan bahwa potensi saving valas pada skenariopertama relatif lebih baik dan stabil daripada skenario kedua, khususnya pada saatrupiah terdepresiasi dan harga komoditi jatuh. Namun demikian, pilihan skemaIslamic hedging dengan komoditi secara not held to maturity dapat mengundangisu khusus karena tidak terjadi transaksi jual beli komoditi secara riil yang menjadiciri khas transaksi jual beli syariah.

---

abstractThe value of foreign currency credit and financing in rupiah disbursed bycommercial banks in Indonesia, both conventional and sharia, tends to becontinuously improved. In order to protect the value of assets from exchange raterisks, business actors can conduct Islamic hedging with the underlying commoditytransactions (aqd al tahawwuth fi suq al-silah). This thesis simulates thecalculation of Islamic hedging transactions with commodities and analyzes theresults to produce guidelines for implementing hedges. The simulation is carriedout with two considerations: (i) the first scenario consists of simulating Islamichedging with commodities in place, i.e. no holding is held until maturity (not heldto maturity) and (ii) scenario two islamic hedge simulation of commodities up tomaturity (held to maturity). The results of the simulation of the two scenarios arecompared with values made without hedging and it was found that the potential forforeign exchange savings is relatively better and stable in the first scenariocompared to scenario two. However, the choice of Islamic hedging withcommodities not held to maturity can invite special issues because there is no realcommodity buying and selling transactions that characterize sharia sale andpurchase transactions."

"ABSTRAKBerdasarkan evaluasi terhadap prospek industri kilang minyak swasta, Indonesia mempunyai potensi dan peluang yang besar untuk menambah kilangnya baik untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun ekspor Bagi Kilang minyak swasta, penerapan Strategi Hedging adalah penting untuk mengelola resiko dan fluktuasi harga minyak mentah maupun produk kilang minyaknya. Strategi hedging ini belum dikenal di Indonesia. Sebagai langkah pertama penerapan strategi hedging, kilang minyak harus dapat dilakukan dengan dua metode: Analisa Fundamental dan Analisa Teknik. Sedangkan minyak mentah Indonesia ditentukan oleh pemerintah dengan metode Basket Crude Oil, yang disebut Indonesian Crude Price (ICP). Langkah berikutnya, penerapan strategi hedging dilakukan dengan dua alat: Kontrak Futures dan Kontrak Options. Tujuan akhir dari strategi ini adalah unruk meminimumkan resiko dalam kombinasi Crack Spread yang optimal antara komoditi input dan output. Beberapa contoh kasus dengan menggunakan data aktual dari harian The Asian Wall Street Journal dan The Wall Street Journal akan dibahas dalam karya akhir ini. "