Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia sejak diproklamirkan kemerdekaannya hingga saat ini telah mempertahankan posisinya yang terus mendukung kemerdekaan Palestina dan mengutuk kolonialisme yang dilakukan Israel. Hal ini sesuai dengan Pembukaan UUD RI 1945, yang menegaskan prinsip Indonesia untuk terus memerangi segala bentuk imperialisme dan kolonialisme. Namun seiring dengan memasukinya Era Reformasi, dukungan yang diberikan terlihat tidak terlalu signifikan, terutama pada masa transisi. Dukungan baru mulai terlihat secara signifikan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dalam artikel ini penulis meneliti berbagai bentuk dukungan yang diberikan Pemerintahan Presiden SBY dan berharap dapat melihat signifikansinya terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan ditulis menggunakan metode sejarah. Pengumpulan sumber data berupa surat kabar, buku, serta jurnal yang diperoleh dari koleksi pribadi, koleksi Perpustakaan UI, Perpustakaan Nasional, Litbang Kompas, langganan surat kabar dan juga yang diperoleh secara daring. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa signifikansi dari dukungan dan bantuan yang diberikan memang mengalami peningkatan pada masa Presiden SBY. Namun signifikansi tersebut belum cukup memberikan dampak yang besar terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina.

---

Indonesia, since its independence was declared until now, has maintained its position of continuing to support Palestinian independence and condemning colonialism carried out by Israel. This is in accordance with the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which emphasizes Indonesia's principle of continuing to fight all forms of imperialism and colonialism. However, as we entered the Reformation Era, the support provided did not appear to be very significant, especially during the transition period. Support only started to appear significantly during the time of President Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). In this article the author examines the various forms of support provided by President SBY's government and hopes to see their significance in the struggle for Palestinian independence. This type of research is qualitative research and is written using historical methods. Collecting data sources in the form of newspapers, books and journals obtained from personal collections, UI Library collections, National Library, Kompas Research and Development, newspaper subscriptions and also those obtained online. The results of this research show that the significance of the support and assistance provided has indeed progressed during the time of President SBY. However, this significance is not enough to have a big impact on the struggle for Palestinian independence."

"ABSTRAKPendanaan pembangunan melalui transfer ke daerah merupakan salah satu modaldalam pembangunan daerah yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam eradesentralisasi. Kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam mengukurkemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahandaerah. Kemandirian keuangan daerah tercermin dalam Derajat DesentralisasiFiskal dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Derajat Desentralisasi Fiskaladalah rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah(TPD), sedangkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah adalah rasio PendapatanAsli Daerah (PAD) terhadap Total Pengeluaran Daerah (TKD) dalam APBD.Tingkat kemandirian keuangan daerah provinsi di Indonesia selama periode tahun2003-2010, baik dilihat dari nilai Derajat Desentralisasi Fiskal maupun nilai RasioKemandirian Keuangan Daerah, termasuk dalam kategori sedang karena nilainyamasih berada diantara 30 sampai dengan 40 persen.

---

ABSTRACTDevelopment funding through regional transfer is one of the capital provided bythe Central Government for regional development in this decentralization era.Fiscal independence is the key indicator to measure the local government’s abilityto self-finance their activities. The independence of regional finance is reflected inthe Degree of Fiscal Decentralization and the Ratio of Regional FinanceIndependence. Degree of Fiscal Decentralization is the ratio of Regional Revenue(PAD) to Total Regional Revenue (TPD), while the Ratio of Regional FinanceIndependence is the ratio of Regional Revenue (PAD) to Total of RegionalExpenditure (TKD) in Local Budget (APBD). If it is viewed from the Degree ofFiscal Decentralization value and the Regional Finance Independence Ratio value,the level of Regional Finance Independence in Indonesian provinces over theperiod of 2003-2010 is included in medium category for the value remains in therange of 30 up to 40 percent."

"Independensi bank sentral sebagai bentuk hubungan bank sentral dan negara mengalami tren peningkatan yang signifikan pasca runtuhnya Sistem Bretton Woods. Tulisan ini berupaya untuk menganalisis fenomena peningkatan bank sentral yang independen dari negara melalui kajian terhadap perdebatan konsep independensi bank sentral di antara dua paradigma dominan, yaitu Keynesianisme dan Neoliberalisme. Dalam prosesnya, tulisan ini memanfaatkan metode tipologi dan taksonomi dalam melakukan survei literatur. Argumen utama yang muncul dari analisis tersebut adalah bahwa narasi literatur yang berkembang dan diterima secara masif di tingkat global dalam isu hubungan bank sentral dan negara telah didominansi oleh perspektif paradigma Keynesianisme dan Neoliberalisme. Berdasarkan survei literatur dengan mengandalkan dua metode utama tersebut, tulisan ini juga menemukan kalau narasi independensi bank sentral masih lebih terbatas hanya pada negara maju dan negara Barat yang kemudian menjadi kesenjangan literatur. Oleh karena itu, terdapat tiga poin yang disasar dalam mendalami topik ini, yaitu pemahaman terhadap interpretasi independensi bank sentral, argumentasi kritis sebagai justifikasi independensi bank sentral, dan peranan bank sentral yang independen dalam arsitektur finansial dan moneter global dilihat dari sudut pandang Keynesianisme dan Neoliberalisme.

---

Central bank independence as a form of central bank-state relations experienced a significant increase after the collapse of the Bretton Woods System. This paper seeks to observe the phenomenon of increasing central bank that is independent from the state through deep analyzes to the debate over the concept of central bank independence among two dominant paradigms, Keynesianism and Neoliberalism. Using typology and taxonomy as the main methods, this paper argues that Keynesianism and Neoliberalism have dominated academic narratives in mainstream literatures over this debate. Literature review also found that the concept of central bank independence within these two paradigms is still limited only from developed and Western countries which later became literature gaps. Therefore, there are three main points elaborated in this paper, which are the interpretation of central bank independence, critical arguments as justification for central bank independence, and the role of independent central bank in global financial and monetary architecture from the perspective of Keynesianism and Neoliberalism."

"Sastra Maroko sudah mulai berkembang sejak tahun 1950-an ketika Maroko masih berada di bawah penjajahan Prancis. Tema-tema besar yang biasa muncul dalam kesusastraan Maroko adalah tema mengenai isu kolonialisme dan rasisme. Salah satu penulis Maroko yang karyanya banyak berbicara mengenai rasisme adalah Tahar Ben Jelloun. Artikel ini akan menganalisis salah satu karya Ben Jelloun yang berjudul Le Racisme expliqué à ma fille. Esai ini berbentuk diskusi antara ayah dan anaknya yang berumur 10 tahun mengenai rasisme serta apa yang membuat orang dapat menjadi rasis. Dalam esai ada beberapa kata yang dicetak tebal dan kata-kata ini sebagian besar merupakan fenomena atau peristiwa sosial yang berkaitan dengan sejarah kelam peradaban dunia akibat rasisme. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teori fokalisator milik Genette untuk melihat pandangan ayah dan anak mengenai rasisme dan teori oposisi antar penanda milik Greimas untuk memaknai kata-kata yang dicetak tebal. Hasil analisis menunjukkan bahwa konsep rasisme dalam esai ini disampaikan melalui fokalisasi ayah meskipun bentuk esai adalah tanya jawab ayah dan anak. Pemilihan bentuk dialog dengan tokoh ayah dan anak dapat dilihat sebagai sebuah strategi naratif untuk menyampaikan makna implisit yaitu bahwa untuk memerangi rasisme diperlukan pendidikan keluarga sejak dini. Pendidikan anti rasisme dalam keluarga merupakan refleksi Tahar Ben jelloun mengenai solusi atas rasisme di dunia.

---

Moroccan literature has been growing since the 1950s when Morocco was still under French occupation. The big themes that commonly appear in Moroccan literature are the issues of colonialism and racism. One Moroccan writer whose work speaks a lot about racism is Tahar Ben Jelloun. This article will analyze one of Ben Jelloun's works entitled Le Racisme expliquée à ma fille. The essay is a discussion between a father and his 10-year-old daughter about racism and what makes people became a racist. In the essay there are some words that are in bold and these words are mostly phenomena or social events related to the dark history of world civilization due to racism. This study used qualitative method by using Genette's focalisation theory to look at father and daughter's views on racism and opposition theory by Greimas markers to interpret bold words. The results of the analysis show that the concept of racism in this essay is conveyed through the father’s focalisation even though the form of the essay is a question and answer between the father and the daughter. The selection of forms of dialogue with father and daughter figures can be seen as a narrative strategy to convey the implicit meaning that to combat racism, it is necessary to educate a child about this concept. Anti-racism education in the family is Tahar Ben Jelloun's reflection on solutions to racism in the world."

"Penelitian ini membahas mengenai penyebab kegagalan swasembada gula era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode 2004-2011. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah eksplanatif dan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara narasumber. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori liberalisasi ekonomi, teori society-centered approaches dan teori kroni kapitalisme. Berdasarkan ketiga teori tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa kegagalan swasembada gula disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah regulasi pemerintah yang dipengaruhi liberalisasi dan posisi kelompok masyarakat dalam kebijakan swasembada gula dimana pihak korporasi lebih kuat dibanding petani. Hal ini disebabkan adanya kedekatan pihak korporasi kepada pihak pemerintah. Adapun faktor eksternal adalah agenda liberalisasi ekonomi melalui AoA WTO dan Post Monitoring Program LoI IMF. Penelitian ini menemukan bahwa faktor eksternal menjadi faktor utama dan mempengaruhi kegagalan swasembada gula era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

---

TThis research discusses the causes in achieving sugar self-sufficiency in the era of the President Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2011). It employs a qualitative method which has explanative characteristics. The data collection methods include collect are literature study and interviews. Three body of theoritical literature are explore in this study, including economic liberalization, society-centered approaches and crony capitalism. Based on these theories, the failure of achieving self-sufficiency is caused by internal and external factors. Internal factors include deregulative policies that meet the particular interest groups in sugar self-sufficiency related to corporation in Indonesia. In this situation, the mutual interaction between government and interst corporations or crony capitaism strenghten the corporations over the farmers. The external factors are the agenda of economic liberalization of the Agreement on Agriculture WTO and Post Monitoring Program Letter of Intent IMF. This study argued that external factors the dominant in leading to the failure of sugar self-sufficiency are more in the President Susilo Bambang Yudhoyono."

"Pemberian grasi merupakan kekuasaan prerogatif Presiden. Keberadaan grasi sebagai kekuasaan yang absolut dan mutlak, dapat mengubah keputusan hakim yang sudah berkekuatan tetap. Dengan adanya perubahan UUD 1945, maka kekuasaan ini tidak bersifat mandiri lagi karena dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan grasi dalam UUDNRI 1945, bagaimanakah pelaksanaan kekuasaan presiden dalam pemberian grasi dan hambatan dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kurun waktu tahun 2004 sampai dengan 2010 dan bagaimanakah dengan pengaturan dan perbandingan grasi di negara lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, syarat adanya pertimbangan meningkatkan peran MA dalam menjalankan mekanisme checks and balances, namun tidak mengurangi kekuasaan Presiden. Kedua, dalam kurun waktu tahun 2010 terdapat 191 permohonan grasi dan 62 Keppres grasi dengan prosentase Presiden dalam hal memperhatikan pertimbangan MA sebesar 85,5% dan prosentase tidak memperhatikan pertimbangan MA sebesar 14,5%. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan MA cukup berpengaruh dalam sebuah pengambilan keputusan grasi oleh Presiden. Ketiga, Pelaksanaan grasi di negara Amerika, Kanada dan Filipina berbeda dengan di Indonesia, ketiga negara tersebut telah memiliki standar operasional pemberian grasi dan dilakukan tanpa pertimbangan dari cabang lembaga kekuasaan lain. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan perbandingan. Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif.

---

Granting pardon is a prerogative power of the President. The existence of clemency as absolute and independent power, can change the judge's decision. With the amandement of UUD 1945, then this rule no longer be independent because it is done by taking into consideration the Supreme Court. The problems that were analyzed in this study is about the implementation of clemency in the UUDNRI 1945, how the implementation of the president's powers in granting pardons and constraints in during the administration of President Susilo Bambang Yudhoyono in the period 2004 to 2010 and how the arrangement and comparison of clemency on other countries. Research results showed that the first requirement to take into account increases the role of the Supreme Court in the running mechanism of checks and balances, but does not reduce the power of the President. Second, in the period of 2004 -2010 there were 191 requests for clemency and 62 Keppres, the percentage of President in terms of taking into consideration the Supreme Court for 85.5% and the percentage is not taking into consideration the Supreme Court by 14.5%. This suggests that consideration of the Supreme Court is quite influential in a decision-making clemency by the President. Third, implementation of the clemency in the United States, Canada and the Philippines differ from those in Indonesia, three countries have operational standards and granting pardons made without consideration of other branches of power institutions. This research used normative juridical methods with legislation approach, comparative approach and concept approach. Type of data used is secondary data. The secondary data obtained through library research and analyzed descriptively."

"Kolonialisme pemukim yang dilakukan oleh pemukim dan pemerintah Israel berujung kepada kekerasan dan penghapusan etnis terhadap penduduk asli Palestina di masa kini. Salah satu faktor yang menyebabkan pesatnya ekspansi lahan oleh Israel adalah karena perencanaan kota yang matang di masa lalu, yaitu ketika pemukim zionis pertama kali menginjakkan kaki ke tanah Palestina. Pada kasus Tepi Barat, dengan memanfaatkan kondisi geografis yang didominasi oleh puncak perbukitan, strategi surveillance dan penguasaan hilltops menjadi titik kekuatan bagi pemukim zionis untuk mempertahankan dan memperluas teritorinya. Skripsi ini membahas tentang penelusuran terhadap peran perencanaan kota dan arsitektur pada keberadaan permukiman ilegal Israel di Tepi Barat, Palestina yang dibangun sejak tahun 1967. Dengan melakukan studi kasus pada delapan permukiman ilegal di Tepi Barat, skripsi ini akan membongkar aspek hilltops dan surveillance pada arsitektur dan perencanaan kota Israel yang bertumbuh dengan cara ditunggangi oleh paham zionisme di tanah penduduk Palestina.

---

The settler colonialism by Israeli settlers and the government has led to violence and ethnic cleansing against the indigenous Palestinian population in the present day. One of the factors contributing to the rapid land expansion by Israel is the well-planned urban planning in the past, when Zionist settlers first came to the land of Palestine. In the case of the West Bank, by leveraging the geographical conditions dominated by hilltops, the strategy of surveillance and control of hilltops has become a point of strength for Zionist settlers to maintain and expand their territory. This thesis explores the role of urban planning and architecture in the existence of illegal Israeli settlements in the West Bank, Palestine, which have been built since 1967. By conducting case studies on eight illegal settlements in the West Bank, this thesis will uncover the aspects of hilltops and surveillance in Israeli architecture and urban planning that have grown under the influence of Zionism in Palestinian land."

"ABSTRAKDisertasi ini membahas konflik antara Palestina-Israel dalam memperebutkan Jerusalem sebagai tanah yang dijanjikan. Indonesia telah memiliki komitmen sejak era pemerintahan Soekarno hingga saat ini dalam memberikan dukungan kepada Palestina untuk menjadi negara yang merdeka. Pada penelitiaan ini pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono selama dua periode menjadi fokus utama. Penelitian ini mengemukakan bagaimana peran pemerintah Indonesia dalam memberikan dukungan kepada Palestina, serta dukungan legislatif terhadap kemerdekaan Palestina dan peranan civil society dalam memberikan dukungan baik secara moril maupun materil kepada Palestina. Disisi lain, penelitian ini juga memerlihatkan bagaimana peran negara-negara yang tergabung didalam PBB merespon konflik Palestina-Israel.Sebagai pijakan teori, penelitian ini menggunakan teori kebijakan dari Carl Friedrich sebagi teori utama. Selain itu, teori civil society dari Jean L Cohen dan Andrew Arato, teori politik internasional dari Jackson Robert dan Georg Sorensen, teori konflik dari Thomas Hobbes dan Ted Robert Gurr, serta teori kebijakan dari Thomas R. Dye digunakan sebagai teori pendukung.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan metode analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data melalui riset data perpustakaan, wawancara mendalam (in-depth interview) dengan pihak pemerintah dalam hal ini kementerian luar negeri Republik Indonesia, dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia, dan dengan fraksi-fraksi yang ada di legislatif, serta studi dokumentasi.Temuan penelitian ini menunjukan bahwa peranan legislatif, civil society serta pemerintah Indonesia sangat besar terhadap kemerdekaan Palestina. Walaupun terdapat perbedaan dalam pandangan fraksi-fraksi dalam melihat bagaimana peran pemerintah Indonesia serta pemerintah Palestina itu sendiri, tetapi prinsipnya adalah satu tujuan yaitu kemerdekaan Palestina. Implikasi teoritis ini menunjukan bahwa teori dari Carl Friedrich sangat relevan dalam melihat persoalan konflik Palestina-Israel.

---

ABSTRACT

This dissertation discusses the conflict between Palestine-Israel in the fight over Jerusalem as the promised land. Indonesia has been committed since the era of Soekarno to date in providing support to Palestine to become an independent state. In this penelitiaan President Susilo Bambang Yudhoyono during two periods of the primary focus. This study suggests how the Indonesian government's role in providing support to the Palestinians, as well as legislative support for the independence of Palestine and the role of civil society in providing support both morally and materially to the Palestinians. On the other hand, the study also memerlihatkan how the role of the countries that joined the UN in responding to the Palestinian-Israeli conflict.

As foothold theory, this study uses the theory of Carl Friedrich policy as a major theories. In addition, civil society theory of Jean L Cohen and Andrew Arato, international political theory of Jackson Robert and Georg Sorensen, conflict theory of Thomas Hobbes and Ted Robert Gurr, as well as the policy theory of Thomas R. Dye used as a supporting theory.

This study used a qualitative approach and descriptive analysis method. Data collected by collecting data through data and research libraries, in-depth interviews with the government in this case the foreign ministry of the Republic of Indonesia, the Palestinian Ambassador to Indonesia, and with factions in the legislature, as well as documentation.

The findings of this study show that the role of the legislature, civil society and the government of Indonesia is very large for the independence of Palestine. Although there are differences in views factions in seeing how the role of the Indonesian government and the Palestinian Authority itself, but the principle is the goal of Palestinian independence. This indicated that the theoretical implications of the theory of Carl Friedrich particularly relevant in view of the issue of the Palestinian-Israeli conflict."

"Analisis kata dan teks telah menjadi sebuah metode alternatif yang dikembangkan untuk mengidentifikasi permasalahan sosial dan psikologis ketika metode penelitian lain tidak dapat mengakses partisipan. Studi ini menunjukkan bahwa analisis teks melalui lirik lagu menjadi sebuah metode yang mampu mengidentifikasi tiga aspek psikologis penting dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai pemimpin negara dan partai politik. Aspek-aspek tersebut adalah emosi, prestasi dan harmoni. Sebanyak 23 lagu berbahasa Indonesia yang ditulis oleh SBY dikumpulkan untuk kepentingan analisis. Tiga studi dilakukan untuk menganalisis aspek psikologis dalam lirik lagu SBY. Pertama, analisis dengan instrumen algoritma kata (AK) dilaksanakan untuk mengidentifikasi valensi dan arousal dalam setiap lagu dengan metode word count. Kedua, analisis lirik keseluruhan (ALK) dilaksanakan untuk mengidentifikasi valensi dan arousal di setiap lagu dengan penilaian manusia. Ketiga, analisis expert judgment (EJ) dilaksanakan untuk menilai kata yang paling sering muncul pada lagu SBY. Studi menunjukkan selama tahun 2006 hingga 2014, album lagu SBY memiliki muatan valensi positif yang konstan dan peningkatan level arousal. Sedangkan analisis EJ menunjukkan bahwa kata yang paling sering muncul pada lagu SBY menggambarkan aspek prestasi dan harmoni yang merupakan cerminan dari SBY.

---

Word and text analysis has become an alternative method to examine social and psychological problems when other common methods could not access the internal workings of a participant’s psyche. This study shows that text analysis, as an alternative method, is capable to identify important psychological aspects contained in the song lyrics written by Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) with regard to his strategic role as a country and political leader. Three main aspects are identified: emotion, achievement, and harmony. The lyrics of 23 Indonesian songs written by SBY have been gathered for the purpose of analysis. Three studies were carried out to analyze the psychological aspects contained in SBY’s song lyrics. Firstly, the author applied algoritma kata (AK – word algorithm) to identify the degrees of valence and arousal in each song using the word count method. Secondly, the author applied analisis lirik keseluruhan (ALK – the whole lyric analysis) to assess the valence and arousal in every song by means of human judgment. Third, the author applied expert judgment (EJ) to analyze the dominant words that emerge in all song lyrics. This study shows that SBY’s song albums have consistently shown a positive valence and an increasing level of arousal from 2006 to 2014. In addition to that, EJ method shows that those dominant words represent SBY’s two most prominent psychological aspects: achievement and harmony."