Hasil Pencarian

Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 188474 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Ali Masgartha Mutthahari Kuartanegara
"Belakangan permasalahan perubahan iklim menjadi bahasan di seluruh dunia, termasuk upaya mitigasi perubahan iklim. Di Indonesia sendiri salah satu bentuk upaya mitigasi perubahan iklim adalah melalui penerapan Standar Euro 4. Hal ini dilakukan agar salah satu sektor yakni transportasi dapat menurunkan kadar emisi karbon dioksida. Namun, berlakunya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 Tahun 2022 dapat menghambat upaya mitigasi tersebut. Selain itu, pemberlakuan aturan tersebut juga berimplikasi terhadap beberapa permasalahan lainnya seperti adanya peruntukan pengguna yang ambigu dan alokasi dana yang tidak efisien juga dapat dinilai sebagai potensi hambatan daripada upaya mitigasi perubahan iklim yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Terlebih sebenarnya terdapat kebijakan yang dapat dicontoh oleh Pemerintah Indonesia mengenai kebijakan subsidi bahan bakar minyak yang dilakukan oleh negara lain seperti Thailand dan Belanda. Adapun pada tulisan ini berargumen bahwa kebijakan subsidi bahan bakar minyak yang diterapkan pemerintah, seharusnya selain memang bertujuan mensejahterakan masyarakat maka juga harus berwawasan lingkungan.

Recently, the issue of climate change has become a topic of discussion throughout the world, including climate change mitigation efforts. In Indonesia itself, one form of climate change mitigation effort is through the implementation of the Euro 4 Standard. This is done so that one of the sectors, namely transportation, can reduce carbon dioxide emission levels. However, the enactment of Decree of the Minister of Energy and Natural Resources Number 218.K/MG.01/MEM.M/2022 of 2022 could hamper these mitigation efforts. Apart from that, the implementation of this regulation also has implications for several other problems, such as ambiguous user designation and inefficient allocation of funds which can also be considered as potential obstacles to climate change mitigation efforts carried out by the Indonesian Government. Moreover, there are actually policies that can be emulated by the Indonesian government regarding fuel subsidy policies implemented by other countries such as Thailand and the Netherlands. This article argues that the fuel subsidy policy implemented by the government, apart from being aimed at improving the welfare of society, should also be environmentally friendly"
Lengkap +
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ahmad Hamidi
"Penghematan energi dan upaya mencari bahan bakar alternatif yang terbarukan seperti bioetanol perlu dilakukan saat ini. Produksi bioetanol dapat ditingkatkan diantaranya dengan mengoptimasi temperatur fermentasi dan waktu retensiya. Waktu retensi dipengaruhi oleh laju reaksi pembentukan, yang dalam penelitian ini akan diteliti lebih lanjut mengenai konstanta laju reaksi pembentukan bioetanol. Pada penelitian ini akan diproduksi bioetanol berbasis tandan kosong sawit TKS. TKS terlebih dahulu didelignifikasi untuk menghilangkan kandungan ligninnya, kemudian TKS tersebut dikonversi menjadi bioetanol dengan menggunakan metode Simultaneous Saccharification and Fermentation SSF. Pada proses ini, suhu reaksi divariasikan yaitu 30, 33, dan 35 agar diperoleh suhu terbaik, dengan pengambilan sampel setiap 24 jam selama 4 hari. Kondisi terbaik pada penelitian dicapai pada suhu 30 dengan waktu sakarifikasi dan fermentasi selama 24 jam. Koefisien kinetika yang diperolah pada kondisi terbaik tersebut yaitu maximum spesific growth reaction rate ?max = 0,008 h-1; monod constant Ks = 0,005 g/dm3; specific natural death constant Kd = 0,011 h-1; dan cell maintenance constant m = 0,457 h-1.

It is necessary for energy savings as well as searching for alternative renewable fuels, such as bioethanol. Bioethanol production could be improved such as by optimizing the fermentation temperature and retention time. The retention time is influenced by the rate of reaction formation, which in this study will be further examined on the reaction rate constant formation of bioethanol. In this research, bioethanol will be produced from oil palm empty fruit bunches EFB. Empty fruit bunches of oil palm EFB will undergo delignification process to remove its lignin content, then cellulosic rich oil palm empty fruit bunches EFB will then be converted into bioethanol using Simultaneous Saccharification and Fermentation SSF method. In this process, the reaction temperature variation 30, 33, and 35 performed to determine the optimum temperature, with sampling every 24 hours for 4 days. The optimum conditions in the study achieved at a temperature of 30 C in 24 hour of sacarification and fermentation. Meanwhile, the kinetic coefficients achieved in this optimum condition are maximum spesific growth reaction rate max 0,008 h 1 monod constant Ks 0,005 g dm3 specific natural death constant Kd 0,011 h 1 and cell maintenance constant m 0,457 h 1."
Lengkap +
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2017
S67664
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dyah Ayu Retnosari
"
Penelitian ini menganalisis dampak kebijakan bauran energi terhadap perekonomian Indonesia dan emisi CO2. Analisis dilakukan dengan menggunakan beberapa skenario bauran energi yang berbeda-beda yang dibandingkan dengan BAU. Metode yang digunakan adalah Social Accounting Matrix dan menggunakan data SAM Energi 2008. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan bauran energi yang lebih ramah lingkungan akan menurunkan level emisi CO2. Total emisi CO2 menurun pada KEN 2025 25,5, KEN 2050 25,8, skenario 1 30,4, dan skenario 2 30,7 dibandingkan dengan BAU. Oleh karena itu, apabila ditinjau dari segi kebijakan pemerintah, pemerintah belum bisa mencapai target NDC penurunan emisi CO2sebesar 29. Selain itu, terjadi penurunan output nasional namun hal ini dapat dilihat sebagai sisi positif bahwa telah terjadi pergeseran pola produksi yang lebih ramah lingkungan dimana komposisi input didominasi oleh EBT. Dari sisi pendapatan, pendapatan masyarakat menurun di semua skenario dikarenakan penurunan output nasional sehingga balas jasa tenaga kerja menurun.

ABSTRACT
This study analyzes the impact of energy mix policy on Indonesians economy and CO2 emissions. The analysis was performed using several different energy mix scenarios compared to BAU. The method of this study is SAM Energy 2008 and using data SAM Energy 2008. The result indicates that more environmentally friendly of energy mix will decrease CO2 emission level. Total CO2 emissions decreased in KEN 2025 25.5, KEN 2050 25.8, scenario 1 30.4, and scenario 2 30.7 compared to BAU. Therefore, in terms of government policy, the government has not been able to achieve the NDC target of 29 CO2 emission reduction. In addition, there is a decrease in national output but this can be seen as a positive side that there has been a shift in more environmentally friendly production patterns where input composition is dominated by renewable energy. In terms of revenues, public incomes have declined in all scenarios due to the decline in national output so that labor costs decline. "
Lengkap +
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Anton Budi Prananto
"Peningkatan kebutuhan domestik, peningkatan harga Bahan Bakar Minyak BBM di tingkat internasional, dan harga BBM jenis tertentu yang tetap, meningkatkan beban belanja subsidi BBM dalam APBN. Subsidi BBM yang berlebihan menimbulkan dampak negatif, sehingga perlu dilakukan upaya reformasi subsidi BBM jenis tertentu, salah satunya adalah kebijakan pengalihan alokasi anggaran subsidi BBM jenis tertentu melalui peningkatan harga BBM bersubsidi. Studi ini bertujuan menghitung potensi beban belanja subsidi yang dapat diturunkan/dialihkan dari upaya perbaikan kebijakan subsidi BBM dan memperkirakan dampak dari pengalihan alokasi anggaran subsidi BBM terhadap perekonomian nasional, baik terhadap output, pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat, maupun tenaga kerja. Hasil studi menunjukkan bahwa, pada tahun 2012, setiap 1 persen pengalihan alokasi anggaran subsidi BBM jenis tertentu, maka harga BBM bersubsidi akan meningkat sebesar 0,6 persen secara rata-rata, dan konsumsi BBM bersubsidi akan menurun sebesar 0,06 persen.
Dengan menggunakan analisis Tabel Input-Output I-O Indonesia tahun 2012 yang di-update dengan metode RAS dari Tabel IO Indonesia tahun 2008, menunjukan bahwa pengalihan alokasi anggaran subsidi BBM pada tahun 2012 yang menurunkan konsumsi BBM sebesar 6 persen dan apabilat dialokasikan ke bidang infrastruktur, sektor industri non migas atau sektor pertanian, ternyata mampu meningkatkan output, nilai tambah atau PDB, pendapatan masyarakat, dan lapangan kerja dalam perekonomian nasional. Output perekonomian dan pendapatan rumah tangga nasional akan maksimal apabila pengalihan alokasi anggaran subsidi BBM tersebut dialokasikan untuk investasi di bidang infrastruktur. Nilai tambah bruto PDB dan penyerapan tenaga kerja akan maksimal jika pengalihan alokasi anggaran subsidi BBM dilakukan untuk investasi di sektor pertanian. Sedangkan investasi di sektor industri non migas dari pengalihan alokasi anggeran subsidi BBM tidak dapat mengoptimalkan dampaknya terhadap perekonomian nasional.

The increase in domestic demand, increase in international prices of fuel oil and fixed price of certain types of subsidized fuel, causing the increase of national budget APBN expenditure in certain types of fuel subsidy. Excessive fuel subsidies has a negative impact, so it is necessary to reforms several fuel subsidy, one of the policy is saving certain types of fuel subsidy through increased prices of subsidized fuel. This study aims to calculate the potential cost of subsidy that can be derived reallocate from the fuel subsidy policy reform and estimate the impact of the fuel subsidy savings to the national economy, both on output, economic growth, incomes, and employment. The study shows that in 2012 every 1 percent reallocations in certain types of fuel subsidy, the subsidized fuel prices will increase by 0,6 percent on average, and the consumption of subsidized fuel will decrease by 0,06 percent.
By using analysis Input Output I O Table of Indonesia in 2012 which is updated with the RAS method from I O Table of Indonesia in 2008, it shows that 100 percent reallocations in fuel subsidies in 2012 that lowered fuel consumption by 6 percent and the savings are allocated to the infrastructure sector, non oil industrial sector or the agricultural sector, was able to increase output, value added or GDP, incomes, and employment in the national economy. Economic output and household national income would be maximized if the fuel subsidy savings allocated for investment in infrastructure. Gross Domestic Product GDP and employment would be maximized if the fuel subsidy savings allocated for investment in the agricultural sector. While investment in non oil sector of the allocated fuel subsidy savings cannot optimize its impact on the national economy.
"
Lengkap +
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
T47082
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Andy Halim
"Dalam perkembangan pengendalian perubahan iklim di dunia muncul mekanisme fleksibel yang diatur dalam Protokol Kyoto. Dalam perkembangannya terbentuk mekanisme mitigasi baru yaitu JCM sebagai mekanisme mitigasi yang diajukan Jepang kepada UNFCCC di bawah framework for various approaches. JCM sendiri merupakan mekanisme carbon offsetting yang dimana Jepang memberikan bantuan kepada negara berkembang untuk mengurangi karbon dengan timbal balik pemberian kredit karbon kepada Jepang. Dalam tulisan ini Penulis mencoba menelusuri bagaimana JCM itu diletakkan dalam pengaturan perubahan iklim global dan melihat bagaimana JCM diatur dan diimplementasikan dalam mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif, dan menggunakan bahan- bahan kepustakaan serta data yang disediakan oleh instansi terkait. Temuan yang disampaikan dalam penelitian ini adalah aspek-aspek dari mitigasi perubahan iklim yang harus diperhatikan Indonesia jika ingin meningkatkan lagi kebermanfaatan dari mekanisme JCM atau ingin mengimplementasiken mekanisme mitigasi dengan bentuk carbon ofsetting lainnya.

In the development of climate change mitigation in the world, flexible mechanisms are created under the Kyoto Protocol. In its development, a new mitigation mechanism was formed, namely JCM as a mitigation mechanism proposed by Japan to the UNFCCC under the framework for various approaches. JCM itself is a carbon offsetting mechanism in which Japan provides assistance to developing countries to reduce carbon in exchange for giving carbon credits to Japan. In this paper, the author tries to explore how the JCM is put into global climate change regulation and see how JCM is regulated and implemented in climate change mitigation in Indonesia. The research method in writing this thesis is juridical-normative research with a qualitative approach, and uses library materials and data made available by the relevant agencies. The findings presented in this study are aspects of climate change mitigation that Indonesia must pay attention to if it wants to increase the usefulness of the JCM mechanism or to implement mitigation mechanisms with other forms of carbon offsetting."
Lengkap +
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Danny Syahril Ardiyansyah
"Penelitian ini mencoba untuk melihat dampak harga bahan bakar minyak (BBM) terhadap biaya transportasi di desa-desa di wilayah kepulauan kecil dan wilayah terluar dengan mengambil kasus kebijakan BBM satu harga periode tahun 2017-2019. Kebijakan ini memiliki tujuan untuk memberikan harga jual yang sama terhadap premium dan solar di seluruh Indonesia sehingga masyarakat tidak terbebani dengan biaya transportasi. Menggunakan pendekatan difference-in-differences (DID), penelitian ini menganalisis dampak penerapan kebijakan BBM satu harga terhadap biaya transportasi di 170 desa. Biaya transportasi digambarkan dengan biaya transportasi per kilometer menuju pusat pemerintahan. Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan BBM Satu Harga dapat menurunkan biaya transportasi secara signifikan di wilayah terluar, namun belum dapat menurunkan biaya transportasi di wilayah kepulauan kecil. Setelah kebijakan BBM satu harga, biaya transportasi dari kantor kepala desa/kelurahan menuju ke kantor camat di desa dengan SPBU BBM satu harga di wilayah terluar secara signifikan lebih rendah sebesar Rp10.140 per kilometer jika dibandingkan dengan desa tanpa SPBU BBM satu harga, sementara di wilayah kepulauan kecil tidak secara signifikan lebih rendah sebesar Rp11.980 per kilometer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan berbasis harga dapat menurunkan biaya transportasi di wilayah terluar, namun perlu mempertimbangkan kondisi geografis wilayah dalam penentuan lokasi penyalur BBM Satu Harga.

This study tries to see the impact of fuel oil (BBM) prices on transportation costs in villages in small islands and outermost regions by taking the case of the one price fuel policy for the 2017-2019 period. This policy aims to provide the same selling price for premium and diesel throughout Indonesia so that people are not burdened with transportation costs. Using the difference-in-differences (DID) approach, this study analyzes the impact of one price fuel policy implementation on transportation costs in 170 villages. Transportation costs are described by transportation costs per kilometer to the center of government. The results show that the one price fuel policy can significantly reduce transportation costs in the outermost regions, but has not been able to reduce transportation costs in small island regions. After the one price fuel policy, the transportation cost from the village head's office to the sub-district head's office in villages with one price fuel gas stations in the outer regions is significantly lower at IDR 10,140 per kilometer compared to villages without one price fuel gas stations, while in the small islands it is not significantly lower at IDR 11,980 per kilometer. The results of this study indicate that price-based policies can reduce transportation costs in the outermost regions, but it is necessary to consider the geographical conditions of the region in determining the location of one price fuel distributors."
Lengkap +
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Andy Noor Isnaini
"Persoalan inefisiensi membuat kebijakan subsidi BBM kurang diminati oleh banyak negara dalam beberapa dekade terakhir. Meskipun demikian, penghapusan subsidi ini dapat berdampak negatif bagi perekonomian, khususnya terkait kemiskinan, apabila tidak diiringi dengan program kompensasi yang tepat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis program apakah yang paling tepat untuk diterapkan di Indonesia sebagai kompensasi penghapusan subsidi BBM. Program yang dibahas dalam artikel ini meliputi bantuan tunai, subsidi pangan, program pendidikan dan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Dengan mempertimbangkan jangka waktu program, akurasi sasaran, dan isu kebebasan memilih, dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu program yang unggul di ketiga aspek tersebut. Oleh karena itu, keputusan untuk memilih program mana yang akan diterapkan tergantung dari tujuan utama yang ingin dicapai oleh pemerintah. Tujuan jangka pendek dapat diwujudkan melalui bantuan tunai dan subsidi pangan sedangkan pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur dapat mewujudkan penghapusan kemiskinan secara lebih berkesinambungan.

Inefficiency has led to fuel subsidies being a much less favourable policy for many countries dealing with oil price hikes over the last few decades. Nevertheless, removing fuel subsidies can have detrimental effects on the economy, particularly related to poverty issue, if there is no appropriate compensation program implemented. This study aims to assess what the most suitable compensation would be in the case of fuel subsidies being phased out in Indonesia. Four different programs considered in this study are a cash transfer, a food subsidy, an education and healthcare program, and investment in infrastructure. Evaluating these programs in terms of time frame, targeting recipients, and freedom of choice, it is found that there is no single program superior in all aspects. The decision on which program should be chosen by the government then depends on its main objective. While an immediate and short-run effect can be achieved by providing cash or inkind transfers to the poor, human capital accumulation and improvement in physical infrastructure offer a long-run and more sustainable effect on poverty alleviation."
Lengkap +
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015
T44211
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Moetia Desshinta Maharani
"ABSTRAK
Proses produksi semen di Indocement Tunggal Prakarsa menggunakan bahan bakar alternatif yang terdiri dari biomass, RDF, dan limbah B3. Logam berat yang hilang dalam proses pembakaran tersebut yaitu Pb, Cd, Co, Cr, Cu dan Ni secara berturut-turut adalah sebesar78,65 , 50 , 63 , 50 , 43,93 , dan 27 .. Sedangkan, terdapat perbedaaan konsentrasi logam berat yang hilang dalam padatan dengan konsentrasi logam berat dalam gas buang. Konsentrasi logam berat yang hilang selama proses produksi untuk Pb, Cd, Co, Cr, Cu, dan Ni secara berturut-turut adalah 1,056 x 106 mg/m3, 9 x 103 mg/m3, 2,48 x 105 mg/m3, 3,3 x 104 mg/m3, 5,23 x 106 mg/m3 , dan 2,66 x 106 mg/m3. Sedangkan, untuk konsentrasi logam berat Pb, Cd, Co, Cr, Cu dan Ni dalam gas buang adalah sebesar 0,0008 mg/m3, 0,0002 mg/m3, 0,001 mg/m3, 0,0095mg/m3, 0,0148 mg/m3, 0,0212 mg/m3.

ABSTRACT
In process of cement manufacturing at Indocement Tunggal Prakarsa uses alternative fuels consisting of biomass, RDF, and hazardous waste. The heavy metals lost in such process are Pb, Cd, Co, Cr, Cu, and Ni respectively of78,65 , 50 , 63 , 50 , 43,93 , and 27 . There is a difference in the concentration of heavy metals lost in solids with heavy metal concentrations in the flue gas. The concentrations of heavy metals lost during the production process for Pb, Cd, Co, Cr, Cu, and Ni were 1,056 x 106 mg m3, 9 x 103 mg m3, 2.48 x 105 mg m3, 3,3 x 104 mg m3, 5.23 x 106 mg m3, and 2.66 x 106 mg m3. As for the concentrations of heavy metals Pb, Cd, Co, Cr, Cu and Ni in the flue gas are 0.0008 mg m3, 0.0002 mg m3, 0.001 mg m3, 0.0095mg m3, 0.0148 Mg M3, 0.0212 mg m3."
Lengkap +
2017
S69298
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Thareq Kemal Habibie
"Bioavtur merupakan bahan bakar alternatif yang berasal dari minyak nabati pengganti bahan bakar konvensional avtur. Bioavtur dapat disintesis melalui jalur proses hidrodeoksigenasi dan perengkahan katalitik yang dipengaruhi oleh katalis. Tingkat keberhasilan sintesis bioavtur dengan katalis dipengaruhi karakteristik dan aktivitas katalis yang digunakan. Salah satu faktor yang mempengaruhi karakteristik dan aktivitas katalis yaitu metode preparasi.
Penelitian ini berfokus pada metode preparasi katalis dengan membandingkan metode preparasi konvensional impregnasi dan terbaru microwave polyol. Metode impregnasi memanfaatkan pengadukan hingga 24 jam sedangkan microwave polyol memanfaatkan microwave untuk pemanasan cepat yang berfungsi untuk mengembankan inti aktif.
Dari hasil uji bilangan iodin, didapatkan nilai bilangan iodin tertinggi sebesar 639,85 mg iodin/gram katalis pada sampel NMZ-IMP-10. Dari uji karakterisasi BET didapatkan katalis memiliki luas permukaan terbesar yaitu NMZ-IMP-10 yang disintesis dengan metode impregnasi sebesar 232,18 m2/gram dan hasil dari karakterisasi XRD memiliki rata rata ukuran kristal sebesar 32,90 nm.
Katalis diuji aktivitasnya pada reaksi perengkahan katalitik green diesel hasil konversi hidrodeoksigenasi asam oleat untuk menghasilkan bioavtur. Reaksi dilakukan dengan 1 massa katalis pada suhu 375oC, tekanan atmosfir dan kecepatan pengaduk 800 rpm selama 90 menit. Hasil reaksi tersebut memiliki konversi yang cukup tinggi sebesar 84,30, serta selektivitas dan yield bioavtur yang masih rendah sebesar 36,43 dan 34,77.

Bioavture is an alternative fuel derived from vegetable oil substitutes for conventional aviation fuel. Bioavture can be synthesized through hydrodeoxigenation and catalytic cracking process pathways that influenced by the catalyst. The success rates of bioavture synthesis with catalysts influenced by the characteristic and activity of the catalysts. One factor that influence the catalyst characteristic and activity is the preparation method.
This study focuses on the preparation method of catalyst by comparing the conventional method of impregnation and the latest microwave polyol method. The impregnation method utilizes stirring up to 24 hours while microwave polyol utilizes a microwave for rapid heating which serves to expand the active core.
From result of iodine number test, got highest iodine value value equal to 639,85 mg iodine gram catalyst from sample NMZ IMP 10. From the BET characterization test the catalyst has the largest surface area of NMZ IMP 10 synthesized by impregnation method of 232.18 m2 gram and the result of XRD characterization has an average crystal size of 32.90 nm.
The catalyst was tested for its activity in the catalytic green cracking reaction of diesel from the conversion of oleic acid hydrodeoxygenation to produce bioatvure. The reaction was carried out with 1 of the catalyst mass at 375 C, atmospheric pressure and stirring speed of 800 rpm for 90 min. The reaction resulted with high enough conversion rate of 84.30, but low bioavture selectivity and yield of 36.43 and 34.77.
"
Lengkap +
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>