Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan berikut penanganan dampak sosial yang diakibatkannya, harus dilakukan dengan tidak saja mematuhi peraturan perundang-undangan namun juga mempertimbangkan konteks sosial budaya yang berkembang di masyarakat. Namun ternyata implementasi dari pengaturan tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan sebagai akibat adanya kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan, justru sering menafikan realitas sosial, budaya dan ekonomi warga masyarakat, sehingga dalam menerapkan ketentuan pemberian ganti kerugian, dirasakan sebagai sesuatu yang tidak adil. Penelitian ini berfokus pada penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka pembangunan nasional melalui studi sosiolegal kegiatan pengadaan tanah untuk proyek pembangunan Rel Ganda di Kota Surakarta dan Rempang Eco-City di Pulau Rempang, Kota Batam. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang ketentuan hukum yang mengatur pengadaan tanah dalam rangka pembangunan nasional berikut penanganan dampak sosial kemasyarakatan yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut. Selain itu juga implementasi dari pengaturan tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan sebagai akibat adanya kegiatan pengadaan tanah di kedua locus penelitian dan kebijakan penanganan dampak sosial kemasyarakatan yang semestinya dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat. Penelitian hukum nondoktrinal ini mengumpulkan data melalui studi tekstual dan studi lapangan. Data tersebut selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat dijelaskan bahwa ketentuan hukum tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan sebagai akibat kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan masih belum mewujudkan keadilan bagi warga masyarakat terdampak karena minimnya pertimbangan terkait ketidakseimbangan modalitas dari masing-masing warga masyarakat. Adapun berkenaan implementasi pengaturan tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan tersebut dapat dikemukakan bahwa di kedua locus terdapat perbedaan dalam hal pemberian ganti kerugian. Selanjutnya tentang kebijakan yang semestinya dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat terdampak, maka kebijakan yang dibuat harus didasarkan pada keadilan korektif yang dilandasi progresivitas hukum. Pun asesmen terhadap dampak sosial harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, agar para pemilik modal (investor) dapat meyakini bahwa modal yang ditanamkannya tetaplah menguntungkan.

---

Land procurement activities for development and the managing of the social impacts must be done not only complying with laws and regulations, but also considering the socio-cultural context that develops in the community. However, it appears that the implementation of regulations regarding the management of social community impacts as a result of land procurement activities for development, often ignores the social, cultural and economic realities of the community members, so that in applying the provisions of compensation, it is felt as something unfair. This research focuses on the handling of social impacts in the context of national development through a socio-legal study of land procurement activities for the Double Rail Construction Project in Surakarta, Central Java and Rempang Eco-City in Rempang Island, Batam City, Riau Islands Province. The problem raised in this research is about the legal provisions governing land procurement in the context of national development along with the handling of social community impacts arising from these activities. In addition, the implementation of the regulation on the handling of social community impacts as a result of land procurement activities in both research locus and the policy of community social impact management should be able to perceive justice and welfare for citizens. This non-doctrinal legal research collects data through textual studies and field studies. The data is then analyzed qualitatively. From the results of the analysis, it can be explained that the legal provisions regarding the handling of social community impacts as a result of land procurement activities for development have not yet achieved justice for affected community members due to the lack of consideration related to the imbalance of the modalities of each community member. Regarding the implementation of the regulation on the handling of social community impacts, it can be stated that in the two locus there are differences in terms of compensation. Furthermore, regarding policies that should be able to attained justice and welfare for affected community members, the policies made must be based on corrective justice based on legal progressivity. Even the assessment of social impacts must be carried out transparently and accountably, so that capital owners (investors) can be sure that the capital they invest is still profitable."

"This paper aimed to see the impact of the development of the tourism sector during Indonesia's MidTerm Development Planning Period (RPJMN) 2015-2019. The analysis also aimed to contribute to the Terminal Evaluation of RPJMN 2015-2019. The implementation of this impact evaluation analyzes the achievement of tourism's primary target sector to the national economy and the welfare of individual workers and business units engaged in the field of tourism. The impact on the national economy is evaluated based on relevant secondary data. While the impact analysis on the welfare ofindividual workers and the tourism business unit carried out using primary data obtained through surveys. The field survey was conducted on June-July 2019, covering all provinces, 2.125 individual workers, and 1.082 business units participate as respondents. The proportional sampling method was used to determine the number of respondents in each province. The study found that during 2014- 2019, the competitiveness of the Indonesian tourism sector has increased and has encouraged the increasing number of foreign tourists to visit. The sector has experienced growth and contributes positively to the national economy. At the micro-level, the sector generated a positive impact on thetourism business unit as most of them were claiming to gain profit sustainably during that period. However, the impact was still limited in improving business units' ability to innovate in product development and the ability to generate new employment. There was also a minimal positive impacton the welfare of the sector's workers. In terms of the average earning per month, the welfare of workers in this sector is still relatively low compared to workers in all other sectors."

"Riset ini menganalisis proses manajemen perubahan sistem informasi kinerja di Kementerian PPN/Bappenas. Fokus dari penelitian ini ialah implementasi sistem informasi kinerja IDW & ePerformance. Manajemen perubahan merupakan elemen penting dalam melaksanakan reformasi birokrasi dan riset ini mengekplorasi proses perubahan dengan menitikberatkan pada proses manajemen perubahan sebagai acuan untuk analisis. Proses manajemen perubahan dalam reformasi birokrasi mempengaruhi penentuan target dan outcome, sehingga analisa tahapan proses perlu dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Peneliti melakukan wawancara dengan enam narasumber yang berasal dari Bappenas, KemenpanRB, dan akademisi. Selain itu, studi pustaka dilakukan terhadap dokumen yang relevan. Hasil menunjukan bahwa proses manajemen perubahan sistem informasi kinerja di Kementerian PPN/Bappenas berjalan dengan sangat kompleks, di mana terkadang proses yang ada di dalamya harus dilakukan berulang dan salah satu alasan mengapa hal itu terjadi adalah kurangnya mitigasi risiko dan perencanaan.

---

This research analyzes the change management process in the performance information system at the Ministry of National Development Planning/Bappenas. The focus of this research is the implementation of the IDW & ePerformance performance information system. Change management is an important element in carrying out bureaucratic reform and this research explores the change process by focusing on the change management process as a reference for analysis. The process of change management in bureaucratic reform affects the determination of targets and outcomes, so that an analysis of the stages of the process needs to be carried out. This study uses a qualitative approach, with data collection techniques in the form of in-depth interviews and literature studies. Researcher conducted interviews with six sources from Bappenas, KemenpanRB, and academics. In addition, a literature study was carried out on relevant documents. The results show that the change management process for the performance information system at the Ministry of National Development Planning/Bappenas is very complex, where sometimes the processes in it have to be repeated and one of the reasons why this happens is the lack of risk mitigation and planning."

"ABSTRAKDisertasi ini mengaji tentang konsep dan model keberlanjutan ibukota negara sebagai kota tempat penyelenggaraan pusat pemerintahann nasional dalam mengambil kebijakan nasional. Ibukota negara memiliki fungsi, infrastruktur dan fasilitas, kebutuhan security dan amenity yang berbeda dengan kota (indikator FISA). Agar ibukota negara berkelanjutan dibutuhkan kegiatan yang mengutamakan fungsi pemerintahan dan jasa pendukung, infrastruktur dan fasilitas, kebutuhan security dan amenity (keberlanjutan FISA). Membangun ibukota negara dengan mengutamakan pertumbuhan ekonomi justru menimbulkan bangkitan dan tarikan pertumbuhan penduduk yang berdampak pada meningkatnya kebutuhan pembangunan infrastruktur, mengurangi luasan lahan untuk fungsi ekosistem, meningkatnya kepadatan kota dan mempengaruhi kondisi sosial kota. Umpan balik dari menurunnya kualitas lingkungan dan kondisi sosial ini menjadi faktor pembatas yang menekan perkembangan ekonomi dan keberlanjutan ibukota negara. Implikasi konsep keberlanjutan FISA untuk pembangunan berkelanjutan Jakarta sebagai ibukota NKRI adalah dilakukan distribusi fungsi untuk memperkuat fungsi pusat pemerintahan dan jasa pendukungnya, penguatan kawasan pusat pemerintahan nasional di Kawasan Monas dan Lapangan Banteng, dan membangun kelembagaan Pemerintahan Kota Jakarta Pusat dengan tugas khusus sebagai pengelola fasilitas ibukota negara."

"Diskursus mengenai pembangunan politik dan demokrasi di Indonesia sudah lama berlangsung dan masih terus berkembang sampai saat ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam satu daswarsa ini, pembangunan politik dan demokrasi di Indonesia sudah berubah drastis daripada sebelumnya. Permasalahan dan penelitian ini adalah bagaimanakan mewujudkan Demokrasi Pancasila dalam kehidupan politik dan demokrasi. Pembangunan bidang politik dan demokrasi di Indonesia sudah diberi wadah yang jelas dalam bentuk peraturan perundang-undangan, mulai dari UUD 1945 maupun undang-undang di bidang politik. Bahkan dalam upaya meningkatan kualitas kehidupan politik dan demokrasi, serta bidang lainnya, UUD 1945 sudah diubah sebanyak empat kali. Perubahan UUD 1945 diharapkan akan membawa kehidupan politik dan demokrasi yang lebih baik lagi di Indonesia."

"Penelitian ini membahas pengaruh fusi partai politik pada masa Orde Baru terhadap Partai Nasional Indonesia (PNI) sejak tahun 1970-1973. Dalam menyikapi fusi partai politik, PNI harus menyesuaikan program politiknya agar lebih sesuai dengan pemerintah Orde Baru. Tujuan utama penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana sikap PNI dalam menghadapi fusi partai dan dampak dari fusi partai bagi PNI adalah berfusi menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada tahun 1973. Penelitian akan difokuskan pada tiga pembahasan, yaitu latar belakang fusi partai oleh pemerintah Orde Baru, sikap PNI dalam menghadapi kebijakan fusi partai politik tahun 1973, dan dampak kebijakan fusi partai politik pada PNI. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sejarah menggunakan sumber arsip-arsip, surat kabar, artikel jurnal, dan buku-buku yang sudah diterbitkan sebelumnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui strategi Presiden Soeharto dalam tatanan politik yang baru untuk mengendalikan oposisi adalah dengan melakukan fusi partai politik atau penyederhanaan partai politik yang lebih menekankan pada persatuan dan pembangunan nasional dengan menjadikan partai politik yang tidak berdasarkan pada ideologi tertentu. PNI merespon hal tersebut dengan mewujudkan program partai yang mengutamakan persatuan dan pembangunan yang terlihat pada Kongres XII tahun 1970 di Semarang yang bertemakan “Demi Pancasila dan Pembangunan”.

---

This study examines the influence of the fusion of political parties during the New Order era on the Indonesian National Party (PNI) from 1970-1973. In responding to the fusion of political parties, the PNI had to adapt its political program to suit the New Order government. The main objective of the research is to find out how the attitude of the PNI in dealing with party fusion and the impact of party fusion for the PNI was to merge into the Indonesian Democratic Party (PDI) in 1973. The research will focus on three discussions, namely the background of the party fusion by the New Order government, the attitude of the PNI in dealing with the 1973 political party fusion policy, and the impact of the political party fusion policy on the PNI. This research was conducted using historical methods using archives, newspapers, journal articles, and previously published books. Based on the research conducted, it is known that President Soeharto's strategy in the new political order to control the opposition was by fusion of political parties or simplification of political parties which put more emphasis on unity and national development by making political parties that are not based on a particular ideology. The PNI responded to this by realizing the party's program which prioritized unity and development which was seen at the 1970 XII Congress in Semarang with the theme "Demi Pancasila dan Pembangunan".

"

"Bahwa Rp 72 triliun Dana Desa tahun 2021 diarahkan untk mencapai tujuan SDGs Desa. Mewujudkan Desa Ramah Perempuan & Desa Peduli Anak. Telah disiapkan konsep, pengukuran, hingga contoh kegiatan di desa, sehingga memudahkan desa untuk mengimplementasikannya. Tidak tanggung-tanggung, buku SDGs Desa: Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan ditulis langsung oleh A Halim Iskandar, Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi. Penulis menekankan ini bukan keputusan yang mengawang-awang, genit, ndakik-ndakik, atau sekadar lips service (halaman 148). Arah baru pembangunan langsung diimplementasikan ke 74.953 desa-desa di Nusantara mulai tahun 2021, sesuai Peraturan Menteri Desa PDTT No 13/2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021. Memang, sejak sebulan terakhir ini, aparat pemerintah pusat, dae­rah, dan desa, juga pegiat desa dan kelompok masyarakat, riuh mendengungkan SDGs Desa. Berbagai webinar mengaitkannya dengan kepemimpinan, badan usaha milik desa (BUM-Des), ramah kepada perempuan, pendeknya terkait beragam aspek kehidupan desa. Tampaknya, asa baru membangun desa tengah membuncah. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam bahasa kerennya Sustainable Development Goals disingkat SDGs. SDGs Desa merupakan role pembangunan berkelanjutan yang akan masuk dalam program prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021."

"ABSTRAKTesis ini membahas Indonesia National Single Window (INSW) yang merupakan suatu sistem yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal, pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron, dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang. INSW merupakan bagian dari ASEAN Single Window (ASW) lingkungan fasilitas perdagangan yang dioperasikan berdasarkan parameter standarisasi informasi, prosedur, formalitas, dan praktek praktek internasional tentang pengakselerasian pergerakan barang-barang lintas pabean dalam perdagangan internasional. Namun demikian, mendasarkan pada kepentingan nasional Indonesia dan agar lebih efektif dalam pencapaian tujuan untuk meningkatkan kinerja layanan ekspor-impor, konsep kebijakan umum Sistem National Single Window di Indonesia sedikit berbeda dengan negara lain, yaitu dengan menambahkan sistem kepelabuhanan/kebandarudaraan seaport/Airport System).

---

ABSTRACTThis thesis discusses Indonesia National Single Window (INSW) which is a system which enables a single submission of data and information, a single and synchronous processing of data and information, and a single decision-making for customs release and clearance. INSW is a part of ASEAN Single Window (ASW) that is a trade facilitating environment operating on the basis of standardized information parameters, procedures, formalities, international best practices, as relevant, to the release and clearance of goods at entry points of ASEAN under any particular customs regime. Moreover, go upon the Indonesia?s interest and be more effective in attainment goal of increasing export-import services achievement, the policy concept of National Single Window in Indonesia have a modification with adding Seaport/Airport System."