Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan perjanjian utang piutang dengan jaminan  merupakan perjanjian yang umum ditemui di masyarakat. Kedua perjanjian tersebut mengandung dua hubungan hukum yang berbeda dan kedua hubungan hukum tersebut tidak dapat digabungkan satu dengan yang lainnya. Namun di masyarakat masih ditemui PPJB yang dibuat dengan latar belakang utang piutang bahkan PPJB tersebut dijadikan sebagai lembaga pengikatan jaminan utang piutang. Berdasarkan hal tersebut perlu diketahui akibat hukum terhadap perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat secara pura-pura sebagai jaminan dari suatu perjanjian utang piutang serta kepastian hukum dan perlindungan hukum objek jaminan utang piutang yang diikat dengan perjanjian pengikatan jual beli dalam putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Cbd. Dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dapat dikatakan bahwa akibat hukum terhadap PPJB yang dibuat secara pura-pura sebagai jaminan dari suatu perjanjian utang piutang adalah dapat dibatalkan karena bertentangan dengan syarat sah dari perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu sepakat yang mengikatkan dirinya. Tidak adanya kesamaan kehendak dan kesepakatan terkait harga jual beli dalam PPJB dan juga adanya bentuk penyalahgunaan keadaan oleh pihak kreditur yang menjadikan kesepakatan debitur menjadi cacat. Terkait dengan kepastian hukum dan perlindungan hukum objek jaminan utang piutang yang diikat dengan PPJB pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Cbd adalah dengan pembebanan hak tanggungan yang dituangkan dalam Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) terhadap tanah milik debitur. Pembuatan APHT merupakan bentuk perlindungan hukum eksternal dengan merujuk kepada ketentuan dalam Undang-Undang Hak Tanggungan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai lembaga pengikatan jaminan yang objeknya berupa hak atas tanah.

---

Binding Sale and Purchase Agreement (PPJB) and debt and receivables agreement with collateral are agreements that are commonly encountered in the community. The two agreements contain two different legal relationships and the two legal relationships cannot be combined with each other. However, in the community, PPJB is still found which is made with the background of debts and receivables, and even the PPJB is used as a binding institution for debt and receivables guarantees. Based on this, it is necessary to know the legal consequences of the binding sale and purchase agreement made under the guise of collateral for a debt and receivables agreement as well as the legal certainty and legal protection of the object of the debt and receivables guarantee that is bound by the binding sale and purchase agreement in the Cibadak District Court decision Number 34/Pdt.G/2021/PN Cbd. Using the doctrinal research method, it can be said that the legal consequences of PPJB made under the guise of collateral for a debt and receivables agreement can be canceled because it is contrary to the legal conditions of the agreement in Article 1320 of the Civil Code, namely the agreement that binds him. The absence of a common will and agreement regarding the purchase and sale price in the PPJB and also a form of abuse of circumstances by creditors that makes the debtor's agreement flawed. Related to legal certainty and legal protection, the object of debt and receivables guarantee bound by PPJB in the case of Cibadak District Court Decision Number 34/Pdt.G/2021/PN Cbd is the imposition of dependent rights as outlined in the Deed of Encumbrance of Dependent Rights (APHT) on land owned by the debtor. The creation of APHT is a form of external legal protection by referring to the provisions in the Law on Dependent Rights that have been determined by the government as a guarantee binding institution whose object is in the form of land rights."

"Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang tidak pernah dibuat oleh salah satu pihak tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdata berakibat hukum pada perjanjian tersebut. PPJB yang tidak memenuhi syarat subjektif dalam perjanjian yaitu akta tersebut dapat dibatalkan oleh para pihak yang merasa dirugikan di kemudian hari. Selain itu PPJB yang tidak memenuhi syarat objektif menjadi batal demi hukum. Hal ini disebabkan karena ketidakseksamaan Notaris dalam memeriksa dokumen-dokumen pendukung sebelum saat dibuatnya akta autentik sebagaimana yang telah diatur di dalam undang-undang. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akibat hukum perjanjian pengikatan jual beli yang tidak pernah dibuat oleh salah satu dan tanggung jawab Notaris terhadap perjanjian pengikatan jual beli yang tidak pernah dibuat oleh salah satu pihak. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan penelusuran bahan dari data sekunder yang didukung dengan data primer. Tipe penelitian yang digunakan bersifat Eksplanatoris. Bahan penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPJB yang dilakukan dengan mengalihkan hak atas tanah yang dilakukan tanpa alas hak yang sah berakibat hukum perjanjian tersebut menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Sehingga jika terbukti demikian, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata susulan untuk memperoleh ganti rugi dengan mendasar pada putusan tersebut di pengadilan negeri setempat

---

A Sale and Purchase Binding Agreement that has never been made by one of the parties does not meet the legal requirements of the agreement as regulated in Article 1320 of the Civil Code, which has legal consequences for the agreement. PPJB that does not meet the subjective requirements in the agreement, namely the deed can be canceled by the parties who feel aggrieved in the future. In addition, PPJB that does not meet the objective requirements will be null and void by law. This is due to the Notary's inaccuracy in examining the supporting documents before the authentic deed is made as stipulated in the law. The problems raised in this study are regarding the legal consequences of binding sale and purchase agreements that have never been made by one of the parties and the responsibility of the Notary to the binding sale and purchase agreements that have never been made by either party. To answer these problems, normative juridical research methods are used. This is done by tracing materials from secondary data supported by primary data. The type of research used is explanatory. The research materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques were carried out by means of library research and interviews. The results of the study indicate that PPJB which is carried out by transferring land rights which is carried out without legal rights causes the law of the agreement to be null and void and has no legal force. So that if it is proven so, the aggrieved party can file a follow-up civil lawsuit to obtain compensation based on the decision in the local district court."

"Tesis ini secara umum membahas mengenai akta perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat oleh Notaris yang mana mengandung kepalsuan materiil atas akta tersebut. Peralihan hak atas tanah pada dasarnya dapat diperoleh melalui beberapa proses ataupun cara, yaitu pewarisan, wasiat, hibah ataupun jual beli. Jual beli dapat dilakukan dengan membuat akta di bawah tangan atau dapat juga dilakukan di hadapan pejabat berwenang yang daerah kerjanya meliputi daerah tempat tanah yang diperjualbelikan itu berada, serta terdapat pula ketentuan lain, yakni jika dalam praktiknya para pihak belum dapat memenuhi persyaratan jual beli baik berupa belum dilunasinya pembayaran atas harga yang telah disepakati maupun adanya pengurusan legalitas atas tanah yang masih dalam proses, maka di hadapan seorang Notaris para pihak dapat membuat perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) sebagai perjanjian pendahuluan, yang menjadi dasar kelak untuk pembuatan akta jual beli. Peran Notaris dalam pembuatan akta PPJB tersebut sungguh signifikan pentingnya, yakni memastikan kebenaran penghadap dan obyek yang diperjanjikan, agar kelak tidak terjadi sengketa di kemudian hari yang diakibatkan oleh terbitnya akta tersebut. Karena pada praktiknya banyak sekali sengketa yang diakibatkan oleh dikeluarkannya akta PPJB yang mengandung kepalsuan materiil, sebagaimana terdapat dalam kasus yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor 13/PTS/MJ.PWN.Prov.DKIJakarta/X/2019.Untuk menjawab dan memaparkan persoalan yang ada, penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dan bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk menggambarkan secara lengkap suatu keadaan mengenai pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli oleh Notaris kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip jabatan Notaris dan kode etik Notaris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jika tanda tangan salah satu pihak adalah palsu, maka sejatinya dianggap tidak pernah diadakan perjanjian. Dengan demikian, perjanjian batal demi hukum karena tidak ada kesepakatan di antara para pihak, yang mana seharusnya perjanjian lahir atas dasar kesepakatan.

---

This thesis generally discusses the deed of a binding sale and purchase agreement made by a Notary which contains the falsity of the deed. The transfer of land rights basically can be obtained through a number of processes or procedures, namely inheritance, wills, grants or sell and purchase transactions. The sale and purchase transaction can be done by making a private deed or in the presence of a Notary which his/her working area covers the area where the traded land is located, as well as the other provision, specifically if in practice the parties have not been able to fulfill the sale and purchase requirements, either the payment of the agreed price has not been paid or the legality of the land is still in process, so in the presence of a Notary, the parties can enter into a binding sale and purchase agreement (PPJB) as a preliminary agreement, which will become the basis for making the sale and purchase deed. The role of the Notary in making the deed of PPJB is very important, which is to ensure the correctness of the subject and the agreed object, so in the future there will be no disputes caused by the issuance of the deed. Because in practice a lot of disputes are caused by the issuance of the deed of PPJB which contains material falsity, as in the case raised in this study, namely the Decision of the Notary Regional Supervisory Council Number 13/PTS/MJ.PWN.Prov.DKIJakarta/X/2019.To answer and explain the existing problems, this study is conducted using normative juridical study methods, namely study conducted by examining library material or secondary data, and is descriptive in nature, namely legal study that aims to describe in full the circumstances regarding the making of the deed of a binding sale and purchase agreement by a Notary in accordance with the principles of the Notary's position and the Notary's code of ethics. The results of this study indicate that if the signature of one of the parties contains a falsity, then it is assumed that an agreement has never been held. Thus, the agreement is null and void because there is no agreement between the parties, as should be based on an agreement."

"Penelitian ini adalah berkaitan dengan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) serta Akta Pemindahan Hak dan Kuasa ketika terjadi kepailitan dari penjual yang semestinya akta-akta tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk pengalihan hak atas tanah, sebagaimana kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 705K/Pdt.Sus-Pailit/2021. Sedangkan dalam kasus di Putusan Pengadilan Niaga Nomor 13/Pdt.Sus-GLL/2020/PN.Jkt.Pst., apabila ada kepailitan maka Akta PPJB serta Akta Pemindahan Hak dan Kuasa tidak dapat digunakan dalam peralihan hak atas tanah. Oleh karena itu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang akibat hukum pernyataan pailit terhadap Akta PPJB serta Akta Pemindahan Hak dan Kuasa. Selain itu juga tentang kedudukan hukum debitur pailit dalam pembuatan Akta Jual Beli (AJB) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Penelitian yuridis normatif ini menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Adapun pengumpulan datanya dilakukan melalui studi dokumen. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat dinyatakan bahwa dalam konteks kepailitan, Akta PPJB serta Akta Pemindahan Hak dan Kuasa dinyatakan sebagai sah dan mengikat karena harga telah dibayar lunas dan fisik tanah telah dikuasai oleh pembeli. Selain itu karena adanya kepailitan maka debitur tidak berwenang untuk menghadap PPAT dalam rangka pembuatan AJB.

---

This research is related to the Deed of Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB) and the Deed of Transfer of Rights and Authority when bankruptcy occurs to the seller which such deeds should be used as the basis for the transfer of land rights, as is the case of the Supreme Court Decision Number 705K/Pdt. Sus-Pailit/2021. However, in the case of the Commercial Court Decision Number 13/Pdt.Sus-GLL/2020/PN.Jkt.Pst., when bankruptcy occurs, the PPJB Deed and the Deed of Transfer of Rights and Authority cannot be used in the transfer of land rights. Therefore, the problem in question of this research is about the legal consequences of the bankruptcy declaration on the PPJB Deed and the Deed of Transfer of Rights and Authority. In addition, it is also concerning the legal standing of the bankrupt debtor in making the Sale and Purchase Deed (AJB) before the Land Deed Official (PPAT). This normative juridical research uses secondary data which is analyzed qualitatively. The data collection is conducted through document study. Based on the analysis that has been carried out, it can be stated that in the context of bankruptcy, the PPJB Deed and the Deed of Transfer of Rights and Authority are declared valid and binding since the price has been fully paid and the physical land has been controlled by the buyer. In addition, due to bankruptcy, the debtor is not authorized to appear before the PPAT in respect of making the AJB."

"TikTok mewakili bentuk baru teknologi komunikasi pemasaran karena fitur dan atributnya. Berdasarkan Elaboration Likelihood Model dan konsep relevansi diri, penelitian ini mengeksplorasi dampak personalization yang dirasakan dan authenticity konten TikTok pada kenyamanan yang dirasakan, viral behavior intentions dan niat beli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa personalization konten TikTok berhubungan negatif dengan kenyamanan yang dirasakan dan authenticitiy konten TikTok berhubungan positif dengan kenyamanan yang dirasakan. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memberikan wawasan baru dan implikasi praktis baik bagi pembuat konten maupun pengiklan.

---

TikTok represents a new form of marketing communication technology due to its features and attributes. Drawing on the Elaboration Likelihood Model and the concept of self-relevance, the present study explores the impact of perceived personalization and auhenticity of TikTok content on perceived convenience, viral behavioral intentions and purchase intention. The results show that the personalization of TikTok content is negatively related to perceived convenience and authenticity of TikTok content is positively related to perceived convenience. Overall, the results of this study provide new insights and practical implications for both content creator and advertiser sides."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi niat beli konsumen Muslim terhadap buku bajakan atau e-book ilegal di Indonesia. Dengan menggunakan kerangka teori Theory of Planned Behavior (TPB), penelitian ini mengkaji pengaruh idealisme, relativisme, religiusitas, etika konsumen, kesadaran harga, dan sikap terhadap niat beli konsumen terhadap buku bajakan atau e-book ilegal. Pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini, dengan data yang dikumpulkan melalui kuesioner online yang didistribusikan kepada 218 responden Muslim di Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas. Data dianalisis menggunakan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa idealisme, religiusitas, dan etika konsumen memiliki pengaruh negatif terhadap sikap dan niat beli, sementara relativisme dan kesadaran harga memiliki pengaruh positif.

---

This study aims to analyze the factors that influence Muslim consumers' purchase intention towards pirated books or illegal e-books in Indonesia. Using the Theory of Planned Behavior (TPB) theoretical framework, this study examines the influence of idealism, relativism, religiosity, consumer ethics, price awareness, and attitude on consumers' purchase intention towards pirated books or illegal e-books. A quantitative approach was used in this study, with data collected through an online questionnaire distributed to 218 Muslim respondents in Indonesia aged 17 years and above. Data were analyzed using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). The results show that idealism, religiosity, and consumer ethics have a negative influence on attitudes and purchase intentions, while relativism and price consciousness have a positive influence. "

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor interaksi interpersonal yang mempengaruhi intensi pembelian terhadap produk fashion lokal Indonesia melalui TikTok live stream shopping, berdasarkan teori Stimulus-Organism-Response (SOR). Sampel penelitian terdiri dari pengguna TikTok live stream shopping yang pernah menonton sesi live stream shopping produk fashion lokal dari Indonesia, tinggal di wilayah Jabodetabek, dan berusia antara 18 hingga 34 tahun. Kuesioner penelitian disebarkan secara online, dan sebanyak 295 responden berhasil mengisi kuesioner. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode Structural Equation Modeling (SEM) dengan menggunakan software PLS-SEM. Menurut penelitian ini, Perceived similarity berhubungan positif dengan Swift guanxi. Selain itu, Perceived similarity Perceived responsiveness berhubungan positif dengan Initial Trust. Swift guanxi dan Initial Trust berhubungan positif dengan Purchase Intention. Selain itu, ditemukan bahwa swift guanxi memiliki peran mediasi yang positif terhadap Perceived similarity pada Purchase Intention di TikTok live streaming shopping. Terakhir, Initial Trust secara positif memediasi efek Perceived similarity dan Perceived responsiveness terhadap Purchase Intention di TikTok live streaming shopping.

---

This study aims to investigate the interpersonal interaction factors influencing purchase intention towards local Indonesian fashion products through TikTok live stream shopping, based on the Stimulus-Organism-Response (SOR) theory. The sample consists of TikTok livestream shopping users who have previously watched livestream shopping sessions of local fashion products from Indonesia, residing in the Jabodetabek area, and aged between 18 and 34 years. The research questionnaire was distributed online, and a total of 295 respondents successfully completed the survey. The collected data were analyzed using the Structural Equation Modelling (SEM) method with PLS-SEM software. According to this study, perceived similarity is positively related to swift guanxi. Additionally, perceived similarity and perceived responsiveness are also positively related to initial trust. Swift guanxi and Initial trust is positively related to the buyer's intention to purchase a product. Moreover, it is found that swift guanxi positively mediates the effect of perceived similarity on purchase intention in TikTok live stream shopping. Lastly, Initial trust positively mediates the effect of perceived similarity and perceived responsiveness on purchase intention in TikTok live stream shopping."

"Penelitian ini mengidentifikasi peran sentral dari pemasaran berbentuk video review TikTok dalam mendorong intensi membeli produk kecantikan dari konten kreator. Penelitian ini fokus mengidentifikasi kualitas konten dan source credibility yang dimaksudkan untuk mendorong intensi membeli produk kecantikan di TikTok. Teori terkait influencer, source credibility theory dan information adoption model digunakan untuk memahami isu yang akan diteliti. Data yang didapat dari survei online dianalisis menggunakan metode analisis Structural equation modelling (SEM). Temuan penelitian menunjukkan bahwa source expertise, source popularity, dan source trustworthiness berpengaruh positif terhadap kualitas konten yang dihasilkan oleh konten kreator. Namun, source popularity tidak mempengaruhi intensi membeli penonton secara signifikan. Selain itu, source expertise dan source homophily secara signifikan meningkatkan intensi membeli audiens.

---

This research identifies the central role of marketing in the form of TikTok video reviews in driving intentions to purchase beauty products from content creators. This research focuses on identifying content quality and source credibility which are intended to encourage intentions to purchase beauty products on TikTok. Theories related to influencers, source credibility theory and information adoption models are used to understand the issues to be researched. Data obtained from the online survey was analyzed using the Structural equation modeling (SEM) analysis method. Research findings show that source expertise, source popularity, and source trustworthiness have a positive effect on the quality of content produced by content creators. However, source popularity does not significantly influence audience purchasing intentions. In addition, source expertise and source homophily significantly increase audience purchasing intentions."

"Tesis ini membahas strategi perusahaan yang berkaitan dengan rantai pasok, dalam rangka melakukan lokalisasi pembelian komponen elektronika yang sebelumnya dibeli dari China, dipindahkan ke Indonesia. Studi kasus pada tesis ini membahas proses-proses yang dilalui perusahaan mulai dari identifikasi komponen, pencarian pemasok, melakukan verifikasi, audit kepada pemasok dan pada akhirnya melakukan penetapan atas pemasok yang terpilih, berdasarkan pada kriteria Quality, Cost, Delivery (QCD).Fokus pembahasan tesis ini adalah pada strategi pemilihan pemasok dari setiap kategori produk yang akan dilokalisasi. Metode pemilihan pemasok di lakukan dengan cara melakukan verifikasi kelokasi pemasok, audit untuk pemasok baru, pengecekan kapasitas dan kapabilitas produksi di pemasok, perbandingan penawaran harga hingga pada bagian akhir dilakukan penetapan pemasok yang terpilih untuk memasok kebutuhan perusahaan.Cost Benefit Analysis juga dilakukan untuk mengkonfirmasi bahwa rencana lokalisasi ini dapat berkontribusi pada perusahaan dengan memberikan manfaat tidak saja secara nyata (tangible), namun juga manfaat yang tidak nyata (intangible). Pada akhirnya, rencana lokalisasi tersebut dapat berjalan secara lancar dan memberikan efek penurunan biaya yang cukup signifikan kepada perusahaan, selain manfaat lainnya yang akan dirasakan seperti penghematan area penyimpanan, mempersingkat Lead Time Order dan memudahkan karyawan  dalam melakukan pengaturan kedatangan barang dari para pemasok lokal.

---

The purpose of this thesis is to analyze company's strategy that related with supply chain, in order to conduct purchasing localization project for electronic components that are previously produced in China, and then transferred to Indonesia. This case study discusses all the process that the company had discovered, started from supplier identification, verification, audit for new suppliers   and making decision on the selected suppliers, based on Quality, Cost and Delivery (QCD) Criteria.

Focuses on this case study are on the supplier selection strategies from each product categories which will be localize in Indonesia.  Supplier selection method was held by conducting verification on supplier's site, audit for new suppliers, checking on supplier's production capacity and capability, price quotation comparison and supplier approval.

Cost Benefit Analysis also conducted in order to confirm that these localization plans will contribute to the company with such tangible and intangible benefits.

in the end, localization plan can be carried out smoothly and contribute a significant cost down effect for the company, other than the benefit in inventory space, shorten the lead time order and easier for the planner staff to arrange the delivery from local suppliers."

"ABSTRAKPenelitian ini menguji pengaruh tingkat undervaluation dan ketersediaan kasterhadap pelaksanaan kebijakan pembelian kembali saham dengan menggunakandata perusahaan terbuka Indonesia pada tahun 2009 ? 2015. Berbeda denganpenelitian sebelumnya, tingkat undervaluation pada penelitian ini diukurberdasarkan residual dari regresi persamaan Ohlson (1995) yang dilakukan perperiode dan secara panel. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa tingkatundervaluation dan ketersediaan kas meningkatkan kemungkinan perusahaanmelakukan pembelian kembali saham. Selain itu, penelitian juga menemukanbahwa ketersediaan kas memperkuat pengaruh tingkat undervaluation terhadapkemungkinan perusahaan melakukan pembelian kembali saham. Penelitianselanjutnya disarankan untuk menghindari penggunaan langsung dari price to bookratio sebagai proksi terhadap tingkat undervaluation karena memiliki kesalahandalam pengukuran. Hasil penelitian ini dapat diterapkan dalam strategi investasidan pembuatan regulasi yang mendukung kebijakan pembelian kembali saham

---

ABSTRACTThis study investigates the effect of undervaluation and cash holdings on likelihoodof share repurchase decision using Indonesian listed companies? data from 2009 ?2015. Contrast to previous studies, this study measures the undervaluation usingresidual of Ohlson (1995) models based on yearly and panel regression. The resultof this study shows that undervaluation and cash holding increase the likelihood ofshare repurchase decision. Furthermore, this study also found that cash holdingstrengthen the effect of undervaluation on likelihood of share repurchase decision.The study suggests that future research avoid direct application of price to bookratio as a measure of undervaluation since it contains measurement error. Findingof this research can be applied in investment strategies and developing condusiveregulation for stock repurchase policy."