Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 mengamanatkan tercapainya 100% hunian dengan akses air minum layak. Mencapai tujuan ini tidaklah mudah tanpa memperhatikan kebijakan transfer fiskal dan tata kelola. Studi ini mengidentifikasi hubungan transfer spesifik dan tata kelola terhadap akses air minum layak tiap kabupaten/kota di Indonesia tahun 2019-2022. Hasil regresi data panel menggunakan metode fixed effect menunjukkan DAKF Air Minum dan tata kelola yang baik berpengaruh positif dan signifikan terhadap akses air minum layak. Pada analisa subsampel, DAKF Air Minum lebih berdampak pada KTI dibanding KBI. Sementara itu, tata kelola yang baik lebih berdampak untuk KBI dibanding KTI.

---

The National Medium-Term Development Plan for 2020-2024 aims to provide 100% of residents with access to safe drinking water. Attaining this goal is difficult without focusing on fiscal transfer policy and good governance. This study explores the relationship between specific transfer and good governance on access to safe drinking water in each district/city in Indonesia during 2019-2022. The regression of panel data using the fixed-effect method shows that specific-purpose capital grants for drinking water and good governance significantly have a positive impact on access to safe drinking water. In subsample analysis, specific-purpose capital grant for drinkinater has a higher impact in Eastern Indonesia. Meanwhile, good governance has a higher impact in Western Indonesia."

"

Diare masih menjadi salah satu penyebab utama kematian anak-anak, terutama di negara-negara berkembang. Akses air minum dan sanitasi yang buruk adalah pendorong utama penyakit ini. Indonesia masih menghadapi masalah dalam menyediakan air minum yang baik dan akses sanitasi yang layak bagi semua masyarakat. Pemerintah Indonesia telah berjanji untuk memenuhi target Sustainable Development Goals (SDG) dalam kategori sanitasi dan air bersih pada tahun 2019 dengan tema 'universal access'. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah sanitasi dan air yang tidak layak menyebabkan penyakit diare di Indonesia dan untuk membahas perkembangan penyediaan sanitasi dan penyediaan air bersih di Indonesia sehingga apakah Indonesia dapat mencapai target SDG pada tahun 2019. Penellitian ini menggunakan linear growth method dan logistic regression untuk membuat proyeksi dan menganalisis. Penelitian ini menggunakan data Sosio-Ekonomi Indonesia (SUSENAS) untuk 2011 dan 2015. Studi ini menemukan bukti bahwa air yang buruk dan sanitasi yang buruk secara terus menerus menyebabkan diare di Indonesia. Kami juga memperkirakan bahwa Pemerintah Indonesia gagal mencapai target SDG pada tahun 2019.

---

Diarrhea remains one of the main causes of death of young children, particularly in developing countries. Poor water and sanitation are the main drivers of this disease. Indonesia still faces problems in providing improved drinking water and proper sanitation access for all communities. The Government of Indonesia has pledged to meet the target of SDGs in sanitation and clean water in 2019 with ‘universal access’. This study objective to examine whether the relationship between unimproved sanitation, unimproved water and diarrhea diseases in Indonesia and to discuss the latest development of sanitation and clean water provision in Indonesia using Indonesia’s Socio-Economic Survey (SUSENAS) data for 2011 and 2015. This research uses linear growth method and logistic regression to make projection and analysis. The study finds evidence that poor water and poor sanitation continue to cause diarrhea in Indonesia. We also predict that the Indonesian Government cannot achieve the target of SDG in 2019."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh antara pembangunan infrastruktur pekerjaan umum yaitu sistem penyediaan air minum dan sanitasi (SPAMS) layak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi di Indonesia pada tahun 2005-2015 serta menganalisis faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi di Indonesia pada tahun 2005-2015. Metode penelitian yang dipergunakan pendekatan kuantitatif dan pengujian hipotesis dengan mengumpulkan dan menggunakan data sekunder untuk dianalisis. Pengujian kesesuaian model menunjukkan bahwa metode yang tepat untuk digunakan adalah metode fixed effect model. Hasil analisis dengan metode fixed effect model menunjukkan bahwa pembangunan Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum Layak sebagai infrastruktur Pekerjaan Umum memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia pada tahun 2005-2015. Sedangkan pembangunan sanitasi sebagai infrastruktur Pekerjaan Umum tidak memiliki pengaruh yang signifikan namu memiliki hubungan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia pada tahun 2005 – 2015. Faktor lain yang terdiri dari Angka Partisipasi Murni tingkat SMA dan Pembentukan Modal Tetap Bruto secara bersama-sama memiliki pengaruh yang positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia pada tahun 2005-2015. Sedangkan jumlah tenaga kerja tidak memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia pada tahun 2005-2015.

---

The purpose of this research is to analyze the influence of drinking water and sanitation access on regional economic growth province in indonesia year 2005-2015 and to analyze other factors affecting provincial economic growth in Indonesia in 2005-2015. The research method used a quantitative approach and hypothesis testing by collecting and using secondary data to be analyzed. The model conformity test shows that the right method to use is the fixed effect model. The result of analysis with fixed effect model shows that the development of Infrastructure of Water Supply infrastructure has a significant positive impact on Regional Economic Growth in Indonesia in 2005-2015. While Environmental Sanitation of Settlement as Public Works infrastructure has not a significant positive impact on Regional Economic Growth in Indonesia in 2005-2015. While other factors consisting of Pure Participation Rate (Angka Partisipasi Murni) SMA, Gross Fixed Capital Formation together have a positive influence on Regional Economic Growth in Indonesia in 2005-2015."

"ABSTRAKRPJMN 2015-2019 mengamanatkan pencapaian target akses universal air minum tahun 2019 sehingga diperlukan upaya mencapai target tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis pencapaian kebijakan 100 akses air minum berdasarkan tren pendanaan, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kepadatan penduduk, serta mengetahui pendanaan yang paling berpengaruh terhadap cakupan air minum. Pendekatan kuantitatif yang digunakan adalah regresi data panel, dilengkapi analisis deskriptif. REM menunjukkan variabel pendanaan, PDRB per kapita, dan kepadatan penduduk mampu menjelaskan variabel cakupan air minum sebesar 23,57 , sementara sisanya dijelaskan variabel diluar model. PDRB per kapita merupakan variabel berpengaruh terbesar terhadap cakupan, diikuti variabel Kepadatan Penduduk. Untuk pendanaan, APBN merupakan variabel yang signifikan memberikan pengaruh tertinggi terhadap cakupan, diikuti variabel APBD, sedangkan variabel pendanaan lain tidak signifikan. Cakupan air minum tahun 2019 berdasarkan perhitungan harga satuan adalah 80,21 , artinya target akses universal tidak tercapai. Investasi berpengaruh positif pada cakupan, namun investasi total per kapita yang tinggi belum tentu memberikan tambahan cakupan yang tinggi. Dana pemerintah berpengaruh positif terhadap cakupan, meskipun pada level investasi per kapita yang sama, tambahan cakupan yang dihasilkan berbeda dengan range yang cukup besar. Intervensi publik untuk infrastruktur air minum mutlak diperlukan karena besarnya distribusi layanan dan besarnya kemungkinan kegagalan pasar. Oleh karena itu, untuk mencapai akses universal, diperlukan peningkatan pendanaan yang substansial sejalan dengan peningkatan PDRB per kapita dan kepadatan penduduk di wilayah pelayanan. Kata kunci: Data Panel; Akses Universal; Air Minum; Pendanaan.

---

ABSTRACTRPJMN 2015 2019 mandates the achievement of universal access of drinking water in 2019 so that efforts are needed to achieve these targets. This study aims to analyze the achievement of 100 access of drinking water based on funding trend, considering the economic condition and population density, as well as to find the most impacted funding to water coverage. Quantitative approach used is panel data regression, equipped with descriptive analysis. REM shows variables of funding, GRDP per capita, and population density is able to explain the drinking water coverage variables of 23.57 , while the rest are explained by variables outside the model. PDRB per capita has the biggest impact on coverage, followed by Population Density. On funding, APBN is a significant variable that giving the highest impact on coverage, followed by APBD, while other funding variables are not significant. The drinking water coverage in 2019 based on unit cost calculation is 80.21 , so that universal access target is not reached. Investment has a positive effect on coverage, but high per capita total investment may not necessarily provide high coverage. Government funds have a positive effect on coverage, although at the same level of investment per capita, the additional coverage generated will be different with a considerable range. Public intervention for drinking water infrastructure is absolutely required because of large distribution of services and the high probability of market failure. Therefore, to achieve universal access, substantial funding is required in line with increasing per capita GDP and population density in service areas. Keywords Panel Data Universal Access Safe Drinking Water FundingJEL Classification C23 H54 H76."

"Pengelolaan sumber daya air yang terintegrasi melalui jaringan perpipaan membutuhkan pendekatan optimal untuk mencapai akses air minum aman yang berkelanjutan. Masalah dalam penelitian ini adalah masih terdapat kesenjangan. Tujuan penelitian adalah peningkatan akses air minum aman yang berkelanjutan melalui rumusan rekomendasi alternatif kebijakan dengan melihat potensi pengembangan dari kajian aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Metode yang digunakan adalah gabungan (mixed method). Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi pengembangan akses air minum aman di Kota Bogor didominasi oleh klasifikasi cukup potensial, variabel kepuasan pelayanan merupakan kriteria penting dalam akses air minum aman yang berkelanjutan, dan urutan rekomendasi alternatif kebijakan tergantung dari klasifikasi potensi pengembangan. Kesimpulan penelitian ini, diantaranya alternatif kebijakan terkait teknologi informasi dan infrastruktur menjadi hal penting dalam penyelesaian kendala pada aspek lingkungan fisik, kesiapan sistem jaringan air minum, dan kepuasan pelayanan, sedangkan alternatif kebijakan terkait sosiokultural menjadi hal penting untuk aspek kondisi sosial masyarakat dan kondisi ekonomi masyarakat.

---

Integrated water resource management through pipe networks requires an optimal approach to achieve sustainable access to safe drinking water. The problem with this research is that there are still gaps. The aim of the research is to increase sustainable access to safe drinking water through the formulation of alternative policy recommendations by looking at the potential for development from studies of social, economic and environmental aspects. The method used is a mixed method. The research results show that the potential for developing access to safe drinking water in Bogor City is dominated by the moderate potential classification, the service satisfaction variable is an important criterion in sustainable access to safe drinking water, and the sequence of alternative policy recommendations depends on the classification of development potential. The conclusions of this research include that policy alternatives related to information technology and infrastructure are important in resolving obstacles in aspects of the physical environment, readiness of drinking water network systems, and service satisfaction, while policy alternatives related to socio-culture are important for aspects of social conditions of society and economic conditions of society."

""b>ABSTRAK"Penelitian skripsi ini bertujuan untuk menginvestigasi apakah mekanisme tata kelola perusahaan, yakni kepemilikan keluarga, opasitas akuntansi, dan efektivitas dewan komisaris berpengaruh terhadap risiko spesifik perusahaan terkait crash di satu tahun kedepan. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi cross section terhadap perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016. Hasil penelitian tidak menujukkan adanya pengaruh antara kepemilikan keluarga dan opasitas akuntansi dan risiko spesifik perusahaan terkait crash. Selain itu, hasil penelitian meunjukkan efektivitas dewan komisaris memiliki pengaruh negatif terhadap risiko spesifik perusahaan terkait crash. Penemuan ini sejalan dengan gagasan bahwa sistem tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan tingkat pengawasan. Hal ini kemudian mengurangi kecenderungan manajer untuk menyembunyikan dan mengakumulasi berita negatif dari pihak luar perusahaan. Dengan demikian, risiko spesifik perusahaan terkait crash akan menurun. "

---

""ABSTRACT"This undergraduate thesis research is aimed at investigating whether several dimensions of corporate governance mechanism, namely family ownership, accounting opacity and Board of Commissioners effectiveness, have effect on one year ahead stock price crash risk. Hypothesis test is conducted using cross section regression analysis with samples of non financial firms listed on Indonesia Stock Exchange in 2016. The result of this research does not show that family ownership and accounting opacity have any effect on firm specific crash risk. Moreover, the result of this research finds that Board of Commissioners effectiveness has negative effect on firm specific crash risk. This finding supports the notion that sound corporate governance system increases monitoring activities. This, in turn, decreases the tendency of managers to hide and accumulate bad news from outsiders. Hence, reducing firm specific crash risk. "

"Untuk memenuhi amanat UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur kewajiban 20 % untuk belanja pendidikan dari APBN dan APBD serta menyikapi keterbatasan kapasitas fiscal yang bersumber dari anggaran pemerintah pusat, maka dibutuhkan peran pemerintah daerah untuk turut berpartisipasi menyediakan anggaran Dana Daerah untuk pendidikan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini menganalisis dampak Tata Kelola pada anggaran pendidikan yang bersumber dari Dana Daerah pemerintah kabupaten/kota terhadap akses pendidikan dasar di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, belanja pendidikan pemerintah tidak dipisahkan menurut sumber anggaran. Sehingga penelitian ini juga mengoperasikan satu persamaan lagi yang menggabungkan sumber anggaran pendidikan pemerintah pusat dan daerah. Dengan menggunakan data panel di 455 kabupaten/kota di Indonesia sepanjang pengamatan tahun 2017-2019, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dana Daerah terhadap akses pendidikan dasar mengikuti peran anggaran pendidikan pemerintah yang menggabungkan sumber anggaran pemerintah pusat dan daerah. Dimana semakin baik tata kelola pemerintah kabupaten/kota dalam mengelola anggaran pendidikan pada tahap perencanaan dan penganggarannya, maka semakin tinggi akses ke pendidikan dasar. Dampak positif dan signifikan ini hanya berpengaruh terhadap APM SMP, sedangkan pada APM SD tidak demikian.

---

Due to the 20% of education mandatory spending from the APBN and APBD as stipulated in the law of National Education System No. 20 of 2003 and the limited fiscal capacity sourced from the central government budget, the role of local governments is required to participate in providing the local government budget for education sourced from their Local Own Revenue. This study analyzes how governance on the local education government budget affects access to basic education in Indonesia. In practice, government education spending is not separated according to budget sources. Hence, this study also analyzes regressions combining the central and local government education budgets. Using panel data from 455 districts in Indonesia between 2017-2019, the study shows that the local government budget has the same effect as the total government budget to access basic education. The better the local government manages their education budget in the planning and budgeting process, the higher access to basic education. This positive and significant impact occurred only in NER of junior secondary school, while the same impact had not been virtually seen in NER primary school."

"Pelayanan air minum pada wilayah perkotaan belum menjangkau seluruh masyarakat. Pelayanan air minum perpipaan dilaksanakan oleh operator penyedia layanan air minum daerah lebih memprioritaskan masyarakat yang memiliki willingness to connect dan willingness to payment yang tinggi, sehingga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tidak mendapatkan akses layanan air minum. Tujuan penelitian menganalisis kondisi pemenuhan kebutuhan air minum, mengevaluasi faktor sosial, ekonomi dan lingkungan yang berpengaruh terkait pemenuhan akses air minum, menganalisis prinsip inklusif dalam kebijakan pemerintah yang berpengaruh pada efektivitas pemenuhan akses air minum, dan membuat model kebijakan inklusif dalam penyediaan akses air minum yang berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah bivariat, multivariat dan multitidimensional scalling. Hasil penelitian menunjukan, MBR memiliki willingnes to payment yang tinggi, tetapi memiliki willingness to connect yang rendah karena terkendala biaya pasang baru yang cukup tinggi. Model kebijakan inklusif yang berkelanjutan dianalisis dengan public choice teory dengan memberikan subsidi biaya keringanan pasang baru dengan penyebarluasan secara aktif

---

Drinking water supply in urban areas have not yet reached all community groups. Piped drinking water services carried out by drinking water service operators prioritize community groups who have high willingness to connect and willingness to pay, So that the Low-Income Communities (MBR) in slum areas in urban areas do not get access to drinking water. The aim of this research is to analyze the conditions for fulfilling drinking water needs for MBR, evaluate the social, economic and environmental factors that influence the fulfillment of access to drinking water, evaluate inclusive principles in government policy which influence the effectiveness of fulfilling access to drinking water, and create an inclusive policy model in providing sustainable access to drinking water. Research methods used are bivariate, multivariate and multidimensional scaling. Research results show that MBR in the research location area has a high willingness to pay, but has a low willingness to connect because it is constrained by the fairly high cost of new installations. The sustainable inclusive policy model is analyzed using public choice theory by providing subsidies for the cost of new installations accompanied by active dissemination of information."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji peran dewan komisaris dan direksi yang memiliki hubungan dengan pemerintah/kementerian dan yang berasal dari internal BUMN serta yang terkoneksi dengan partai politik dan/atau elit politisi dalam memediasi dampak privatisasi terhadap kinerja dan masalah keagenan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. Hipotesis yang dikembangkan adalah bahwa efektifitas privatisasi dalam meningkatkan kinerja dan memitigasi masalah keagenan di BUMN terjadi melalui pengurangan proporsi birokrat dan elit politik dalam struktur tata kelola pada level dewan komisaris dan direksi. Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan model regresi panel Difference in Difference (DID) dengan sampel berpasangan. Sampel tersebut dihasilkan melalui pencocokan dengan metode Propensity Score Matching (PSM). Pencocokan dilakukan dalam rangka menghadirkan kondisi pembanding (counterfactual) berupa BUMN yang tidak diprivatisasi sebagai kelompok kontrol yang menjadi pasangan bagi BUMN yang diprivatisasi sebagai kelompok perlakuan yang akan diuji. Penerapan quasi-experimental tersebut diharapkan dapat mengatasi bias dalam pemilihan sampel serta memperoleh dampak bersih dari kebijakan privatisasi yang telah dilaksanakan. Hasil uji empiris memperlihatkan bahwa privatisasi di Indonesia cenderung tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja dan pengurangan masalah keagenan pada BUMN yang diprivatisasi. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa dewan komisaris dan direksi berlatarbelakang birokrat maupun yang terkoneksi secara politik tidak memediasi dampak tidak langsung privatisasi terhadap kinerja dan masalah keagenan. Hasil tersebut disebabkan oleh tidak adanya perbedaan proporsi yang signifikan dari keberadaan dewan komisaris dan direksi berlatar belakang seperti itu baik sebelum maupun setelah privatisasi. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa privatisasi sendirian tidaklah memadai. Privatisasi semestinya berkonsekuensi membawa perubahan penting dan mendasar di dalam perusahaan. Salah satu perubahan mendasar tersebut adalah berupa reformasi tata kelola di level dewan komisaris dan direksi dengan mengurangi penunjukkan pejabat birokrat serta figur yang terkoneksi secara politik sebagai dewan komisaris maupun direksi di BUMN. Disamping itu, penunjukan mereka perlu didasarkan atas kompetensi dan komitmen serta dipastikan kesesuaiannya dengan kepentingan perusahaan. Diperlukan pula dukungan penegakan kepatuhan terhadap code of conduct, guna memastikan efektifitas penugasan dari siapapun yang ditunjuk sebagai dewan komisaris dan direksi di BUMN. Reformasi tata kelola di level puncak tersebut diharapkan menjadi faktor penentu keberhasilan privatisasi dalam meningkatkan kinerja serta memitigasi masalah keagenan di BUMN pasca-privatisasi.

---

This study aims to examine the board governance role of bureaucrats and politically connected board members in mediating the impact of privatization on performance and agency problems of Indonesian privatized state-owned enterprises (SOEs). The hypothesis is the efficacy of privatization on increasing SOE performance and mitigating agency problems may occur through the disentanglement of those bureaucrats and political elites in the board governance structure. Conducting a quasi-experimental using panel Difference in Difference (DID) model with matching samples as a counterfactual group derived from Propensity Score Matching (PSM) method, we expect to overcome sample selection bias and obtain the net impact of privatization. The empirical results suggest that privatization insignificantly impact performance enhancement and agency problem lessening of the privatized SOEs. Furthermore, this study found that bureaucrats and politically connected figures serving as board members do not mediate the impact of privatization on improving post-privatization performance and agency problems. The results are evidently due to no significant variance found on the engagement of those bureaucrats and political elites before and after privatization. The findings suggest that the privatization itself is not sufficient. It should have brought consequences for major changes within the company. One of those changes justifiably is board governance reform by minimizing bureaucrats and politically connected SOE board members. Besides, it is required that their appointment should be based upon competence, commitment and conformity with the company interest. It is also demanded to reinforce compliance with the code of conduct to ensure the assignment effectiveness of anyone appointed as board member. That reform would be the determinant of success in getting SOE post-privatization performance better."