Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini meneliti implementasi skema asuransi simpanan di Indonesia dan Amerika Serikat, dengan fokus pada kerangka legislatif dan aplikasi praktis. Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Indonesia dan Federal Deposit Insurance Act (FDIA) Amerika Serikat bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan dan melindungi para deposan. Dengan menganalisis studi kasus, penelitian ini mengevaluasi efektivitas undang-undang tersebut selama krisis perbankan. Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal normatif, yang berfokus pada norma hukum, prinsip, dan analisis komparatif. Penelitian ini memanfaatkan bahan hukum primer (teks undang-undang seperti FDIA dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Indonesia), bahan sekunder (artikel ilmiah dan komentar hukum), dan bahan tersier (kamus hukum). Data dikumpulkan melalui tinjauan dokumen yang komprehensif dan dianalisis menggunakan kerangka kualitatif dan deskriptif. Temuan mengungkapkan bahwa sementara LPS Indonesia telah mengelola kegagalan bank-bank kecil di pedesaan dan kasus-kasus besar yang melibatkan bank-bank besar, FDIC di Amerika Serikat telah menangani banyak kegagalan bank profil tinggi. Proses resolusi yang sudah mapan dan intervensi tepat waktu oleh FDIC menyoroti pentingnya koordinasi regulasi yang efektif dan adaptasi kebijakan. Rekomendasi untuk Indonesia termasuk meningkatkan kecepatan resolusi bank dan memperbaiki koordinasi regulasi. Studi ini menekankan interaksi dinamis antara kerangka hukum dan implementasi praktis dalam memastikan stabilitas keuangan dan perlindungan deposan.

---

This study examines the implementation of deposit insurance schemes in Indonesia and the United States, focusing on legislative frameworks and practical applications. The Indonesian Deposit Insurance Corporation Law and the United States' Federal Deposit Insurance Act (FDIA) aim to maintain financial stability and protect depositors. By analyzing case studies, this research evaluates the effectiveness of these laws during banking crises.The research employs a normative doctrinal approach, focusing on legal norms, principles, and comparative analysis. It utilizes primary legal materials (statutory texts like the FDIA and Indonesia's Law Number 24 of 2004), secondary materials (scholarly articles and legal commentaries), and tertiary materials (legal dictionary). Data is gathered through comprehensive document reviews and analyzed using a qualitative and descriptive framework. The findings reveal that while Indonesia's LPS has managed failures of smaller rural banks and notable cases involving larger banks, the FDIC in the United States has handled multiple high-profile bank failures. The FDIC’s established resolution process and timely interventions highlight the importance of effective regulatory coordination and policy adaptation. Recommendations for Indonesia include enhancing bank resolution speed and improving regulatory coordination. This study underscores the dynamic interplay between legal frameworks and practical implementation in ensuring financial stability and depositor protection."

"Great Depression telah menimbulkan banyak dampak bagi dunia, terutama dalam lingkup industri perbankan. Alhasil, untuk mendapatkan kepercayaan nasabah, pemerintah Amerika Serikat mendirikan korporasi untuk menjamin simpanan nasabah dengan metode Insurance Deposit Schemes bernama Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Selanjutnya, dengan keberhasilan di Amerika Serikat, banyak negara khususnya Indonesia yang mengikuti jalur tersebut dengan mendirikan perusahaan penjamin simpanan bernama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Namun dengan membandingkan kedua sistem tersebut terdapat beberapa persamaan dan perbedaan mengenai peran keduanya di kedua negara. Tesis ini dimaksudkan untuk menjawab dua pertanyaan. Pertanyaan pertama bagaimana persyaratan dan ketentuan skema penjaminan simpanan dalam rangka menjaga stabilitas keuangan di Indonesia dan Amerika Serikat dan yang kedua adalah bagaimana persamaan dan perbedaan skema penjaminan simpanan di Indonesia dan Amerika Serikat. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, tesis ini menunjukkan regulasi Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia dan Amerika Serikat serta perbedaan dan persamaan aturan dan ketentuan. Dengan membandingkan kedua sistem tersebut, meskipun kedua korporasi bertujuan untuk menjamin simpanan nasabah dan tujuan utamanya adalah untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, tidak semua peran kedua korporasi tersebut sama.

---

The Great Depression has caused many impacts to the world, especially in the scope of banking industry. As a result, in order to gain customers’ trust, the government of the United States of America established a corporation to guarantee customers’ deposits with the method of Insurance Deposit Schemes named Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Hereafter, by the success in the United States of America, many countries, especially Indonesia followed the path by establishing a deposit insurance corporation named Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC). However, by comparing both systems there are several similarities and differences regarding their roles in both countries. This thesis intended to answer two questions. The first question is how are the requirements and provisions of the deposit insurance schemes in order to maintain financial stability in Indonesia and the United States of America and the second one is how are the similarities and differences of deposit insurance schemes in Indonesia and the United States of America. Using normative legal research methods, this thesis shows the regulations of Deposit Insurance Corporation in Indonesia and the United States of America as well as the differences and similarities of the rules and conditions. By comparing both systems, although both corporations aim to guarantee customers’ deposits and the main objective is to foster public trust in the banking industry, not all the roles of both corporations are the same.

"

"Tesis ini membahas program penjaminan polis asuransi berdasarkan peraturan perundang-undangan perasuransian dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU P2SK”) yang telah memberikan fungsi baru untuk melakukan penjaminan polis nasabah asuransi, yang harus dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diundangkan. Permasalahan yang dibahas dalam Tesis ini adalah bagaimana pengaturan program penjaminan polis asuransi dalam peraturan perundang-undangan perasuransian dan UU P2SK serta bagaimana kesiapan Lembaga Penjamin Simpanan untuk melaksanakan fungsi program penjaminan polis asuransi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan analisis data secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa sebelum diterbitkannya UU P2SK, pengaturan terkait program penjaminan polis hanya diatur secara singkat berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dalam Pasal 53 ayat (1) sampai ayat (4), namun semenjak diundangkannya UU P2SK, pengaturan program penjaminan polis menjadi semakin lengkap. Kesimpulan lain adalah Lembaga Penjamin Simpanan telah melaksanakan persiapan program penjaminan polis yaitu menyusun roadmap yang memuat hal-hal yang harus dilaksanakan dengan target pelaksanaan dibagi per-tahun; melakukan beanchmark atau studi banding ke negara- negara lain yang telah memiliki lembaga penjamin polisnya sendiri; merancang RPP Program Penjaminan Polis, RPLPS tentang Pelaporan Perusahaan Asuransi, RPLPS tentang Penjaminan Polis Asuransi, dan RPLPS tentang Likuidasi Perusahaan Asuransi untuk selanjutnya akan diterbitkan di awal tahun 2024; melakukan pembentukan grup untuk menangani pelaksanaan program penjaminan polis; melakukan penyesuaian susunan dewan komisioner; dan melakukan program rekrutmen pegawai yang terdiri atas penerimaan lulusan baru dan penerimaan pegawai yang telah memiliki pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah agar partisipasi dari ahli-ahli di bidang perasuransian dapat ditingkatkan dalam internal Lembaga Penjamin Simpanan melalui pelaksanaan rekrutmen terbuka agar pelaksanaan program penjaminan polis ditangani oleh individu-individu yang berpengetahuan baik di bidang perasuransian. Saran lainnya yakni agar persiapan yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan diawasi dengan baik oleh Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengawasan terhadap lembaga- lembaga keuangan termasuk perasuransian.

---

This thesis discusses the insurance policy guarantee program based on insurance laws and regulations and Law no. 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector ("P2SK Law") which has provided a new function for underwriting insurance customer policies, which must be implemented by the Deposit Insurance Corporation within a period of 5 (five) years from its promulgation. The problems discussed in this thesis are how the insurance policy guarantee program is regulated in insurance laws and regulations and the P2SK Law and how prepared the Deposit Insurance Agency is to carry out the function of the insurance policy guarantee program as regulated in the P2SK Law. The research method used is juridical-normative using primary and secondary legal materials, with data collection techniques through literature study and interviews with qualitative data analysis. Based on the research results, it was concluded that before the issuance of the P2SK Law, regulations related to policy guarantee programs were only briefly regulated based on Law no. 40 of 2014 concerning Insurance in Article 53 paragraph (1) to paragraph (4), but since the promulgation of the P2SK Law, the regulation of policy guarantee programs has become more complete. Another conclusion is that the Deposit Insurance Corporation has carried out preparations for a policy guarantee program, namely preparing a roadmap containing things that must be implemented with implementation targets divided per year; carry out benchmarking or comparative studies to other countries that have their own policy insurance institutions; draft RPP Policy Guarantee Program, RPLPS concerning Insurance Company Reporting, RPLPS concerning Insurance Policy Guarantee, and RPLPS concerning Liquidation of Insurance Companies to be subsequently issued in early 2024; establishing a group to handle the implementation of the policy guarantee program; make adjustments to the composition of the board of commissioners; and carrying out an employee recruitment program consisting of accepting new graduates and recruiting employees who have a minimum of 5 (five) years of work experience. Suggestions that can be given in this research are that the participation of experts in the insurance sector can be increased internally at the Deposit Insurance Agency through open recruitment so that the implementation of the policy guarantee program is handled by individuals who have good knowledge in the insurance sector. Another suggestion is that the preparations carried out by the Deposit Insurance Agency be properly supervised by the Financial Services Authority as an institution that has functions, duties and supervisory authority over financial institutions including insurance."

"Penelitian ini membahas mengenai pengaruh program penjaminan simpanan (deposit insurance) oleh LPS terhadap disiplin pasar dengan menggunakan data time series dari 120 bank umum selama kurun waktu Januari 2003 sampai dengan Desember 2013. Dengan menggunakan empat variasi yang menjadi variabel terikat berupa tingkat suku bunga deposito 1 bulan/TD, tingkat suku bunga deposito 3 bulan/TD3, tingkat suku bunga deposito rata-rata 1 dan 3 bulan/MRATE, dan Interbank Call Money, serta dengan variabel bebas berupa : (i) variabel risiko bank yang terdiri dari : NPL, LDR, BOPO, ROA, dan CAR; (ii) variabel kontrol yang terdiri dari Growth GDP dan Inflasi; dan (iii) variabel dummy, diperoleh hasil penelitian Kebijakan program penjaminan simpanan LPS yang di-proxy oleh dummy, efektif menekan tingkat bunga pada lag 4 periode. Dengan kata lain, kebijakan LPS pada saat ini membutuhkan masa tenggang waktu yang relatif lama yaitu 4 triwulan untuk dapat berpengaruh pada kedisplinan pasar.

---

This research explain about The Impact Analysis of Deposit Insurance Program by The Indonesia Deposit Insurance Corporation to Market Dicipline using the time series data from 120 banks from January 2003 to December 2013. I use Ordinary Least Squares/OLS method with four variations of dependent variables (time deposit rate 1 month, 3 months, average rate in 1 month and 3 months, and interbank call money), as well as the independent variable such as: (i) the bank's risk variables consisting of: NPL, LDR, ROA, ROA, and the CAR Ratios; (ii) the control variables consisting of GDP Growth and Inflation; and (iii) a dummy variable, the result of this research is deposit insurance program by IDIC with proxy by dummy, effectively reduces the interest rate on the lag 4 period. In other words, the policy of IDIC during the grace period requires a relatively long time, that is 4 quarters, to be able to influence the market discipline."

"Penelitian ini membahas mengenai pengaruh program penjaminan simpanan (deposit insurance) oleh LPS terhadap disiplin pasar dengan menggunakan data time series dari 120 bank umum selama kurun waktu Januari 2003 sampai dengan Desember 2013. Dengan menggunakan empat variasi yang menjadi variabel terikat berupa tingkat suku bunga deposito 1 bulan/TD, tingkat suku bunga deposito 3 bulan/TD3, tingkat suku bunga deposito rata-rata 1 dan 3 bulan/MRATE, dan Interbank Call Money, serta dengan variabel bebas berupa : (i) variabel risiko bank yang terdiri dari : NPL, LDR, BOPO, ROA, dan CAR; (ii) variabel kontrol yang terdiri dari Growth GDP dan Inflasi; dan (iii) variabel dummy, diperoleh hasil penelitian Kebijakan program penjaminan simpanan LPS yang di-proxy oleh dummy, efektif menekan tingkat bunga pada lag 4 periode. Dengan kata lain, kebijakan LPS pada saat ini membutuhkan masa tenggang waktu yang relatif lama yaitu 4 triwulan untuk dapat berpengaruh pada kedisplinan pasar.

---

This research explain about The Impact Analysis of Deposit Insurance Program by The Indonesia Deposit Insurance Corporation to Market Dicipline using the time series data from 120 banks from January 2003 to December 2013. I use Ordinary Least Squares/OLS method with four variations of dependent variables (time deposit rate 1 month, 3 months, average rate in 1 month and 3 months, and interbank call money), as well as the independent variable such as: (i) the bank's risk variables consisting of: NPL, LDR, ROA, ROA, and the CAR Ratios; (ii) the control variables consisting of GDP Growth and Inflation; and (iii) a dummy variable, the result of this research is deposit insurance program by IDIC with proxy by dummy, effectively reduces the interest rate on the lag 4 period. In other words, the policy of IDIC during the grace period requires a relatively long time, that is 4 quarters, to be able to influence the market discipline."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang kemampuan Lembaga Penjamin Simpanan dalammenghadapi potensi risiko moral hazard terutama yang berhubungan denganpenyaluran kredit perbankan. Keberadaan suatu institusi penjaminan simpanandimanapun akan selalu diiringi oleh risiko moral hazard bank-bank anggotapenjaminan. Penelitian ini dibatasi hanya meneliti bank-bank perkreditan rakyatkarena menimbang selama berdiri hingga saat ini, (2005-2012) paparan terbesar LPSadalah disaat melikuidasi BPR. Risiko moral hazard tidak akan dapat dihilangkan,namun dapat ditekan. Salah satu parameter yang sangat berpengaruh dalam menjagatingkat risiko moral hazard agar tetap rendah dan berada pada batas toleransi yaitunilai maksimum simpanan yang dijamin (coverage limit). Tesis ini juga berusahameneliti parameter lain yang berpengaruh dengan memasukkan variabel-variabelmakroekonomi seperti pertumbuhan PDB, laju inflasi, suku bunga acuan BankIndonesia, suku bunga yang dijamin oleh LPS, dan perkembangan penyaluran danakredit pada BPR. Dalam perkembangan penyusunan tesis ini, dilakukan jugapengujian dalam mengukur risiko moral hazard yang berhubungan dengan kreditBPR secara kuantitatif dengan mengadopsi metode dalam pengukuran pencadanganklaim LPS yaitu pendekatan perhitungan value at risk CreditRisk+ dengan input databerasal dari data non performing loan (NPL) BPR selama tahun 2011 yang masihberada dalam proses maupun yang telah selesai proses likuidasinya oleh LPS.

---

AbstractThis research is to determine Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) abilityin order to encounter the impact of moral hazard risk in correlation with bank creditdisbursement. The existences of a deposit insurer institution everywhere will alwaysbe followed by the moral hazard risk of bank members. This study limited toscrutinize only rural banks because since the establishment (2005-2012) the IDIClargest exposure was when it liquidated rural banks. The risk of moral hazard cannotbe eliminated, but it can be suppressed. One of the robust parameter that veryimportant in maintaining the level of moral hazard risk in order to remain low and onthe threshold of tolerance is the maximum deposit coverage limit. This research alsoattempted to examine the other parameters that affect by asserted the macroeconomicvariables such as GDP growth, inflation rate, BI rate, deposit insurance rate, and thedevelopment of rural banks credit disbursement. Furthermore, this study also try tomeasured moral hazard risk in associated with rural banks credit failure quantitativelyby adopting the IDIC?s provision cover claim method using banking credit riskmeasurement approach (internal rating based). After further consideration,CreditRisk+ value at risk approach was chosen using input data from liquidated ruralbanks non performing loan (NPL) during 2011"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi penjaminan simpanan, rasio kecukupan modal (CAR) dan non performing loan (NPL) terhadap tingkat deposit, risiko moral hazard dan net interest margin (NIM) bank umum di Indonesia periode 2000-2012. Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel.Hasil dari penelitian ini menunjukkan implementasi penjaminan simpanan, CAR dan NPL mempengaruhi tingkat deposit bank umum secara negatif.Implementasi penjaminan simpanan terbukti signifikan meningkatkan risiko moral hazard sementara variabel CAR dan NPL berpengaruh negatif terhadap risiko moral hazard. Temuan lain menunjukkan NIM dipengaruhi positif oleh implementasi penjaminan simpanan dan CAR, tetapi dipengaruhi negatif oleh NPL.

---

ABSTRACTThis study aims to determine the effect of the implementation of deposit insurance, capital adequacy ratio (CAR) and non-performing loan (NPL) towards deposit, moral hazard risk and net interest margin (NIM) of commercial banks in Indonesia from 2000 to 2012. This study uses panel data regression method. The results of this study demonstrate the implementation of deposit insurance, CAR and NPL affects commercial bank deposits negatively. Implementation of deposit insurance were proven significantly increases moral hazard risk while the variable CAR and NPL negatively affect moral hazard risk. Other findings showed NIM is affected positively by the implementation of deposit insurance and the CAR, but negatively affected by the NPL."

"Tujuan penelitian ini adalah menginvestigasi pengaruh implementasi deposit insurance system (DIS) terhadap depositor dan bank. Pertanyaan fundamental yang ingin dibuktikan dalam penelitian ini adalah apakah implementasi DIS memperbaiki tingkat deposit bank umum di Indonesia. Penelitian ini dilakukan menggunakan panel data analysis dengan pendekatan random effect yang memungkinkan analisis terhadap perbedaan individu dan waktu. Studi membuktikan bahwa implementasi DIS di Indonesia efektif meningkatkan deposit bank umum di Indonesia. Disamping itu, dana masyarakat juga semakin terbesar dan tidak terkonsentrasi pada bank milik pemerintah. Namun demikian, dari studi ini tidak terbukti bahwa implementasi DIS menimbulkan moral hazard pihak bank umum dalam bentuk peningkatan risk taking dalam bentuk penurunan komposisi modal terhadap aset atau peningkatan komposisi kredit terhadap aset bank.

---

This study evaluates the impact of the deposit insurance system (DIS) to the depositors and banks in Indonesia. The implementation of explisit deposit insurance system in Indonesia is managed by Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC). The fundamental question tried to answer in this research is whether the DIS improved the effectiveness of the banking system evidenced by the increased of the bank level of deposit. The research conducted in a panel data analysis using the random effect model approach, that controlled individual and time.

The research find that the deposit level of the bank has improved since the deposit insurance is available. It also find that the deposit is not concentrated in the state controlled banks any longer since the implementation of DIS in Indonesia. Another good news is that the study did not find that the DIS affect the increasing of bank risk taking not only the composition of credit to asset, but also the level of equity to asset of the bank."

"Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan Undang-Undang Deposit di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Perpustakaan Negara Malaysia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi dokumen, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Deposit di Indonesia dilakukan sejak Tahun 1990, sedangkan di Malaysia dilakukan sejak tahun 1986. Pada umumnya Undang-Undang Deposit kedua negara hampir sama, namun terdapat beberapa perbedaan antara lain: a) Jumlah koleksi yang diserahkan kepada Perpustakaan Nasional, di Indonesia 2 (dua) eksemplar terbitan cetak dan 1 (satu) eksemplar terbitan non cetak, sedangkan di Malaysia 5 (lima) eksemplar terbitan cetak dan 2 (dua) eksemplar terbitan non cetak. b) Penyimpanan, di Indonesia disimpan di Perpustakaan Nasional RI Jakarta, sedangkan di Malaysia disimpan di empat tempat yaitu di Perpustakaan Negara Malaysia, di Daerah Sungai Besi Kuala Lumpur, di Sabah, dan di Pulau Pinang. c) Imbalan harga, di Indonesia koleksi diserahkan secara gratis sedangkan di Malaysia harga buku yang dianggap mahal mendapat penggantian sebesar 30% dari harga penerbitan. d) Sanksi, pelanggaran terhadap pelaksanaan Undang-Undang Deposit di Indonesia denda 5 juta rupiah atau pidana kurungan 6 bulan, sedangkan di Malaysia hanya denda 3 ribu ringgit. Kedua negara belum maksimal melaksanakan Undang Undang Deposit dan masih terfokus pada terbitan komersial. "