Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebudayaan merupakan cara hidup yang dimiliki oleh seseorang atau suatu kelompok yang diwariskan secara turun-temurun. Kebudayaan itu sendiri adalah ciri khas dari suatu kelompok atau perorangan yang dapat mendefinisikan kelompok atau perorangan. Tersebarnya budaya suatu negara akan membuat negara semakin dikenal, oleh karena itu ciri khas suatu negara akan lebih mudah dikenali termasuk kebudayaan Islam. Besarnya budaya Arab Saudi membuat negara itu semakin dikenal, apalagi Arab Saudi merupakan negara dengan penghasil minyak terbesar di dunia. Banyak negara yang bekerja sama dengan Arab Saudi termasuk Indonesia dengan menggunakan pendekatan budaya. Indonesia dan Arab Saudi, sebagai negara mayoritas Muslim, melakukan berbagai kerjasama, termasuk dalam hal haji dan umrah, investasi, dan sistem ekonomi syariah. Hubungan kerjasama ini dilakukan dengan menghormati prinsip-prinsip agama Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui sumber dan jurnal kebudayaan yang didapatkan untuk mendapatkan pengaruh budaya tersebut terhadap kerjasama. Penelitian ini menggunakan teori adaptasi budaya dan konsep foreign direct investment yang menunjang penulisan tugas akhir ini. Hasil tugas akhir ini menunjukkan bahwa transaksi bilateral antara negara Islam dapat dilakukan dengan prinsip muamalah, yang mengatur hubungan manusia dan kegiatan ekonomi. Muamalah meliputi berbagai bentuk transaksi, termasuk jual beli, sewa, dan lain-lain, yang harus dilakukan dengan prinsip kejujuran dan kesetiaan.

---

Culture is a way of life owned by a person or group that is passed down from generation to generation. Culture itself is a characteristic of a group or individual that can define the group or individual. The spread of a country's culture will make the country more recognizable, therefore the characteristics of a country will be more easily recognized including Islamic culture. The magnitude of Saudi Arabia's culture makes the country even more recognizable, especially since Saudi Arabia is the country with the largest oil producer in the world. Many countries are cooperating with Saudi Arabia including Indonesia by using a cultural approach. Indonesia and Saudi Arabia, as Muslim-majority countries, carry out various collaborations, including in terms of Hajj and Umrah, investment, and the sharia economic system. This cooperative relationship is carried out with respect for Islamic religious principles. This research uses a qualitative method through cultural sources and journals obtained to obtain the influence of culture on cooperation. This research uses the theory of cultural adaptation and the concept of foreign direct investment that supports the writing of this final project. The results of this final project show that bilateral transactions between Islamic countries should be based on the principle of muamalah, which regulates human relations and economic activities. Muamalah encompasses various forms of transactions, including buying and selling, leasing, and others, which must be conducted with the principles of honesty and loyalty."

"Kazakhstan merupakan negara republik yang baru saja merdeka pada 16 Desember 1991 dan merupakan pecahan dari Uni Soviet. Sejak bubarnya Uni Soviet, Kazakhstan masih berhubungan baik secara ekonomi dan politik dengan Rusia. Namun, dinamika keagamaan di Kazakhstan sangat tinggi dan berbeda dengan Rusia. Muslim dan Kristen Ortodoks mencoba menerima agama dan budaya baru tersebut ketika pasca-kemerdekaan. Penelitian ini mengangkat tiga permasalahan, yaitu (1) Bagaimana masuknya Islam dan Bangsa Kazakh di Kazakhstan, (2) Bagaimana kehidupan keislaman di Kazakhstan pada masa ketika menjadi bagian Uni Soviet, (3) Bagaimana keadaan Islam dan gambaran kehidupan Muslim di Kazakhstan pasca-bubarnya Uni Soviet. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kondisi Islam yang berada di Kazakhstan dan dampaknya dari kekuasaan komunis Uni Soviet yang sangat lama terhadap Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pengumpulan data menggunakan studi pustaka dari beberapa sumber bacaan. Dua teori dalam tulisan ini adalah teori reproduksi budaya dan juga teori modernisasi. Hasil dari penulisan adalah ditemukannya beberapa sejarah masuknya Islam di Kazakhstan dan mengetahui tentang bangsa Kazakh, keadaan Islam pada era Soviet, serta perkembangan Islam pasca-kemerdekaan hingga berjalan tiga dekade.

---

Kazakhstan is a republic that just became independent on December 16, 1991 and is part of the Soviet Union. Since the collapse of the Soviet Union, Kazakhstan has remained on good terms economically and politically with Russia. However, the religious dynamics in Kazakhstan is very high and different from that of Russia. Muslim and Orthodox Christians try to accept the new culture and religion after independence. This research is based in several issues, namely (1) How Islam was entering and the identity of the Kazakh nation in Kazakhstan, (2) How was Islamic life in Kazakhstan at the time when it was part of the Soviet Union, (3) What was the state of Islam and what was the picture of Muslim life in Kazakhstan after the dissolution of the Soviet Union. This research aims to determine the condition of Islam in Kazkahstan and the impact of the Soviet Union’s long-standing communist rule on Islam. This study uses a descriptive method with data collection using literature studies from several reading sources. The theory in this reseacrh is theory of cultural reproduction and also the theory of modernization. The results of the research are the discovery of some of the history of the Islam was entering in Kazakhstan and knowing about the Kazakh nation, the state of Islam in the Soviet era, and the development of Islam after independence for three decades.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efisiensi Bank Syariah di Indonesia, Arab Saudi, dan Inggris dari 2015 hingga 2019. Perhitungan tingkat efisiensi dalam penelitian ini adalah relatif, tidak absolut. Penelitian ini menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) dan sumber data dari Bankscope dan Bankfocus. Penelitian ini terdiri dari 3 variabel input yaitu Total Aset (X1) Biaya Staf (X2) dan Total Deposit (X3) dan 2 Output adalah Pendapatan (Y1) dan Pinjaman (Y2). Penelitian ini menemukan bahwa tingkat efisiensi bank syariah secara keseluruhan di Indonesia, Arab Saudi, dan Inggris berfluktuasi. Berdasarkan hasilnya, secara keseluruhan bank syariah di Arab Saudi adalah yang paling efisien, diikuti oleh Indonesia dan terakhir Inggris. Ada beberapa variabel yang tidak efisien. Solusi untuk masalah inefisiensi ini dapat dicapai dengan menggunakan simulasi manajerial yang dihasilkan oleh DEA. Hasil dari penelitian ini bisa dijadikan acuan di tahun berikutnya bagi bank syariah untuk mengurangi variabel yang tidak efisien dan mengoptimalkan yang masih kurang optimal untuk mencapai efisiensi.

---

This research is intended to analyse the efficiency level of Islamic Bank in Indonesia, Saudi Arabia, and United Kingdom from 2015 to 2019. Calculation of the level of efficiency in this study is relative, not absolute. This study uses the Data Envelopment Analysis (DEA) method and data source from Bankscope and Bank Focus. This research consists of 3 input variables namely Total of Assets (X1) Staff Expenses (X2) and Total Deposit (X3) and 2 Output is Income (Y1) and Loan (Y2). This research finds that overall level of efficiency of Islamic banks in

Indonesia, Saudi Arabia, and United Kingdom are fluctuating. According to the result, overall Islamic banks in Saudi Arabia is the most efficient , followed by Indonesia and the last is United Kingdom.There are some variabels that inefficient. The solution for this inefficiency problem can be achieved by employing managerial simulation generated by DEA. The results of this study can be used as a reference in the following year for Islamic banks to reduce inneficient variables and which must be added in order to achieve efficiency."

"Di dunia sekarang ini, konsep hak asasi manusia (HAM) mempengaruhi semua aspek hubungan internasional dan melintasbatasi semua aspek hukum internasional kontemporer, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang dibentuk pada 1969 dan Komisi Independen Permanen HAM Organisasi Kerjasama Islam (IPHRC) yang dibentuk pada 2010 memiliki kedudukan dan peranan dalam masalah hak asasi manusia atas konflik antara Arab Saudi dan Republik Islam Iran terkait eksekusi mati 47 ulama syiah oleh Arab Saudi pada 2 Januari 2016. Kasus eksekusi mati tersebut merupakan sebuah pelanggaran hak asasi manusia karena pada dasarnya hukuman mati di zaman saat ini tidak seharusnya dilakukan, terlebih dalam kasus hukuman mati ulama syiah erat dengan unsur oposisi politis dan tidak sesuai dengan prosedur internasional seperti pelaksanaan hukuman mati dengan pengawasan dari dewan HAM PBB atau dewan HAM negara anggota PBB. Atas hal tersebut, baik dalam sudut pandang teori intervensi, sudut pandang sejarah serta sudut pandang dasar hukum, OKI memiliki peranan dan kedudukan atas kasus tersebut. Namun, upaya yang dilakukan OKI hanya pada penyampaian pernyataan bahwa seharusnya Republik Islam Iran tidak ikut campur terhadap eksekusi mati yang dilakukan oleh Arab Saudi. Upaya yang minim tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor seperti OKI merupakan organisasi yang masih menjaga diri dari sikap saling mengintervensi antar negara anggotanya, IPHRC sebagai komisi independen dalam hak asasi manusia masih merupakan komisi yang belum bisa berperan jauh dan masih minim kewenangan, masih terdapatnya perdebatan dalam menginterpretasikan hak asasi manusia antar negara anggota OKI, serta masih kental nya pembedaan antara negara-negara kuasa OKI dalam hal ini Arab Saudi dengan negara anggota OKI lainya.

---

In today's world, the concept of human rights affects all aspects of international relations and contemporary international law, the Organisation of Islamic Cooperation (OIC) which was formed in 1969 and the Committee of Independent Permanent Human Rights Organisation of Islamic Cooperation (IPHRC), which was formed in 2010, holds a position and role in human rights issues regarding the conflict between Saudi Arabia and the Islamic Republic of Iran related to the execution of 47 Shia scholars by Saudi Arabia on January 2, 2016. The case of the execution becomes a matter of human rights violation basically a death sentence in the current era should not be done, especially since death penalty cases of Shia clerics are linked to elements of the political opposition and not in accordance with international procedures, such as the executions under the supervision of the UN Human Rights Council or the Human Rights Council of UN member states. Based on that, whether in light of the theory of intervention, historical perspectives and viewpoint of the legal basis, the OIC has a role and a position on the case. However, the only effort made by the OIC was submitting a statement that Iran should not interfere against the executions carried out by Saudi Arabia. This minimal effort is not independent from several factors such as the OIC being an organization that is still distancing itself from mutual intervention between its member states, the IPHRC being an independent commission on human rights is still a commission that has not been able to contribute much and still lacks the authority, the continuing debate on interpreting human rights among member states of the OIC, as well as there still being strong distinctions between powerful OIC countries (in this regard, Saudi Arabia) and other OIC member countries."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah Indonesia dan arab Saudi dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia pada tahun 2015-2021. Kedua negara tersebut sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Peneliti menggunakan metode Library Research yaitu dengan mengkaji sumber-sumber atau referensi mengenai haji, diplomasi serta hubungan bilateral antara Indonesia dengan Arab Saudi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa hubungan bilateral antara Indonesia dengan arab Saudi mempengaruhi penyelengggaraan ibadah haji di Indonesia. Ini dapat terlihat dari kebijakan-kebijakan haji yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dengan arab Saudi. Terlebih, pada masa pandemic covid-19 ini, kedua negara tersebut kompak untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sejalan antara kedua negara tersebut.

---

This study aims to analyze the role of the governments of Indonesia and Saudi Arabia in the implementation of the Indonesian Hajj pilgrimage in 2015-2021. These two countries are very influential in the implementation of the Indonesian Hajj pilgrimage. This research uses library research. The researcher uses the Library Research method, namely by reviewing sources or references regarding Hajj, diplomacy and bilateral relations between Indonesia and Saudi Arabia. Based on the results of the research conducted, it is known that the bilateral relationship between Indonesia and Saudi Arabia affects the implementation of the pilgrimage in Indonesia. This can be seen from the Hajj policies issued by the Indonesian government and Saudi Arabia. Moreover, during this COVID-19 pandemic, the two countries were united to issue policies that were in line between the two countries."

"Sejak abad ke 19 Hukum Barat sudah masuk ke dunia Islam sehingga ada tiga jenis negara dalam memposisikan Hukum Islam, ada yang menggunakan hukum Islam sebagai sistem hukum secara formal, ada yang mengantikan hukum Islam secara penuh dengan hukum sekuler, dan ada yang menggunakan hukum sekuler namun masih menggunakan hukum Islam secara berdampingan dengan Hukum Islam. Arab Saudi termasuk dalam negara kategori pertama, sedangkan Indonesia termasuk dalam kategori ketiga.Penelitian ini membahas perbandingan pengaturan kelembagaan perbankan di Indonesia dan Arab Saudi beserta implementasinya dengan kerangka hukum komparatif. Metode yang digunakan adalah studi Pustaka dan wawancara, dengan meneliti bahan hukum primer dan sekunder yang terdapat di Indonesia dan Arab Saudi terkait dengan hukum perbankan, bahan hukum primer dan sekunder tersebut kemudian dideskripsikan dan dianalisis untuk diperbandingan dalam kerangka hukum komparatif. Hasil penelitian ini adalah Indonesia dan Arab Saudi memiliki kesamaan, yaitu dual banking system, sistem syariah dan konvensional berjalan beriringan, dan ada Unit Usaha Syariah, yakni bagian bank konvensional yang menjalankan usaha syariah. Indonesia memiliki Bank Indonesia dan OJK untuk mengatur dan mengawasi seluruh aktivitas perbankan. Arab Saudi hanya memiliki SAMA untuk mengawasi seluruh perbankan. Bank di Indonesia harus memahami perbedaan ini apabila ingin bekerjasama dengan bank dari Arab Saudi.

---

Since the 19th century Western Law has entered the Islamic world so that there are three types of states in positioning Islamic Law, some use Islamic law as a formal legal system, some replace Islamic law fully with secular law, and some use secular law but still use Islamic law side by side with Islamic Law. Saudi Arabia is included in the first category of countries while Indonesia is included in the third category. The author here will discuss the comparison of banking institutional arrangements in Indonesia and Saudi Arabia along with their implementation with a comparative legal framework. The method used is a literature study and interview, by examining primary and secondary legal materials found in Indonesia and Saudi Arabia related to banking law, the primary and secondary legal materials are then described and analyzed for comparison within a comparative legal framework. The results of this study are similarities and institutional differences in banking systems in Indonesia and Saudi Arabia, namely the dual banking system, namely Islamic banks and conventional banks go hand in hand, and there is a Sharia Business Unit which is part of conventional banks that run sharia businesses. Indonesia has Bank Indonesia and OJK to regulate and supervise all banking, Saudi Arabia only has SAMA to supervise all banks, sharia banks depend on each scholar in each Islamic bank. Banks in Indonesia must understand what this difference is if they want to cooperate with banks from Saudi Arabia."

"Penelitian ini dilatar belakangi oleh cara berpakaian masyarakat Arab Saudi. Kaum laki-laki menggunakan thawb berwarna putih, sedangkan perempuannya menggunakan abaya berwarna hitam. Apakah cara ini pengaruh agama Islam atau faktor Iklim geografis? Data penelitian ini diambil dari sumber-sumber utama seperti; buku, ensiklopedia, jurnal, wawancara dan observasi langsung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Dari hasil pembahasan dan analisis disimpulkan bahwa masyarakat Arab Saudi tradisi berpakaiannya menyesuaikan iklim geografisnya hingga Islam datang menyempurnakan cara berpakaian masyarakat Arab Saudi.

---

This research was motivated by the way of dressing of Saudi Arabian people. The men wear white thawb, meanwhile the women wear black abaya. Is this way of dressing influenced by the Islamic religion or geographical climate factors? The research data was taken from primary sources, such as books, encyclopedias, journals, interviews and direct observations. The research method used is qualitative method with study of literature approach. From the results of the discussion and analysis it can be concluded that the tradition of dressing of Saudi Arabian people adjusts its geographical climate until Islam came to improve their way of dressing."

"ABSTRAKHubungan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi mencakup hubungan dalam pengelolaan haji, pendidikan, ketenagakerjaan, keamanan, dan perdagangan. Dari hubungan bilateral tersebut, tesis ini membahas tentang hubungan perdagangan Indonesia dan Arab Saudi tahun 2004 ndash; 2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teori ekonomi politik perspektif nasionals dan konsep perdagangan internasional keunggulan absolut. Hubungan perdagangan yang diteliti mengenai politik perdagangan, potensi komoditas perdagangan, dan dinamika perdagangan. Tesis ini menemukan bahwa kedua negara melakukan politik perdagangan dengan tujuan kepentingan negaranya. Hubungan perdagangan kedua negara secara politik tidak memiliki kedekatan meskipun dalam bidang ekonomi Arab Saudi adalah mitra terbesar perdagangan di Timur Tengah. Indonesia dan Arab Saudi pun memiliki potensi komoditas yang besar baik migas atau non-migas. Indonesia memiliki potensi lebih besar karena keberagaman komoditas ekspor dibandingkan Arab Saudi yang bertumpu pada migas, polipropelina, dan etilen. Komoditas yang diperdagangkan oleh Indonesia dan Arab Saudi menunjukkan bahwa mereka melakukan perdagangan dengan konsep keunggulan absolut. Selain itu, dinamika perdagangan keduanya fluktuatif dengan neraca perdagangan Indonesia yang defisit sedangkan Arab Saudi berada dalam zona surplus. Dinamika perdagangan tersebut pun telah menjadi pola dan sulit untuk diubah karena kebutuhan minyak Indonesia yang tinggi untuk ketahanan energi atau pemenuhan konsumsi domestik.

---

ABSTRACTThe bilateral relations between Indonesia and Arab Saudi consist of hajj management, education, employment, security, and trade. From that bilateral relationship, this thesis explains the trade relationship between Indonesia and Saudi Arabia from 2004 to 2014. The method that used in this research is qualitative method with political economy theory of national perspective and international trade concept of absolute advantage. The research consists of trade politics, the potential of trade commodities, and the dynamics of the trade. This thesis finds that both countries engage in trade politics with the aim of their countries interest. The trade relations between the two countries are politically disproportionate although in the economic field Saudi Arabia is the largest trading partner in the Middle East. Indonesia and Saudi Arabia also have large potential commodities in both oil and gas or non oil and gas commodities. Indonesia has a greater potential because of the diversity of export commodities compared to Saudi Arabia which is based on oil and gas, polypropelina and ethylene. The commodities traded by Indonesia and Saudi Arabia show that the trade with the absolute concept. Furthermore, the trade dynamics is fluctuated with Indonesia 39 s deficit in their trade balance while Saudi Arabia is in a surplus zone. The trade dynamics have become patterns and are difficult to change due to Indonesia 39 s high oil demand for energy security or fulfillment of domestic consumption."

"Saudi Vision 2030 yang digagas oleh Pangeran Muhammad bin Salman (MBS) merupakan inisiatif yang sangat menarik perhatian, karena ambisi dan skala transformasinya yang sangat besar. Implementasi Saudi Vision 2030 berimplikasi kepada keterbukaan Arab Saudi dan keberpisahan dari Wahhabisme untuk membawa Saudi kepada Islam Moderat yang dicita-citakan oleh MBS. Reformasi kurikulum pendidikan Islam merupakan salah satu transformasi Saudi Vision 2030. Penelitian ini menganalisis bagaimana proses reformasi kurikulum pendidikan Islam tersebut dilakukan dan bagaimana strategi penerapannya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis teks, penelitian ini menganalisis materi buku ajar Dirasat Islamiyah (kajian Islam) yang mengandung tema terkait relasi antaragama dan inter-agama dalam masyarakat. Teori relasi kuasa Michael Foucault digunakan untuk menunjukkan adanya peran negara dalam memproduksi ilmu pengetahuan. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa relasi kuasa-pengetahuan beroperasi pada proses produksi kurikulum Pendidikan Arab Saudi. Kurikulum Pendidikan Arab Saudi berupaya mengkonstruksi dan menginternalisasi ideologi generasi muda Saudi agar sejalan dengan agenda Islam Moderat pemerintahan MBS menuju Saudi Vision 2030.

---

Saudi Vision 2030, conceived by His Royal Highness Prince Muhammad bin Salman (MBS), is a highly captivating initiative due to its ambitiousness and the vast scale of its transformation. The implementation of Saudi Vision 2030 implies Saudi Arabia’s openness and disengagement from Wahhabism to bring about the moderate Islam envisioned by MBS. The reform of the Islamic education curriculum is one of the transformations under Saudi Vision 2030. This research analyzes how the process of Islamic education curriculum reform is carried out and the strategies for its implementation. Using a qualitative approach and text analysis method, this study examines the content of Dirasat Islamiyah (Islamic studies) textbooks that contain themes related to inter-religious and intra-religious relations in society. Michael Foucault's theory of power relations is employed to demonstrate the state's role in producing knowledge. The results of this study find that power-knowledge relations operate in the process of the production of the Saudi Arabian education curriculum. The Saudi Arabian education curriculum seeks to construct and internalize the ideology of the young Saudi generation to align with the moderate Islam agenda of MBS’s government towards Saudi Vision 2030."