Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kondisi backlog kepemilikan rumah di Indonesia per tahun 2023 masih berada pada angka 12.7 juta unit, khususnya di Jakarta per tahun 2021 masih berada pada angka 1.3 juta unit. Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) merupakan pihak yang terdampak dari situasi tersebut mengingat perhitungan backlog didasarkan pada jumlah rumah tangga MBR yang belum memiliki rumah. Situasi backlog terjadi sehubungan dengan ketersediaan tanah bagi pembangunan rumah MBR yang kian hari makin menipis. Artinya, sumber daya tanah bagi usaha perumahan belum maksimal dikelola dengan adil bagi kemakmuran rakyat sesuai Pasal 13 UUPA. Tak hanya itu, kondisi backlog menunjukkan bahwa hak konstitusional akan lingkungan tempat tinggal yang baik dan sehat pun belum sepenuhnya diterima seluruh rakyat Indonesia. Menyiasati backlog, pemerintah tengah menjalankan Program Satu Juta Rumah Susun Perkotaan menurut RPJMN 2020-2024 dengan melibatkan Perumnas, swasta, serta masyarakat swadaya sebagai pelaku pembangunan. Pada perkembangannya, terdapat BP3 dan Bank Tanah sebagai dua badan baru yang memiliki beberapa tugas dan fungsi serupa dengan Perumnas dalam kaitannya dengan penyelenggaraan maupun penyediaan tanah bagi rumah MBR. Pembentukan kedua badan tersebut memungkinkan adanya kolaborasi, atau justru hanya membuat overlapping kelembagaan saja yang dapat memperlambat penyediaan rumah bagi MBR. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal serta pendekatan komparatif untuk menyempurnakan mekanisme penyediaan tanah serta kelembagaan dalam penyelenggaraan rumah MBR di Indonesia melalui perbandingan dengan Singapura dalam program public housing-nya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelibatan Bank Tanah untuk mengadakan tanah secara berkala serta pemanfaatan tanah BMN/BMD merupakan mekanisme penyediaan tanah yang tepat untuk mengatasi backlog saat ini. Selanjutnya, koordinasi antara instansi pemerintah pemilik tanah BMN/BMD dengan Perumnas di Jakarta maupun antara Bank Tanah dengan Perumnas di wilayah lain dapat menyederhanakan kelembagaan dalam penyelenggaraan rumah MBR seperti antara URA-SLA-HDB di Singapura. Terakhir, keberadaan BP3 yang memiliki tugas dan fungsi sama seperti Perumnas perlu ditinjau kembali.

---

The condition of housing backlog in Indonesia per 2023 still falls in the number of 12.7 million units, particularly in Jakarta with 1.3 million units per 2021. The low-income communities (MBR) are mostly affected by this situation since backlog is calculated by the total of MBR household that has not had their own house. Backlog occurs in regards with the decrease of land supply for developing MBR housing. This means that the land resources for housing development has not been fairly managed for the prosperity of the people as stated in Article 13 of UUPA. Besides, backlog shows that the constitutional right of living in a good and healthy environment has also not been fully received by all Indonesian people. To solve this, the government is currently running the One Million Urban Flats Program based on RPJMN 2020-2024 which involves Perumnas, private parties, and self-reliance community in its development. As time passes, there are two newly constituted bodies called BP3 and Land Bank which possess similar functions as Perumnas in terms of developing MBR housing or supplying land resources for its development. This situation can either promote a collaboration or an overlapping between institutions that causes delay in providing MBR housing. This study uses doctrinal research method and comparative approach to maximize the land supply mechanism and the institutions within MBR housing development in Indonesia through a comparison with Singapore's public housing program. This study concludes that the involvement of Land Bank and the utilization of BMN/BMD-land are the proper land supply mechanism to overcome housing backlog. Furthermore, the coordination between government agencies possessing BMN/BMD-land and Perumnas in Jakarta or between Land Bank and Perumnas in other areas can simplify the institutions in MBR housing development just like URA-SLA-HDB in Singapore, which eventually leads to further examination of BP3's existence."

"Pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan akibat adanya migrasi dan juga pertambahan populasi adalah hal yang tidak bisa dihindari. Hal tersebut menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara kebutuhan akan hunian dengan persediaan rumah yang ada. Disamping itu timbulnya permukiman kumuh di perkotaan akibat urbanisasi menjadi masalah bagi kota. Ternyata masalah akan penyediaan perumahan dan penataan kawasan permukiman ini dialami oleh masyarakat berpenghasilan rendah yang jumlahnya 46,7 dari warga Jakarta. Kelompok ini adalah golongan yang perlu dibantu oleh pemerintah dalam rangka memenuhi keterbatasan kemampuan mereka dalam memiliki hunian. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyusun program penyediaan perumahan dan penataan kawasan permukiman berdasarkan kebijakan perumahan dan permukiman yang mengarah kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas implementasi kebijakan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyediaan perumahan dan penataan kawasan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan yang telah dijabarkan dalam rencana pembangunan perumahan dan penataan kawasan permukiman untuk masyarakat berpenghasilan rendah sudah memadai akan tetapi masih mengalami kendala dalam implementasi kebijakannya.

---

Population growth in urban areas due to migration and population growth is inevitable. This causes an imbalance between the need for occupancy with existing home supplies. Besides, the emergence of slum settlements in urban areas due to urbanization becomes a problem for the city. It turns out the problem will be the provision of housing and structuring of this settlement area experienced by low income people who amount to 46,7 of the citizens of Jakarta. This group is a group that needs to be assisted by the government in order to meet the limitations of their ability in having a dwelling. The Provincial Government of DKI Jakarta has developed a program of housing provision and structuring of settlement areas based on housing and settlement policies that lead to low income communities.

This descriptive qualitative research aims to analyze the effectiveness of policy implementation from DKI Jakarta Provincial Government in providing housing and settlement arrangement for low income people. The policies outlined in the housing development plan and settlement arrangements for low income communities are adequate but still face obstacles in the implementation of their policies."

"Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi semua kalangan di perkotaan merupakan tantangan bagi pengambil kebijakan. Adanya keterbatasan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar rumah khususnya golongan Masyarakat Berpenghasilan Rendah MBR , maka dibutuhkan peran pemerintah berupa penyediaan perumahan bersubsidi. Salahsatu upaya pemerintah dalam meningkatkan akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau yaitu berupa Kredit Kepemilikan Rumah KPR Sejahtera Tapak dengan menggunakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan FLPP. Namun pemanfaatan perumahan bersubsidi ini dinilai belum optimal, masih banyak rumah yang belum dihuni. Pertumbuhan perumahan bersubsidi ini pun berkembang ke wilayah pinggiran karena tingginya harga lahan di pusat kota. Demikian pula kecamatan Bojonggede yang pertumbuhannya tidak terlepas dari perkembangan wilayah Jabodetabek memiliki angka rumah kosong tertinggi di wilayah perkotaan Cibinong Raya. Fenomena kekosongan tersebut ironisnya terjadi ditengah maraknya pembangunan perumahan yang sedang berlangsung. Tujuan penelitian ini menganalisa faktor penyebab terjadinya kekosongan rumah pada perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah MBR . Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan grounded theory dalam jangka waktu penelitian bulan Maret- Juni 2018. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dan penelusuran literatur. Tahapan analisa berupa proses coding, kategorisasi, dan penyusunan tematik sehingga menghasilkan grounded theory. Proses mengkosongkan rumah di Kecamatan Bojonggede dimulai dari persepsi pemilik mengenai perumahan, motivasi membeli rumah dan motivasi mengkosongkan rumah. Hasil penelitian faktor penyebab rumah kosong di Kecamatan Bojonggede yaitu adanya kebutuhan sosial domestik dan aspek budaya pemilik.

---

The provision of decent and affordable housing for all urban communities is a challenge for policymakers. The existence of limited ability to meet the basic needs of houses, particularly for the Low Income Communities, the government's role is needed in the form of provision of subsidized housing. One of the government's efforts in increasing the access to a decent and affordable housing is in the form of Sejahtera Tapak Home Ownership Loan Kredit Kepemilikan Rumah KPR by utilizing the Housing Loan Liquidity Facility Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan FLPP . However, the utilization of this subsidized housing is considered not optimal, there are still many houses that have not been occupied. The expansion of the subsidized housing is also developing to the suburban area because of the high price of land in the city center. Similarly, Bojonggede District whose development cannot be separated from the development of Jabodetabek Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi area has the highest number of vacant houses in Cibinong urban area. The phenomenon of these vacant properties is ironic in the midst of the ongoing housing development.

Therefore, this study aims to analyze the factors that cause the vacant houses in Low Income Communities housing. This research used qualitative method with grounded theory approach in the period of research from March to June 2018. Data collection was done through field observation, in depth interview, and literature review. Moreover, the steps of the analysis conducted were coding process, categorization, and thematic arrangement to establish the grounded theory. The process of vacating the houses in Bojonggede District starts from the owner's perception of housing, the motivation to buy the house, and the motivation to vacant the house. The result of this research that the phenomenon of vacant houses in Bojonggede District is influenced by the social domestic needs and cultural aspects of the owners. "

"Implementasi program perumahan sederhana yang terjangkau adalah upaya yang lazim oleh pemerintah Indonesia untuk menghasilkan perumahan yang terjangkau, yang dapat dibeli oleh keluarga yang berpenghasilan 30% hingga 80% dari pendapatan median komunitas menurut program perumahan federal Amerika Serikat ((Chatfield, Melissa, & Warnock) , 2000) dikutip dalam (Salama & Alshuwaikhat, 2006)). Namun, aspek keberlanjutan perumahan sering diabaikan. Keterjangkauan dalam perumahan umumnya dipertimbangkan melalui biaya konstruksi saja, yang sama tidak tepat secara mendalam. Keterjangkauan perumahan harus dipertimbangkan melalui desain, lokasi, kondisi, lingkungan, akses transportasi, dll. Pendekatan keterjangkauan perumahan ini secara tidak langsung berkaitan dengan keberlanjutan perumahan, di mana sebuah konsep yang menguntungkan keseluruhan biaya perumahan dalam kinerja jangka panjangnya. Sehubungan dengan pernyataan ini, konstruksi perumahan harus direkayasa agar terjangkau tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan. Rekayasa yang tepat untuk metode konstruksi perumahan dapat diimplementasikan untuk mencapai keterjangkauan perumahan tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan.

---

Simple affordable housing program implementations are prevalent attempts by Indonesian government to produce affordable housing, which can be purchased by families earning 30% to 80% of the community median income according to The United States federal housing programs ( (Chatfield, Melissa, & Warnock, 2000) cited in (Salama & Alshuwaikhat, 2006)). However, the sustainability aspect of housing is often overlooked. Affordability in housing is generally considered through the construction cost which is utterly not the case. Affordability of housing is should be considered through the design, location, condition, neighborhood, transportation access, etc. These housing affordability approaches are indirectly related to housing sustainability, in which a concept that benefits the overall housing cost within its long-term performance. With respect to this statement, housing construction should be engineered to be affordable without ignoring the aspect of sustainability. The proper engineering for the construction method of the housing can be implemented in order to achieve housing affordability without ignoring sustainability aspect. "

"Incremental housing merupakan metode pembangunan rumah di mana hunian yang dibangun tidak harus jadi dalam satu tahap pembangunan. Metode membangun hunian yang incremental banyak diaplikasikan pada perumahan masyarakat berpenghasilan rendah. Proses inkremental mengijinkan pemilik rumah untuk menambah dan memperbaiki kualitas rumah hanya ketika keadaan finansial dan sumber daya lainnya memadai untuk dilakukannya proses inkremental. Dengan dilakukannya proses incremental tersebut, kualitas suatu hunian tentunya diharapkan akan terus meningkat. Peningkatan kualitas ini membuat suatu hunian dapat mengalami pergeseran status formalitas. Suatu rumah yang awalnya masih bersifat informal dapat menjadi formal. Di dalam suatu hunian, manusia yang tinggal di dalamnya tentunya melakukan berbagai macam aktivitas. Aktivitas-aktivitas inilah yang akan mendorong terjadinya kebutuhan space untuk memfasilitasi aktivitas tersebut. Penulisan ini melihat kelompok-kelompok aktivitas mana yang mendorong terjadinya proses inkremental pada rumah masyarakat berpenghasilan rendah, dan bagaimana proses inkremental ini menggeser suatu hunian dalam tingkat formalitasnya.

---

Incremental housing is a method of house-building where the house that is built does not have to be finished in one stage of development. The method of building incremental housing is widely applied to low-income housing. The incremental process allows homeowners to add and improve the quality of their homes only when financial circumstances and other resources are adequate for the incremental process to take place. By carrying out this incremental process, the quality of a dwelling is certainly expected to gradually increase. This quality improvement makes a dwelling experience a shift in formality status. A house that was originally still informal can become formal. In a dwelling, humans who live in it certainly perform various kinds of activities. These activities will encourage the need for space to facilitate these activities. This paper looks at which activity groups encourage the incremental process in the low-income houses, and how this incremental process shifts a residence in its level of formality."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian implementasi program kebijakan rumah subsidi tapak dengan tujuan kebijakan serta mengetahui efektivitas implementasi kebijakan program rumah subsidi di Villa Kencana Cikarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian postpositivis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan program rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah telah sesuai dengan tujuan kebijakan, dan implementasi kebijakan program rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah telah berjalan efektif walaupun masih ditemukan beberapa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan penghuni di Perumahan Villa Kencana Cikarang.

---

This study aims to determine the suitability of the implementation of the home subsidy policy program program with the policy objectives and to know the effectiveness of the implementation of subsidized house program policies in Villa Kencana Cikarang. This study used postpositivis research methods. The results of this study conclude that the implementation of the subsidized home program policy for low income people has been in line with the policy objectives, and the implementation of the subsidized house program policy for low income communities has been effective even though there are still someviolations committed by residentsin Villa Kencana Cikarang Housing."

"Setiap negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan akan hunian yang berkualitas bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam bentuk pelaksanaan program perumahan terjangkau. Meskipun program-program perumahan terjangkau marak diadakan di berbagai negara, terdapat beragam permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Di Indonesia sendiri, pembiayaan perumahan terjangkau dengan berbagai program bantuan pembiayaan yang ada tergolong belum terjangkau, terutama bagi MBR. Makalah ini menganalisis faktor-faktor utama penyelenggaraan perumahan guna merancang Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan Program Perumahan Terjangkau sebagai upaya untuk meningkatkan penyediaan perumahan dan aksesibilitas pembiayaan perumahan bagi MBR. Pada makalah ini, faktor-faktor utama penyelenggaraan perumahan dianalisis menggunakan Interpretive Structural Modeling (ISM) untuk menentukan hubungan timbal balik antara faktor-faktor tersebut. Hasil analisis tersebut pun menjadi masukan terhadap Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan Program Perumahan Terjangkau untuk meningkatkan penyediaan perumahan dan aksesibilitas pembiayaan perumahan bagi MBR yang dirancang menggunakan pendekatan Manajemen Pemangku Kepentingan.

---

Every country has a responsibility to meet the need for quality housing for low-income earners by implementing affordable housing programs. Although affordable housing programs are widely implemented in various countries, there are various problems faced within the implementation. In Indonesia, affordable housing finance with various existing financing assistance programs is classified as unaffordable, especially for low-income earners. This paper analyzes the main factors that are most influential towards affordable housing program problems in order to design an Affordable Housing Program Stakeholder Engagement Plan as an effort to improve housing provision and accessibility of housing finance for low-income earners. In this paper, the main factors of housing management are analyzed using Interpretive Structural Modeling (ISM) to determine the interrelationships between these factors. The results of the analysis also become input for the Stakeholder Engagement Plan for the Affordable Housing Program to improve housing provision and the accessibility of housing finance for low-income households, which is designed using a Stakeholder Management approach."

"Kita semua tahu bahwa tempat tinggal adalah salah satu dari kebutuhan manusia yang paling mendasar. Dari zaman dahulu, manusia berusaha untuk melakukan sesuatu agar kebutuhan akan tempat tinggal ini terpenuhi. Mereka mulai dengan menggunakan gua-gua alam sampai dengan memanfaatkan bahan-bahan yang tersedia disekeliling mereka. Waktu terus berjalan dan manusia tetap melakukan hal-hal tersebut dengan cara yang tentu saja lebih modem.Semua manusia memerlukan tempat tinggal. Tidak ada pengecualian. Baik yang tinggal di kota-kota besar, sampai yang tinggal di tempat-tempat terpencil. Karena pentingnya masalah ini, masalah ini pun diangkat di dunia internasional sebagai masalah bersama yang harus ditangani secara bersama-sama pula.Namun, walaupun tempat tinggal adalah kebutuhan yang penting bagi manusia, pada kenyataannya banyak yang belum memilikinya. Hal ini mungkin disebabkan oleh ketidak mampuan mereka untuk membuat atau membeli sebuah tempat tinggal. Akhirnya mereka banyak menempati tempat-tempat yang tidak layak untuk dihuni.Rumah Sederhana merupakan sebuah rancangan tempat tinggal yang ditujukan bagi mereka yang tergolong tidak mampu atau miskin. Dengan adanya rumah ini diharapkan masyarakat yang berpenghasilan rendah dapat memperoleh kesempatan untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Mereka tidak perlu lagi tinggal ditempat- tempat kumuh."

"Wilayah peri urban Kota Jakarta dipilih sebagai kawasan permukiman karena ketersediaan lahan dan harganya lebih rendah dibanding Jakarta. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah peri urban Kota Jakarta, besarnya permintaan, dan arah pertumbuhannya. Dengan menggunakan pendekatan rumah tangga, kami menganalisis karakteristik masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengestimasi willingness to pay WTP dengan menggunakan metode Ordinary Least Square OLS dan menganalisis jumlah permintaan rumah sederhana dengan menggunakan regresi data panel Fixed Effect Model FEM di wilayah peri urban Kota Jakarta. Hasil analisis menunjukan bahwa pengeluaran non-makanan dan pengeluaran transportasi menjadi determinan yang signifikan di seluruh wilayah peri urban Kota Jakarta dan permintaan rumah sederhana paling besar ke wilayah barat peri urban Kota Jakarta. Untuk itu, pemerintah perlu menjaga kestabilan harga dan upah, menyediakan rumah sederhana yang meminimalisir biaya transportasi, serta memberikan skema pembiayaan dan besar subsidi yang sesuai dengan kemampuan masing-masing rumah tangga berpenghasilan rendah. Hal tersebut diharapkan agar perumusan kebijakan penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dapat tepat sasaran, tepat guna, tepat kebutuhan, dan tepat lokasi.

---

Jakarta peri urban areas are chosen as residential areas because of the land availability and the lower price compared to Jakarta. This paper aims to analyse the characteristics of low income families in Jakarta peri urban areas in buying houses, the magnitude of demand, and the direction of growth. By utilizing household approach, we analyzed low income families characteristics for estimated willingness to pay WTP by using Ordinary Least Square OLS method and analyzed low income housing demand by using Fixed Effect Model FEM panel data regression.

The result show that non food expenditure and transportation expenditure are significant determinant in Jakarta peri urban areas and the most low income housing demand to the west Jakarta peri urban areas. Therefore, the government should maintain the stability of prices and wages, provide housing that minimizes transportation costs, and provide financing scemes and subsidies according to the ability of each families. It is expected to the policy formulation of housing provision for low income families can be precise, appropriate, efficient, and location appropriate."

"Peran arsitektur diakui memiliki kapabilitas untuk menjadi solusi bagi permasalahan urban baik dalam skala kecil maupun besar, untuk mempertahankan sisi positif yang telah ada, dan untuk mengisi kekurangan di lingkungan itu sendiri. Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk membantu mengurangi krisis urban di Australia, dan meminimalisasi efeknya dikemudian hari. Sebagai isu utama yang telah menyebar pada kota-kota besar di Australia, ekspansi area urban yang tidak terkontrol dapat dipecahkan dengan pengadaan perumahan berpopulasi tinggi yang berlokasi tidak jauh dari pusat perkotaan, juga untuk mengurangi kepemilikan dan penggunaan kendaraan pribadi. Isu lokal di lokasi tapak yaitu kota Perth Timur yang perlahan berubah pada sisi demografis, dari komunitas yang berasal dari berbagai kelas sosial menjadi komunitas yang homogen dan ekslusif untuk kelas menegah keatas. Salah satu solusi pada isu tersebut adalah dengan pengadaan mixed-use development yang terdiri dari perumahan terjangkau dan area komersil. Observasi lebih dalam terhadap kawasan Goderich (lokasi tapak) adalah kurangnya interaksi sosial, sehingga menghasilkan intensi desain pada proyek ini yaitu untuk meningkatkan interaksi sosial antar komunitas. Desain dari perumahan ini adalah hasil dari eksplorasi tipologi spasial courtyard, dengan menciptakan pengalaman yg majemuk dalam melakukan interaksi sosial pada courtyard yang berlapis, tersedia untuk penggunaan privat ataupun publik tanpa mengabaikan batas privasi penghuni dengan menciptakan batas wilayah yang jelas antara area publik dan privat.

---

Architects are believed as a profession capable to ease faults in urban living, both in big and smaller scopes, as well as to maintain the positives and to fill in the absence. Major intention is to play big role in Australian urban crisis, or help to reduce the current issue and possible impact to the future for the least. As the issue of urban sprawl arises in major cities of Australia including Perth, one potential solution is by the provision of high population density housing with a close proximity to the city centre, as an attempt to reduce the vehicular possession and usage. Another local issue of the chosen site, East Perth, that it has seemingly alters in its demographic, from a diversely vibrant community into an exclusive area for people with higher socio-economic status. It has become a subject of main consideration to mitigate the issue of social mix decline by the provision of mixed-use development consisting of affordable housing and commercial. Further observation is focused on the precinct that showed its lack of social interaction within a neighbourhood, contrasting with the bigger scope of East Perth which happen to be a community of suburban style of living, leading to another design intention to increase the sense of community in the precinct. The design is the result of a courtyard exploration, creating a multi-layered experience of performing social interaction shaped by a vibrant multi-layered courtyard in the centre available for both public and private use, thus with such circumstances the project has paid a careful consideration to set a clear boundaries between public and private areas."