Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Meskipun partisipasi perempuan dalam politik Amerika Serikat telah mencapai angka tertinggi sepanjang masa dalam pemilu terakhir, keikutsertaan perempuan dalam politik Amerika Serikat bukannya tanpa kekurangan. Salah satu masalah yang masih terus terjadi hingga saat ini adalah bias media, yang sering kali muncul dalam pemberitaan. Artikel-artikel yang melaporkan suatu peristiwa atau subjek dengan cara yang sangat bias telah menyebabkan persepsi publik yang terdistorsi tentang peristiwa atau subjek tersebut, dan dapat membuat publik mempertanyakan integritas media sebagai sumber informasi yang objektif. Penelitian sebelumnya telah membuktikan adanya bias media dan juga kerugian yang ditimbulkannya terhadap politisi perempuan. Namun, masih kurangnya perhatian terhadap interseksionalitas antara aspek identitas seseorang dan efek gabungannya terhadap bias. Untuk memahami kompleksitas bias media dalam pemberitaan secara lebih komprehensif, penelitian ini melakukan analisis untuk melihat bagaimana bias termanifestasi dalam pemberitaan tentang Alexandra Ocasio-Cortez, seorang politisi perempuan Amerika Serikat, dalam empat media massa yang berbeda, yaitu media massa Demokrat (kiri) dan Konservatif (kanan).

---

Dengan metode Critical Discourse Analisis, temuan penelitian ini menyoroti adanya bias media dengan memeriksa penggunaan pilihan kata, semantik, dan topik yang berulang untuk mengindikasikan bias terkait jenis kelamin, usia, kelas sosial ekonomi, dan ideologi politik Ocasio-Cortez.Despite the number reaching an all-time high in the most recent election, female participation in U.S. politics is not without its drawbacks. One longstanding issue that continues to occur to this day is media bias, which often manifests in news coverage. Articles that report an event or subject in a highly biased manner have led to a distorted public perception of said event or subject and they may lead the public to question the integrity of the news outlet as an objective source of information. Previous studies had proven the existence of media bias as well as the disadvantage it gave female politicians. However, there is a lack of attention to the intersectionality between one’s identity aspects and their compounding effects on bias. In order to understand the nuance in media bias within news outlets more comprehensively, this study conducted an analysis to see how bias manifested in the news coverages of Alexandra Ocasio-Cortez, an American female politician, written by four different American democratic (left-wing) and conservative (right-wing) news outlets. With the method of critical discourse analysis, the findings of this study highlighted the presence of media bias by examining the use of word choices, semantics, and recurring topics to indicate bias regarding Ocasio-Cortez’s gender, age, socioeconomic class, and political ideology."

"Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan hubungan antara keterlibatan pemerintah federal Amerika dalam sistem hubungan industrial yang terwujud dalam The Sherman Anti Trust Act dengan tingkah laku politik AFL untuk melakukan amandemen terhadapnya. Pentingnya penelitian ini menyangkut konsep pembatasan kekuasaan negara dalam sistem hubungan industrial yang bercorak liberal-voluntaris. Sistem kekuasan politik menurut model ini ditempatkan di luar sistem hubungan industrial, sehingga sangat menarik untuk mengkaji tingkah laku politik AFL ketika menghadapi kekuasan pemerintah federal yang berada dalam sistem hubungan industrial melalui undang-undang yang digunakan untuk mengatur pemogokan tersebut. Craig (dalam Poole, 1981:31) yang menggunakan pendekatan sistem dalam membahas proses-proses dalam hubungan industrial menyebutkan bahwa faktor-faktor dalam sistem politik yang berpengaruh adalah:- Tindakan legislatif - Tindakan eksekutifSedang dari sistem hukum adalah: - Statutory law (dibuat oleh lembaga legislatif) ?- Common law (dibuat oleh lembag penngadilan)- Administrative law.Selanjutnya dimensi tingkah laku politik serikat pekerja difokuskan pada bentuk hubungan serikat pekerja dan partai yang dapat berupa:- Serikat pekerja sebagai sekutu partai politik. - Serikat pekerja sebgai partner partai politik. - Serikat pekerja sebagai pengikut partai politik.- Serikat pekerja sebagai pimpinan partai.Pilihan terhadap salah satu bentuk hubungan tersebut merupakan cerminan dari fungsi, struktur, tindakan dan ideologi yang dimiliki oleh serikat pekerja.Dari kedua pendekatan tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan: "Seberapa jauh pengaruh sikap Kongres, Presiden dan Mahkamah Agung dalam masalah penerapan The Sherman Anti Trust Act terhadap intensitas hubungan AFL dan partai politik 1900-1920"Pembahasan masalah tersebut dilakukan dengan meneliti sikap 3 lembaga pemerintah federal yaitu Kongres, Mahkamah Agung dan Kepresidenan selama tahun 1900-1920, yang dibagi menjadi 3 periode: 1. periode kepemimpinan Theodore Roosevelt {1990-1909); 2. periode kepemimpinan Howard Taft (1909-1913) dan 3. periode kepemimpinan Woodrow Wilson (1913-1920). Bentuk-bentuk sikap dan kebijaksanaan ketiga lembaga ini dalam hubungan industrial, khususnya dalam masalah pemberlakuan The Sherman Anti Trust Act merupakan indikator yang digunakan untuk meneliti perubahan tingkah laku poltik AFL.Dari hasil penelitian menunjukkan ketika ketiga lembaga federal itu berada dalam posisi mendukung pengusaha dengan menolak untuk mengamandemen The Sherman Anti Trust Act yang merugikan gerakan serikat pekerja itu, maka terjadilah pergeseran sikap politik AFL dari non partisan menuju partisan Partai Demokrat.Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan negara yang muncul dalam lembaga-lembaga yang menyelenggarakan fungsinya, sangat berpengaruh terhadap tingkah laku politik serikat pekerja dan disisi lain juga memperlihatkan bahwa partai politik merupakan saluran yang penting bagi serikat pekerja untuk mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah."