Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini mengkaji kesesuaian Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa dengan aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dengan fokus pada Perjanjian Technical Barriers to Trade (TBT). CBAM adalah kebijakan UE yang mengenakan biaya karbon pada impor untuk menyelaraskan dengan Sistem Perdagangan Emisi (ETS) dan mencegah kebocoran karbon. Penelitian ini menyelidiki apakah CBAM melanggar ketentuan WTO, khususnya mengenai non-diskriminasi dan menyeimbangkan perdagangan dengan kebijakan lingkungan. Studi ini menguraikan ambisi iklim UE dan penerapan ETS, menyoroti tantangan kebocoran karbon yang mungkin menyebabkan industri pindah ke wilayah dengan peraturan lingkungan yang lemah. CBAM bertujuan untuk mengenakan biaya karbon pada impor barang tertentu, memastikan kesetaraan dengan produk dalam negeri berdasarkan ETS.Analisis hukum berpusat pada tiga bidang Perjanjian TBT: non-diskriminasi terhadap barang impor (Pasal 2.1), perlunya pembatasan perdagangan (Pasal 2.2), dan penyelarasan dengan standar internasional (Pasal 2.4). Tesis ini berargumen bahwa meskipun CBAM berupaya mencegah kebocoran karbon dan mendorong perlindungan lingkungan, CBAM juga harus menghindari hambatan perdagangan yang tidak dapat dibenarkan. Penelitian ini juga mempertimbangkan perspektif mitra dagang UE, khususnya negara-negara berkembang, yang mungkin menganggap CBAM bersifat diskriminatif dan proteksionis. Potensi dampak terhadap perdagangan internasional dan tantangan kepatuhan bagi eksportir juga dibahas. Tesis ini menggarisbawahi perlunya menyeimbangkan tujuan lingkungan hidup dengan praktik perdagangan yang adil dan menyerukan kerja sama internasional untuk menyelaraskan mekanisme penetapan harga karbon.Sebagai kesimpulan, tesis ini merekomendasikan untuk memastikan CBAM selaras dengan peraturan WTO sekaligus berkontribusi secara efektif terhadap tujuan iklim global. Ia menganjurkan dialog dan negosiasi yang berkelanjutan untuk mengatasi kekhawatiran negara-negara yang terkena dampak dan mengembangkan sistem penetapan harga karbon global yang adil dan efektif. Penelitian ini berkontribusi pada wacana yang lebih luas tentang pengintegrasian kebijakan lingkungan dengan peraturan perdagangan internasional.

---

This thesis examines the compatibility of the European Union's Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) with World Trade Organization (WTO) rules, focusing on the Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement. CBAM is an EU policy imposing carbon costs on imports to align with its Emissions Trading System (ETS) and prevent carbon leakage. The research investigates whether CBAM violates WTO provisions, particularly regarding non-discrimination and balancing trade with environmental policies. The study outlines the EU's climate ambitions and ETS implementation, highlighting carbon leakage challenges where industries might relocate to regions with lax environmental regulations. CBAM aims to impose carbon costs on imports of specific goods, ensuring parity with domestic products under ETS.

The legal analysis centers on three TBT Agreement areas: non-discrimination against imported goods (Article 2.1), the necessity of trade restrictions (Article 2.2), and alignment with international standards (Article 2.4). The thesis argues that while CBAM seeks to prevent carbon leakage and promote environmental protection, it must avoid creating unjustifiable trade barriers. The research also considers the perspectives of EU trading partners, especially developing countries, which may perceive CBAM as discriminatory and protectionist. The potential impacts on international trade and compliance challenges for exporters are discussed. The thesis underscores the need to balance environmental goals with fair trade practices and calls for international cooperation to harmonize carbon pricing mechanisms.

In conclusion, the thesis recommends ensuring CBAM aligns with WTO rules while effectively contributing to global climate goals. It advocates for ongoing dialogue and negotiation to address affected countries' concerns and develop a fair, effective global carbon pricing system. This research contributes to the broader discourse on integrating environmental policies with international trade regulations."

"ISPO sebagai suatu standar minyak kelapa sawit berkelanjutan dibuat untuk menjawab permintaan pasar dunia untuk minyak kelapa sawit yang berkelanjutan di tengah kontroversi yang beredar tentang produk tersebut, terutama dari aspek lingkungan. Dikarenakan standar sebagai salah satu jenis hambatan teknis terhadap perdagangan internasional diatur oleh Perjanjian TBT, ISPO semestinya dinilai dengan mengacu pada perjanjian tersebut dan juga kasus-kasus lainnya yang relevan dengan standar. ISPO juga bukan merupakan satu-satunya standar yang ada yang berlaku terhadap minyak kelapa sawit dengan adanya MSPO dan RSPO sebagai standar lainnya. ISPO mempunyai posisi yang tidak jelas sebagai suatu hambatan teknis, karena walaupun ia dapat dikatakan sebagai suatu standar atau regulasi teknis, ia tidak berlaku untuk produsen minyak kelapa sawit di luar Indonesia akibat isi aturan di dalamnya dan juga keterkaitannya yang erat dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, sehingga juga menghambat adopsi ISPO sebagai suatu standar internasional yang relevan menurut Perjanjian TBT untuk minyak kelapa sawitISPO as a standard for sustainable palm oil was formulated to answer the demand of the international market for sustainable palm oil in the light of the controversies associated with the product, especially of enviromental issues. As standards as a technical barrier to international trade are regulated untder the premises of the TBT Agreement, ISPO must be assessed with the aforementioned agreement as well with relevant cases concerning standards. ISPO is not the only standard applicable for sustainable palm oil as MSPO and RSPO are present as standards regulating the same product. ISPO's position as a technical barrier to trade is uncertain, as one of ISPO’s main concern is that it is not applicable to foreign palm oil producers outside of Indonesia due to its content and deep connection with Indonesian regulations, impacting the viability of adopting ISPO as a relevant international standard for palm oil under the premises of the TBT Agreement."

"World Trade Organization (WTO) merupakan organisasi internasional yang berperan penting dalam memastikan arus perdagangan global dapat berjalan dengan sesedikit mungkin hambatan. Akan tetapi, berdasarkan Pasal XX (b) GATT, anggota WTO dapat melakukan suatu tindakan perdagangan yang perlu dilakukan untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan atau tumbuh-tumbuhan. Persetujuan Penerapan Tindakan-Tindakan Sanitari dan Fitosanitari (Persetujuan SPS) merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal XX (b) GATT tersebut. Berdasarkan Persetujuan SPS, anggota WTO berhak menerapkan ketentuan-ketentuan yang diperlukan untuk melindungi kesehatan atau kehidupan manusia, hewan atau tumbuhan, dengan didasarkan pada prinsip-prinsip ilmiah dan bukti ilmiah yang cukup, serta tidak menciptakan diskriminasi sewenang-wenang atau pembatasan terselubung bagi perdagangan internasional. Untuk memenuhi kebutuhan ilmiah dan teknis dalam penerapan Persetujuan SPS, Persetujuan SPS merujuk International Plant Protection Convention (IPPC) sebagai organisasi internasional relevan untuk mendorong harmonisasi tindakan fitosanitari dengan didasarkan pada standar internasional yang diadopsi oleh IPPC. Penelitian ini menganalisa penerapan Persetujuan SPS dan IPPC pada tiga kasus di WTO, yakni Japan - Agricultural Products II (2001), Japan - Apples (2005) dan Australia – Apples (2011).

---

World Trade Organization (WTO) is an international organization who plays an important role in ensuring that the global trade can works with a little barriers. However, pursuant to Article XX (b) GATT, WTO Members can perform an action trade necessary to protect human, animals or plants health or life. Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS Agreement) is derived from the provision of Article XX (b) GATT. Based on the SPS Agreement, WTO Member have a right to take sanitary and phytosanitary measures necessary for the protection of human, animal, health or plant life or health, which is based on scientific principle and is not maintained without sufficient scientific evidence; and not unjustifiably discriminate or be applied in a manner which would constitute a disguised restriction on international trade. For the fulfilment of scientific and technical need within the application of SPS Agreement, SPS Agreement refers International Plant Protection Convention (IPPC) as an international organization relevant, to encourage harmonisation of phytosanitary measures, based on international standards which adopted by IPPC. This thesis analyzes the application of the SPS Agreement and the IPPC in three cases at WTO: Japan- Agricultural Products II (2001), Japan - Apples (2005) and Australia - Apples (2011)."

"Tesis ini membahas mengenai penerapan Pasal 2.1 dan Pasal 2.2 TBT Agreement sebagai acuan dalam penyelesaian sengketa antarnegara, yaitu Indonesia dengan kasus Sale of Clove Cigarettes, Tuna and Tuna Products, dan Certain Country of Origin Labelling. Klaim Indonesia kepada Amerika Serikat tidak ditanggapi, karena AS menggunakan isu kesehatan melalui Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) untuk menghambat perdagangan rokok beraroma dalam negerinya. Sedangkan dalam kasus Tuna and Tuna Products, Meksiko mengajukan klaim kepada AS yang telah melakukan embargo terhadap tuna asal Meksiko. Disini AS menggunakan isu lingkungan melalui Marine Mammal Protection Act 1972 (MMPA) dengan label dolphin-safe. Kasus yang terakhir, Certain Country of Origin Labeling Requirement dengan Kanada. Dalam kasus ini AS menggunakan isu asal barang dengan aturan Rules of Origin yang mewajibkan negara pengekspor mencantumkan informasi komoditi dan asal barang. Terhadap ketiga kasus tersebut Amerika dianggap melanggar Pasal 2.1 dan Pasal 2.2 TBT Agreement sebagai klaim utama para anggota WTO.

---

This thesis discusses about the application of Article 2.1 and Article 2.2 TBT Agreement as a reference in the resolution of the disputes between countries about Sale of Clove Cigarettes (Indonesia?s case), Tuna and Tuna Products (Mexico?s case), and Certain Country of Origin Labelling (Canada?s case). United States did not respond to Indonesia's claim because the U.S. uses health issues based on Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) to restrain flavored cigarettes trading. In the case of Tuna and Tuna Products, Mexico filed a claim to the U.S. about embargo that has made to counter the tuna from Mexico. In this case, the U.S. using environmental issues based on Marine Mammal Protection Act (MMPA) 1972 about the dolphin-safe label. The last case is about The Origin Labeling Requirements. In this case the U.S. using the rules about Rules of Origin which requires exporting countries for attaching the label information about the origin of goods and commodities. Against these cases, the U.S considered to violate Article 2.1 and Article 2.2 TBT Agreement as the main claims of the members of the WTO."

"Perdagangan pangan internasional berperan penting dalam memenuhi kebutuhan pangan dunia. Karena itu, WTO sebagai lembaga internasional yang mengatur perdangangan internasional membuat beberapa ketentuan yang mengatur tentang perdagangan internasional terkait pangan. Penelitian ini menganalisis keselarasan ketentuan hukum perdagangan luar negeri Indonesia terkait pangan ditinjau dari ketentuan WTO, dengan melakukan perbandingan atas prinsip dan peraturan ketentuan perdagangan dan perdagangan luar negeri Indonesia terkait pangan dengan prinsip dan ketentuan WTO. Metode penelitian yang dilakukan adalah studi kepustakaan menggunakan sumber hukum primer dan sekunder. Penelitian ini menemukan bahwa Indonesia sebagai salah satu anggota WTO, nyatanya memiliki beberapa ketentuan perdagangan pangan yang tidak sesuai dengan ketentuan WTO, yang berdampak terhadap harga dan ketersediaan pangan di dalam negeri.

---

International food trade plays an important role in meeting world food needs. Consequently, WTO as an intergovernmental organization that regulates international trade makes several provisions governing international trade related to foods. This thesis analyzes the harmony of the provisions of Indonesia’s international trade law based on WTO law, by comparing the principles and regulations of Indonesia’s international trade related to foods and trade with WTO principles and provisions. The method that is used in this thesis is library studies of primary and secondary source of law. This study found that Indonesia, as one of the members of WTO, has several food trade laws that are not in accordance with the WTO law, that impacts the price and availability of foods in the country."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan penjelasan deskriptif tentang komitmen Indonesia dibawah kewajibannya dalam perjanjian internasional, seperti dari Hukum WTO dan Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN (ATIGA) sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang yang baru saja diundangkan, UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Penelitian ini menganalisis apakah Perdagangan ketentuan Barang dalam UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sesuai dengan ketentuan dalam Hukum WTO/GATT dan Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN (ATIGA) dan juga apakah Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 memungkinkan Indonesia untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative dengan sifat penjelasan-analisis. Secara normatif, penelitian ini akan mengkaji ketentuan Perdagangan Barang dibawah Hukum WTO / GATT dan Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN (ATIGA) serta Undang-Undang No. 7 Tahun 2014. Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan penelitian ini akan memberikan gambaran hingga sejauh mana UU No. 7 Tahun 2014 sesuai dengan kewajiban internasional dan hingga sejauh mana dapat perlindungan kepentingan nasional. Indonesia adalah negara besar yang berada ditengah-tengah persiapa pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada akhir 2015, sehingga kepastian hukum di sektor perdagangan penting untuk menjaga kompetisi kegiatan perdagangan yang adil antar negara dan juga memberikan perlindungan pada kepentingan nasional.

---

This research aims to get the descriptive idea of Indonesia?s commitment under its obligation in international agreements, such as from the WTO Law and ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) as formulated in the recently enacted law, Law No. 7 Year 2014 on Trade.

This research analyzes whether or not the Trade in Goods provisions in Law No. 7 Year 2014 on Trade in conformity with such provisions under the WTO Law/GATT and ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) and also whether or not the Law No. 7 Year 2014 enable Indonesia to protect its national interest.

This research paper will use the juridical-normative approach with the nature of explanatory-analysis. Normatively, this research will examines the provisions of Trade in Goods under the WTO Law/GATT and the ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) also as the Law No. 7 Year 2014.

Based on the research result, it is hoped that this research will provide a description to what length that the Law No. 7 Year 2014 is in conformity with the international obligations and the national interest protection. Indonesia is a big country that is in the midst of preparing for the fully implementation of the ASEAN Economic Community by the end 2015, thus the legal certainty in trade sector is important to keep a fair competitiveness in trade activity between countries as well as providing protection to national interest."

"Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat pada perjanjian internasional dan putusan-putusan penyelesaian sengketa dagang WTO. Adapun penelitian yang dilakukan adalah doktrinal dengan optik preskriptif yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Analisis yang digunakan adalah analisis dengan pendekatan kualitatif. Yang menjadi permasalahan bagaimanakah pengaturan khusus mengenai sistem penyelesaian sengketa WTO yang bermanfaat bagi negara-negara berkembang dan bagaimanakah seharusnya pengaturan khusus mengenai sistem penyelesaian sengketa WTO dan manfaatnya bagi kepentingan nasional Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan khusus mengenai sistem penyelesaian sengketa WTO yang bermanfaat bagi negara-negara berkembang dan untuk mengetahui pengaturan khusus yang seharusnya mengenai sistem penyelesaian sengketa WTO dan manfaatnya bagi kepentingan nasional Indonesia. Kesimpulan hasil penelitian bahwa terdapat ketentuan khusus yang berlaku mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterapkan oleh Dispute Settlement Body yang telah disempurnakan dari sistem GATT 1947 dengan disahkannya Understanding On Rules and Procedures Governing The Settlement of Disputes dan merupakan satu paket ketentuan yang wajib ditaati dan diikuti serta dilaksanakan bagi para anggota WTO dan setiap keputusannya wajib diikuti tanpa terkecuali. Namun demikian, disisi yang lain ditengah berbagai kekurangan yang dimiliki dalam DSU, diharapkan negaranegara berkembang khususnya pihak Indonesia mampu mengambil manfaat sesuai dengan kepentingan nasional. Indonesia sendiri telah mengambil manfaat atas keberadaan sistem ini. Berdasarkan kasus yang menghadapkan Indonesia dalam forum penyelesaian sengketa WTO, diharapkan adanya penyempurnaan pengaturan dalam DSU antara lain waktu yang lebih singkat dalam tiap tahapan dalam sistem penyelesaian sengketa WTO, pengaturan pelaksanaan putusan DSB agar lebih efektif, perlunya pengaturan khusus mengenai mekanisme retaliasi dalam DSU, perlunya pengaturan khusus dalam rangka meningkatkan peran WTO Secretariat dalam membantu menyelesaian sengketa yang menghadapkan antara negara maju dan negara berkembang dan perlunya pengaturan khusus dalam meningkatkan fungsi dan peranan DSB pada setiap tahapan proses penyelesaian sengketa (terutama dalam pelaksanaan rekomendasi DSB yang diberikan).

---

This study applied normative legal research method, i.e. a method which refers to the legal norms as stated in international treaties and resolution of trade dispute settlement under WTO. The study was also conducted using optical prescriptive doctrinal method aiming to obtain suggestions on what to do to overcome certain related issues. Analysis applied in this study is qualitative approach. The main issue here is on how the special arrangement applied on the settlement of dispute system under WTO may be beneficial to developing countries and what is the ideal special arrangement on settlement of dispute system under WTO for Indonesia, and how it may benefit the interest of Indonesia.

Objective of the study is to understand how the settlement mechanism under WTO can be beneficial for developing countries and in particular, what is the ideal special arrangement on settlement of dispute under WTO for Indonesia, and its benefit to the national interest of Indonesia.

The conclusion of the study shows that there are special arrangements on procedures of settlement of dispute applied by the WTO's Dispute Settlement Body as refinement of the GATT 1947 mechanism, with the ratification of the Understanding On Rules and Procedures Governing The Settlement of Disputes, and this becomes part of requirement packages which must be followed and adhered to by all members of WTO without exception. However, on the other side, with some of identified weakness of DSU, it is expected that developing countries, particularly Indonesia, shall be able to get the benefit of it for our national interest. Indonesia has indeed used the system to support its own interest.

Based on some case studies where Indonesia had to seek settlement in the forum of dispute of WTO, it is expected that there will be refinement of on the DSU mechanism, inter alia, shorter time in each stages of settlement process, arrangement of DSB resolution implementation to make it more effective, special arrangement to prevent retaliation mechanism in DSU, and special arrangement needed to increase the role of WTO Secretariat in the support of dispute settlement case which involve advanced countries versus developing countries and the need to have special arrangement to increase the function and role of DSB on each stages of dispute settlement process (especially in the DSB recommendation to be implemented as provided here)."

"Dalam hukum World Trade Organization (WTO), persoalan lingkungan hidup diatur pada Pasal XX (b) dan (g) GATT 1994, beserta dua peraturan khususnya yakni, The Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS Agreement) dan Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT Agreement). Sehubungan dengan ini, pada tahun 2018 Uni Eropa mengeluarkan Renewable Energy Directive (RED) II terkait kebijakan pelarangan penggunaan minyak kelapa sawit untuk kebutuhan biofuels pada 2030, yang dilakukan secara bertahap dari tahun 2021. Dasar pelarangan ini adalah untuk melindungi lahan dengan stok karbon tinggi yang diakibatkan oleh pembukaan lahan untuk perkebunan sawit. Oleh karena itu, skripsi ini melakukan analisis kesesuaian kebijakan larangan impor atas dasar lingkungan hidup ini terhadap pengaturan dalam WTO. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan melakukan studi kepustakaan terhadap teks RED II dengan kebijakan tata kelola sawit Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia dan sumber hukum WTO. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan pelarangan impor Uni Eropa tidak masuk dalam ruang lingkup ruang lingkup SPS Agreement ataupun TBT Agreement.  Kebijakan ini merupakan bentuk hambatan kuantitatif yang melanggar GATT 1994 karena tidak memenuhi persyaratan Pasal XX (g) GATT 1994. Kebijakan ekstrateritorial Uni Eropa ini juga tidak dapat dibenarkan karena tidak memenuhi ketentuan chapeau.

---

Under World Trade Organization (WTO) law, Article XX (b) and (g) GATT 1994, and its two specialized agreements, The Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS Agreement) dan Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT Agreement) provide environmental-trade measure rulings. In this regard, European Union seek to gradually limit palm oil from 2021 and phase out the use for biofuels by 2030 within Renewable Energy Directive (RED) II that was released in 2018. This measure is set to limit biofuels produced from significant expansion of the production area into land with high carbon stock is observed. This research uses normative juridical approach by literature study of RED II legal text and Indonesian palm oil governance within relevant laws and WTO sources of law. The result indicates that the EU measure is is not fell under scope of SPS Agreement as well as TBT Agreement. This environmental-trade measure is found to be inconsistent to GATT substantive rule of quantitative restriction as it fails to fulfill requirements under Article XX (g) GATT 1994. As it does not satisfy chapeau requirements, the European Union extraterritorial measure can not be justified."