Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas berbagai aspek terkait penetapan nilai limit lelang eksekusi, perlindungan hukum kreditur dalam perjanjian kredit macet, perlindungan hukum lelang eksekusi yang nilainya tidak mencukupi pelunasan, penyelesaian sengketa melalui restrukturisasi kredit, dan penanganan bantahan perbuatan melawan hukum (PMH). Selanjutnya, penelitian ini menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Clp sampai dengan tingkat peninjauan kembali pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 426 PK/Pdt/2021 mengenai permasalahan penetapan nilai limit dan perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang jaminan hak tanggungan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan tipe eksplanatoris analitis. Hasil penelitian didapatkan bahwa penjual memiliki kewenangan untuk menetapkan nilai limitnya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang kemudian ditetapkan berdasarkan penaksiran oleh penaksir. Kemudian, kreditur selaku pemegang jaminan hak tanggungan saat terjadinya wanprestasi kredit macet memiliki kewenangan untuk melakukan penjualan barang tersebut melalui metode pelelangan umum selaras dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah dan berhak dilindungi haknya dalam mengambil pelunasan atas wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Selanjutnya, dalam suatu kasus lelang yang harga lelangnya tidak mencukupi pelunasan piutang, maka kreditur berhak mengajukan gugatan atas sisa utang yang dimiliki oleh debitur sesuai dengan ketentuan yang terrdapat dalam Pasal 1131 jo. Pasal 1132 KUHPerdata.

---

This research analyzes various aspects related to determining the limit value for execution auctions, legal protection for creditors in non-performing loan, legal protection for execution auctions whose value is insufficient for repayment, dispute resolution through credit restructuring, and handling objections to unlawful acts. Furthermore, this research analyzes the Cilacap District Court Decision Number 68/Pdt.G/2017/PN Clp until the review of the Supreme Court Decision of the Republic of Indonesia Number 426 PK/Pdt/2021 regarding the issue of determining limit values ​​and legal protection for creditors holding collateral mortgage right. This research was used doctrinal legal research with an analytical explanatory type. The result shows that the creditor has the authority to determine the limit value based on Minister of Finance Regulation Number 27 of 2016 on Guidelines on the Implementation of Auctions which determined based on an assessment by the appraiser. Then, the creditor as the holder of mortgage rights in terms of non-performing loan has the authority to sell the goods through a public auction in line with the provisions on Law Number 4 of 1996 on the Land and Property Rights related to the land and have the right to be protected in taking repayment of defaults committed by the debtor. Furthermore, in an auction case where the auction price is not sufficient to pay off the debt, the creditor has the right to file a lawsuit for the remaining debt owned by the debtor in accordance with the provisions contained in Article 1131 jo. Article 1132 of Indonesian Civil Code."

"Pelaksanaan lelang mewujudkan harga yang wajar karena menggunakan sistem kompetisi penawaran, dilaksanakan oleh pejabat lelang serta dibuat risalah lelang sebagai akta autentik kepada pemenang lelang. Pelaksanaan lelang eksekusi tidak lepas dari kewajiban debitur yang melakukan perkreditan melalui bank dengan sebuah jaminan tanah dan bangunan yang telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan. Apabila debitur wanprestasi maka Bank selaku pemegang hak tanggungan dapat memohon pelaksanaan lelang. Dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 274/Pdt.G/2013/PN.Bdg, nilai limit atas objek lelang ditetapkan berdasarkan sisa hutang debitur kepada bank. Permasalahan penelitian: penentuan nilai limit dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan dan perlindungan debitur terhadap pelaksanaan lelang eksekusi dengan nilai limit yang tidak wajar. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Simpulan penelitian adalah bahwa penetapan nilai limit yang ditetapkan oleh penilai atau penaksir harus dilakukan dengan memperhatikan metode-metode yang juga menjadi pertimbangan oleh penilai sehingga nilai limit yang ditetapkan oleh penaksir dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan tidak merugikan debitur. Perlindungan hukum debitur dalam pelaksanaan lelang eksekusi yaitu dengan menetapkan nilai limit yang paling tinggi pada lelang pertama untuk mendapatkan harga lelang yang setinggi-tingginya mengingat seluruh kewenangan dalam pelaksanaan lelang eksekusi berada pada kreditur selaku penjual lelang. Selanjutnya, nilai limit dapat diturunkan secara bertahap pada lelang-lelang berikutnya apabila tidak terdapat pembeli lelang, sampai adanya pembeli lelang.

---

The purpose of an Auction is to make a real price using a system of offering, that is executed by the auction attendant and the treatise of the auction is made into an authentic deed for the auction winner. The execution of an auction is the responsibility of the one that makes the credit agreement via the bank with a collateral of a land and building that has been bind with the mortgage deed. If the Debitor failed in keeping the contents of the mortgage deed then the bank have the rights to start an auction. In a Civil Court Judgement in Bandung Number 274/Pdt.G/2013/PN.Bdg, the limit value of an auction item is based on the rest of the debt that the Debitor have to the bank. The problems in this research: the determination of the limit value in executing an auction and the protection of the Debitor against the over pricing of the limit value. The Research Method used in writing this thesis is Juridical Normative, with Descriptive Analysis, with a qualitative approach. The conclusion of this research is that the confirmation of the limit value that was set by the evaluator or the pricing of the item value has to be determined by using the methode available which becomes a consideration for the appraiser so that the item value that has been set can be held responsible by the appraiser so the execution of an auction does not cost the Debitor anything. The protection of the law for the debitor in executing an auction is to determine the highest limit value on the first auction to acquire the highest price considering all the authority in executing an auction falls on the hands of the creditor as the auction seller. Next the limit value can be dropped step by step on the next auction if there is no auction buyer, until there is an auction buyer."

"Hak tanggungan merupakan salah satu jenis jaminan yang digunakan sebagai jaminan pada pemberian fasilitas kredit, yang ketentuannya dituangkan dalam perjanjian jaminan. Dalam hal ini, aset debitur yang digunakan sebagai jaminan adalah hak atas dan dapat berupa bangunan, tanaman, dan hasil karya yang sudah ada ataupun akan ada yang merupakan satu kesatuan pada tanah tersebut. Ketentuan mengenai bangunan, tanaman, dan hasil karya di atas tanah milik debitur harus dinyatakan dengan tegas dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut. Dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk meninjau lebih lanjut mengenai bagaimana bentuk perlindungan dan upaya hukum bagi debitur dalam permasalahan terkait lelang eksekusi yang dilakukan oleh kreditur sebagai penjual dengan penetapan nilai limit yang tidak wajar atau rendah, sebab dengan adanya ketentuan mengenai nilai limit dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Nomor 122 Tahun 2023 dan ketentuan eksekusi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, bisa memberikan kedudukan yang seimbang dan adil dalam pelaksanaan lelang eksekusi.

---

Mortgage is one type of collateral used as security for the provision of credit facilities, the provisions of which are set out in a security agreement. In this case, the debtor's assets used as collateral are rights to and can be in the form of existing or future buildings, plants, and works that form an integral part of the land. The provisions regarding buildings, plants, and works on the debtor's land must be expressly stated in the Deed of Granting Mortgage. In this study, the author aims to further review how the form of protection and legal remedies for debtors in problems related to execution auctions conducted by creditors as sellers with the determination of unreasonable or low limit values, because with the provisions regarding the limit value in the Minister of Finance Regulation concerning Auction Implementation Guidelines Number 122 of 2023 and the provisions of execution in Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights, can provide a balanced and fair position in the implementation of execution auctions."

"Pegadaian adalah salah satu lembaga pembiayaan yang menyediakan pinjaman kepada nasabah-nasabahnya. Nasabah menyerahkan barang miliknya kepada pegadaian untuk dikuasai sebagai jaminan pelunasan. Apabila nasabah yang tidak mampu membayar utangnya pada saat jatuh tempo, maka barang yang telah diserahkan sebagai jaminan dijual lelang oleh pegadaian. Terkadang, nasabah tidak setuju atas pelelangan barang jaminan miliknya oleh pegadaian sehingga seringkali nasabah melakukan upaya untuk membatalkan lelang tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif-empiris dengan mengkaji pelaksanaan ketentuan perundang-undangan dan perjanjian gadai antara pegadaian dan nasabah pada sengketa perjanjian gadai. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan cara mengorganisasikan data-data yang kemudian dianalisa untuk memecahkan masalah dan menarik kesimpulan. Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan lelang barang jaminan gadai oleh pegadaian dalam kasus ini adalah sah dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengingat nasabah telah gagal melaksanakan kewajibannya saat jatuh tempo maupun setelahnya. Kemudian, upaya yang dilakukan nasabah untuk membatalkan lelang tersebut juga keliru karena tidak dilakukan melalui lembaga yang berwenang.

---

Pawnshop is a financial institution which provides loans to its clients. Clients have to submit control of their property to the pawnshop as a guarantee of repayment. If a client is unable to pay their debt at due date, then the property that have been submitted as collateral can be sold at auction by the pawnshop. There are times when clients do not agree with the auction of their property by the pawnshop. In these times, it is often that the client makes an effort to cancel the auction. The method used in this research is normative-empiric juridical method, done by examining the implementation of statutory provisions and pawn agreements between pawnshops and clients in pawn agreement disputes. The data analysis technique used in this research is descriptive qualitative technique, done by organizing and analyzing the data to solve problems and draw conclusions. From the results of this research, it can be concluded that the auction of the collateral goods by the pawnshop in this case is legal and in accordance with applicable laws and regulations, considering that the client has failed to fulfill their duty at due date or thereafter. And the effort made by the client to cancel the auction was also wrong because it was not carried out through an authorized institution. "

"ABSTRAKPejabat Lelang sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik berupa Risalah Lelang, bertanggung jawab terhadap autentisitasnya. Pejabat Lelang juga bertanggung jawab terhadap legalitas formal subjek dan objek lelang, serta membantu permohonan lelang yang diajukan padanya. Lelang merupakan sistem jual beli secara terbuka yang handal, aman dan terpercaya, dan harus selalu dilakukan menurut prosedur yang berlaku. Lelang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dari segala bentuk pengalihan hak atas objek lelang. Namun demikian, pada pengalihan hak objek lelang pada Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 481 K/TUN/2016, walaupun lelang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, telah menimbulkan ketidakpastian hukum dengan pembatalan objek lelangnya oleh Peradilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpercayaan mengenai keamanan dan perlindungan hukum dari mekanisme lelang, sehingga pada akhirnya dapat menghambat perkembangan lelang noneksekusi sukarela di masyarakat. Berdasarkan kasus tersebut, maka tesis ini menguraikan pengalihan hak melalui mekanisme lelang noneksekusi sukarela untuk objek lelang yang dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas II agar lebih menjamin perlindungan hukum bagi pembeli, dan tanggung jawab pejabat lelang kelas II terhadap objek lelang yang dibatalkan oleh Peradilan Tata Usaha Negara tersebut. Tesis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif analitis. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa terdapat kekeliruan di Badan Pertanahan Nasional BPN yang telah menerbitkan objek lelang ketika sedang dalam sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara. Agar dimasa mendatang tidak terjadi kasus serupa yang dapat merugikan berbagai pihak, disarankan kepada Pejabat Lelang dan Peserta/Pembeli Lelang selalu menerapkan prinsip ketelitian dan kehati-hatian yaitu dengan meneliti dan mengetahui secara terperinci mengenai keadaan dan status hukum dari objek lelang dimaksud sebelum lelang dilaksanakan. Penulis menyarankan agar dibuat sistem verifikasi, pendaftaran, dan pengalihan hak atas tanah yang terintegrasi antara BPN dan Badan Peradilan Indonesia.Kata kunci:Pejabat Lelang, Lelang Noneksekusi Sukarela, Pengalihan Hak, Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Lelang.

---

ABSTRACT An auctioneer is a public officer who creates an authentic deed of auctions. The auctioneer is responsible for the authenticity of the auction deeds and the formal legality of the subject and the object of the auction, as well as assisting the auction request submitted. Auction is an open and reliable and safety selling and buying system, and should always be done according to the applicable procedures. The auction aims to ensure the legal certainty transfer of rights its auction object. However, on the transfer of auction object rights in the case of the Supreme Court Verdict Number 481 K TUN 2016, although the auction has been conducted in accordance with applicable procedures, it has created legal uncertainty with the cancellation of its auction object by the State Administrative Court. This case may lead to distrust of the security and legal protection of the auction mechanism, thereby ultimately impeding the development of non execution voluntary auction in the society. Based on the aforementioned case, this thesis analizes the transfer process of the auction object rights through non execution voluntary auction by Class II Auctioneer to ensure legal protection for the buyer, and the responsibility of Class II Auctioneer on the cancellation of its auction object by the State Administrative Court. This thesis research uses normative juridical method with qualitative descriptive analytical approach. The research found that there is a mistake in The Indonesian National Land Agency who issued the auction object while there is a dispute on that object in the State Administrative Court. Finally, the writer suggests that the auctioneer and the auction participants, particularly buyers, always to apply the precision and prudent principle by researching and knowing in detail the state and legal status of the auction object before the auction is held. The writer also suggests the Government to create a new integrated system between The Indonesian National Land Agency and The Indonesian Judiciary Board on the verification, registration and right transfer of the land. Keywords Auctioneer, Non execution Voluntary Auction, Transfer of Right, Legal Protection For Auction Buyer "

"Seorang Terpidana (John Hamenda) divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan aset miliknya dirampas untuk negara kemudian dilelang. Penilitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penulis menganalisis permasalahan bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli lelang dan Terpidana atas pelelangan barang rampasan milik Terpidana akibat L/C fiktif dan Apakah terdapat aspek kerugian keuangan negara pada kasus dalam perspektif Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara. Dari penelitian, Penulis menemukan bahwa Perlindungan hukum terhadap pembeli lelang atas pelelangan barang rampasan milik Terpidana pada kasus telah dilakukan namun kurang optimal, sedangkan perlindungan hukum terhadap Terpidana terletak pada astnya yang bukan berasal dari hasil tindak pidana. Dalam penelitian juga ditemukan bahwa dalam konteks jika suatu BUMN persero mengalami kerugian dimana terdapat penyertaan negara dalam bentuk saham pada BUMN persero tersebut, maka tidak dapat dikatakan adanya aspek kerugian negara namun yang lebih tepat adalah kerugian perusahaan/ BUMN persero.

---

A convict (John Hamenda) were convicted of corruption and their assets confiscated to the state and then auctioned. This research using normative juridical approach. The author analyzes the problem of how the legal protection of the auction the buyer and convict the offenders belong the spoils auction due to L / C fictitious and Are there aspects of financial loss to the state in the case Constitution perspective of State-Owned Enterprises. Of the study, the authors found that the protection of the law against the auction purchaser auction booty belongs to Convict on the case has been made, but less than optimal, while the protection of the law against offenders located on astnya are not derived from the proceeds of crime. In the study also found that in the context of a state-owned limited company if a loss where there is the inclusion of the country in the form of shares in the state-owned limited company, then it can not be said to be the aspect of the country, but the loss is more precise loss company / state owned enterprises."

"Didalam pelaksanaan lelang barang rampasan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi, biasanya barang rampasan seperti kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah, tetapi para peserta lelang sudah harus mengetahui bahwa barang rampasan tersebut tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan atau dengan kata lain KPKNL melakukan lelang dengan barang apa adanya. Dari hal tersebut, timbullah permasalahan terhadap lelang barang rampasan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat atau bukti kepemilikan yang sah dan upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Sehingga perlindungan hukum terhadap pemenang lelang atas barang rampasan tersebut memang benar-benar dilindungi atau aman untuk pemenang lelang. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa eksekusi Kejaksaan yang mengakibatkan lelang adalah berasal dari suatu barang temuan dan sitaan sebagai barang bukti dalam perkara pidana. Barang temuan yang sudah diumumkan tetapi tidak ada pemiliknya maka akan menjadi barang rampasan Negara. Barang sitaan sebagai barang bukti dalam perkara pidana dapat menjadi barang rampasan Negara, jika terdapat unsur yang dipenuhi oleh hakim untuk dapat merampas suatu barang, yaitu barang sitaan itu kepunyaan si terhukum yang diperoleh dengan kejahatan atau dengan yang sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan. Bentuk hambatan yang sering terjadi yaitu apabila lelang barang rampasan tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat atau bukti kepemilikan seperti STNK/BPKB, maka bagaimana perlindungan hukum terhadap pemenang lelang, karena ditakutkan akan sulit untuk terjadinya proses balik nama kepada pemenang lelang. Setelah melakukan wawancara kepada pihak KPKNL dan juga pihak Kepolisian, khususnya samsat yang melakukan untuk pendaftaran kepemilikan terhadap kendaraan bermotor dalam hal ini, bahwa pemenang lelang dapat melakukan balik nama atau registrasi kepemilikannya dengan memenuhi ketentuan syarat-syarat untuk pendaftaran kendaraan bermotor, sehingga adanya perlindungan hukum terhadap pemenang lelang barang rampasan. Disarankan dalam pelaksanaan lelang barang rampasan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, agar pemenang lelang tidak mengulur-ulur waktu untuk segera memproses pendaftaran kendaraan bermotor tersebut, demi keamanan pemenang lelang, dan dari pihak KPKNL agar lebih cepat mengeluarkan Risalah Lelang, karena demi perlindungan hukum bagi pemenang lelang.

---

In the auction of goods confiscated by the Office of State Assets and Auction Service (KPKNL) Bekasi, usually spoils such as motor vehicle not equipped with a valid proof of ownership, but the tender participants should already know that the booty is not equipped with proof of ownership or by word Other auction items KPKNL doing what it is. From this, there arises the problem of the auction booty that is not equipped with the letters or proof of ownership is valid and what efforts are made to overcome it.Thus the legal protection against the winner of the auction on the booty really protected or safe for the winning bidder.

From the research results can be seen that the Attorney which resulted in the execution of an auction is a product derived from the findings and confiscated as evidence in criminal cases.Finding items that have been announced but there is no owner then it will be State booty. Goods confiscated as evidence in a criminal case can be booty State, if there are elements that are satisfied by the judge to be able to seize the goods, ie goods seized belongs to the inmate obtained by crime or by a deliberately used to commit crimes. Form of resistance that often occurs is when the auction booty is not equipped with the letters or proof of ownership such as vehicle registration / reg, then how legal protection against the winner of the auction, because it feared it would be difficult for the process behind the name to the winning bidder.

After conducting an interview to the KPKNL and also the police, especially the Units which make for registration of ownership of a motor vehicle in this case, that the winning bidder can do behind the name or ownership in compliance with registration requirements for motor vehicle registration, so that the legal protection against the winner of the auction booty.Suggested in the auction booty who already have permanent legal force, so that the winning bidder is not stalling for time to immediately process the registration of that motor vehicle, for the safety of the winning bidder, and the parties in order to more quickly issue KPKNL Proceedings Auction, because for the sake of legal protection for winner of the auction."

"Kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditur dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia menjadi isu penting, terutama setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor: 2/PUU-XIX/2021. Putusan tersebut memberikan dampak signifikan terhadap mekanisme eksekusi jaminan fidusia di Indonesia, khususnya dalam menyeimbangkan hak-hak kreditur dan debitur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kedua putusan tersebut terhadap kepastian hukum dan perlindungan bagi kreditur dalam praktik eksekusi jaminan fidusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019, ditegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia oleh kreditur hanya dapat dilakukan apabila terdapat kesepakatan terkait wanprestasi antara kreditur dan debitur atau melalui penetapan pengadilan. Sementara itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PUU-XIX/2021 memperkuat perlindungan terhadap debitur dengan memastikan adanya mekanisme keberatan dalam proses eksekusi. Hasil analisis menunjukkan bahwa kedua putusan tersebut mengubah orientasi eksekusi jaminan fidusia dari yang sebelumnya berfokus pada kepentingan kreditur menjadi lebih berimbang dengan memperhatikan hak debitur. Namun, perubahan ini memunculkan tantangan berupa potensi keterlambatan dan peningkatan biaya eksekusi. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan regulasi yang lebih komprehensif untuk memastikan kepastian hukum bagi kreditur sekaligus melindungi hak-hak debitur. Kesimpulannya, Putusan Mahkamah Konstitusi menghadirkan reformasi hukum yang penting dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Namun, harmonisasi regulasi tetap diperlukan untuk mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum bagi kreditur dan keadilan bagi debitur.

---

Legal certainty and protection for creditors in the execution of fiduciary guarantees have become significant issues, particularly following the Constitutional Court Decisions No. 18/PUU-XVII/2019 and No. 2/PUU-XIX/2021. These decisions have significantly impacted the mechanism for executing fiduciary guarantees in Indonesia, especially in balancing the rights of creditors and debtors. This study aims to analyse the influence of these decisions on legal certainty and creditor protection in fiduciary guarantee executions. This research employs a normative juridical approach, referencing statutory regulations, legal doctrines, and court rulings. Constitutional Court Decision No: 18/PUU-XVII/2019 stipulates that the execution of fiduciary guarantees by creditors can only be conducted if there is an agreement on default between the creditor and debtor or through a court ruling. Meanwhile, Constitutional Court Decision No: 2/PUU-XIX/2021 reinforces debtor protection by ensuring an objection mechanism during the execution process. The analysis reveals that these decisions have shifted the orientation of fiduciary guarantee executions from being creditor-centric to a more balanced approach that considers debtor rights. However, this shift introduces challenges, including potential delays and increased execution costs. Therefore, comprehensive regulatory reform is necessary to ensure legal certainty for creditors while protecting debtor rights. In conclusion, the Constitutional Court Decisions represent significant legal reforms in fiduciary guarantee executions. However, regulatory harmonization is still required to achieve a balance between legal certainty for creditors and fairness for debtors."

"Penelitian ini membahas tentang pembeli lelang eksekusi PUPN yang mengalami kerugian akibat objek lelang yang dibelinya fiktif, padahal objek lelang merupakan unsur pokok dari lelang. Selain itu objek lelang dalam kasus ini merupakan barang jaminan atas kredit macet dari bank pemerintah (BRI) yang pengurusan piutangnya diserahkan kepada PUPN/KPKNL, idealnya objek lelang tersebut telah dipastikan keberadaannya baik oleh pihak Bank maupun PUPN sebelum dijadikan objek lelang. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan preskriptif. Dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa saat ini perlindungan hukum bagi pembeli lelang masih didasarkan pada putusan pengadilan secara kasus per kasus. Penulis menyarankan bagi para calon pembeli lelang untuk berhati-hati saat memeriksa keabsahan dokumen serta kondisi fisik objek lelang yang diminati, berkenaan dengan kasus ini disarankan bagi bank-bank di Indonesia dan PUPN untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi kasus seperti ini di kemudian hari. Diperlukan penyempurnaan peraturan perundangan di bidang lelang khususnya mengenai perlindungan hukum bagi pembeli lelang sebagai pihak yang mempunyai itikad baik.

---

This research is discussing the legal protection of a purchaser of an auction held by the State Auction Office (KPKNL) in relation to the execution of a bad debt/state claim managed by a government bank (BRI) and the Committe for StateClaims Management (PUPN). In this case, the purchaser could not find the auction object and experienced losses, despite the fact that the auction object isthe main factor in the auction sale. Besides, in this case, the auction object is a collateral of a loan from a government bank and its settlement of receivable is managed by PUPN. Ideally, BRI and PUPN should have confirmed the existence of the auction object first before putting it on auction. This research is using normative juridical with prescription method. The conclusion of this research is in this moment legal protection for buyers of auction is still based on court decisions on case per case basis. The writer suggests that buyers of auctions should thoroughly review the validity of relevant documents and ensure physical condition of auction object prior participating in an auction. It is also advised that Banks in Indonesia and PUPN to perform their duties and functions diligently in order to prevent the occurrence of similar cases in the future. In addition, regulations of auction in Indonesia also needs to be revised in particularly to provide more legal protection for auction buyers acting in good faith."

"Tulisan ini menganalisis pelindungan hukum terhadap risiko pengalihan hak tagih (piutang) melalui lelang sebagai alternatif penyelesaian kredit perbankan. Tulisan ini disusun menggunakan metode penelitian doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan risiko hukum pengalihan hak tagih (piutang) melalui lelang ditentukan oleh dua faktor yaitu terkait keberadaan jaminan yang melekat pada hak tagih (piutang) yang dialihkan dan terkait pemberitahuan (betekening) terjadinya pengalihan hak tagih (piutang) melalui lelang kepada debitur. Bentuk pelindungan hukum terhadap risiko pengalihan hak tagih (piutang) melalui lelang direpresentasikan dalam dokumen Risalah Lelang yang merupakan Berita Acara Pelaksanaan Lelang sebagai bukti peralihan hak. Risalah Lelang dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak dalam lelang hak tagih (piutang) sepanjang di dalam Risalah Lelang tersebut memuat klausul pengalihan dan penyerahan hak tagih (piutang) serta terdapat klausul yang mensyaratkan adanya tanggunjawab penyerah piutang atau penerima piutang untuk melakukan pemberitahuan, memperoleh persetujuan tertulis atau pengakuan dari debitur atas beralihnya hak tagih (piutang) tersebut atau di dalam Risalah Lelang terdapat dokumen yang merepresentasikan adanya pemberitahuan, bukti persetujuan tertulis, atau pengakuan debitur. Penyerah piutang selaku pemohon lelang juga harus menjamin kebenaran piutang, dan penyerah piutang berwenang melakukan pengalihan tersebut, serta menjamin hak tagih (piutang) bebas dari tuntutan hukum apapun dan dari pihak manapun.

---

This paper analyzes legal protection against the risk of claim rights (receivable) transfer through auctions as an alternative for bank credit settlement. This article was prepared using doctrinal research methods. The research results show that the legal risk of claim rights (receivable) transfer through auction is determined by two factors, namely related to the existence of collateral attached to the transferred claim rights (receivables) and related to notification (betekening) of the transfer of claim rights (receivables) through auction to debtors. A form of legal protection against the risk of claim rights (receivable) transfer through auction is represented in the Auction Minutes document which is the Minutes of Auction Implementation as proof of the transfer of rights. The Auction Minutes can provide legal certainty to the parties in the auction of claim rights (receivables) as long as the Auction Minutes contain a clause on the transfer and assignment of claim rights (receivables) and there is a clause that requires the responsibility of the person giving the receivables or the recipient of the receivables to provide notification, proof of written agreement, or acknowledgment from the debtor regarding the transfer of claim rights (receivables) or in the Auction Minutes there is a document that represents notification, proof of written agreement, or acknowledgment of the debtor. The handover of the receivables as the auction applicant must also guarantee the veracity of the receivables, and the handover of the receivables has the authority to carry out the transfer, as well as guaranteeing the right (receivables) free from any legal claims and from any party."