Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fenomena Pekerja Migran Indonesia non prosedural merupakan bentuk migrasi tenaga kerja secara ilegal dan berisiko membahayakan kemaslahatan hidupnya sehingga diperlukan suatu skema pemulangan pekerja migran Indonesia non prosedural sebagai bentuk perlindungan negara terhadap hak dasar warga negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dan didukung data komparatif terkait skema pemulangan imigran ilegal di beberapa negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena pekerja migran Indonesia non prosedural terjadi pada saat pekerja migran Indonesia bermigrasi namun tidak sesuai prosedur administratif ataupun teknis yang berlaku. Perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia diberikan sebelum, selama, dan setelah bekerja. Skema pemulangan pekerja migran Indonesia bermasalah telah diatur dalam Peraturan BNP2TKI Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kepulangan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah Sampai Ke Daerah Asal, namun dikarenakan status non proseduralnya, maka hal ini sulit untuk diterapkan dan berkenaan dengan yurisdiksi negara penempatan. Oleh sebab itu skema ideal dilaksanakan berdasarkan hak asasi manusia selaku warga negara Indonesia yang wajib dilindungi kepentingannya oleh negara, sehingga negara dapat memberikan layanan pendampingan pekerja migran Indonesia non prosedural dalam menjalani prosedur di negara penempatan dengan memperhatikan batasan-batasan melalui aspek sosial, kesehatan dan keselamatan, serta hak asasi manusia.

---

The phenomenon of non-procedural Indonesian migrant workers is a form of migration that crosses country illegally and risking their life welfare. Therefore, the repatriation scheme for these non procedural workers is urgently needed as a form of protection for basic human rights. This research used doctrinal method and supported by comparison of data in several countries. The research results show non-procedural Indonesian migrant workers occurs because worker intend to migrate from one country to another without following administrative or technical procedures. Legal protection of Indonesian migrant workers is given before, during, and after work. The repatriation scheme for problematic Indonesian migrant workers is regulated in the Regulation of the National Agency for the Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers Number 3 of 2019 about technical Instructions for the Return of Problematic Indonesian Migrant Workers to Their Origin. However, due to a lack of valid documents, the Indonesian government found it difficult to support non procedural migrant worker repatriation, because usually non procedural migrant violates the host country’s immigration law. Therefore, the ideal scheme of repatriating non procedural Indonesian migrant workers performed based on their basic rights as Indonesian citizens that must be protected by the government. Government can provide accompaniment for non- procedural Indonesian migrant workers facing law sanctions in the host country while still considering social aspects, health and safety, as well as human rights."

"Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melakukan pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia mulai dari tahap persiapan, keberangkatan, dan penempatan. Namun dalam pelaksanaannya terdapat kurangnya keseriusan pemerintah daerah dalam pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang salah satu alasannya adalah adanya kesamaan kewenangan antara instansi pemerintah dalam pelindungan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia. Dalam Penelitian ini melakukan analisis kewenangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelindungan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia dengan melakukan penelitian terhadap kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan melakukan kajian implementasi kewenangan tersebut di wilayah Jawa Barat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia beserta peraturan pelaksanaannya. Metode penelitian yang dipakai ialah penelitian doktrinal dengan menggunakan data sekunder melalui studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif yang didukung hasil wawancara kepada informan. Hasil Penelitian adalah walaupun terdapat kesamaan kewenangan antara instansi pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia beserta peraturan pelaksanaannya, namun dalam implementasinya di Jawa Barat pelaksanaan pelindungan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia dapat dilaksanakan, namun hal ini memunculkan potensi tidak terlaksananya dengan baik pelaksanaan tugas tersebut apabila terdapat koordinasi dan kerja sama yang kurang baik antar instansi pemerintah.

---

The Indonesian Government has an obligation to protect Indonesian Migrant Workers starting from the preparation, departure and placement stages. However, in its implementation there is a lack of seriousness by local governments in protecting Indonesian Migrant Workers, one of the reasons for which is the similarity of authority between government agencies in the protection and placement of Indonesian Migrant Workers. In this research, we conducted an analysis of the division of authority between the central government and regional governments in the protection and placement of Indonesian Migrant Workers by conducting research on the division of authority between the central government and regional governments. The research method used is doctrinal research using secondary data through document study and qualitative analysis supported by the results of interviews with informants. The results of the research are that although there are similarities in authority between government agencies in Law Number 18 of 2017, in its implementation in West Java the implementation of the protection and placement of Indonesian Migrant Workers can be implemented, but this gives rise to the potential for non-implementation properly carrying out these duties if there is poor coordination and cooperation between government agencies."

"Penelitian ini menganalisis strategi Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dalam memperjuangkan hak asasi manusia bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan mendorong perubahan Undang-undang nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. UU ini perlu dilakukan perbaikan karena di dalamnya sangat minim aturan yang berperspektif HAM bagi TKI. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, dan kerangka pemikiran strategi gerakan sosial transnasional (Transnational Social Movement) Sidney Tarrow dan Donate Della Porta sebagai alat analisa, yang berfokus pada proses difusi, domestikasi, dan eksternalisasi. Penelitian ini menemukan bahwa SBMI merupakan aktor non negara dengan model gerakan sosial bersifat transnasional dalam upaya mendorong perubahan Undang-undang nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. SBMI menggunakan dua strategi utama gerakan sosial transnasional, yaitu (1) SBMI berkoalisi dan berjejaring dengan Jaringan Buruh Migran (JBM) di level domestik, dan (2) SBMI berkoalisi dan berjejaring dengan Human Right Working Group (HRWG) dan Migran Forum in Asia (MFA). Setiap tahapan proses (difusi, domestikasi, dan eksternalisasi) mendorong terbentuknya koalisi gerakan sosial transnasional dalam merubah undang-undang nomor 39 tahun 2004. Gerakan sosial SBMI didominasi oleh gerakan-gerakan sosial yang berskala domestik. Meski demikian dalam membangun gagasan dan ide gerakan sosial SBMI dipengaruhi oleh ide dan gagasan yang berkembang di level internasional. Dalam kasus ini mengadopsi esensi Konvensi Migran 1990 dan Konvensi ILO 189 dalam gerakan medorong perubahan undang-undang nomor 39 tahun 2004.

---

The research analyses Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) strategies in encouraging the Indonesia Law number 39/2004 on Placement and Protection for Indonesian Migrant Workers Overseas. This movement happen is because of the Indonesian Law have minimum of human right essence for Indonesian migrant workers. This research used qualitative method with study case research, and used Sidney Tarrow and Donate Della Porta theoretical frame work about transnational social movement, with process of diffusion, domestication, and externalization.

The research found that SBMI is non state actor with transnational movement model in encouraging the Indonesian Law. SBMI use two main strategies are Jaringan Buruh Migran (JBM) or Migrant Workers Network is SBMI`s coalition on domestic level, and Migrant Forum in Asia (MFA) and Human Right Working Group (HRWG) is SBMI`s coalition in international level.

All process (diffusion, domestication, and externalization) encouraging to transnational social movement in revising the Indonesian Law. SBMI`s social movement is dominated by action of movement in domestic level. But it was influenced by idea and social movement that located in international level. In this case, the movement encourages to adopt the Migrant Convention 1990 and ILO Convention number 189 in SBMI social movement."

"Risiko Pekerja Migran Indonesia terlibat dalam paktik migrasi nonprosedural berawal pada tingkat terendah, yaitu desa sebagai daerah asal mereka. Walaupun negara telah menjamin pelindungan untuk pekerja migran dalam instumen hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017, tetapi dalam penerapannya belum dapat menyediakan pelindungan yang optimal pada tingkat desa. Program Desbumi begerak dari akar rumput untuk memastikan terciptanya keamanan bermigrasi bagi pekerja migran melalui tiga pilar utama, yaitu pendataan dan diseminasi informasi, pembangunan institusi, dan pemberdayaan pekerja migran dan keluarga. Tujuan dari penulisan in adalah melihat bagaimana faktor dan situasi berisiko bagi pekerja migran dapat direduksi melalui pendekatan pencegahan berbasis risiko.

---

The risk of Indonesian Migrant Workers being involved in non-procedural migration practices begins at the lowest level, namely the village as their area of origin. Even though the state has guaranteed protection for migrant workers in national legal instruments through Law Number 18 of 2017, in its implementation it has not been able to provide optimal protection at the village level. The Desbumi program moves from the grassroots to create migration security for migrant workers through three main pillars, such as data collection and information dissemination, development institutions, and empowerment of migrant workers and their families. The aim of this paper is to see how risk factors and situations for migrant workers can be reduced through a risk-based prevention approach."

"Tesis ini akan menjawab pertanyaan tentang peraturan terkait perlindungan pekerja migran, khususnya peraturan tentang Layanan Terpadu Satu Pintu sebagai a bentuk perlindungan yang diberikan oleh UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Buruh Migran Indonesia. Metode penelitian adalah yuridis-empiris oleh menganalisis produk hukum terkait dengan layanan terpadu satu atap, kemudian menerapkan hukum dan praktik apakah telah memberikan akses ke layanan perlindungan bagi perempuansebagai pekerja migran di Desa Jambenenggang dan Barabali. Akses ke wanita pekerja migran dalam hal perlindungan sebelum bekerja bahkan belum terpenuhi meskipun mereka telah membentuk layanan terpadu satu atap yang bertujuan untuk memfasilitasi perempuan pekerja migran untuk mengelola pekerjaan di luar negeri mulai dari memperoleh kompetensi dan mengelola dokumen penempatan langsung di LTSA. Penerapan diperlukan aturan dalam melaksanakan layanan terpadu satu atap sesuai dengan UU No. 18 tahun 2017 yang memuat mekanisme penempatan, perlindungan dan pengawasan dalam menjalankan LTSA.

---

This thesis will answer questions about regulations relating to the protection of migrant workers, specifically the regulations on One Stop Integrated Services as a form of protection provided by Law No. 18 of 2017 concerning Protection Indonesian Migrant Workers. The research method is juridical-empirical by analyzing legal products related to one-stop integrated services, then applying the law and practice whether it has given access to protection services for women as a migrant worker in the villages of Jambenenggang and Barabali. Access to women migrant workers in terms of protection before work has not even been fulfilled even though they have established a one-stop integrated service that aims to facilitate women migrant workers to manage work abroad starting from gaining competence and managing direct placement documents at LTSA. Application required rules in carrying out one-stop integrated services in accordance with Law no. 18 of 2017 which contains the mechanism of placement, protection and supervision in carrying out LTSA."

"

Sebagian orang memilih bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan harapan untuk dapat memperbaiki taraf hidup. Selama bekerja di luar negri, PMI berada pada posisi yang rentan terhadap permasalahan ketenagakerjaan mulai dari permasalahan gaji sampai dengan kasus kekerasan yang menyebabkan kematian. Sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945, negara memiliki kewajiban untuk melindungi setiap warga negaranya, dalam hal ini adalah pekerja migran. Pelaksanaan kegiatan pelatihan kewirausahaan bagi PMI Purna merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan dengan harapan agar mereka mampu memiliki mata pencaharian tanpa perlu bermigrasi kembali untuk bekerja di luar negri. Pada kenyataannya, walaupun sudah diberikan pelatihan kewirausahaan masih terdapat PMI Purna yang memutuskan untuk kembali bermigrasi. Penelitian ini menguji pengaruh variabel status pernikahan, pengalaman mendapatkan pengalaman buruk ketika bekerja, pelatihan kewirausahaan, jenis kelamin, pendidikan, jumlah tanggungan, pendapatan di negara asal, dan usia terhadap peluang PMI Purna mengambil keputusan untuk bermigrasi ataupun menetap dengan menggunakan metode regresi logistik. Berdasarkan hasil analisa, ditemukan bahwa terdapat tiga variabel yang memiliki pengaruh signifikan, yaitu pelatihan kewirausahaan, jumlah tanggungan, dan usia. Peluang PMI Purna untuk menetap dapat ditingkatkan dengan memperbaiki kegiatan pelatihan kewirausahaan. Perbaikan tersebut dapat dilakukan dengan membuka kesempatan bagi masyarakat dengan kemampuan yang mumpuni untuk turut serta membantu berjalannya kegiatan kewirausahaan sebagai bentuk pengabdian mereka terhadap negara. Hal tersebut dapat menjadi solusi agar pelaksanaan kegiatan dapat terus berjalan tanpa terkendala oleh permasalahan modal dan sumber daya manusia. Kerja sama dengan perusahaan jasa pengiriman juga baik untuk dilakukan agar penjualan dapat mencakup pasar yang lebih luas.

 

---

Some people choose to work as Indonesians Migrant Worker (IMW) with a hope to increasing their quality of life. When working abroad, IMW was in a susceptible position towards employment matters, from wages matters up to violence matters that could take their life. According to mandate from UUD 45, Indonesia as a country have an obligation to protect every citizen, on this matter are those migrant workers. The implementation of entrepreneurship training activities for Post IMW is one of the protection given in a hope that they could be able to get their livelihood without having to go and work abroad. In reality,although already given the entrepreneurship training, many Post IMW still went back to work abroad. This research is testing the influence variable: marriage status, having bad experience when working abroad, entrepreneurship training, gender, education, number of people dependent, income in country of origin, and age; to the opportunity of Post IMW in taking a decision whether they will migrate again orstay in their country, using the logistic regression method. Based on analysis result, found that there are three variable that have significant  influence, which are: entrepreneurship training, number of people dependent and  age. The opportunity for Post IMW to stay could be increased by improving entrepreneurship training activity. These improvements could be done by opening opportunity for people with qualified ability to opt in helping entrepreneurship activity running as their part of service to the country. Those things could be a solution so the activity can runs well without obstacles such as capital matters and human resources. Cooperation with shipping service company in trading also beneficial to widen the market.

 

"

"Teknologi komunikasi personal telah tersebar di berbagai kelompok usia, membuat hubungan antara manusia dengan teknologi terjadi semakin mendalam. Berdasarkan orientasi teoritis apparatgeist, penelitian ini mengkomparasi persamaan dan perbedaan persepsi serta penggunaan smartphone pada pekerja migran Indonesia yang mendapatkan kehidupan krusial, dukungan sosial, serta mencapai tujuan melalui smartphone. Menggunakan paradigma positivis, pendekatan kuantitatif, metode survei terhadap 142 responden, dan menganalisis 6 variabel dependen menggunakan ANOVA serta post hoc, hasil menunjukkan bahwa tidak semua hipotesis yang diajukan dapat diterima. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa persamaan dari generasi X, Y, dan Z terdapat pada variabel sikap terhadap smartphone di ruang publik dan penggunaan smartphone untuk tujuan instrumental. Generasi Z memiliki frekuensi komunikasi yang lebih intens melalui pesan serta penggunaan smartphone untuk tujuan ekspresif. Generasi Y memiliki kecenderungan paling tinggi dalam mempersepsikan smartphone sebagai barang fashion berdasarkan tampilannya dan memiliki toleransi yang paling tinggi dalam penggunaan smartphone di ruang publik. Generasi X memiliki tujuan paling kuat dalam menggunakan smartphone untuk keamanan.

---

Widespread of personal communication technology across various age groups create a deeper relation between machines and humans. Based on the apparatgeist theoretical orientation, this study compares the similarities and differences in perceptions and use of smartphones among Indonesian migrant workers who obtain crucial livelihoods, social support, and achieve goals through smartphones. Using a positivist paradigm, a quantitative approach, a survey method of 142 respondents, and an analysis of six dependent variables using ANOVA and post hoc tests, the results show that not all hypotheses can be accepted. The findings suggest similarities between the X, Y, and Z generations in the variables of attitudes toward smartphones in public spaces and the use of smartphones for instrumental purposes. Generation Z has the highest frequency of communication through messages and the use of smartphones for expressive purposes. Generation Y has the highest tendency to perceive smartphones as fashion items based on their appearance and has the highest tolerance for using smartphones in public spaces. Generation X has the strongest intentions of using smartphones for safety/security."

"ABSTRAKMaraknya kasus terorisme dan radikalisme yang terjadi adalah fenomena baru yangdilakukan oleh para PMI di negara penempatan baik terlibat langsung maupun hanya sebagai simpatisan. Faktor letak yang strategis yang berbatasan dengan Malaysia dan Filipina Selatanadalah faktor eksternal dan perlu untuk diperhitungkan dengan berbagai historis yang melatarbelakanginya. Namun tidak kalah penting juga adalah faktor internal dikala keamanan dan kesejahteraan adalah satu paket yang tak terpisahkan sebagai indikator ketahanan nasional. Jika salah satunya saja lemah maka daya tangkalnya akan lemah dan mudah rapuh.Sebagai Provinsi yang baru berumur 7 (tujuh) tahun, Pemerintah perlu banyak mengejar kertertinggalan pembangunan di wilayah perbatasan Kalimantan Uttara. Banyaknya PMI di Malaysia yang diberangkatkan melalui Kabupaten Nunukan dan tingginya ketergantungan masyarakat di wilayah perbatasan juga mewarnai potensi ancaman tergerusnya nasionalisme bangsa yang berdampak negatif dan menjadi faktor pendorong kaum radikal untuk mengambil alih dan tempat di hati mereka. Maka dengan segera harus dilakukan deteksi diniancaman radikalisme di kalangan PMI di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan untuk mengurangi dampak dari radikalisme terhadap kaum rentan tersebut dan memberikanantisipasi berkembangannya narasi terorime di kalangan PMI sehingga stigma negatif tentang Indonesia terkait teroris lambat laun terbantahkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan memilih narasumber yang terlibat langsung dalam prosespenempatan PMI, observasi langsung di Penampungan sementara PMI sebelum diberangkatkan. Penelitian ini bertujuan Menganalisis potensi ancaman radikalisme dan upaya menetralisasi pola pikir PMI di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan agar tidak terpapar radikalisme .Penelitian ini mempergunakan Teori Keamanan, Teori Radikalisme,Teori Ancaman sebagai tools analisis dalam penelitiannya. Dari penelitian ini akan diperoleh gambaran perlunya deteksi dini potensi ancaman radikalisme dan upaya menaturalisasi pola pikir PMI yang terpapar paham radikalisme.

---

ABSTRACTThe rise of terrorism and radicalism cases that occur is a new phenomenon carried out by PMIs in placement countries both directly involved and only as sympathizers. The strategic location that borders Malaysia and the Southern Philippines is an external factor and needs to be calculated with a variety of historical backgrounds. But also important is the internal factor when security and welfare are an integral package as an indicator of national security. If one of them is weak, the strength will be weak and easily fragile. As a province that is only 7 (seven) years old, the Government needs to pursue a lot of development in the border region of North Kalimantan. The large number of PMIs in Malaysia dispatched through Nunukan Regency and the high dependence of people in the border region also colored the potential threat of eroding nationalism that had a negative impact and became a motivating factor for radicals to take over and place in their hearts. Then immediately an early detection of the threat of radicalism must be carried out by PMI in the border area of Nunukan Regency to reduce the impact of radicalism on these vulnerable people and to anticipate the development of narrative terrorism among PMIs so that the negative stigma about Indonesia in relation to terrorists is gradually denied. This study uses qualitative research methods that are descriptive analysis. The technique of collecting data through in-depth interviews by selecting speakers who are directly involved in the placement process of PMI, observing directly in the PMI Temporary Shelter before departing. This study aims to analyze the potential threat of radicalism and efforts to neutralize the PMI mindset in the border area of Nunukan Regency so that it is not exposed to radicalism. This study uses Security Theory, Radicalism Theory, Threat Theory as analysis tools in its research. From this research, we will get a picture of the need for early detection of potential threats of radicalism and efforts to naturalize the mindset of PMI who are exposed to radicalism."

"Feminisasi migrasi merupakan salah satu fenomena yang telah menjadi isu global. Pergerakan migrasi yang dilakukan oleh perempuan didorong oleh berbagai faktor, salah satunya kemiskinan. Sebagian besar perempuan yang bermigrasi memilih untuk bekerja menjadi pekerja rumah tangga (PRT). Posisi pekerjaannya yang berada dalam ranah perseorangan membuat PRT migran sulit untuk diawasi dan rentan mengalami berbagai permasalahan. Permasalahan yang dialami pekerja perempuan migran merupakan bentuk kekerasan berbasis gender. Kondisi tersebut yang seharusnya dapat menjadi catatan bagi setiap negara agar memberikan perlindungan terhadap pekerja perempuan migran. Hal ini dapat diwujudkan melalui pembuatan kebijakan yang bersifat responsif gender. Kebijakan responsif gender menunjukan adanya kesadaran bahwa terdapat perbedaan kondisi yang dialami oleh pekerja perempuan dan laki-laki di lapangan. Indonesia dalam hal ini merupakan salah satu negara yang mengalami sejumlah dinamika dalam upaya perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI). Perubahan dan perkembangan sumber hukum terus terjadi hingga masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo di tahun 2014-2019. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo mengeluarkan beberapa kebijakan sebagai respon dan upaya perlindungan terhadap PMI. Termasuk upaya perlindungan bagi PMI yang mengalami berbagai permasalahan di Arab Saudi sebagai salah satu negara penempatan. Berdasarkan pemahaman dengan menggunakan kerangka feminisme sosialis, menunjukan bahwa opresi yang terjadi masih dilandasi oleh pengaruh sistem kapitalisme. Serta, pendekatan What’s The Problem (WPR) juga menunjukan bahwa kebijakan yang dibuat masih bersifat netral gender. Kondisi ini ditunjukan melalui belum adanya sejumlah pasal dan/atau peraturan yang membahas secara khusus perlindungan bagi pekerja perempuan, khususnya PRT migran. Realitas feminisasi migrasi cenderung masih diabaikan karena kebijakan yang dihasilkan masih belum merepresentasikan permasalahan di lapangan.....Feminization of migration is one of the phenomena that has become a global issue. The movement of migration carried out by women is driven by various factors, one of them is poverty. Most of women who migrate choose to work as domestic workers. However, their job position makes migrant domestic workers difficult to monitor and increase their potential to experience various problems. The problems experienced by women migrant workers are a form of gender-based violence. This kind of condition should be a priority for every country in order to provide protection for women migrant domestic workers. Each government should be able to make gender responsive policies related to migrant workers, especially domestic workers. Gender responsive policies shows an awareness that there are different conditions experienced by male and female workers in the field. Indonesia is one of the countries that experiences a number of dynamics in the protection of Indonesian migrant workers. Changes and developments in legal sources continued to occur until the presidency of President Joko Widodo in 2014-2019. During the administration of President Joko Widodo, numbers of policies were made in response to and efforts to protect PMI. Including protection for PMI who experiences various problems in Saudi Arabia as one of the placement countries. Based on the understanding using the framework of socialist feminism, it shows that the oppression that occurs is still based on the influence of the capitalist system. What's The Problem (WPR) approach also shows that the policies made are still gender neutral. This condition is because there are several specific issues that have not been addressed in the policy, especially about migrant domestic workers.The reality of the feminization of migration tends to be neglected because the policies produced do not represent problems in the field."