Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED) merupakan salah satu pelayanan Puskesmas yang diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk penurunan AKI dan AKB. Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA) di Indonesia tertinggi dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu memiliki 2 Puskesmas Kecamatan yang memiliki rawat inap yang berfungsi PONED dan 4 Puskesmas Kelurahan yang mempunyai perawatan 24 jam. Namun demikian indikator pelayanan Program PONED masih belum mencapai target, salah satunya angka Kematian Bayi dan Rujukan Ibu Melahirkan yang masih sangat tinggi. Penelitian ini merupakan penelitian analitik kualitatif. Informan ditentukan dengan menggunakan purposive sampling. Informan penelitian antara lain masyarakat, Pemerintah Daerah, Tim PONED Puskesmas, Para Kepala Puskesmas PONED, penanggung jawab program PONED Sudinkes Pulau Seribu, dan Penanggung Jawab SDM Kesehatan Sudinkes Kepulauan Seribu. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder berupa hasil wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian diperoleh data bahwa pada standar dan ukuran kebijakan telah dipahami oleh pelaksana kebijakan. Pemahaman ini didukung komunikasi yang jelas dan berkelanjutan antara Dinas Kesehatan, puskesmas dan stakeholder, kejelasan informasi dan konsistensi informasi. Ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana sudah mencukupi tetapi terkendala masalah pemeliharaan alat karena faktor air asin yang menyebabkan peralatan mudah berkarat dan rusak. Struktur birokrasi sudah terdapat Keputusan Bupati mengenai tim PONED, namun belum ada struktur khusus PONED di Suku Dinas Kesehatan Kepulauan Seribu Disposisi ditunjukan dengan sikap positif berupa komitmen bersama Pemerintah Daerah dan Puskesmas dalam penanganan ibu hamil, penanganan kasus rujukan ibu melahirkan dengan penyulit. Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan PONED sudah ditunjukan dengan pemanfaatan Puskesmas PONED dalam pemeriksaan kehamilan dan proses melahirkan, Output pelaksanaan program PONED sudah dilakukan pencatatan dan pelaporan capaian program kepada penanggung jawab di Sudinkes, belum ada format pelaporan khusus PONED dan belum dilakukan analisa pelaporan PONED serta feedbacak pelaporan belum dilaksanakan. Implementasi pelayanan PONED di Puskesmas Kepulauan Seribu Selatan dan Puskesmas Pulau Seribu Utara sudah berjalan tapi belum optimal dengan adanya hambatan dan kendala di komponen input, proses maupun output yang harus diatasi sehingga pelayana PONED di Kepulauan Seribu bisa berjalan dengan baik.

---

Basic Emergency Obstetric and Neonatal Care (PONED) is one of the Primary Health Care services that is expected to contribute to the reduction of MMR and IMR. Maternal Mortality Rate (MMR), Infant Mortality Rate (IMR) and Toddler Mortality Rate in Indonesia are the highest compared to other ASEAN countries. The Seribu Islands Administrative Regency has 2 sub-district health centers that have PONED inpatient care and 4 sub-district health centers that have 24-hour care. However, the service indicators of the PONED program have not yet reached the target, one of which is the very high infant mortality rate and maternal referral. This study was a qualitative analytic study. Informants were determined using purposive sampling. The research informants included the community, local government, Primary Health Care PONED team, Heads of Primary Health Care PONED, the person in charge of the Thousand Island sub-district PONED program, and the person in charge of the Thousand Islands sub-district health human resources. The research results show that the policy standards and measures have been understood by implementers. This understanding is supported by clear and continuous communication between the Health Service, community health centers and stakeholders, clarity of information and consistency of information. The availability of budget, facilities and infrastructure is sufficient but is hampered by equipment maintenance problems due to the salt water factor which causes the equipment to rust easily and cause damage. The bureaucratic structure already has a Regent's Decree regarding the poned team, but there is no special PONED structure in the Seribu Islands Health Sub-Department. The disposition is shown by a positive attitude in the form of a joint commitment between the Regional Government and the Community Health Center in handling pregnant women, handling referral cases of mothers giving birth with complications. Community participation in the implementation of PONED has been demonstrated by the use of PONED Community Health Centers in pregnancy checks and the birthing process. The output of the implementation of the PONED program has been recorded and reported on program achievements to the person in charge at the Health Sub-Department. reporting has not been implemented. The implementation of PONED services at the South Seribu Islands Community Health Center and North Thousand Islands Health Center is already underway but is not yet optimal due to the existence of barriers and obstacles in the input, process and output components that must be overcome so that PONED services in the Thousand Islands can run well."

"ABSTRAKPemanfaatan fasilitas kesehatan untuk pertolongan persalinan melalui Puskesmas MampuPONED masih rendah dan menyebabkan keterlambatan penanganan kegawatdaruratanyang berdampak pada peningkatan AKI dan AKB. Kota Depok memiliki 7 PuskesmasMampu PONED namun cakupan persalinan di PONED hanya 3,9 dari jumlah persalinanoleh tenaga kesehatan pada tahun 2016 dan berdasarkan Renstra Dinas Kesehatan KotaDepok tahun 2016 -2021 akan menambah 4 Puskesmas Mampu PONED. Penelitian inibertujuan untuk melihat sejauh mana langkah-langkah program PONED sudahdilaksanakan serta diketahuinya apa yang menjadi hambatan dalam implementasi program.Penelitian kualitatif dilakukan pada 7 Puskesmas mampu PONED Kota Depok bulanDesember 2017 sampai Januari 2018. Informan berjumlah 38 orang terdiri dari pemangkukebijakan di level Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas PONED, bidan koordinatorPONED serta bidan pelaksana PONED. Untuk mendapatkan hasil yang valid, penelitimelakukan triangulasi data dengan teknik WM FGD dan telaah dokumen yang berkaitanimplementasi PONED. Hasil penelitian berdasarkan unsur input sudah berjalan namunbelum optimal, sumber daya manusia belum dipersiapkan dengan baik kuantitas maupunkualitasnya, belum tersedianya SOP diseluruh Puskesmas PONED. Unsur proses belumoptimal, komunikasi belum efektif tentang tujuan kebijakan dari penentu kebijakan kepadapelaksana, pada aspek disposisi belum semua pemangku kebijakan memberikan sikap yangpositif terhadap implementasi PONED, aspek birokrasi belum semua PONED memilikistruktur organisasi dan aspek lingkungan sosial belum berperannya lintas program danlintas sektor dalam mendukung kegiatan. Unsur output belum optimal, belum dilakukanpengolahan dan analisa data hasil pelayanan dan belum adanya kegiatan monitoring danevaluasi secara simultan. Kesimpulan didapatkan 2 Puskesmas mampu PONED sudahdengan memenuhi 9 dari 10 indikator yang ditetapkan dalam analisis implementasiPONED, sedangkan 5 Puskesmas mampu PONED lainnya belum optimal. Rekomendasiperlu adanya alokasi dana untuk peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, refreshingprogram PONED kepada pelaksana dan lintas sektor, meningkatkan pengetahuan danpemahaman pelaksana kebijakan tentang implementasi PONED melalui kegiatanmonitoring dan evaluasi secara berkala agar menguatkan disposisi.Kata kunci: analisis implementasi, Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar,input,proses, output

---

ABSTRACTEmergency services in neonatal obstetrics is one of the strategies to reduce Utilization ofhealth facilities for delivery assistance through BEONC is still low and causes delays inemergency handling which impact on the increase of MMR and IMR. Depok City has 7BEONC but the delivery coverage in BEONC is only 3.9 of total deliveries by healthpersonnel in 2016 and based on Renstra Depok Health Department year 2016 2021 willadd 4 BEONC. This study aims to examine the extent to which the measures of theBEONC program have been carried out as well as knowing what are the obstacles in theimplementation of the program. Qualitative research was carried out at 7 BEONC DepokCity in December 2017 until January 2018. The informants were 38 persons consisted ofpolicy makers at Health Service level, Head of BEONC, coordinator of BEONC and healthofficer. To obtain valid results, researchers conducted data triangulation with WM FGDtechniques and document review related to the implementation of BEONC.The result based on input has been implemented but not optimal, human resource does notprepared with good quality and quantity, unavailability of SOP on all EmONC. Theelements of the process are not optimal, communication has not been effective about thepolicy objectives of the policy makers, the disposition aspects have not all the stakeholderswho provide a positive to the implementation of EmONC, on the bureaucracy aspect not allof EmONC have the organizational structure. On social environment aspects cross programand cross sector has not support in the implemention of EmONC. The output element hasnot been optimal, no data processing and analysis of data and there is no monitoring ofactivities and reports simultaneously. Found 2 of EmONC already meet 9 of 10 indicatorsused in the implementation of EmONC, while 5 of EmONC not optimal. Recommendationsfor funding for increased quantity and quality of human resources, refreshing EmONCprograms for implementers and across sectors, increasing knowledge and understanding ofEmONC implementation through monitoring of activities and evaluations to add sharpdispositions.Key words analysisi of the implementation, Basic Emergency Obstetric Neonatal care,input, process, output"

"Tolok ukur pelayanan kesehatan ibu dan anak di suatu negara dapat dilihat dari Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Semakin kecil AKI dan AKB maka menunjukan semakin baik pelayanan kesehatan ibu dan anak. AKI dan AKB di Indonesia masih tinggi yaitu 307 per 100.000 Kelahiran Hidup (KID), dan AKB 35 per 1000 KH. Lebih dari 90% penyebab kematian ibu dan bayi karena komplikasi obstetri dimana komplikasi ini tidak bisa diduga sebelumnya, Untuk itu perlu adanya sarana rujukan untuk menangani kasus kegawatdaruratan obstetri dan neonatal. Pukesmas sebagai tempat rujukan terdekat dari desa dan sebagai pembina bidan di desa, diharapkan mampu melaksanakan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED).Penelitian ini dilakukan di kabupaten Indramayu, dengan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dan fokus group diskusi yang melibatkan kepala puskesmas, tenaga pelaksana PONED, bidan di desa wilayah kerja puskesmas yang diteliti, tenaga kesehatan dari puskesmas tetangga, tokoh masyarakat yang berada diwilayah kerja puskesmas yang diteliti.Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran sistem manajemen masukan yang meliputi sumber daya manusia, dana, sarana dan kebijakan. Selain itu, untuk memperoleh gambaran sistem manajemen proses yang meliputi sosialisasi PONED, supervisi suportif, AMP sosial untuk kinerja cakupan komplikasi maternal dan neonatal ditangani, jugs AMP Medis dan kerjasama dengan DSOG dan DSA untuk kinerja cakupan komplikasi maternal dan neonatal ditangani selamat dan dirujuk. Hasil penelitian ini diolah dengan menggunakan bentuk matriks, teknis analisisinya berupa analisis isi yaitu menganalisa sesuai dengan topik bahasan.Hasil penelitian mengenai gambaran input menunjukkan bahwa jumlah tenaga kesehatan yaitu jumlah bidan desa dan tenaga yang bertugas di PONED sudah cukup. Untuk kriteria maupun pendidikan dari tenaga kesehatan masih belum memenuhi syarat. Untuk pengetahuan tenaga kesehatan maupun camat masih kurang, begitu juga motivasi bidan desa maupun tenaga yang bertugas di PONED kurang, yaitu kepala Puskesmas Widasari belum ada kiat-kiat untuk meningkatkan motivasi, sedangkan di Puskesmas Sindang sudah ada.Tipe gaya kepemimpinan kepala Puskesmas Widasari adalah gaya misionari sedangkan gaya kepemimpinan kepala Puskesmas Sindang merupakan gaya kepemimpinan kompromis, dimana kedua tipe gaya kepemimpinan tersebut keduanya termasuk gaya kepemimpinan yang kurang efektif Dana dan sarana untuk rujukan dari Puskesmas Sindang tidak ada masalah, sedangkan untuk Puskesmas Widasari sarana rujukan masih menjadi masalah karena sopir tidak selalu slap, dan kelembagaan ambulans desa juga tidak berjalan lancar. Dana khusus untuk operasional PONED di kedua Puskesmas tidak ada, sedangkan sarana di kedua PONED sudah cukup memadai. Kebijakan pelayanan terhadap orang miskin dikedua Puskesmas walaupun tidak berjalan dijalankan secara optimal. Kebijakan penguatan sistem rujukan di Puskesmas Sindang sudah lebih baik dan Puskesmas Widasari walaupun tidak berjalan lancar, sedangkan untuk pelaksanan PONED dikedua Puskesmas belum dijalankan sebagaimana mestinya.Mengenai gambaran proses hasil penelitian ini menunjukkan, sosialisasi PONED dikedua Puskesmas belum dilaksanakan secara baik, begitu juga dengan supervisi suportif yang harus dilaksanakan oleh bidan koordinator belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. AMP sosial, baik dari kecamatan maupun puskesmas belum ada komitmen dan kesadaran untuk melakukan AMP sosial. AMP medis ditingkat puskesmas di kedua Puskesmas tidak pernah dilaksanakan, hanya otopsi verbal masih sebatas untuk laporan, dan tidak ada kesadaran untuk membahas otopsi verbal. Kerjasama dengan DSOG dan DSA belum pernah dilaksanakan karena tidak tabu bagaimana caranya.Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan kepada dinas kesehatan untuk memprioritaskan pendidikan maupun pelatihan seperti APN, PPGDON, MTBM untuk bidan desa dan uelaksana PONED, pelatihan manajemen dan kepemimpinan untuk kepala puskesmas khususnya kepala Puskesmas PONED. Perlu pemberian pelatihan ESQ bagi semua jajaran kesehatan sehingga dapat meningkatkan empati dan kepeduliannya dalam pelayanan kesehatan terutama terhadap orang miskin dan juga untuk meningkatkan kembali nilai-nilai luhur, inti ajaran manajemen, inti kepemimpinan dan etika sehingga mampu bekerja dengan baik. Disarankan juga agar partograf dan MTBM dijadikan sebagai salah satu kriteria akreditasi bidan. Perlu juga adanya kesepakatan dengan rumah sakit untuk pembinaan PONED oleh DSOG dan DSA, dan pemberikan dam operasional khusus untuk PONED untuk menghindari tarif yang terlalu tinggi.

---

The success on the maternal and child health services of a country can be seen at its Maternal Mortality Ratio (MMR) and Infants Mortality Rate (IMR). The less MMR and IMR they have, the better they have services on maternal and child health. The level on MMR and IMR in Indonesia is still high, namely 307/100,000 live birth for MMR and 35/1,000 live birth for IMR. It has known that 90% of the cause of the death on maternal and the infant was undetected obstetric complication. Therefore, a referral facility is needed in response to any obstetric and neonatal emergency case. Puskesmas, as the nearest referral facility in the village and tutor for midwives village, is expected to be capable on dealing with Basic Emergency Obstetric and Neonatal Services (BEONS/PONED).

The study is carried out at the district of Indramayu. The research method used with qualitative approach through in-depth interview and focused group discussion (FGD) towards the head of Puskesmas, personnel who Implement the PONED, village midwives of the working area of Puskemas Widasari and Sindang, health providers from neighborhood's puskesmas, and community leaders at the working area of Puskesmas Widasari and Sindang.

The purpose of the study is to find out the description of the input and process management system of the PONED. The input management system is consisting of the human resources, budgeting, facility, and policy. And the process management system will look at its PONED socialization, supportive supervision, the social audit maternal and perinatal (AMP) of the performance on the coverage of maternal and neonatal complication that has managed the medical AMP and the collaboration with obgyn and pediatrician for the performance on the coverage of maternal and neonatal complication that has managed, rescued and referred.

The result of the study is analyzed by using matrices, and the technique analysis is using content analysis which analyzes on each topics of subject study. The result study on input management system found that the number of health personnel, i.e. number of village midwives and PONED personnel is adequate. But for the criterion for health personnel's education is still have not reach the standard. The level of knowledge for health personnel and the head of sub-district are still low. The reason for work or motivation to work as village midwives and PONED personnel are minor. From two puskesmas studied, the head of Widasari Puskesmas is still have no attempt on elevating the motivation on his staffs, but the head of Sindang Puskesmas is having it. The leadership style of Widasari is missionary style, while Sindang is a compromise leadership style. Both of those leadership styles above are known as less effective leadership style. For Sindang Puskesmas, there are no difficulties found on budgeting and facility for referral, but for Widasari Puskesmas, a problem found in regard to facility for referral, as the ambulance driver is not always ready to work and the ambulance institution body is also found unmanageable. There is no special budget for PONED operational duty in both puskesmas, but both of them has reached the adequacy for PONED facilities. Policy on services for poor people in both puskesmas is still not run in optimal way. Although it's not run so well, the policy on referral system enhancement on Sindang is better than Widasari. However, the implementation on PONE') in both puskesmas is far from the expectation.

For process management system, the study found that the socialization on PONED in both puskesmas is still not well implemented. Supportive supervision by coordinator midwife is also not employed as it should be. Of social AMP, there is no commitment or awareness on doing social AMP in both from sub-district office or puskesmas. Medical APM in both puskesmas is also never carried out Verbal autopsy is only the activity that implemented in both of puskesmas, and it's solely for the reporting and has no awareness to discuss the verbal autopsy findings. The collaboration between obgyn and pediatrician is never carried out because they do not know how to do collaboration.

Suggestion addressed to the head of health authority office that he has to prioritize the education or trainings on medical techniques for village midwives and PONED personnel. A management and leadership training for the head of puskesmas, especially for PONED Puskesmas. There is a need on ESQ training for all health personnel in order to raise the empathy and awareness on addressing health services to poor people, and also to increase the noble values, management principals, leadership principals and ethic cores for having a better work environment. Partograph fulfillment and MTBM is a criterion for midwives accreditation. Establish an agreement with hospital for obgyn and pediatrician guidance and training for PONED personnel. Lastly, to have a special budget for PONED operational in order to avoid a very high expenses for having PONED."

"Puskesmas mampu PONED menyelenggarakan pelayanan obstetri dan neonatal emergensi dasar sebab komplikasi tidak dapat diramalkan sebelumnya sehingga ibu hamil harus berada sedekat mungkin dengan pelayanan emergensi dasar. Pelatihan keterampilan Pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar dilaksanakan guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas kesehatan yang diharapkan memberikan dampak langsung pada kualitas pelayanan kegawatdaruratan meternal dan neonatal.Tujuan dari penelitian ini adalah: mengetahui perbedaan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang telah dilatih PONED dan belum dilatih PONED terhadap kinerja pada puskesmas di Kabupaten Bogor. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional. Sampel penelitian adalah petugas yang sudah dilatih PONED dan belum dilatih PONED. Hasil studi menunjukkan adanya perbedaan bermakna pada variabel pengetahuan, keterampilan dan kinerja pada kelompok PONED dan non PONED; Pada kelompok PONED variabel sikap diduga yang paling dominan mempengaruhi variabel kinerja.

---

Puskesmas PONED able to carry out a basic emergency maternal neonatal service because the complication of pregnancy and labor is not always predictable before it was happened, so pregnant woman must have access nearly Basic Emergency obstetric services. Basic Emergency Obstetric Neonatal Care Training implemented in order to improve the knowledge and skills of health workers who are expected to have a direct impact on the quality of emergency care and maternal or neonatal services.

The study aims to know the difference of knowledge, attitudes and skills between the personnel experienced PONED training and the personnel with no training, and the effect of training on the performances of health centers in the municipality of Bogor. This is quantitative research with cross sectional study design. Samples are personnels who have been trained with PONED and personnel with non PONED training. The results showed significant differences on knowledge, skills and performance between those with PONED training and non PONED training. In the group with PONED training, varible of attitude has the strongest influence on the performances."

"Rendahnya pemanfaatan pelayanan bersalin di Puskesmas PONED, pemerintah berupaya agar semua persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan desain crossectional, dengan hasil sebesar 79.6% tidak memanfaatkan pelayanan kesehatan untuk bersalin. Faktor yang berhubungan dalam penelitian ini adalah budaya bersalin di rumah, akses, frekuensi pemeriksaan kehamilan dan fasilitas fisik.Budaya melahirkan di rumah dan akses yang sulit akan mempengaruhi cakupan dalam pelayanan bersalin, oleh karena itu perlunya peran keluarga, masyarakat dan lingkungan tentang kepedulian terhadap kesehatan ibu dan bayi, menguatkan kembali hubungan kemitraan dengan bidan dan paraji, meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan secara kompetensi dan kemampuan KIE (komunikasi, informasi, edukasi).

---

The low utilization of maternity services at the health center BEmOCs, the government sought to all delivery should be assisted by skilled health personnel in health care facilities. This study uses a cross-sectional design, with a yield of 79.6% do not utilize health services for maternity. Factors related in this study is the cultural birth at home, access, frequency of pregnancy examination and physical facilities.

Culture of giving birth at home and difficult access will affect coverage in service delivery, hence the need for the role of the family, society and the environment of concern for the health of mother and baby, reinforcing the partnership with the midwife and TBAs, improve the capacity of health personnel in the competence and ability of IEC (communications, information, education)."

"Continuum of Care (CoC) menjadi layanan kesehatan yang berkelanjutan dan menekankan perawatan sepanjang kehidupan individu. Tingkat pendidikan ibu hamil memainkan peran kunci dalam efektivitas Continuum of Care. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap Continuum of Care (CoC) di 6 Puskesmas mampu PONED kota Depok Tahun 2023. Studi dilakukan menggunakan desain kohort retrospektif dengan sumber data buku registrasi kohort ibu. Sampel pada penelitian ini terdiri dari seluruh ibu hamil yang terdaftar dalam kohort ibu yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi di 6 (enam) Puskesmas (Puskesmas Beji, Puskesmas Pancoran Mas, Puskesmas Limo, Puskesmas Cimanggis, Puskesmas Ratujaya, Puskesmas Sukmajaya) di Kota Depok Tahun 2023. Analisis multivariat menggunakan regresi cox. Jumlah sampel sebanyak 434 ibu hamil. Hasil penelitian menunjukkan ibu hamil dengan tingkat pendidikan tinggi memiliki peluang 2,37 kali lebih besar untuk mendapatkan CoC yang adekuat setelah dikontrol oleh riwayat abortus dan riwayat komplikasi kehamilan (95%CI:0,83-6,83). Berdasarkan perhitungan PAR%, ibu hamil memiliki pendidikan tinggi dapat meningkatkan CoC pada populasi sebesar 47,76%. Pada kelompok yang berpendidikan tinggi, ibu hamil yang melakukan CoC adekuat dapat meningkat 53,93% dengan memiliki pendidikan tinggi. Perlunya monitoring dan evaluasi kegiatan kelas ibu hamil dan inovasi terkait peningkatan pemahaman pentingnya CoC bagi ibu hamil.

---

Continuum of Care (CoC) is becoming a continuous health service and emphasizes care throughout an individual's life. The education level of pregnant women plays a key role in the effectiveness of the Continuum of Care. The purpose of this study was to determine effect of education level on Continuum of Care (CoC) in 6 PONED community health centers at Depok city in 2023. The study was using retrospective cohort with a data source of maternal cohort registration book. The sample consisted of all pregnant women registered in the maternal cohort who met inclusion and exclusion criteria. Multivariate analysis using cox regression. The sample size was 434 pregnant women. The results showed that pregnant women with a high level of education had 2.37 times greater chance of getting adequate CoC after controlled by a history of abortion and a history of pregnancy complications (95%CI: 0.83-6.83). Based on the calculation of PAR%, pregnant women with high education can increase CoC in the population by 47.76%. In the highly educated group, pregnant women who perform adequate CoC can increase 53.93% by having high education. Need monitoring and evaluation of pregnant women's class activities and innovations to increase understanding of the importance of CoC."

"Latar belakang: Laju penurunan Angka Kematian Bayi melambat sejak tahun 1991-2017. Enam puluh tiga persen kematian bayi terjadi pada periode neonatal dimana risiko kematian yang terjadi pada bayi yang tidak mendapatkan Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial adalah 18,56 kali lebih tinggi daripada bayi yang mendapatkan pelayanan kesehatan tersebut. Puskesmas PONED X merupakan Puskesmas PONED satu-satunya di Kecamatan X, Kota Depok, dimana terdapat kesenjangan terbesar pada indikatorindikator terkait dengan Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial serta memiliki kebutuhan akan layanan yang besar berdasarkan jumlah persalinan, bayi lahir hidup dan pemanfaatan puskesmas untuk melakukan persalinan. Terkait hal tersebut, penelitian ini bertujuan melakukan analisis kualitas penerapan Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial di Puskesmas PONED Kecamatan X. Metode: Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan desain studi kasus yang dilakukan di Puskesmas PONED X pada bulan April-Mei 2020. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif dan telaah dokumen. Informan penelitian ini terdiri dari Kepala Puskesmas, Bidan Koordinator PONED, Bidan Koordinator KIA dan para Bidan Pelaksana PONED serta para Ibu dari neonatus yang mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial di Puskesmas Kecamatan X. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan jumlah, jenis dan kompetensi tenaga kesehatan yang masih kurang, persiapan alat dan bahan habis pakai yang belum lengkap, serta belum sesuainya pelaksanaan dalam perawatan neonatal esensial pada saat dan setelah lahir dengan standar pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI. Meskipun hasil indikator output menunjukkan ketercapaian yang sangat baik di 4 bulan pertama tahun 2020, akan tetapi dalam pelaksanaan proses pelayanannya, belum semua standar proses dilakukan sesuai Pedoman Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial Kementerian Kesehatan RI. Kesimpulan dan Rekomendasi: Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas penerapan Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial di Puskesmas PONED Kecamatan X masih kurang karena berdasarkan analisis komponen input, proses dan output, masih terdapat kekurangan baik terkait komponen input maupun proses penerapan layanan yang belum sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI. Penguatan pemenuhan komponen input dan penguatan manajemen serta kapasitas tenaga kesehatan dalam memahami dan melakukan proses Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial sesuai standar merupakan hal yang direkomendasikan.

---

Background: Decrease in Infant Mortality has slowed since 1991-2017. Sixty-three percent of infant deaths occur in the neonatal period where the risk of death that occurs in infants who do not get Essential Neonatal Health Services is 18.56 times higher than babies who receive these health services. X BEONC Primary Health Centre is the only BEONC Primary Health Centre in X Subdistrict, Depok City, where there is the largest gap of indicators related to Essential Neonatal Health Services in 2017 and has a large need for services based on the number of live births and utilization of childbirth services. This study aims to analyze the application of Essential Neonatal Health Services at BEONC Primary Health Center in X District.

Method: This research is a qualitative study with a case study design, conducted at the X BEONC Primary Health Centre in April-May 2020. Data collection was carried out by in-depth interviews, participatory observations and documents review. The informants of this research consisted of the Head of the Primary Health Centre, the BEONC Coordinating Midwife, the Maternal and Child (MnC) Coordinating Midwife, the BEONC Implementing Midwifes and the mothers of neonates who received Essential Neonatal Health Services at X BEONC Primary Health Centre.

Results: The results showed the number, type and competency of health workers were still lacking, preparation of equipment and consumables were incomplete, and incomplete implementation in essential neonatal care with the implementation standards set by the Indonesian Ministry of Health. Although the output indicator results show that indicators related Essential Neonatal Services have been very good in the first 4 months of 2020, but in the implementation of its services, not all process have been carried out in accordance with the Ministry of Health's Guidelines.

Conclusions and Recommendations: The results showed that the quality of implementation of essential neonatal health services at the PONED Puskesmas District X was still lacking, because based on an analysis of the input, process and output components, there are still shortcomings, related to the input component and the service implementation that do not meet the standards set by the Indonesian Ministry of Health. Strengthening the fulfillment of input components and strengthening management and the capacity of health workers in understanding and conducting the Essential Neonatal Health Service process according to standards is highly recommended."

"Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan penyelenggara upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama yang mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat. Dilihat dari jumlah kematian ibu selama kurun waktu tiga tahun dari tahun 2012-2014 terus meningkat, diperlukan penelitian mengenai factor penentu pemanfaatan puskesmas PONED di Kabupaten Bogor. Penelitian ini mengambil lokasi di 22 puskesmas di Kabupaten Bogor yang merupakan puskesmas PONED. Variabel yang diteliti antara lain : pengetahuan mengenai puskesmas PONED, keyakinan, waktu tempuh, sarana transportasi dan perilaku petugas kesehatan. Rancangan penelitian ini dengan pendekatan cross sectional. Data yang dipergunakan data sekunder hasil pendataan puskesmas PONED di Kabupaten Bogor oleh Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat bulan Juni -Juli 2014.Hasil penelitian menunjukkan variabel pengetahuan, keyakinan responden, waktu tempuh dan sarana transportasi tidak berhubungan bermakna dengan pemanfaatan puskesmas PONED, sedangkan perilaku petugas merupakan factor yang paling bermakna terhadap pemanfaatan puskesmas PONED di Kabupaten Bogor. Dari kelima variabel yang diteliti ternyata setelah diuji multivariate variabel yang paling menentukan terhadap tingginya pemanfaatan puskesmas PONED adalah perilaku petugas kesehatan di puskesmas. Factor lainnya yang mendukung pemanfaatan pelayanan adalah SDM, sarana prasarana dan juga pemantauan oleh dinas dan organisasi profesi. Masih diperlukan penelitian lebih lanjut agar dapat menggali informasi tentang pemanfaatan puskesmas, disamping itu juga diperlukan sosialisasi, promosi serta perencanaan kebutuhan Puskesmas yang tepat yang pada akhirnya dapat meningkatkan pemanfaatan layanan kesehatan ibu di puskesmas PONED.

---

Public Health Center is an organizer of health care facilities and public health efforts first level individual health efforts that prioritize promotive and preventive efforts to achieve a degree of public health. Judging from the number of maternal deaths over a period of three years from 2012-2014 continued to increase, research is needed on the use of health centers PONED determinant factor in Bogor. This study took place in 22 health centers in the district of Bogor which is PONED health centers. Variables examined include: knowledge of the health center PONED, belief, travel time, transport and behavior of health workers. The design of this study with cross sectional approach. The data used secondary data collection results PONED health centers in the district of Bogor in West Java Provincial Health Office in June -July 2014.

The results showed a variable knowledge, confidence of respondents, travel time and transportation facilities are not significantly associated with the utilization of health center PONED, while the officer's behavior is the most significant factor for the utilization of health center PONED in Bogor. Of the five variables studied turned out after multivariate test variables most decisive for the high utilization of health centers is PONED behavior of health workers in health centers. Other factors that support the use of the service is human resources, infrastructure, and also monitoring by agencies and professional organizations. Further research is still needed in order to gather information about the use of community health centers, and also it is necessary dissemination, promotion and planning needs proper health centers, which in turn can improve the utilization of maternal health services in health centers PONED."

"Di Kabupaten Tangerang cakupan kunjungan pertama antenatal (K1) pada tahun 2012 sebesar 103%, dan cakupan kunjungan keempat antenatal (K4) sebesar 82% pada tahun 2012. Terdapat selisih pada hasil cakupan K1 dan K4 karena terjadi kesenjangan potensial atas kualitas layanan antenatal sehingga perlu diperbaiki.Kasus komplikasi yang tertangani 6906 kasus (59%), hanya 1268 kasus (18,3%) yang ditangani di puskesmas PONED. Hasil tersebut diatas belum sesuai dengan target dari Kementerian Kesehatan yaitu 67% komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas dapat ditangani pada tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kualitas pelayanan antenatal dengan pemanfaatan Puskesmas Curug dan Puskesmas Mauk sebagai Puskesmas mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar di Kabupaten Tangerang Tahun 2013, dengan desain penelitian cross sectional.Diperoleh hasil variabel yang berhubungan dengan pemanfaatan puskesmas PONED adalah pendidikan ibu (OR=3,7; 95% CI: 1,552-8.636) dan waktu tempuh ke puskesmas (OR=0,2; 95% CI: 0,039-0,841) sedangkan kualitas pelayanan antenatal tidak berhubungan dengan pemanfaatan puskesmas PONED (OR=1,233; 95% CI: 0,608-2,502; p value: 0,560). Sehingga perlu meningkatkan pengetahuan dan informasi kepada ibu hamil agar dapat meningkatkan kemampuannya dalam membuat pilihan pelayanan mana yang diinginkan dan akan diambil terutama dalam menghadapi masalah kegawat daruratan obstetri.

---

At Tangerang District coverage first antenatal visit (K1) in 2012 amounted to 103%, and coverage of four antenatal visits (K4) by 82% in 2012. There is a difference in the results of K1 and K4 scope due to the potential gap on the quality of antenatal services so that needs to be fixed.

Cases handled 6906 cases of complications (59%), only 1268 cases (18.3%) were treated in the clinic PONED. Results above are in accordance with the targets of the Ministry of Health that 67% of complications of pregnancy, childbirth and postpartum can be handled in 2012. This study aims to determine the relationship between the quality of antenatal care with the use of Curug health centers and Mauk health centers as able health centers Basic Emergency Obstetric Neonatal Care at Tangerang District in 2013, with a cross-sectional study design.

Obtained variable results related to the utilization of maternal health clinic PONED is education (OR = 3.7, 95% CI: 1.552-8636) and the travel time to the clinic (OR = 0.2, 95% CI: 0.039-0.841), while the quality of service antenatal not related to the utilization of clinic PONED (OR = 1.233, 95% CI: 0.608- 2.502, p value: 0.560). So the need to increase knowledge and information to pregnant women in order to improve its ability to make a choice where the desired service and will be taken, especially in dealing with obstetric emergencies problem."

"Latar Belakang: Bidan memiliki risiko tinggi tertularnya Healthcare-Associated Infections HAIs pada saat merawat pasien. Umumnya risiko penularan infeksi yang dihadapi bidan adalah pada saat kontak dengan darah dan cairan tubuh. Pada tahun 2015, terjadi 250 kasus kecelakaan kerja termasuk didalamnya kejadian tertusuk jarum. Metode: Jenis penelitian adalah deskriptif analitik dengan desain penelitian potong lintang dan jumlah sampel 130 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, kuisioner dan pengamatan, sedangkan data sekunder diperoleh dari profil Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi. Hasil: Sebanyak 73 56,2 responden patuh, sedangkan sisanya 57 43,8 responden tidak patuh. Rata-rata tingkat kepatuhan responden terhadap prosedur kewaspadaan standar sebesar 88,7 dengan tingkat kepatuhan responden tertinggi adalah kepatuhan dalam pembersihan lingkungan area kerja sebesar 89 100 responden dan tingkat kepatuhan terendah adalah kepatuhan terhadap penggunaan APD sebesar 52 55,3 responden. Faktor yang paling berhubungan secara signifikan dengan kepatuhan bidan dalam menerapkan kewaspadaan standar adalah usia > 40 tahun OR = 2,64, IK 95 = 1,08-6,49 , sarana prasarana lengkap di kamar bersalin OR = 6,26, IK 95 = 2,74-14,30 dan poli KIA-KB OR = 5,84, IK 95 = 2,56-13,32 , peraturan dan SOP lengkap di poli KIA-KB OR = 2,04, IK 95 = 1,01-4,13 , masa kerja ? 5 tahun OR = 4,92, IK 95 = 2,11-11,49 , status kepegawaian PNS OR = 3,21, IK 95 = 1,56-6,64 dan beban kerja rendah OR = 2,95, IK 95 = 1,25-6,96 , sedangkan faktor yang paling berpengaruh adalah sarana prasarana lengkap di kamar bersalin OR = 5,46, IK 95 = 2,31-12,89 dan masa kerja ? 5 tahun OR = 4,12, IK 95 = 1,67-10,18 . Kesimpulan: Ketersediaan sarana prasarana merupakan faktor paling dominan yang berhubungan dengan perilaku bidan terhadap kepatuhan penerapan kewaspadaan standar. Kata Kunci: Bidan, darah dan cairan tubuh, Healthcare-Associated Infections HAIs , kewaspadaan standar.

---

Background Midwives have a high risk of contracting Healthcare Associated Infections HAIs when treating patients. Generally, the risk of transmission of infections that the midwife encounters is at the time of contact with blood and body fluids. In 2015, there are 250 cases of occupational accidents including the incidence of needle puncture. Methods The type of the study was analytic descriptive with cross sectional study design and total sample of 130 people. Data was collected by interview, questionnaire and observation, while secondary data was obtained from the profile of Bekasi District Health Office. Result The result shows that 73 56.2 respondents are obedient, while the rest of about 57 43.8 respondents are not. The average level of compliance of respondents to standard awareness procedure is 88.7 with the highest number of compliance of about 89 100 respondents is in cleaning work area environment and the lowest one is adherence to use of Personal Protective Equipment PPE equal to 52 55.3 of respondents. Factors significantly correlated with midwife adherence in applying standard precautions were age 40 years OR 2.64, IK 95 1.08 6.49 , complete infrastructure in the delivery room OR 6.26, IK 95 2.74 14.30 and maternal, child health and family planning MCH FP poly OR 5.84, IK 95 2.56 13.32 , complete rules and Standard Operating Procedures SOPs in maternal, child health and family planning MCH FP poly OR 2.04, IK 95 1.01 4.13 , duration of work 5 years OR 4.92, IK 95 2.11 11.49 , employment status of civil servants OR 3.21, IK 95 1.56 6.64 and low work load OR 2.95, IK 95 1.25 6.96 , with the most influential factors were complete infrastructure in the delivery room OR 5.46, IK 95 2.31 12.89 and duration of work 5 years OR 4.12, IK 95 1.67 10.18 . Conclusion The availability of infrastructure facilities is the most dominant factor that relates to midwives behavior on compliance to standard precautions. Keywords Blood and body fluids Healthcare Associated Infections HAIs midwives standard precautions. "