Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah atas rekomendasi WHO akan melaksanakan pengobatan TB RO dengan paduan Bedaquiline, Pretomanid, dan Linezolid (BPaL) dan Bedaquiline, Prematonid, dan Linezolid, dan Moxifloxacin (BPaLM) bagi pengobatan pasien TB RO yang lebih singkat. Tujuan dari tugas khusus ini adalah untuk membuat leaflet sebagai alat komunikasi yang digunakan oleh Apoteker untuk memberikan informasi kepada pasien mengenai pengobatan TB RO. Metode tugas khusus yang dilakukan adalah studi literatur melalui jurnal, buku, materi presentasi, dan peraturan pemerintah. Leaflet yang dibuat merupakan salah satu upaya Apoteker dalam menjelaskan pengetahuan pengobatan paduan terbaru BPaL dan BpaLM baik kepada pasien maupun tenaga Kesehatan lainnya. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya pengembangan dan penyebaran leaflet yang lebih efektif sebagai bagian dari strategi komprehensif dalam manajemen TB RO di lingkungan rumah sakit.

---

The government, based on WHO recommendations, will implement RO TB treatment with a combination of Bedaquiline, Pretomanid, and Linezolid (BPaL) and Bedaquiline, Prematonid, and Linezolid, and Moxifloxacin (BPaLM) for shorter treatment for RO TB patients. The purpose of this special assignment is to create leaflets as a communication tool used by pharmacists to provide information to patients regarding RO TB treatment. The specific assignment method carried out is literature study through journals, books, presentation materials and government regulations. The leaflet created is one of the Pharmacists' efforts to explain knowledge of the latest BPaL and BpaLM combination treatments to both patients and other health workers. The implication of this research is the need to develop and distribute more effective leaflets as part of a comprehensive strategy in TB RO management in the hospital environment."

"Pendistribusian obat harus mempertahankan sistem mutu yang mencakup tanggung jawab, proses, dan langkah manajemen risiko terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan. Mempertahankan sistem mutu dengan melengkapi fasilitas yang menjamin mutu obat selama proses distribusi. Menjaga sistem mutu adalah tanggung jawab dari penanggung jawab fasilitas distribusi, dan membutuhkan partisipasi aktif serta harus didukung oleh komitmen manajemen puncak. Dalam suatu PBF harus mempunyai penanggung jawab untuk tiap fasilitas distribusi, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa sistem mutu disusun, diterapkan, dan dipertahankan. Maka dari itu PBF harus mempunyai struktur organisasi yang ditunjuk langsung oleh manajemen puncak untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai tugasnya untuk menjamin sistem mutu pendistribusian obat. Menjalankan pendistribusian obat/bahan obat yang baik membutuhkan personil untuk menjalankannya. Semua personil perlu memahami CDOB, memahami tanggung jawab sesuai tugasnya, dan memperbaiki penyimpangan dalam sistem mutu. Semua personil dalam PBF harus memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dalam CDOB dengan mengikuti pelatihan dan memiliki kompetensi sebelum menjalannkan tugasnya. Persolnil dalam mendistribusikan obat harus menjaga kebersihan dan menjaga kesehatan dalam menjalankan proses pendistribusian untuk menjamin mutu obat/bahan obat.

---

Drug distribution must responsibilities, processes and risk management steps related to the activities carried out. Maintaining a quality system by equipping facilities that guarantee the quality of medicines during the distribution process. Maintaining the quality system is the responsibility of the person in charge of the distribution facility, and requires active participation and must be supported by top management commitment. A PBF must have a person in charge for each distribution facility, who has the authority and responsibility that has been determined to ensure that a quality system is developed, implemented and maintained. Therefore, PBF must have an organizational structure appointed directly by top management to carry out duties and responsibilities as instructed to ensure a quality system for drug distribution. A good distribution of medicines/medicinal ingredients requires personnel to carry it out. Everyone needs to understand CDOB, understand responsibilities at the highest level, and correct deviations in the quality system. All personnel in the PBF must meet the qualifications required in the CDOB by following training and having competency before carrying out it. Personnel in distributing medicines must maintain cleanliness and maintain health in carrying out the distribution process to ensure the quality of medicines/medicinal ingredients."

"Latar Belakang : Tesis ini membahas tentang Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Obat Untuk Mendukung Pelayanan Kefarmasian (Studi Kasus Di Puskesmas Pejuang Kota Bekasi). Sistem Informasi ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan administrasi mulai dari pencatatan, pelaporan, pengarsipan yang baik, bertujuan agar lebih mudah dimonitor dan dievaluasi. Tujuan penelitian ini untuk mengembangkan model sistem informasi manajemen obat untuk mendukung pelayanan kefarmasian di Puskesmas Pejuang Kota Bekasi. Metode : Pendekatan yang dipergunakan dalam pengembangan Sistem Informasi Manajemen Obat di Puskesmas Pejuang Kota Bekasi ini adalah Pendekatan Rapid Application Development (RAD), Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pedoman observasi dan Pedoman Wawancara. Hasil : Pencatatan pengelolaan obat yang tertib dan lengkap belum dilaksanakan, sehingga sulit untuk monitoring dan evaluasi. Maka perancangan Sistem Informasi Manajemen Obat yang terintegrasi menggunakan basis data yang dapat memudahkan dalam pengorganisasian data untuk menghasilkan informasi sehingga perencanaan pengelolaan obat, monitoring dan evaluasi menjadi lebih mudah. Keluaran sistem informasi ini berupa laporan pemakaian dan lembar permintaan (LPLPO) dan indikator monitoring dan evaluasi yang ditampilkan dengan grafik. Kesimpulan : Terbangunnya model sistem informasi manajemen obat yang terintegrasi menggunakan basis data sehingga memudahkan dalam pencatatan, pelaporan dan monitoring serta evaluasi.

---

Background : This thesis discusses the development of Drug Management Information System to Support Pharmaceutical Services (Case Study In Health Center pejuang Bekasi). This information system is expected to support the administration ranging from record keeping, reporting, good filing, aims to be more easily monitored and evaluated. The purpose of this study to develop a model of Drug Management Information System to support pharmaceutical services at PHC Pejuang Bekasi.

Methods : The approach taken in the development of Drug Management Information System at the Health Center pejuang Bekasi is a Rapid Application Development (RAD), instrument used in this study is the observation and Interview Guide.

Results : Recording of medication management and complete order has not been implemented, making it difficult for monitoring and evaluation.Then the Drug Management Information System design using an integrated database that can facilitate in organizing the data to produce information that medication management planning, monitoring and evaluation easier. Output is in the form of laporan pemakaian dan lembar permintaan (LPLPO) and monitoring and evaluation indicators are displayed with graphs.

Conclusion : Development of a model of management information systems using integrated drug database to facilitate the recording, reporting and monitoring and evaluation."

"Ke depan organisasi pemerintah miskin struktur kaya fungsi, yang diwujudkan melalui berbagai macam jabatan fungsional. Salah satu jabatan fungsional yang butir kegiatannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah Pengawas Farmasi dan Makanan. Jabatan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan merupakan salah satu upaya strategis untuk meningkatkan kinerja dan sekaligus merupakan alternatif pengembangan karir yang sangat diminati oleh SDM di Badan Pengawas Obat dan Makanan.Beban kerja BPOM dalam upaya pengawasan terhadap mutu, keamanan dan efikasi atau manfaat obat, obat tradisional, makanan, kosmetika, perbekalan kesehatan rumah tangga dan bahan berbahaya, baik yang beredar di Indonesia maupun untuk produk ekspor semakin meningkat dan semakin kompleks. Semakin terbukanya akses pasar global, akan semakin banyak beredar produk ilegal dan produk palsu. Sehingga semakin banyak kasus pro justicia di bidang farmasi dan makanan. Beban kerja yang berat dan sangat beresiko di lapangan inilah yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Pengawas Farmasi dan Makanan.Oleh karena itu pengembangan karir sebagai pejabat fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan selain menarik dari segi profesionalisme dan orientasi kinerja, juga dari segi pencapaian jenjang jabatan dan pangkat tertinggi sebagai pegawai negeri sipil dan akhirnya adalah tunjangan jabatan itu sendiri.Pelaksanaan jabatan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan di lapangan harus sesuai dengan harapan setiap SDM. Oleh karena itu diperlukan sistem yang dapat melakukan penilaian dan penetapan (perhitungan) angka kredit serta dapat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan jabatan fungsional tersebut.Untuk itu dirancang suatu prototip aplikasi program otomasi Sistem Informasi Bagi pengembangan Karir Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, BPOMRI, yang diharapkan akan dapat melakukan penilaian dan penetapan (perhitungan) angka kredit serta dapat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan di lapangan. Otomasi penilaian dan penetapan (perhitungan) angka kredit serta monitoring dan evaluasi tersebut dapat meringankan beban Tim Penilai dan pihak manajerial yang menangani jabatan fungsional yang menyita banyak tenaga, waktu dan biaya.Prototip ini merupakan pemecahan awal, yang masih harus dikembangkan menjadi suatu sistem yang utuh. Untuk itu sangat diperlukan dukungan pimpinan BPOM untuk mewujudkannya, baik dari segi legalitas pengadan maupun dari segi penganggaran agar memberikan prioritas pengadaan sistem tersebut.Untuk keberhasilan sistem jabatan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan juga perlu dilakukan sosialisasi yang ditata dan terus menerus kepada setiap SDM di setiap level bahwa pejabat fungsional adalah partner yang setara bagi pejabat struktural dalam pencapaian visi dan misi BPOM, selain diperlukan juga pendidikan dan pelatihan yang terstruktur bagi pejabat fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan guna memenuhi kompetensi dalam menjalankan tugas jabatannya.

---

Information System Modelling for Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan career development in Badan POM (National Agency of Drug and Food Control Indonesia)In the future, the government organization chart is designed to be simple but rich of functions. Various of functional services will be implemented. One of it is Jabatan Fungsional Pengawas farmasi dan Makanan.

Pengawas Farmasi dan Makanan is one of many strategic plan to increase Badan POM performance and interesting alternative career development for staff.

Global trade's affects the increasing of Badan POM's responsibility in pharmaceuticals and food control such as medicines, traditional medicines, medical devices and other commodities under Badan POM controlled. This situation opens the opportunity for distribution of illegal and counterfeit product; it is realized that the increase of pro justicia cases in pharmaceutical and food as the effects of those condition. Badan POM assumes that high risk responsibility.

Jabatan fungsional is interesting career development tract because its professionalism, performance oriented, career opportunity and of course the allowance as well.

Since the implementation of jabatan fungsional has to meet the staff needs, therefore the existing system that can evaluate, determine and to monitor its implementation is absolutely needed.

For that purpose it is designed an application prototype of automation system for jabatan fungsional pengawas farmasi dan makanan progress, in order to less the appraiser team duties and also to make the budget efficiency. The proposed prototype is beginning of the whole system to manage the implementation of jabatan fungsional in Badan POM. There are many supports have to be input to grow the prototype becomes the complete system such as, management, budget and legal aspects as well. Structured and consistent socialization is needed also to keep the pengawas farmasi dan makanan informed that structural and functional services are colleagues to achieve together the Badan POM mission and vision. Education and structured training are important and should be performed to fill them up with the competencies in their works."

"Distribusi obat harus memenuhi aspek yang tercantum pada Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) agat obat dapat ditangani dengan baik untuk menghindari kerusakan atau penyalahgunaan obat. Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Obat-obat Tertentu (OOT) merupakan produk obat yang dapat menyebabkan kecanduan sehingga berpotensi tinggi untuk disalahgunakan diluar tujuan medis. Diperlukan juga adanya dokumentasi, pencatatan dan pelaporan yang berfungsi untuk memonitor transaksi sediaan farmasi yang keluar dan masuk di PBF. Adanya dokumentasi, pencatatan, dan pelaporan dapat memudahkan dalam melakukan penelusuran bila terjadi adanya mutu sediaan dan harus ditarik dari peredaran. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis akan membahas tentang Implentasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dokumentasi, pencatatan, dan pelaporan obat narkotika, psikotropika, prekursor dan OOT di PT Kimia Farma Trading and Distribution Jakarta 2 dengan metode observasi dan wawancara kepada Apoteker Penanggung Jawab dan Petugas. Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dokumentasi, pencatatan, dan pelaporan narkotika, psikotropika, prekursor dan OOT di PT Kimia Farma Trading & Distribution (KFTD) Jakarta 2 telah memenuhi standar Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) dan telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

---

Medicine distribution must fulfill the aspects listed in Good Medicine Distribution Practices (CDOB) so that medicines can be handled properly to avoid damage or misuse of medicines. Narcotics, Psychotropics, Precursors and Certain Drugs (OOT) are medicinal products that can cause addiction so they have a high potential for abuse for other than medical purposes. There is also a need for documentation, recording and reporting which functions to monitor transactions of pharmaceutical preparations coming in and out of the PBF. The existence of documentation, recording and reporting can make it easier to carry out investigations if there is a problem with the quality of the preparation and it must be withdrawn from circulation. Based on the explanation above, the author will discuss the implementation of Standard Operating Procedures (SOP) for documentation, recording and reporting of narcotic drugs, psychotropics, precursors and OOT at PT Kimia Farma Trading and Distribution Jakarta 2 using observation and interview methods with Responsible Pharmacists and Officers. . Based on the results of observations and analysis of the implementation of Standard Operating Procedures (SOP), documentation, recording and reporting of narcotics, psychotropics, precursors and OOT at PT Kimia Farma Trading & Distribution (KFTD) Jakarta 2 has met the standards for Good Drug Distribution Methods (CDOB) and has carried out in accordance with applicable Standard Operating Procedures (SOP)."

"Distribusi sediaan farmasi merupakan bagian yang sangat penting dalam pemerataan akses obat. Peredaran sediaan farmasi di Indonesia dikontrol oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Berdasarkan pada laporan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di tahun 2018 terdapat 45% kasus peredaran obat di Indonesia yang berkaitan dengan penyimpangan distribusi obat ke pihak yang tidak berwenang. Proses distribusi yang menyimpang dapat menimbulkan berbagai resiko seperti kontaminasi, kerusakan maupun pemalsuan obat. Tujuan dari penulisan tugas khusus ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh informasi terkait gambaran implementasi Cara Distribusi Obat yang Baik di Kimia Farma Trading and Distribution Jakarta 2 berdasarkan CDOB. Pengambilan data diperoleh dari hasil wawancara dan observasi langsung. Data berupa informasi tentang implementasi aspek-aspek CDOB berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 tahun 2020 berupa aspek Keluhan, Obat atau Bahan Obat Kembalian, Diduga Palsu dan Penarikan Kembali, Fasilitas Distribusi Berdasar Kontrak, serta Dokumentasi. Hasil yang diperoleh adalah aspek CDOB telah dilaksanakan oleh PT Kimia Farma Trading and Distribution Jakarta 2 sesuai dengan peraturan BPOM Tahun 2020.

---

Distribution of pharmaceutical preparations is a very important part of equal access to medicines. The distribution of pharmaceutical preparations in Indonesia is controlled by the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM). Based on reports from the Food and Drug Monitoring Agency (BPOM) in 2018, 45% of drug distribution cases in Indonesia were related to irregularities in drug distribution to unauthorized parties. Deviant distribution processes can cause various risks such as contamination, damage or counterfeiting of drugs. The purpose of writing this special assignment is to find out and obtain information regarding the implementation of Good Medicine Distribution Methods at Kimia Farma Trading and Distribution Jakarta 2 based on CDOB. Data collection was obtained from interviews and direct observation. Data in the form of information regarding the implementation of CDOB aspects based on Food and Drug Supervisory Agency Regulation Number 6 of 2020 in the form of aspects of Complaints, Returned Medicines or Medicinal Ingredients, Suspected Counterfeits and Recalls, Contract Based Distribution Facilities, and Documentation. The results obtained are that the CDOB aspect has been implemented by PT Kimia Farma Trading and Distribution Jakarta 2 in accordance with the 2020 BPOM regulations."

"Rumah sakit dengan pelayanan farmasi klinik mengimplementasikan Pemantauan Terapi Obat (PTO) sebagai suatu proses yang mencakup kegiatan untuk memastikan terapi obat yang aman, efektif, dan rasional bagi pasien, dengan tujuan meningkatkan efektivitas terapi dan meminimalkan risiko Reaksi Obat yang Tidak Dikehendaki (ROTD). Pelaksanaan tugas khusus ini bertujuan untuk melakukan pemantauan terapi obat pada salah satu pasien dispepsia di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta. Metode menggunakan desain observasional dengan pengambilan data dilakukan secara prospektif pada tanggal 12 sampai 16 Juni 2023. Populasi yang digunakan adalah seluruh pasien yang dirawat inap di Gedung Cempaka, RSUP Persahabatan dan teknik sampel yang digunakan yaitu sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Hasil dari pelaksanaan tugas khusus yang dilakukan selama 5 ( lima ) hari ini adalah ditemukannya pemilihan obat yang tidak tepat terjadi karena pasien menggunakan jaminan BPJS yang mengharuskan penggunaan rujukan Formularium Nasional untuk panduan pengobatan, pemberian obat kepada pasien sudah melebihi aturan yang ditetapkan oleh Formularium Nasional, (DRP) terkait interaksi obat dan indikasi tanpa obat, penyesuaian terapi berdasarkan konsultasi antara Apoteker dan DPJP, serta implementasi sistem informasi untuk pemantauan pasien secara terintegrasi. Hal ini didapatkan berdasarkan pemantauan terapi obat pasien rawat inap Ny. F di gedung Cempaka RSUP Persahabatan. 

---

Hospitals with clinical pharmacy services implement Drug Therapy Monitoring (PTO) as a process that includes activities to ensure safe, effective, and rational drug therapy for patients, with the aim of increasing the effectiveness of therapy and minimizing the risk of unintended drug reactions (ROTD). The implementation of this special assignment aims to monitor drug therapy in one of the dyspepsia patients at the Friendship Central General Hospital Jakarta. The method uses an observational design, with data collection carried out prospectively on June 12–16, 2023. The population used was all patients hospitalized in the Cempaka Building, Friendship General Hospital, and the sample technique used was purposeful sampling in accordance with the inclusion and exclusion criteria. The results of the implementation of this special assignment, which was carried out for five (five) days, were the discovery of inappropriate drug selection that occurred because the patient used BPJS insurance, which required the use of the National Formulary reference for treatment guidance; the administration of drugs to patients had exceeded the rules set by the National Formulary; drug- related problems (DRP) related to drug interactions and indications without drugs; therapy adjustments based on consultation between pharmacists and DPJP as well as the implementation of an information system for integrated patient monitoring. This was obtained based on monitoring the drug therapy of inpatient Mrs. F in the Cempaka building of Friendship Hospital."

"Rantai distribusi obat di Indonesia tidak lepas dari keterlibatan Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan telah diatur kualitasnya dalam Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB). Tujuan penulisan dan pelaksanaan tugas khusus ini adalah untuk mengevaluasi kegiatan operasional di fasilitas distribusi KFTD Jakarta 2 terhadap CDOB dalam aspek transportasi, aspek ketentuan khusus bahan obat, juga aspek bangunan dan peralatan. Metode yang digunakan yaitu metode observasional deskriptif dan evaluatif dilakukan untuk mengamati dan menganalisis sistem kepatuhan terhadap aspek-aspek pada CDOB 2020 dengan menggunakan daftar checklist dan wawancara. Hasil yang di dapatkan dari pelaksanaan tugas khusus ini adalah bahwa kegiatan operasional di fasilitas distribusi KFTD Jakarta 2 terhadap CDOB bahan obat sudah sesuai dari daftar checklist yang sudah dibuat, jika inyatakan tidak memenuhi syarat dikarenakan KFTD Jakarta 2 Tidak melakukan kegiatan tersebut. Wawancara yang dilakukan dengan APJ PT. Kimia Farma Trading and Distribution Jakarta 2 hanya memesan bahan obat yang di pesanan saja kemudian diteruskan ke pemesan, dikarenakan kurangnya ruang penyimpanan.

---

The drug distribution chain in Indonesia cannot be separated from the involvement of pharmaceutical wholesalers (PBF), and its quality has been regulated by the Good Drug Distribution Method (CDOB). The purpose of writing and carrying out this special assignment is to evaluate operational activities at the KFTD Jakarta 2 distribution facility against CDOB in the aspects of transportation, aspects of special provisions for medicinal materials, as well as aspects of buildings and equipment. The method used, namely descriptive and evaluative observational methods, was carried out to observe and analyze the compliance system with aspects of CDOB 2020 using a checklist and interviews. The results obtained from the implementation of this special assignment are that the operational activities at the Jakarta 2 KFTD distribution facility for CDOB of medicinal materials are in accordance with the checklist that has been made, if this is declared unqualified because Jakarta 2 KFTD does not carry out these activities. Interviews conducted with APJ PT Kimia Farma Trading and Distribution Jakarta 2 only ordered medicinal materials that were ordered and then forwarded to the customer due to a lack of storage space."

"Sistem mutu yang konsisten wajib ada pada Pedagang Besar Farmasi (PBFagar perbekalan farmasi yang disalurkan terjamin keamanan, khasiat, dan mutunya. Usaha yang dapat dilakukan PBF dalam menjaga mutu perbekalan farmasi adalah dengan menerapkan dua aspek dalam CDOB. Aspek pertama adalah Aspek Inspeksi Diri dan yang kedua adalah Aspek Keluhan, Obat dan/atau Bahan Obat Kembalian, Diduga Palsu dan Penarikan Kembali yang terdapat dalam pedoman teknis Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB). Bagaimana kedua aspek tersebut diterapkan oleh PBF PT. Masiva Guna selama rangkaian proses distribusi berlangsung menjadi tema dalam penelitian ini. Penelitian ini bersifat observasional dengan tahap pelaksanaan: observasi pada kegiatan harian PBF; wawancara dengan Apoteker Penanggung Jawab (APJ), supervisor, serta staf; dan studi literatur. Hasilnya, aspek pertama dilakukan melaui audit internal dan audit mutu setiap enam bulan. audit mutu dilakukan oleh pihak eksternal yaitu dinas Kesehatan, sedangkan inspeksi diri dilakukan oleh tim audit internal. APJ berperan untuk memastikan terlaksananya audit. Inspeksi diri dilakukan dengan mengecek pemenuhan persyaratan pada form daftar periksa yang telah disusun APJ berdasarkan daftar periksa dari Badan POM dan hal yang akan berpengaruh pada untung dan rugi perusahaan. Aspek Kedua dilakukan melalui service level (Serlev) untuk menangani keluhan dengan segera dan menyediakan prosedur tertulis untuk penanganan dan penerimaan obat dan/atau bahan obat kembalian. Penerapan aspek inspeksi diri dan aspek keluhan, Obat dan/atau Bahan Obat kembalian, diduga palsu dan penarikan Kembali pada PBF PT. Masiva Guna telah sesuai dengan CDOB.

---

A consistent quality system must be own by Pharmaceutical Wholesalers (PBF) so that the safety, efficacy and quality of the pharmaceutical supplies are guaranteed. Efforts that PBF can make to maintain the quality of pharmaceutical supplies are by implementing two aspects of Good Distribution Practices (GDP). The first aspect is the Self-Inspection and the second is the Aspect of Complaints, Returned Medicines and/or Medicinal Ingredients, Suspected of being Counterfeit and Recalls which are contained in the technical guidelines of GDP. How these two aspects are implemented by PBF PT. Masiva Guna during the series of distribution processes is the theme of this research. This research is observational. the implementation stages are: observation of PBF's activities; interviews with the Pharmacist in Charge, supervisors and staff; and literature study. As a result, the first aspect is carried out through internal audits and quality audits every six months. Quality audits are carried out by external parties (Health Service), while self-inspections are carried out by the internal audit team. APJ plays role in ensuring the implementation of the audit. Self-inspection is carried out by checking the fulfillment of the requirements on the checklist form prepared by APJ based on the checklist from the BPOM and matters that will affect the company's profits and losses. The second aspect is carried out through the service level program to handle complaints immediately and provide written procedures for handling and receiving returned medicines and/or medicinal substances. Implementation of both aspects at PBF PT. Masiva Guna is GDP compliant."