Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian minyak dan gas bumi di indonesia mendapat perhatian pemerintah semenjak taun 1965 . hingga saat ini banyak produk riset yang telah dihasilkan terekam pada jurnal ilmiah. sejak saluran komunikasi penting peneliti untuk menginformasikan pengetahuan dan teknologi terbaru sehigga penting diungkap karakternya. untuk mengetahui produksi artikel, kooperasi karya penelitian keterpakaian bahan Perpustakaan, dan sitiran jurnal digunakan evaluasi bibliometrik . kurun waktu 2010-2014 dihasilkan 111 artikel dengan 434 kata kunci . menurut sasaran, jumlah riset hilir unggul dari hulu migas . Institusi otoritas Jurnal meraih hasil terbaik meskipun artikel turut didonasikan kontributor berbeda yang geografisnya berada pada enam propinsi di dua wilayah kepulauan nasional. ditinjau dari strata pendidikan terbaik produktivitas penulis kurang dari dua karya ilmiah . Artikel yang dikreasikan berkelompok menduduki posisi teratas dengan tingkat kolaborasi melebihi standar subramanyam. Acuan jurnal kurang mendapat reaksi sebagian penulis meskipun rasio rujukan cukup ideal. Keterpakaian acuan cenderung naik seirama dengan minat baca yang menunjukan arah kemajuan. di luar otositiran, LPMGB cukyp menjadi daya tarik meskipun jumlah acuran jurnal harus ditingkatkan, terutama terbitan bereputasi yang banyak ditemukan pada negara produsen Amerika Serikat. Mayoritas sitiran Jurnal memiliki level kebaharuan yang baik. umumnya pengarang antusias menyitir artikel kolaborasi dan terindeks scopus. Sitiran berpengaruh juga ditemukan pada artikel dari penulis dan majalah terbitan Indonesia. Penyitir terbesar diaraih empat penulis yang berafiliasi di tiga institusi dan umumnya mereka mengutip karya J.J.Taber. "

"Pelaksanaan telekonsultasi dalam praktik telemedicine seharusnya perlu dikuti dengan adanya payung hukum yang dapat menaungi layanan tersebut. Hal ini disebabkan pelaksanaan layanan tersebut dapat menimbulkan suatu ketidakpastian dalam hubungan antara dokter dan pasien. Skripsi ini membahas tentang perbandingan pengaturan layanan telekonsultasi dalam praktik telemedicine di Indonesia dan Inggris. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan bentuk penelitian yuridis normatif. Pengaturan layanan telekonsultasi dalam praktik telemedicine di Indonesia hanya berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum mengatur secara khusus hubungan antara dokter dan pasien, sedangkan Inggris telah memiliki berbagai pengaturan tentang telemedicine khususnya layanan telekonsultasi yang diterbitkan oleh lembaga dan organisasi kesehatan yang berwenang di Inggris. Hasil dari perbandingan pengaturan layanan telekonsultasi dalam praktik telemedicine ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa persamaan dan perbedaan yang signifikan antara Indonesia dan Inggris. Oleh karena itu, agar terdapat kepastian hukum dalam pelaksanaan layanan telekonsultasi pada praktik telemedicine di Indonesia, diharapkan Inggris dapat menjadi contoh bagi Indonesia agar mengatur secara jelas pelaksanaan layanan tersebut.

---

The implementation of teleconsultation in the practice of telemedicine should be followed by the existence of a legal protection that can cover the service. This is because the implementation of these services can create an uncertainty in the relationship between doctors and patients. This thesis discusses the comparison of teleconsultation service arrangements in telemedicine practice in Indonesia and England. This research was conducted using a qualitative research method with a normative juridical research form. The regulation of teleconsultation services in telemedicine practice in Indonesia is only based on the Regulation of the Minister of Health Number 20 of 2019 concerning the Implementation of Telemedicine Services between Health Care Facilities which has not specifically regulated the relationship between doctors and patients, while England already has various regulations regarding telemedicine, especially teleconsultation services issued by England health authorities and organizations. The results of this comparison of teleconsulting service arrangements in telemedicine practice indicate that there are some significant similarities and differences between Indonesia and England. Therefore, so that there is legal certainty in the implementation of teleconsultation services in telemedicine practices in Indonesia, it is hoped that England can become an example for Indonesia to clearly regulate the implementation of these services."

"Skripsi ini membahas materi muatan kebijakan hak dan kewajiban pasien yang terdapat dalam Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik kedokteran, Undang-Undang No. 38 tahun 2014 tentang Keperawatan dan Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit dengan melihat adakah materi muatan yang sama antara peraturan tersebut. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan metode pengambilan data menggunakan deskriptif kualitatif kemudian dianalisis menggunakan segitiga kebijakan. Data yang didapatkan menggunakan jenis data sekunder berupa undang-undang, risalah, rancangan undang-undang dan naskah akademik. Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya pengulangan hal yang sama dengan makna yang sedikit berbeda pada materi muatan kebijakan hak dan kewajiban pasien dalam tiga undang-undang tersebut. Diperlukan adanya tataurutan perundangan yang seharusnya dilakukan sesuai pedoman pembentukan perundang-undangan sehingga tercipta konsistensi dan sinkronisasi antar peraturan. Selain itu, untuk meminimalkan pengulangan hal yang sama maka dalam proses pembuatan perundang-undangan diperlukan analisis kemiripan.

---

This thesis discusses about patient's rights and obligations in regulation of law No. 29 in 2004 about Medical Practice, law No. 38 in 2014 about Nursing, and law No. 44 in 2009 about Hospital by looking overlapping material between regulations. This study uses library research, using qualitative on data collection method descriptive base with triangle policy. Use secondary data types. The results of the study is that there are overlap in the material content of the patient's rights and obligations in the law. Required rules of legislation that should be carried out using guidelines for establishing legislation so as to create consistency and synchronization between regulations. to minimize repetition of the same thing, in the process of making legislation analysis of similarities is needed."