Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Air transportation may be regarded as one of the safest modes of travel in modern times with the advancement of technology, however, there are still tendencies for huge corporations such as Boeing that fails to provide a safe and reliable product to be used by customer airlines in providing the utmost safety for its passengers. This is presented in the case of both the JT-610 and the ET-302 flight where the families and relatives of the victims of the deceased passengers pursued transnational litigation before the Northern District Court of Illinois outside of where the place of tort occurred and decide to take legal actions to seek high compensatory damages and more favorable award by initiating product liability and wrongful death lawsuits within the forum where the aircraft manufacturer resides and maintains its principal business. Although most cases settled amicably amongst themselves, there are also other issues dealt between the conflicting heirs such as in the case of Khan, with regards to the Northern District Court of Illinois having to decide issues of guardianship relating to the representation of a minor within the line of proceedings of a foreign court and as well as issues of different rules of intestacy coming from different legal systems that may dictate the apportionment of settlement proceeds arising out of a damage claim for torts.

---

Transportasi udara dapat dianggap sebagai salah satu moda transportasi paling aman di zaman modern dengan kemajuan teknologi, namun, masih ada kecenderungan perusahaan besar seperti Boeing yang gagal menyediakan produk yang aman dan dapat diandalkan untuk digunakan oleh maskapai penerbangan pelanggan dalam memberikan keamanan terbaik bagi para penumpangnya. Hal ini terlihat dalam kasus penerbangan JT-610 dan ET-302 di mana keluarga dan kerabat korban penumpang yang meninggal dunia mengajukan tuntutan secara transnasional di Pengadilan Distrik Utara Illinois di luar tempat terjadinya perbuatan melawan hukum dan memutuskan untuk mengambil langkah hukum untuk mendapatkan ganti rugi yang besar dengan mengajukan tuntutan tanggung jawab produk dan tuntutan kematian akibat kesalahan di dalam forum di mana produsen pesawat tersebut berada dan menjalankan bisnis utamanya. Meskipun sebagian besar kasus diselesaikan secara damai, ada juga isu-isu lain antara ahli waris yang bersengketa seperti dalam kasus Khan, yang mana Pengadilan Distrik Utara Illinois harus memutuskan masalah perwalian yang berkaitan dengan representasi anak di bawah umur dan juga masalah aturan waris yang berbeda yang berasal dari sistem hukum yang berbeda yang dapat mendikte pembagian hasil penyelesaian yang timbul dari klaim kerugian atas perbuatan melawan hukum."

"Penghitungan klaim secara akurat penting untuk menghindari sengketa konstruksi. Penelitian yang ada telah banyak menjelaskan bagaimana klaim dihitung dan diselesaikan. Namun, penelitian terdahulu belum dapat menjelaskan metode penghitungan klaim konstruksi yang paling tepat diterapkan untuk pekerjaan variasi. Potensi audit klaim sebagai alternatif penyelesaian sengketa juga belum banyak dieksplorasi lebih lanjut. Berdasarkan perspektif teori kerugian, klaim harus memiliki kausalitas yang jelas dan kelengkapan bukti pendukung. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengevaluasi metode penghitungan klaim konstruksi yang digunakan dalam proses audit berdasarkan kerangka teori kerugian. Studi kasus dilakukan dengan pendekatan metode penelitian kombinasi. Berdasarkan purposive sampling, data empiris dari 39 responden survei dan 8 transkripsi interviu dianalisis mengunakan uji statistik dan analisis tema. Hasil penelitian menunjukkan kriteria penilaian menurut teori kerugian menjadi dasar pertimbangan auditor dalam menentukan metode. Penelitian menemukan tiga metode yang dapat diterapkan menggunakan pendekatan nilai estimasi. Kebaruan metode yang diusulkan dalam penelitian ini mencakup aspek kontraktual, kausalitas, dan bukti pendukung sebagai dasar analisis untuk menghilangkan perilaku oportunistik dari para pihak.

---

An accurate quantification of claims is essentially needed to avoid construction disputes. Existing studies have largely shed light on how claims in a project were calculated and resolved. However, earlier studies remained unclear in shedding light the most appropriate method to quantify the construction claims that arose from a variation order. Claim audit as an alternative to dispute resolution has not been further explored. Based on a damage theory perspective, claims must have a clear causal link and complete supporting evidence. This study, therefore, aimed to evaluate the quantification method of construction claims used in the audit process based on the damage theory framework. We conducted a case study using a mixed-methods approach and obtained empirical data from 39 survey respondents and 8 interview transcripts. We analyzed the data quantitatively and qualitatively and used assessment criteria according to the damage theory to determine the methods. In this study, we proposed three methods that can be applied using an estimated value approach. The methods have novelty in terms of contractual aspects, causality, and supporting evidence as a basis for analysis to eliminate opportunistic behavior from the parties."

"Manajemen klaim adalah proses penggunaan dan koordinasi sumber daya untuk memajukan klaim dari identifikasi dan analisis melalui persiapan, dan presentasi, sebelum melanjutkan ke negosiasi dan penyelesaian. Kasus klaim di Indonesia masih cukup banyak yang mengalami beberapa kendala dalam proses pengajuan klaim. Persentase nilai klaim yang disetujui atau tingkat keberhasilan klaim masih sangat rendah. Karena banyaknya klaim dalam beberapa proyek, diperlukan strategi untuk memprioritaskan klaim yang akan diajukan sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor Manajemen Portofolio Proyek (PPM) yang diterapkan untuk memprioritaskan klaim dalam manajemen klaim multi proyek guna untuk meningkatkan keberhasilan klaim yang diajukan oleh kontraktor. Penelitian ini menggunakan studi literatur dan metode survei yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden kontraktor spesialis di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor & kriteria Manajemen Portofolio Proyek (PPM) dapat diterapkan dalam memprioritaskan klaim dalam manajemen klaim untuk meningkatkan keberhasilan klaim.

---

Claims management is the process of using and coordinating resources to advance claims from identification and analysis through preparation, and presentation, before proceeding to negotiation and settlement. There are still quite a number of claims cases in Indonesia where there are several obstacles in the claim submission process. The percentage of approved claim value or claim success rate is still very low. Due to the significant number of claims in multiple projects, a strategy is needed to prioritize claims that will be submitted according to the specified criteria. This study aims to determine the factors of Project Portfolio Management (PPM) that are applied to prioritize claims in multi-project claim management in order to increase the success of claims submitted by contractors. This study uses a literature study and survey method conducted by distributing questionnaires to respondents in specialist contractors in Indonesia. The results of this study indicate that the Project Portfolio Management (PPM) factors & criteria can be applied in prioritizing claims in to increase the success of claims."

"Tulisan ini membahas tentang perubahan perilaku China dalam menegakkan klaim nine-dash line di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang terjadi pada rentang waktu Desember 2019 s.d. Januari 2021. Pihak China yang melakukan penegakan klaim dengan mengirimkan kapal perang ke ZEE Indonesia justru melakukan appeasement setelah mendapat pengusiran oleh pihak Indonesia. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi pustaka. Sedangkan analisis penelitian dilakukan menggunakan teori foreign policy decision making yang melihat variabel pengambilan keputusan, faktor psikologis, faktor internasional dan faktor domestik sebagai faktor pendorong perilaku sebuah negara. Dari sisi lingkungan keputusan, pengambil keputusan China mendapat interactive setting berupa pengusiran, mengalami familiarity dan berupaya menghindari risiko. Dari sisi faktor psikologis, pengambil keputusan di China memiliki keyakinan untuk menghindari risiko serta berorientasi ke masa depan dan images bahwa Indonesia adalah sekutu. Dari segi faktor internasional, klaim China atas ZEE Indonesia mendapatkan extended immediate deterrence dari AS. Kemudian dari sisi faktor domestik, China memiliki kepentingan ekonomi yang besar terhadap Indonesia. Keempat faktor tersebut mendorong China melakukan appeasement terhadap Indonesia dalam penegakan klaim nine-dash line. Penelitian ini berkontribusi terhadap studi tentang perilaku appeasement negara besar dan studi tentang pencegahan konflik bersenjata di Laut China Selatan (LCS).

---

It examines China’s behavior when they try to enforce a nine-dash line claim on Indonesia’s Exclusive Economic Zone (EEZ) between December 2019 and January 2021. China choosed the appeasement policy while endeavoring to enforce its claim to Indonesia's EEZ right after Indonesia’s side sent its warship to the disputed zone. In this study, the qualitative method and archival data collection were used to analyze changes in China's behavior. Moreover, the case was analyzed based on Foreign Policy Decision Making theory, which focuses on decision environment, psychological, international, and domestic factors. In terms of the decision environment variable, the collected data showed that Chinese decision-makers were shaped by an interactive situation, experienced familiarity, and avoided risky decisions. The psychological factor analysis found that Chinese decision-makers viewed Indonesia as an ally in a risk-averse, future-oriented manner. In addition, international factor analysis demonstrated that the US did extend immediate deterrence towards China regarding its claim over Indonesia's EEZ. Finally, domestic factor analysis discovered that China had a substantial economic interest in Indonesia. All four factors pushed China to choose an appeasement policy towards Indonesia regarding the claim enforcement in Indonesia EEZ. These findings contribute to the study of appeasement behavior by big countries and the prevention of armed conflict in the South China Sea."

"Pengajuan klaim yang sulit dan berujung kepada penolakan klaim polis asuransi merupakan salah satu kendala yang sering dialami konsumen. Beberapa konsumen memilih BPSK sebagai Lembaga alternatif Penyelesaian Sengketa dalam menyelesaikan sengketa polis asuransi untuk mendapatkan keadilaan dan kepastian hukum dengan mekanisme melalui konsiliasi, mediasi dan arbitrase, disisi lain terdapat adanya proses keberatan yang diajukan oleh pihak yang tidak puas dalam menyelesaikan sengketa klaim polis asuransi ke Pengadilan Negeri, dan sampai ke tingkat Kasasi yang ujung-ujungnya Putusan BPSK dianulir oleh Majelis Hakim. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pertimbangan terhadap putusan majelis hakim yang menguatkan Putusan BPSK dan untuk mengetahui efektivitas penyelesaian sengketa melalui BPSK dengan adanya proses keberatan dan penolakan putusan BPSK. Penelitian ini dilakukan dengan metode non-dokrtinal (Socio Legal Research). Hasil penelitian ini didapatkan bahwa majelis hakim menilai pokok perkaranya bukan bersumber dari wanprestasi atas hutang piutang (perjanjian pokok) dan faktanya ada kerugian yang diderita oleh konsumen kemudian mengenai efektivitas penyelesaian sengketa pada BPSK, peneliti menemukan data statistik dan keterangan-keterangan yang diperoleh dari BPSK Prov DKI Jakarta. BPSK masih efektif untuk menyelesaiakan sengketa polis asuransi dengan melaui mediasi atau konsiliasi karena tidak terdapat proses keberatan dari hasil keputusan BPSK tersebut. Namun dalam faktanya terhadap pertimbangan majelis hakim masih Terdapat perbedaan cara pandang antara Majelis Hakim satu dan lainnya di Mahkamah Agung terkait dengan kewenangan BSPK dan apa yang menjadi tolak ukur sengketa konsumen. Kemudian mengenai efektifitas penyelesaian sengketa di BPSK, masih banyak kekurangan mulai dari eksekusi putusan yang masih ambigu, SDM yang kurang memahami sengketa, prasana dan sarana yang sangat terbatas.

---

The submission of difficult claims and the rejection of insurance policy claims is one of the obstacles often experienced by consumers. Some consumers choose BPSK as an alternative Dispute Settlement Institution in resolving insurance policy disputes to obtain justice and legal certainty with mechanisms through conciliation, mediation and arbitration. On the other hand, there is an objection process filed by unsatisfied parties in resolving insurance policy claim disputes to the District Court, and up to the Cassation level, which ultimately results in the BPSK Decision being annulled by the Panel of Judges. This research was conducted to determine the consideration of the decision of the panel of judges that upheld the BPSK Decision and to determine the effectiveness of dispute resolution through BPSK in the presence of the objection process and the rejection of the BPSK decision. This research was conducted using the non-docrtinal method (Socio Legal Research). The results of this study found that the panel of judges assessed that the subject matter of the case did not originate from default on debt and credit (main agreement) and in fact there were losses suffered by consumers then regarding the effectiveness of dispute resolution at BPSK, researchers found statistical data and information obtained from BPSK Prov DKI Jakarta. BPSK is still effective in resolving insurance policy disputes through mediation or conciliation because there is no objection process from the BPSK decision. However, in fact, there are still differences in perspective between the panel of judges in the Supreme Court related to the authority of BSPK and what is the benchmark for consumer disputes. Then regarding the effectiveness of dispute resolution in BPSK, there are still many shortcomings starting from the execution of decisions that are still ambiguous, human resources who do not understand disputes, very limited infrastructure and facilities."

"Model kredibilitas mengestimasi frekuensi klaim tahun berikutnya dengan menggunakan data klaim masa lalu. Model kredibilitas Buhlmann dapat dinyatakan sebagai kasus khusus dari Linear Mixed Models (LMM) dengan asumsi banyak klaim dan random effect berdistribusi normal. Namun, banyak klaim lebih tepat dimodelkan dengan distribusi diskrit sehingga LMM perlu diperluas ke Generalized Linear Mixed Models (GLMM) yang dapat mencakup variabel respons mengikuti keluarga eksponensial. Pada tugas akhir ini, dikonstruksi model kredibilitas Buhlmann untuk frekuensi klaim yang diperluas berdasarkan kerangka GLMM dengan variabel respon berdistribusi Poisson dan binomial negatif. Parameter dari model kredibilitas Buhlmann yang diperluas berdasarkan kerangka GLMM diestimasi menggunakan metode numerik adaptive Gaussian quadrature. Data yang digunakan untuk penerapan model adalah data frekuensi klaim yang dibangkitkan dengan menggunakan software R. Pada akhir tulisan, performa model kredibilitas Buhlmann yang diperluas berdasarkan kerangka GLMM dibandingkan terhadap model kredibilitas Buhlmann menggunakan nilai Akaike Information Criterion (AIC), Bayesian Information Criterion (BIC) serta Mean Squared Prediction Error (MSPE). Berdasarkan kriteria model terbaik serta nilai MSPE, model kredibilitas Buhlmann yang diperluas berdasarkan kerangka GLMM memiliki performa yang lebih baik dibanding model kredibilitas Buhlmann dalam memprediksi frekuensi klaim.

---

The credibility model estimates claim frequency in the following year by using past claims data. Buhlmann credibility model can be expressed as a special case of Linear Mixed Model (LMM) assuming claim frequency and random effects are normally distributed. However, claim frequency is more precisely modelled with discrete distributions so that LMM needs to be extended to Generalized Linear Mixed Model (GLMM) which can include response variables following an exponential family. In this final project, extended Buhlmann credibility model is constructed for predicting claim frequency based on the Generalized Linear Mixed Model (GLMM) framework with response variables following Poisson distribution and negative binomial distribution. The parameters of the extended Buhlmann credibility model based on the GLMM framework were estimated using the adaptive Gaussian quadrature numerical method. The data used for application of the model is claim frequency data generated using R software. At the end of this paper, the performance of extended Buhlmann credibility model based on the GLMM framework is compared to Buhlmann credibility model using AIC (Akaike Information Criterion), BIC (Bayesian Information Criterion), and MSPE (Mean Squared Prediction Error) values. Based on the criteria of the best model and the MSPE value, the extended Buhlmann credibility model based on the GLMM framework has better performance than Buhlmann credibility model in predicting claim frequency.

"

"Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020 telah memberi dampak terhadap perekonomian nasional, sehingga menimbulkan kesulitan kepada pelaku usaha untuk menyelesaikan kewajibannya. Di sektor Peransuransian terdapat beberapa pelaku usaha Perasuransian yang sulit untuk membayar klaim atas polis yang sudah menjadi kewajibannya kepada para nasabah. Salah satunya ialah PT. Asuransi Jiwa Kresna. Hal mana membuat para nasabah asuransi tersebut mendesak dengan berbagai cara agar klaim atas polis didapatkan. Salah satu caranya dengan mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada Pengadilan Niaga. Hal mana yang diketahui bahwa untuk dapat mengajukan permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi harus diajukan oleh OJK sebagai Lembaga yang berwenang. Permasalahannya terdapat di dalam Putusan PKPU Nomor 389/Pdt Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Majelis Hakim Pengadilan Niaga mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU Lukman Wibowo terhadap Termohon PKPU PT. Asuransi Jiwa Kresna. Hal ini menjadi perdebatan di kalangan masyarakat khususnya praktisi hukum yang mempertanyakan bagaimana suatu permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi dapat dikabulkan tanpa diajukan oleh OJK. Ketentuan Peraturan Perundang-undang mengatur secara tegas dan jelas bahwa hanya OJK yang dapat mengajukan permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi. Kekeliruan Hakim dalam menerapkan hukum tersebut sangatlah berdampak mengingat tidak adanya upaya hukum apapun terhadap Putusan PKPU. Meskipun Putusan PKPU bersifat final, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan atas Putusan tersebut antara lain; Debitur dapat mengajukan permohonan untuk mencabut proses PKPU berdasarkan Pasal 259 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, ataupun melakukan uji materil kepada Mahkamah Konstitusi.

---

The Covid-19 pandemic which occurred in Indonesia in 2020 has affected the national economy, causing the difficulties for business actors in completing their obligations. In insurance sector, there were several insurance business actors that faced difficulties in paying the claims on policy that have become their obligations towards the consumer. One of them was PT. Asuransi Jiwa Kresna which its consumers have urged in various ways to get the claim payment on their insurance policy. As a form of effort, one of its consumers has filed for the Suspension of Payment (PKPU) application to the Commercial Court. It should be noted that any PKPU application against an insurance company shall be filed by the OJK as the authorized institution. The problem arose in the PKPU Decision No 389/Pdt Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. in which the Judges of the Commercial Court granted the PKPU application filed by Lukman Wibowo against PT. Asuransi Jiwa Krisna. This decision became a subject of debate particularly among legal practitioners who have questioned how such PKPU application against an insurance company could be granted without it being filed by the OJK. The prevailing laws and regulations clearly and firmly stipulated that only the OJK who shall be authorized in filing for PKPU application against an insurance company. This Judges’ discretion in applying such law was greatly impactful considering there was not any further legal actions taken towards such PKPU Decision. Despite of the final and binding nature of such PKPU Decision, actually there are several ways which could have been taken by the affected Parties, i.e. the Debtor may submit an application to revoke such PKPU process based on Article 259 (1) of the Bankruptcy and PKPU Law, or by requesting for a judicial review to the Constitutional Court."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor utama yang berhasil melepaskan rumah tangga penerima manfaat PKH dari bantuan sosial (tergraduasi) dan merekomendasikan kebijakan publik berdasarkan temuan penelitian terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut. Melalui metode analisis regresi logit dengan menggunakan data cross section Indonesian Family Life Surveys (IFLS) tahun 2014, penelitian ini menemukan bahwa variabel-variabel yang berkorelasi dengan kondisi tergraduasi penerima manfaat PKH antara lain adalah rumah tangga yang memiliki paling tidak satu anak yang mengenyam pendidikan SMA, partisipasi dalam kegiatan komunitas pemberdayaan kesejahteraan keluarga, usia kepala rumah tangga, pendidikan kepala rumah tangga, banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja, dan ukuran rumah tangga atau banyaknya anggota rumah tangga. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan pembuat kebijakan pemerintah dalam menyusun kebijakan terkait dengan bantuan sosial yang mendorong keberlanjutan kesejahteraan penerima manfaat melalui beberapa program CCT yang lebih inklusif. Terkait dengan hal tersebut, diharapkan bantuan sosial PKH tidak hanya berfungsi dan dirancang untuk mengatasi kemiskinan dalam jangka pendek tetapi juga secara jangka panjang dan berkelanjutan.

---

Indonesia implements a direct This study aims to identify and analyze key factors that contribute to the successful graduation of beneficiary households from social assistance program PKH (Program Keluarga Harapan) and provide policy recommendations based on research findings related to factors influencing such success. Employing the logistic regression analysis method using cross-sectional data from the Indonesian Family Life Surveys (IFLS) of 2014, this research reveals that variables correlated with the graduation status of PKH beneficiaries include households with at least one child attending high school (SMA), engagement in community empowerment activities, the age and education level of the household head, the number of employed household members, and household size. These findings offer insights that can inform government policymakers when formulating policies pertaining to social assistance, encouraging the sustained well-being of beneficiaries through more inclusive Conditional Cash Transfer (CCT) programs. In this regard, it is hoped that PKH social assistance will not only function and be designed as a short-term solution to poverty but also a long-term and sustainable solution."

"Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengevaluasi apakah semua rumah tangga penerima BLT adalah benar-benar rumah tangga miskin?, (2) menghitung persentase salah sasaran dan besar uang BLT yang salah sasaran tersebut, (3) mengembangkan model untuk menentukan RT sangat miskin dalam Program PKH. Ide utama penelitian dalam tesis ini adalah bagaimana menghitung pengeluaran rumah t-rumah tangga miskin dari PSE 2005 (penerima Bantuan Langsung Tunai 2005) untuk memastikan apakah semua rumah tangga penerima BLT adalah benar-benar rumah tangga miskin, kemudian menghitung berapa besar kebocoran (leakage) dan jumlah rumah tangga PSE 2005 yang menurut model PMT sebenarnya bukan rumah tangga miskin, tapi menerima BLT. Penghitungan pengeluaran rumah tangga per kapita sebulan menggunakan tiga model PMT. Hasil penelitian ini memberi peluang untuk pemerintah merevitalisasi proses verifikasi dan penentuan targeting rumah tangga miskin penerima BLT pada tahun 2008. Sementara terkait dengan program PKH, pemerintah dapat memastikan pemberian bantuan kepada rumah yang benar-benar paling miskin dengan memerhatikan kemampuan ekonomi mereka. Lebih jauh, penelitian ini juga mendukung salah satu Laporan Kajian Bank Dunia (World Bank) tentang Pengeluaran Publik di Indonesia yang menyatakan bahwa efisiensi pengeluaran pemerintah di sektor publik masih rendah serta penggunaan dana pemerintah daerah cenderung kurang tepat."

"Proyek konstruksi bangunan gedung rumah sakit memiliki kompleksitas dan ketidakpastian yang tinggi jika dibandingkan dengan konstruksi bangunan lainnya sehingga berbagai faktor dapat mempengaruhi jalannya proyek konstruksi. Dalam pelaksanaannya, diperlukan kerjasama antara pihak-pihak yang berkepentingan. Akan tetapi, pihak-pihak tersebut mempunyai kepentingan dan tujuan yang berbeda sehingga konflik atau perselisihan dapat terjadi akibat perbedaan pendapat. Perselisihan yang terjadi berpotensi menimbulkan klaim yang dapat mengarah kepada permohonan tambahan biaya, tambahan waktu, hingga dispute. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab klaim konstruksi pada proyek konstruksi bangunan gedung rumah sakit dan mengembangkan sistem manajemen klaim untuk menurunkan dispute. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data melalui survei kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 10 faktor risiko penyebab klaim yang dapat menyebabkan dispute serta tindakan preventif berupa sistem manajemen klaim untuk menurunkan terjadinya dispute. 10 faktor tersebut terbagi menjadi 3 aspek, yaitu aspek perilaku, kontraktual, dan operasional.

---

Hospital building construction projects have high complexity and uncertainty when compared to other building constructions so that various factors can affect construction projects. In its implementation, cooperation between interested parties is required. However, these parties have different interests and goals so that conflicts or cannot occur due to differences of opinion. Disputes that may occur are claims that can lead to additional efforts, additional time, to disputes. This study aims to eradicate the factors that cause claims in hospital building construction projects and develop a claims management system for disputes. The research was conducted by collecting data through a questionnaire survey. The results showed that there were 10 risk factors for claims that could lead to disputes as well as preventive measures in the form of claims management to reduce the occurrence of disputes. The 10 factors are divided into 3 aspects, namely behavioral, contractual, and operational aspects."