Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kasus ini bermula di saat RSI memproses permohonan kredit yang diajukan oleh HAS dan AK selaku pengurus perusahaan PT JKS. Proses ini dilakukan tanpa melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan dalam Buku Pedoman Perkreditan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (BNI), serta lalai dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian perbankan dan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), mulai dari pengajuan permohonan, pengumpulan data, analisis data sampai dengan pengusulan kredit yang dibuat seolah-olah kredit yang diajukan oleh debitur telah memenuhi syarat dan ketentuan. Penelitian ini menganalisis bagaimana pertanggungjawaban hukum atas kelalaian pegawai bank dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, yang berfokus pada doktrin dan merupakan sintesis dari aturan, asas, norma atau panduan penafsiran serta nilai-nilai. RSI dalam jabatannya sebagai Senior Relationship Manager PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Sentra Kredit Menengah Gresik terbukti secara sah dan meyakinkan telah memperkaya suatu korporasi yaitu PT JKS dengan mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam melakukan verifikasi dokumen yang diajukan PT JKS sehingga mengakibatkan ketidakmampuan PT JKS dalam memenuhi kewajiban pembayaran utangnya dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp39.688.133.703,00 (tiga puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga Rupiah). Berdasarkan analisis yang dilakukan dengan mempertimbangkan fakta hukum di persidangan dan dikaitkan dengan teori serta pembahasan pada penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah tepat dalam memutus perkara yang menjerat RSI.

---

This case began when RSI processed a credit application submitted by HAS and AK, who were acting as managers of the company PT JKS. This process was conducted without following the procedures stipulated in the Credit Guidelines Book of PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (BNI) and neglected the implementation of banking prudence principles and good corporate governance, from the application submission, data collection, data analysis, to the credit proposal, making it appear as if the credit application by the debtor met the required terms and conditions. This study analyzes the legal accountability for the negligence of bank employees in performing their duties and obligations, which resulted in financial losses to the state, according to the applicable laws and regulations in Indonesia and the Surabaya High Court Decision Number 10/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY in conjunction with the Surabaya District Court Decision Number 88/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby. This study is composed using doctrinal research methods, focusing on doctrine and synthesizing rules, principles, norms, or interpretative guidelines and values. RSI, in his position as Senior Relationship Manager of PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Sentra Kredit Menengah Gresik, was legally and convincingly proven to have enriched a corporation, namely PT JKS, by neglecting the prudence principle in verifying documents submitted by PT JKS, which resulted in PT JKS's inability to meet its debt repayment obligations and caused a financial loss to the state amounting to Rp39,688,133,703.00 (thirty-nine billion six hundred eighty-eight million one hundred thirty-three thousand seven hundred three Rupiah). Based on the analysis conducted, considering the legal facts in court and correlated with the theories and discussions in this study, it can be concluded that the decision of the Surabaya High Court Judges' Panel was appropriate in resolving the case involving RSI."

"Kesepakatan kedua calon mempelai dalam perkawinan menjadi syarat materil yang sifatnya absolut. Pada kasus diketahui bahwa kesepakatan/janji kawin dapat menjadi faktor terjadinya hubungan seks pra nikah. Hal ini sangat merugikan perempuan terlebih terjadi ingkar janji kawin dari pihak lelaki. Karenanya diperlukan suatu perangkat hukum untuk melindungi perempuan. Namun, apakah peraturan yang mengatur janji kawin telah memberikan perlindungan yang cukup bagi perempuan, apakah ingkar janji kawin telah mendapat pengaturan yang cukup sehingga dapat melindungi perempuan ataukah perlu pengaturan khusus, serta mengapa tindakan ingkar janji kawin dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan bukannya wanprestasi, hal ini menjadi bahasan dalam penelitian.Penelitian ini menggunakan metoda penelitian lapangan yang bersifat empiris, yaitu identifikasi terhadap hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan (adat) yang terkait janji kawin.Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan tentang janji kawin dalam Pasal 58 KUHPerdata dan Pasal 11, 12, 13 KHI serta penjelasan Pasal 6 (1) UU Perkawinan telah memberikan perlindungan yang cukup bagi kaum perempuan pada umumnya, yaitu dalam bentuk pencegahan agar perempuan tidak mempercayai janji kawin. Ingkar janji kawin tidak diatur dalam undang-undang, namun dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3191K/Pdt/1984 tanggal 8 Februari 1986, telah cukup untuk dijadikan acuan bagi perempuan yang dirugikan akibat ingkar janji kawin, sehingga tidak diperlukan pengaturan khusus. Ingkar janji kawin termasuk perbuatan melawan hukum karena ingkar janji kawin telah melanggar norma-norma adat dan kesusilaan dalam masyarakat. Sedangkan wanprestasi merupakan suatu bahasan dalam hukum perikatan yang hanya menyangkut keperdataan saja. Namun janji kawin perlu juga diatur secara jelas dalam UU Perkawinan agar dapat diketahui oleh masyarakat luas.

---

An agreement between two parties (in this case refers to a couple) to get into a marriage has been considered as an absolute material requirement. There is cases in which such an agreement would lead the couple to engage in a pre-marital sexual intercourse, which definitely brings harm more to the woman, and even worse if the agreement were violated by the man. However, is the law regulating the marriage promise has already provided a sufficient protection for the woman? Is the violation of the promise has been well regulated so that it can ensure that the woman victimized is really protected? Is there any need to make a new specific regulation concerning this matter? Why is the violation of this promise considered as a violation against the law, instead of misachievement? Such questions are those to be addressed in this research.The research applies an empirical field research method, that is, identification on the unwritten law or customary law (traditional law) concerning the promise to a marriage.The result shows that the jaw concerning this promise in the Article 58 of the Book of Civil Law and the Article 11, 12, and 13 of the Book of Islamic Law, as well as the Article 6 91) of the Law concerning Marriage have already provided a sufficient protection for the women in general, manifested in a prevention for the woman not to trust in such a promise. Such a false promise indeed is not regulated in the law. However, the Supreme Court's Jurisprudence No.3191 R/Pdt/1984 dated February 8th 1986 is considered to be sufficient to be treated as reference for the victimized women on this matter."

"Abstrak Berbahasa Indonesia/Berbahasa Lain (Selain Bahasa Inggris): Penelitian ini bertujuan untuk mengevalusi metode audit PKKN oleh BPKP. Metode penelitian ini bersifat penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus di BPKP. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara kepada auditor BPKP yang pernah melaksanakan audit PKKN dan menjadi ahli di pengadilan. Data sekunder yang digunakan berupa salinan putusan pengadilan atas kasus tindak pidana korupsi yang telah inkcraht yang diunduh dari laman resmi Mahkamah Agung. Pelaksanaan audit PKKN oleh BPKP dievaluasi dengan fraud theory approach, konsep REAL Tree dan peraturan perundang-undangan. Pemberian keterangan ahli di pengadilan akan dievaluasi dengan daubert test. Hasil penelitian ini yaitu audit PKKN oleh BPKP tidak sesuai dengan fraud theory approach karena tidak membuat dan menguji hipotesis. Terdapat metode PKKN yang berbeda dengan konsep REAL Tree karena auditor BPKP menerapkan kriteria kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti (actual loss) dan tidak memperhitungkan bunga efektif sebagai konsep time value of money. Pemberian keterangan ahli oleh auditor BPKP tidak sesuai dengan daubert test karena BPKP tidak mewajibkan monitoring dan evaluasi atas putusan pengadilan serta tidak melaksanakan peer review atas metode PKKN. Implikasi penelitian ini yaitu BPKP memitigasi risiko judgement biases dengan menerapkan frameworks atas professional judgement auditor, menyusun standar umum yang mengatur prinsip-prinsip dasar dalam audit PKKN, melaksanakan program monitoring dan evaluasi atas putusan pengadilan secara periodik, dan melaksanakan peer review metode Abstrak Berbahasa Inggris: This research aimed to evaluate the PKKN audit method by the Finance and Development Supervisory Agency (BPKP). This research utilizes the qualitative method and uses BPKP as a case study. Primary data in this research is collected from BPKP's auditor who had performed a PKKN audit and was presented as an expert witness in court. Furthermore, verdict copies from Supreme Court (MA) for inkracht corruption infringement cases were used as secondary data. PKKN audit execution by BPKP is evaluated using the fraud theory approach, the REAL tree concept, and statutory regulations. Additionally, expert witness testimony in court is evaluated using the daubert test. This research found that PKKN audits by BPKP don't conform to the fraud theory approach due to the lack of hypothesis creation and evaluation. Some PKKN's methods differ from the REAL tree concept because the BPKP’s auditor uses certain and actual losses as criteria and doesn't calculate effective interest from the time value of money concept. Expert witness testimony in court by BPKP’s auditor also didn't conform to the daubert test because BPKP didn't mandate monitoring and evaluation for court verdict, nor well as didn't perform any peer review for the PKKN method. The implication of this research is that BPKP mitigates the risk of judgment bias by implementing frameworks for auditors' professional judgment, developing general standards that regulate the basic principles in PKKN audits, implementing periodic monitoring and evaluation programs for court decisions, and carrying out peer reviews of PKKN methods externally."

"Perbankan kerap dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan menjadi salah satu sarana untuk melakukan pencucian uang. Rezim anti pencucian uang kemudian menerapkan sejumlah ketentuan dalam rangka mengoptimalisasi peran perbankan sebagai gate keeper dan pihak pelapor dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka Bank telah melakukan perbuatan melawan hukum yang kemudian berpotensi merugikan nasabah. Penelitian ini berusaha menjawab permasalahan seputar; pertama, Ruang Lingkup Pertanggungjawaban Bank Dalam Kedudukannya Sebagai Pihak Pelapor Pada Rezim Anti Pencucian Uang; kedua, Perlindungan Hukum Terhadap Bank dalam pelaksanaan Kewajibannya Sebagai Pihak Pelapor dalam Rezim Anti Pencucian Uang dan ketiga, pertanggungjawaban Bank atas kerugian yang dialami nasabah akibat yang timbul Dari dilalaikannya kewajiban Berkaitan dengan kedudukannya sebagai Pihak Pelapor dalam Rezim Anti Pencucian Uang, penelitian ini merupakan bentuk penelitian hukum doctrinal dengan data sekunder yang didukung dengan data primer serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Pendekatan dalam penelitian ini adalah konseptual dan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini ialah; pertama, Kewajiban Bank meliputi kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi nasabah, penerapan due diligence, kewajiban pelaporan serta melakukan penundaan transaksi, penghentian sementara transaksi dan pemblokiran rekening; kedua Perlindungan Hukum Terhadap Bank dalam pelaksanaan Kewajibannya Sebagai Pihak Pelapor dalam Rezim Anti Pencucian Uang dijamin oleh undang-undang selama tidak ada benturan kepentingan, dilaksanakan berdasarkan perintah undang-undang dan tidak terdapat kelalaian; dan ketiga, tanggung jawab Bank atas kerugian yang dialami nasabah akibat yang timbul Dari dilalaikannya kewajiban Berkaitan dengan kedudukannya sebagai Pihak Pelapor dalam Rezim Anti Pencucian Uang. Melakukan verifikasi mendalam terhadap keabsahan dokumen pengguna jasa dan konfirmasi terhadap nasabah pengirim dana sebagai upaya pencegahan kejahatan business email compromise serta pemanfaatan bank oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan hasil kejahatan adalah saran penelitian ini

---

Banking is often utilized by criminals as a means to carry out money laundering activities. The anti-money laundering regime then implements a number of regulations to optimize the role of banks as gatekeepers and reporting entities in the prevention and eradication of money laundering. If these obligations are not fulfilled, the bank may be committing an unlawful act that could potentially harm customers. This research aims to answer issues regarding; first, the scope of the Bank’s Responsibility in its position as a Reporting Entity in the Anti-Money Laundering Regime; second, Legal Protection for Banks in the implementation of their Obligations as Reporting Entities in the Anti-Money Laundering Regime; and third, the Bank's liability for losses suffered by customers as a result of the failure to fulfill obligations related to its position as a Reporting Entity in the Anti-Money Laundering Regime. This research is a form of doctrinal legal research with secondary data supported by primary data and analyzed descriptively and qualitatively. The approach in this research is conceptual and legislative. The results of this research are; first, the Bank's obligations include the obligation to maintain customer information confidentiality, due diligence, reporting obligations, as well as delaying transactions, temporarily suspending transactions, and account blocking; second, Legal Protection for Banks in the implementation of their obligations as Reporting Entities in the Anti-Money Laundering Regime is guaranteed by law as long as there is no conflict of interest, it is carried out based on statutory orders and there is no negligence; and third, the Bank's liability for losses suffered by customers as a result of the failure to fulfill obligations related to its position as a Reporting Entity in the Anti-Money Laundering Regime. Conducting in-depth verification of customer document authenticity and confirming with fund-sending customers as prevention against business email compromise crimes and the use of banks by criminals to hide crime proceeds are the recommendations of this research."

"Kejaksaan dalam menjalani fungsi kekuasaan yudikatif di bidang penuntutan dalam penegakan hukum dan keadilan, juga melakukan fungsi-fungsi yudikatif lain yang diberikan oleh undang-undang. Terutama dalam penanganan perkara korupsi yang salah satu tujuan utamanya ialah untuk memulihkan atau mengembalikan kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi. Dengan mengoptimalkan kewenangan diskresi Kejaksaan yang sudahdiakui sejak pertama kali diundangkan Undang-Undang Kejaksaan Pokok Kejaksaan Nomor 15 Tahun 1961 bahwa di Indonesia Jaksa Agung berwenang mengenyampingkan perkarapidana berdasarkan kepentingan umum. Maka seharusnya eksistensi diskresi kejaksaan dengan berlandaskan asas oportunitas dapat dijadikan acuan para jaksa untuk melawan praktik-praktik korupsi yang sudah merajalela dan banyak menimbulkan kerugian keuangan negara, agar proses pengembalian tersebut dapat dilakukan tanpa harus melewati tahapan persidangan yang begitu panjang. Untuk itu maka diperlukan adanya regulasi khusus dan pemahanan komperhensif agar dapat menemukan suatu formula yang tepat dan efektif dalam mengantisipasi berbagai bentuk kejahatan korupsi. Dengan mencari korelasi antara penerapan asas oportunitas dan asas oportunitas, serta dengan menggunakan metode perbandingan hukum terhadap peraturan-peraturan di berbagai negara di dunia.

---

State Attorney, in running the function of judicial power in prosecution field for law enforcement and justice, also performs other judicial functions which are given by the law. Especially in handling corruption cases that one of the main objectives (purposes) is to recover or restore state financial losses due to Corruption. By optimizing the state Attorneys discretion authority that has been recognized since it was first enacted by the Generals Attorney Law Number 15 of 1961 that in Indonesia the Attorney General has the authority to disregard criminal cases based on public interests. So the existence of a prosecutors (state attorneys) discretion based on the principle of opportunity can be used as a reference to fight corruption practices that are already rampant and cause a lot of state financial losses, so that the return process can be carried out without having to go through such a long trial. For this reason, special regulations and comprehensive understanding are needed in order to find an appropriate and effective formula in anticipating various forms of corruption. By looking forcorrelations between the application of the legality of principle and the principle of opportunity, and by using the method of comparing laws against regulations in various countries in the world."

"Penyelesaian kerugian keuangan negara akibat kelalaian/kesalahan administrasi seharusnya merupakan penyelesaian administrasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kerugian negara selalu diarahkan kepada hukum pidana dan mengabaikan hukum administrasi negara. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman mengenai teori hukum administrasi negara. Tidak semua penyimpangan khususnya dalam hal tindakan aparatur pemerintah dikenai sanksi pidana apabila hukum administrasi negara memberikan pedoman dan sanksi. Untuk itu, perlu dibuat adanya Standar Operasional agar penyelesaian kerugian keuangan negara akibat kesalahan/kelalaian admnistrasi dapat diselesaikan secara administrasi dan peningkatan pengawasan dari APIP dalam hal ?hal yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan.

---

Solving Mechanism of State Financial Loss Due to Administrative Failure and/or error should be an administrative settlement in accordance with Law No. 1 of 2004 on State Treasury and Law No. 30 Year 2014 on Government Administration. State losses are always directed to the criminal law and the law ignores the state administration. This is due to lack of understanding of the theory of administrative law. Not all irregularities, especially in terms of the actions of government officials subject to criminal sanctions if the administrative law providing guidelines and sanctions. For that, need to be made that the completion of their Standard Operating state financial losses due to errors / omissions of Administrative can be resolved administratively and increased supervision of the APIP in those things which relate to government administration."

"Krisis finansial global memengaruhi sektor-sektor secara menyeluruh, dimana hal itu dapat mengurangi stabilitas perekonomian. Diyakini bahwa kawasan juga berusaha memperkuat anggota negara dalam menghadapi serangkaian krisis di masa lalu dan mendatang, termasuk ASEAN. Karena perbankan dinilai penting untuk mencapai integrasi ekonomi, penelitian ini mengestimasi efisiensi bank secara dua tahap pada sampel 46 bank di ASEAN-5 tahun 2005 hingga 2014. Analisis tahap pertama mengestimasi efisiensi bank menggunakan analisis stokastik frontier (SFA). Mengingat berbagai karakteristik sektor perbankan di negara berkembang dan negara maju, penelitian ini juga menentukan adanya efek regulasi dan pengawasan terhadap efisiensi dengan menggunakan system GMM. Regulasi yang dipertimbangkan adalah pembatasan aktivitas, persyaratan modal, pengawasan, dan disiplin pasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketatnya pembatasan kegiatan dapat melemahkan efisiensi bank. Terakhir, berkenaan dengan periode sebelum dan sesudah krisis, lebih banyak pembatasan kegiatan bank secara terus-menerus dapat berdampak negatif pada efisiensi bank.

---

The outbreak of Global Financial Crisis (GFC) affects sectors globally, which lessened the economic stability. It is believed that regions have tried to strengthen the country members in facing series of past and upcoming crises, including ASEAN. Due to the importance of banking in order to reach financial integration, this paper measures bank efficiency using two-stage estimations for sample of 46 banks in ASEAN-5 over 2005-2014. The first stage of analysis is to measure bank efficiency by employing Stochastic Frontier Analysis (SFA). Given the various characteristics of banking sector in developing and developed countries, this paper also determines the effects of regulation and supervision on the efficiency by using system GMM. The regulations considered are activity restrictions, capital requirements, supervision, and market discipline. The research finds that only stringency on activity restriction weakening bank efficiency in these countries. Finally, with regards before and after crisis, more restrictions on bank activities constantly have negative impact on bank efficiency."

"Tesis ini meneliti mengenai perlindungan Notaris sebagai pemegang protokol terhadap kerahasiaan akta yang ada di dalam penyimpanannya serta kewenangan dan tanggung jawab terhadap pemberian salinan Akta. Dalam tesis ini, Pemegang Protokol Notaris digugat untuk memberikan salinan akta oleh bukan para pihak yang ada di dalamAkta. Sehingga Notaris Pemegang Protokol dalam menjalankan jabatannya diperlukan Perlindungan hukum untuk memenuhi pemanggilan dan pemeriksaan jika terjadisengketa-sengketa hukum karena penerima protokol hanya menerima peralihan protokol guna menjaga minuta/surat-surat yang dilekatkan pada minuta atau protokol dalampenyimpanan Notaris serta untuk tetap menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya, termasuk kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis dan dianalisa dengan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalahperlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Notaris yang berasal dari Undangundang yakni Notaris dapat menggunakan hak ingkar Notaris apabila Notaris dimintaiketerangannya dalam proses peradilan, serta tanggung jawab dan kewenangan pemegang protokol Notaris sebagai penerima protokol bukan pembuat Akta, tanggung jawabnyahanya sebatas administratif yakni merawat minuta akta dan menyimpan protokol Notaris di tempat penyimpanannya, karena protokol Notaris tersebut telah diamanahkan dan telah beralih tanggung jawabnya untuk memelihara dan menjaganya. Selain itu mempunyai kewajiban untuk memberikan salinan Akta sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

---

This thesis examines the protection of the Notary as a protocol holder against the confidentiality of deeds in their storage and the authority and responsibility for providing a copy of the Deed. In this thesis, the Notary Protocol Holder is sued to provide a copy of the deed by non-parties in the Deed. So that the Notary Holder of Protocol in carrying out his position requires legal protection to fulfill summons and examinations in case of legal disputes because the recipient of the protocol only receives a transfer of protocol in order to maintain the minuta / letters attached to the minuta or protocol in the Notary's

storage and to maintain dignity. and the dignity of their position, including testimony and processing in examinations and trials. This research is a normative juridical research type with descriptive analytical research and analyzed by qualitative methods. The result of this research is the legal protection that can be given to Notaries that comes from law, namely Notaries can use the right of refusal of the Notary if the Notary is asked for his information in the judicial process, as well as the responsibilities and authorities of the

Notary protocol holder as the recipient of the protocol not the Deed maker. it is only limited administratively, namely maintaining the Minuta deed and keeping the Notary's protocol in its storage, because the Notary's protocol has been mandated and has shifted its responsibility to maintain and safeguard it. In addition, it has the obligation to provide a copy of the Deed in accordance with the provisions of Article 54 of Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary which has been amended by Law Number 2 of 2014."

"Penelitian ini bertujuan untuk mencari pengaruh perbankan Islam dan perbankan konvensional terhadap risiko sistemik keuangan (financial systemic risk). Penelitian ini menggunakan data Systemic Risk Index (SRISK) milik V-Lab sebagai variabel dependen, data Financial Soundness Indicators milik IMF serta data Core Prudential Islamic Financial Indicators milik IFSB sebagai variabel independen. Sampel penelitian berasal dari 9 negara OIC yang memiliki pangsa pasar perbankan Islam yang signifikan dengan timeframe 2013Q4-2023Q1. Pengolahan data menggunakan metode panel dengan robust fixed effect model. Hasil penelitian ini menemukan bahwa perbankan Islam memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap risiko sistemik keuangan melalui dimensi capital adequacy ratio, capital to assets, dan liquid assets ratio. Untuk perbankan konvensional, hanya dimensi capital adequacy ratio dan capital to assets yang memiliki pengaruh signifikan terhadap risiko sistemik keuangan Hasil penelitian ini menunjukan bahwa regulator perlu memberikan perhatian dan pengawasan kepada perbankan Islam dan overconfidence terhadap stabilitas perbankan Islam perlu ditinjau kembali.

---

This research aims to examine the influence of Islamic and conventional banking on financial systemic risk. The study utilizes V-Lab's Systemic Risk Index (SRISK) data as the dependent variable, IMF's Financial Soundness Indicators, and IFSB's Core Prudential Islamic Financial Indicators as independent variables. The research sample is derived from 9 OIC countries with a significant market share of Islamic banking within the timeframe of 2013Q4-2023Q1. Data processing employs a panel method with a robust fixed effect model. The research findings indicate that Islamic banking makes a more significant contribution to financial systemic risk through dimensions such as the capital adequacy ratio, capital to assets, and liquid assets ratio. For conventional banking, only the dimensions of capital adequacy ratio and capital to assets have a significant impact on financial systemic risk. These results suggest that regulators need to pay attention to and supervise Islamic banking, and there is a need to reevaluate overconfidence in the stability of Islamic banking."