Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 176501 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Salma Putri Khaerani
"Fenomena migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, termasuk sebagai Anak Buah Kapal menunjukkan rendahnya lapangan kerja di dalam negeri. Anak Buah Kapal Indonesia yang bekerja di kapal laut rentan mengalami kecelakaan kerja. Penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu: Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap kecelakaan kerja dalam hubungan kerja antara pengusaha kapal dengan Anak Buah Kapal?; Bagaimana perlindungan hukum terhadap Anak Buah Kapal yang mengalami kecelakaan kerja?; Bagaimana efektifitas pengaturan perlindungan hukum Anak Buah Kapal apabila terjadi kecelakaan kerja?. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis-normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pelaut, termasuk Anak Buah Kapal, diatur dalam perjanjian kerja laut dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Buruh Migran Indonesia yangmana untuk menciptakan hubungan kerja yang adil, memastikan keselamatan kerja, serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Koordinasi antar kementerian seperti Kementerian Perhubungan, Luar Negeri, Kelautan dan Perikanan, serta Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sangat penting untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi Anak Buah Kapal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlindungan hukum yang komprehensif dan efektif bagi Anak Buah Kapal memerlukan komitmen bersama pemerintah, pengusaha, dan berbagai pihak terkait. Hal ini bertujuan untuk memastikan kesejahteraan, keamanan, serta pertumbuhan industri maritim yang bertanggung jawab dan berkelanjutan bagi Anak Buah Kapal. Saran dalam penelitian ini yaitu penerapan standar keselamatan yang ketat, koordinasi antar instansi yang lebih baik, dan edukasi yang lebih intensif untuk meningkatkan keamanan dan kepatuhan dalam industri pelayaran. Implementasi langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi kecelakaan kerja dan meningkatkan keberlanjutan industri maritim secara keseluruhan.

The phenomenon of Indonesian labor migration abroad, including as Crew Members, highlights the lack of job opportunities within the country. Indonesian Crew Members working on ships are vulnerable to workplace accidents. This study addresses the following research questions: How is legal protection regulated for workplace accidents in the employment relationship between shipowners and Crew Members? How is legal protection provided to Crew Members who experience workplace accidents? How effective is the regulation of legal protection for Crew Members in the event of a workplace accident? The research method used is juridical-normative with a descriptive-analytical approach. The results indicate that legal protection for seafarers, including Crew Members, is governed by maritime labor agreements and Law No. 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers, which aims to create fair employment relationships, ensure workplace safety, and comply with regulations. Coordination among ministries, such as the Ministry of Transportation, Foreign Affairs, Marine Affairs and Fisheries, and the Indonesian Migrant Worker Protection Agency, is crucial to ensure effective protection for Crew Members. The conclusion of this research is that comprehensive and effective legal protection for Crew Members requires a joint commitment from the government, employers, and various related parties. This is to ensure the welfare, safety, and responsible and sustainable growth of the maritime industry for Crew Members. The study suggests implementing strict safety standards, improving inter-agency coordination, and providing more intensive education to enhance safety and compliance in the shipping industry. The implementation of these measures is expected to reduce workplace accidents and improve the overall sustainability of the maritime industry."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kuntoro
Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 1999
341.44 ANA (4)
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Dedi Laksono
"Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif yang ditujukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas kampanye keselamatan cidera tangan akibat kerja di TOTAL E&P INDONESIE periode tahun 2008. Faktor-faktor yang diteliti mencakup media, sifat pesan, jangkauan target, dan keterlibatan target dalam perencanaan & seleksi bahan kampanye keselamatan cidera tangan akibat kerja.
Hasilnya memberikan gambaran bahwa efektifnya kampanye keselamatan cidera tangan akibat kerja pada periode tahun 2008 yang dilakukan di aktifitas pekerjaan drilling dipengaruhi oleh penggunaan media video dan drama, pesan yang bersifat emosional, serta adanya keterlibatan target dalam perencanaan & seleksi bahan. Selain itu, untuk mencapai kampanye keselamatan cidera tangan akibat kerja yang efektif, tidak hanya cukup dengan seluruh target terjangkau oleh kampanye, melainkan harus memperhatikan unsurunsur lain kampanye (sumber, pesan, media, kondisi saringan pada target, keterlibatan target dalam perencanaan & seleksi bahan, dan keterlibatan pihak manajemen).

This is a qualitative research with descriptive design that was aimed to know about influencing factors for effectiveness of occupational hand injury safety campaign in TOTAL E&P INDONESIE in the year period 2008. The factors were examined in this study consist of the media, the message characteristic, the reach of target, and the target involvement in the material planning & selection of occupational hand injury safety campaign.
The result give a description that its effective of occupational hand injury safety campaign was carried out in drilling work activity that was influenced by video and drama usage, emotional message, and the target involved in the material planning & selection. In addition, to be effective occupational hand injury safety campaign, is not only enough with all of targets reached by campaign, but also must consider other elements of the campaign (source, message, media, filter condition on the target, target involvement in the material planning & selection, and management involvement)."
Depok: Universitas Indonesia, 2009
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Sonviana
"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja dan tidak didaftarkan jaminan sosial ketenagakerjaan di perusahaan. Dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan diatur bahwa perusahaan berkewajiban untuk mendaftarkan pekerja/buruh pada jaminan sosial ketenagakerjaan. Namun pada kenyataannya yang terjadi sebaliknya yaitu masih banyak para pekerja/buruh yang tidak terdaftar jaminan sosial ketenagakerjaan sehingga menimbulkan konflik antara perusahaan dan pekerja/buruh ketika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi terhadap pekerja/buruh tersebut dan adanya ketidakadilan hukum dalam menerapkan sanksi bagi perusahaan yang melanggarnya. Oleh sebab itu, penulisan skripsi ini dilakukan dengan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 580K/Pdt.Sus-PHI/2017 atas perlindungan bagi pekerja/buruh yang tidak didaftarkan jaminan sosial ketenagakerjaan dan akibat hukum bagi perusahaan yang melanggar. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan menggunakan studi kepustakaan. Pendekatan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan studi kasus. Hasil dari penelitian ini adalah pekerja/buruh tetap mendapatkan hak-hak nya sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan meskipun tidak terdaftar dalam jaminan sosial ketenagakerjaan dan adanya sanksi administratif bagi perusahaan yang melanggar belum secara efektif diterapkan oleh pemerintah.

The thesis discusses legal protection for workers/laborers who experience work accident and are not registered in the labor social security program by the company. Under the legislation of manpower, it is regulated that a company is obliged to register its workers/laborers in the labor social security program. However, in reality, it is actually the opposite as there are many workers/laborers who are not registered in the labor social security program, resulting in conflict between companies and workers/laborers when an unfortunate event happens to the workers/laborers and there is a legal injustice in applying sanctions to the companies violating the provision. Therefore, the writing of thesis is done by analyzing legal considerations from the judges in the decision of the Supreme Court number 580K/Pdt.Sus-PHI/2017 on protection of workers/laborers who are not registered in the labor social security program and legal consequences for the companies violating the provision. The research method used in this research is juridical-normative using literature study. The approach of the research method used in this research is qualitative with case studies. The result of this study is that the workers/laborers still obtain their rights as stipulated in the legislation, even though they are not registered in the labor social security program and the administrative sanctions imposed on the companies violating the provision have not been effectively implemented by the government."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Simamora, Ardiano Lucas
"Indonesia masih mengalami begitu banyak masalah terkait bidang kesehatan, baik secara praktik, hukum, konsep, dan lain macamnya. Seluruh masalah ini pada dasarnya berpusat pada ambigunya prosedur dan hukum yang ada, ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima sampai pada tenaga kesehatan yang melanggar kode etik. Salah satu masalah yang sangat krusial untuk dibahas adalah mengenai ahli gizi. Minimnya peraturan perundang-undangan mengenai profesi ahli gizi, serta pengetahuan masyarakat mengenai ahli gizi sangatlah terbatas memperburuk fenomena masalah ini. Masalah ini merupakan penelitian doktrinal hukum yang menelaah secara rinci aturan yang membahas tentang profesi ahli gizi sebagai tenaga kesehatan di Indonesia dan Jerman sebagai pusat analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia, perlindungan hukum terhadap ahli gizi masih menghadapi tantangan signifikan, terutama terkait dengan pengakuan profesi ahli gizi dari masyarakat, hak dan kewajiban yang masih sangat terbatas, serta standar keahlian yang tidak jelas. Peraturan terhadap ahli gizi di Indonesia kerap saling tumpang tindih antara Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi dan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Sementara itu, di Jerman, profesi ahli gizi menikmati kerangka hukum yang lebih terstruktur dan jelas, termasuk proses lisensi dan pengawasan profesi yang ketat sebagaimana dimuat dalam Dietitien Law. Tidak terkecuali dalam hal ini fakta bahwa di Jerman, ahli gizi justru menjadi profesi yang dikenal baik oleh masyarakat dan masing-masing ahli gizi melakukan profesinya sesuai keahliannya. Perbedaan dalam perlindungan hukum antara Indonesia dan Jerman sangat mempengaruhi status dan pengakuan ahli gizi sebagai tenaga kesehatan. Studi ini memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan di Indonesia agar dapat meningkatkan perlindungan hukum dan pengakuan profesi bagi ahli gizi, sesuai dengan standar internasional yang lebih mapan seperti di Jerman.

Indonesia is still experiencing so many problems related to the health sector, both in practice, law, concepts and so on. All of these problems basically center on the ambiguity of existing procedures and laws, public dissatisfaction with the services they receive and even health workers who violate the code of ethics. One of the most crucial issues to discuss is nutritionists. The lack of legal regulations regarding the nutritionist profession, as well as the public's very limited knowledge of nutritionists, exacerbates this problematic phenomenon. This issue is a legal doctrinal research that examines in detail the regulations that discuss the profession of nutritionists as health workers in Indonesia and Germany as the center of analysis. The research results show that in Indonesia, legal protection for nutritionists still faces significant challenges, especially related to recognition of the nutritionist profession from the public, very limited rights and obligations, and unclear standards of expertise. Regulations on nutritionists in Indonesia often overlap between Minister of Health Regulation Number 26 of 2013 concerning the Implementation of Work and Practices of Nutritionists and Law Number 17 of 2023 concerning Health. Meanwhile, in Germany, the nutritionist profession enjoys a more structured and clear legal framework, including a licensing process and strict professional supervision as contained in the Dietitian Law. This is no exception to the fact that in Germany, nutritionists have become a profession that is well known to the public and each nutritionist carries out their profession according to their expertise. The difference in legal protection between Indonesia and Germany greatly influences the status and recognition of nutritionists as health workers. This study provides recommendations for improving policies in Indonesia in order to increase legal protection and professional recognition for nutritionists, in accordance with more established international standards such as in Germany."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Luhulima, Rio Evert
"ABSTRAK
Direksi yang menjalankan fungsinya sebagai organ perseroan terbatas bukan
merupakan karyawan sebagaimana dimaksud dalam Hukum Ketenagakerjaan.
Akan tetapi, seorang anggota direksi tertentu dapat menjalankan peran ganda,
sebagai seorang direktur dalam arti hukum perseroan sekaligus sebagai karyawan
perseroan terbatas. Penulisan ilmiah ini berbentuk yuridis-normatif, bertipologi
normatif, dengan menggunakan data sekunder. Jenis bahan hukum yang
dipergunakan adalah primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data
yang dipakai adalah studi dokumen literatur diserta wawancara dan diskusi.
Metode analisis data dilakukan secara kualitatif-induktif, sehingga menghasilkan
suatu bentuk penelitian deskriptif-preskriptif dan analitis. Dari hasil penelitian
tersebut, didapat sebuah kesimpulan bahwa perangkat hukum di Indonesia
memberikan perlindungan hukum yang sama terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA)
dan tenaga kerja Warga Negara Indonesia yang diputus hubungan kerjanya
berdasarkan hukum ketenagakerjaan. TKA yang diberhentikan dari anggota
Direksi diperlakukan sama dengan anggota Direksi Warga Negara Indonesia,
berdasarkan hukum perusahaan.

ABSTRAK
A limited company director is not an employee under the law of employment.
But, a director doing particular function could act double role, as a director of a
limited company and an employee of the company as well. This is a legalnormative
thesis with normative typology, which uses secondary data. The
research used primary, secondary, and tertiary legal sources. Data is compiled
with techniques such as literature study, interview and discussion. Data analytical
methods are qualitative-inductive which produce a descriptive-prescriptive and
analytical form of research. As result of the research, law in Indonesia gives the
same protection for both terminated foreign worker and local worker under the
labor law. Nevertheless, law in Indonesia also gives the same protection for both
terminated foreign director and local director under the company law."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41725
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fathir Achmad Dukhan
"Skripsi ini membahas secara spesifik mengenai tanggung jawab Nakhoda dalam kegiatan pengangkutan penumpang. Bentuk penelitian yang digunakan didalam skripsi ini adalah penelitian normatif karena menggunakan data sekunder atau kepustakaan. Sebagai negara maritim, pelayaran memiliki sifat penting di Indonesia khususnya pada pengangkutan penumpang. Nakhoda sebagai pemimpin kapal di dalam kegiatan pelayaran atau pengangkutan melalui laut memiliki tanggung jawab yang besar. Selain itu, Syahbandar sebagai otoritas yang berwenang melakukan pengawasan keselamatan pelayaran juga memiliki tanggung jawab yang besar. Skripsi ini membahas mengenai tanggung jawab yang dapat dikenakan terhadap Nakhoda dan juga Syahbandar dalam hal terjadinya kecelakaan kapal Studi Kasus Putusan Mahkamah Pelayaran No. HK. 210/18/VII/MP.17 tentang Kecelakaan Kapal Terbakarnya KM. Zahro Express Di Perairan Teluk Jakarta . Tanggung Jawab Nakhoda ini ditinjau berdasarkan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Berdasarkan ketentuan hukum pengangkutan, Nakhoda dapat dikenakan tanggung jawab secara administratif dan pidana apabila terbukti lalai atau salah dalam menjalankan tugasnya.

This thesis specificly analyzed about Master rsquo s liability in the passenger transport activity. This thesis use normative form of research in which based on secondary data or law literature. As a maritime country, shipping has an essential role in Indonesia particularly for passenger transportation. Master as a ship captaint in the sea voyage or shipping activities has a huge responsibilities. However, Syahbandar as a port authority that has the authority for the safety of voyage also has responsibility. This thesis is examined about the liability of master and harbormaster in the event of ship accident in Indonesia Case Study of Admiralty Court Decree No. HK. 210 18 VII MP.17 about the ship accident of the burning of KM. Zahro Express in the Jakarta bay waters . The responsibility is based on the Act No. 17 of 2008 regarding Sea Voyage and Indonesian Comercial Code. Based on the transportation regulations, Master can be banded in administrative and criminal responsibilities if only the negligence or fault proved in performing its duties.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Camila Bani Alawia
"ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam pacaran di Indonesia mengingat kekerasan dalam pacaran merupakan kekerasan yang tertinggi kedua setelah kekerasan dalam rumah tangga dengan korban perempuan. Objek penelitian ini mencakup korban kekerasan dalam pacaran dan juga putusan pengadilan nomor 1451/PID.B/2014/PNBDG yang merupakan kasus kekerasan dalam pacaran mahasiswa universitas ternama di Bandung. Data primer didapatkan dengan cara wawancara kepada narasumber dan data sekunder didapatkan dari buku buku, penelitian terdahulu, dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam pacaran belum memiliki payung hukum yang cukup untuk melindungi korban kekerasan yang bentuk kekerasannya bersifat khas. Perundang-undangan Indonesia hanya mampu melindungi kekerasan fisik yang terjadi pada korban kekerasan dalam pacaran padahal kekerasan fisik hanyalah salah satu dari berbagai bentuk kekerasan yang menimpa mereka.

ABSTRAK
The objective of this research is to analyze legal protection for dating violence victims in Indonesia since it is the second highest number after domestic violence with women as a victim. The objects of this research are the victim of dating violence and verdict No 1451/PID.B/2014/PNBDG which involves a couple of students in a popular campus in Bandung. Primary data were obtained from interview and secondary data from books, previous researches, and related regulations. From this research it can be concluded that dating violence victims has not getting a proper protection based on Indonesia?s law. Indonesia?s regulation only covers the physical violence whereas there are other type of violence that experienced in the victim."
2014
S60231
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Annisa Medyana Akhiar
"Paylater merupakan sebuah metode pembayaran baru yang berbentuk pinjam meminjam berbasis teknologi yang lebih sering dikenal dengan Peer to Peer Lending. Pada sistem paylater ini kesepakatan antara para pihak timbul sesaat konsumen melakukan pembayaran menggunakan fitur paylater serta kontrak baru dapat diunduh oleh konsumen pada saat barang diterima. Dengan kemudahan pembayaran ini, bukan berarti tidak adanya permasalahan yang timbul dan sistem dari fitur paylater tidak selalu berjalan dengan baik. Permasalahan yang kerap timbul pada fitur paylater adalah terkait tata cara penagihan serta hilangnya saldo paylater milik konsumen.Untuk itu diperlukannya perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna fitur paylater dan mengetahui bagaimana hubungan hukum serta penyelesaian sengketa pada penggunaan fitur paylater. Penelitian ini merupakan penelitian menggunakan metode yuridis-normatif yaitu dengan melakukan penelitian terhadap bahan-bahan pustaka yang ada dan mendukung untuk melakukan dan menyelesaikan penulisan hukum ini. Dengan menggunakan kerangka teori yaitu teori perlindungan hukum dan teori perlindungan konsumen sebagai landasan penulisan hukum ini.

Paylater is a new payment method in the form of technology-based lending and borrowing, which is more commonly known as peer to peer lending. In this paylater system an agreement between the parties arises when the consumer makes a payment using the paylater feature and a new contract can be downloaded by the consumer when the goods are received. With this ease of payment, it does not mean that there are no problems that arise and the system from the PayLater feature does not always work well. Problems that often arise from the paylater feature are related to billing procedures and loss of consumer paylater balances. For this reason, legal protection is needed for consumers who use paylater features and know how the legal relationship is and how to resolve disputes for paylater feature users. This research is using the normative juridical method, namely by conducting research on existing library materials and support for carrying out and completing this legal writing. With the theoretical framework, namely the theory of legal protection and consumer protection theory as the basis for writing this law."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>