Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah Indonesia sedang berupaya mencapai kemandirian industri sediaan farmasi yang salah satu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan Produk Obat Derivat Plasma (PODP) secara nasional. PODP dihasilkan dari proses fraksionasi plasma yang hanya boleh dilakukan oleh fasilitas fraksionasi plasma. Salah satu kebijakan pemerintah dalam upaya kemandirian tersebut adalah penyelenggaraan fraksionasi plasma secara kontrak antara industri farmasi dalam negeri dengan industri fraksionasi plasma luar negeri yang saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Fraksionasi Plasma. Penelitian ini menganalisis peraturan menteri kesehatan yang mengatur penyelenggaraan fraksionasi plasma secara kontrak berdasarkan teori perundang-undangan dan menganalisis wewenang serta tanggung jawab hukum Menteri Kesehatan dalam penyelenggaraan fraksionasi plasma secara kontrak. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam peraturan menteri kesehatan yang mengatur penyelenggaraan fraksionasi plasma secara kontrak, masih terdapat ketentuan norma yang bertentangan dengan peraturan pemerintah yang secara hierarkis kedudukannya lebih tinggi. Selain itu peraturan menteri kesehatan sebagai peraturan delegasi, masih terdapat beberapa rumusan norma yang belum memenuhi asas kejelasan rumusan. Adapun wewenang yang menjadi dasar bagi Menteri Kesehatan melakukan tindakan hukum dalam rangka penyelenggaraan fraksionasi plasma secara kontrak, belum seluruhnya merupakan wewenang yang bersumber dari atribusi, delegasi, atau mandat. Pada wewenang yang bersumber dari delegasi, Menteri Kesehatan memikul tanggung jawab hukum atas pelaksanaan tindakan hukum tersebut.

---

The Indonesian government is working to achieve the independence of the pharmaceutical preparation industry, one of its aim is to meet the national demand for plasma-derived medicinal products (PDMPs). PDMPs are produced from the plasma fractionation process, which may only be carried out by plasma fractionation facilities. One of the government policies to achieve independence is the implementation of toll plasma fractionation between the domestic pharmaceutical industry and the foreign plasma fractionation industry, which is currently regulated in the Minister of Health Regulation Number 4 of 2023 concerning the Implementation of Plasma Fractionation. This research analyzes the health minister's regulation governing the implementation of toll plasma fractionation based on the theory of legislation and analyzes the authority and legal responsibility of the Minister of Health in the implementation of toll plasma fractionation. This research was conducted using doctrinal research methods. The results showed that in the health minister's regulation governing the implementation of toll plasma fractionation, there are still normative provisions that conflict with government regulations, which are hierarchically higher. In addition, the regulation of the Minister of Health as a delegated regulation, there are still several formulations of norms that do not meet the principle of clarity of formulation. The Minister of Health does not fully derive its authority from attribution, delegation, or mandate, which forms the basis for taking legal action in the context of the implementation toll plasma fractionation. In the case of delegated authority, the Minister of Health accepts legal responsibility for the implementation of the legal action."

"Apotek, Pemerintahan, dan Industri Farmasi merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan tempat dilaksanakannya praktik kefarmasian oleh Apoteker. Praktik kefarmasian merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Seorang Apoteker harus mampu melaksanakan pekerjaan kefarmasian baik bersifat manajerial hingga praktik pelayanan kefarmasian yang menjamin keselamatan dan kesehatan pasien yang dilayaninya. Untuk mencapai peran tersebut, seorang calon Apoteker perlu memperoleh pengalaman praktis dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian di Apotek, Pemerintahan, dan Industri Farmasi secara nyata. Oleh karena itu, penulis melakukan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma no. 202 Depok, Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan PT. Guardian Pharmatama pada periode Januari-April 2019. Praktik kerja ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan praktis dan pengalaman kerja dengan terlibat langsung dalam pekerjaan kefarmasian.

---

Pharmacy, Government, and the Pharmaceutical Industry is one of the health service facilities where pharmacy practices are carried out by pharmacists. Pharmaceutical practice is a work carried out by pharmaceutical personnel including manufacturing including quality control of pharmaceutical preparations, security, procurement, storage, and distribution or distribution of drugs, drug management, prescription drug services, drug information services, and drug development, drug and drug ingredients traditional. A Pharmacist must be able to carry out pharmaceutical work both managerial to the practice of pharmaceutical services that ensures the safety and health of the patients he serves. To achieve this role, a Pharmacist candidate needs to gain practical experience in carrying out pharmacy work in the Pharmacy, Government and the Pharmaceutical Industry. Therefore, the authors carry out the Pharmacist Professional Work Practices (PKPA) at Kimia Farma Pharmacy no. 202 Depok, South Jakarta Urban Health Service Office, and PT. Guardian Pharmatama in the period January-April 2019. This work practice is expected to provide practical knowledge and work experience by directly involved in pharmaceutical work."

"Puskesmas merupakan salah satu unit kesehatan tingkat pertama pada masyarakat yang berfungsi untuk menyelenggarakan fungsipeningkatan kesehatan, pencegahan penyakit (preventif), pemulihan kesehatan (rehabilitatif), dan penyembuhan penyakit(kuratif). Kegiatan pelayanan kefarmasian pada puskesmas berfungsi untuk mengatur sediaan farmasi dan Bahan Medis HabisPakai (BMHP) yang berhubungan dengan kesehatan dan pelayanan kefarmasian pada masyarakat secara langsung. Salah satuupaya dalam menjaga mutu dan kualitas sediaan farmasi dan BMHP terkait dengan manajemen pengelolaan obat.

---

Community Health Center is one of the first level health unit in the community which function to carry out the function of improving health, preventing disease (preventive), restoring health (rehabilitative), and curing disease (curative). Pharmaceutical services activities at community health center function to regulate pharmaceutical supplies and Consumable Medical Materials related to health and pharmaceutical services to the community directly. One of the efforts to maintain the quality and quality of pharmaceutical preparations and Consumable Medical Materials is related to drug management."

"Sediaan tabir surya merupakan sediaan yang banyak digunakan untuk melindungi kulit dari radiasi sinar UV. Umumnya, pada formulasi tabir surya hanya digunakan zat aktif dengan satu mekanisme kerja. Kombinasi dua mekanisme kerja yaitu UV absorbent dan UV blocker dapat meningkatkan nilai efektif (SPF) dari sediaan tabir surya. Pada penelitian ini dilakukan formulasi krim tabir surya dengan mengkombinasikan zat aktif yang memiliki dua mekanisme kerja yaitu Butil metoksidibenzoilmetan dan Oktil metoksisinamat sebagai UV absorbent serta titanium dioksida sebagai UV blocker untuk diamati peningkatan nilai SPF dari krim tabir surya. Titanium dioksida diformulasikan dalam krim tabir surya yang masing-masing konsentrasinya 0%, 3%, 5%, dan 7%. Konsenstrasi UV absorbent yaitu Butil metoksidibenzoilmetan dan Oktil metoksisinamat berturutturut 2% dan 5%. Stabilitas fisik dari krim diamati, dan ditentukan nilai SPF dari keempat krim tersebut. Uji kestabilan fisik dilakukan dengan penyimpanan sediaan pada tiga suhu yang berbeda yaitu 4°C, 27°C, dan suhu 40°C. Selain itu juga dilakukan test mekanik dan cycling test. Penentuan nilai SPF dilakukan secara in vitro dengan pemaparan pada sinar matahari kemudian dilakukan pengukuran menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Hasil uji stabilitas fisik dari keempat krim menunjukkan bahwa krim tersebut memiliki kestabilan fisik yang baik, tetapi adanya penambahan asam sitrat dapat menurunkan kestabilan krim tersebut. Nilai SPF dari krim tabir surya pada konsentrasi 0%, 3%, 5%, dan 7% berturut-turut adalah 4,94 ; 8,00 ; 8,84 dan 9,22. Peningkatan nilai SPF dari krim tabir surya ini dengan konsentrasi titanium dioksida 3%, 5%, dan 7% berturutturut adalah 62%, 79% dan 86%. Penambahan titanium dioksida mempengaruhi peningkatan nilai SPF.

---

Sunscreen is one of cosmetic formulation which has been widely used to protect skin from UV radiation. Usually, sunscreen formulations only contains active substance with one mechanism of action. Combination of two mechanisms, UV absorbent and UV blockers, can increase the effectiveness value (SPF) of sunscreen formulation. In this research, sunscreen is formulated by combining two active substances that have different mechanism of action i.e Butyl methoxydibenzoylmethane and Octyl methoxycinnamate as the UV absorbent and titanium dioxide as the UV blocker in order to observe the increase SPF value of sunscreen. Titanium dioxide is formulated in sunscreen cream with the concentrations are 0%, 3%, 5%, and 7%. The concentration of the UV absorbent Butyl methoxydibenzoylmethane and Octyl methoxycinnamate consecutive 2% and 5%. Those four creams are observed for their physical stability and the SPF value. Physical stability test was conducted through three different temperatures storage, i.e. 4°C, 27-30°C, and 40°C. In addition, mechanical test and cycling test are also conducted. SPF value was determined by in vitro with exposing the four creams to the sunlight, which is then measured by spectrophotometer UV-Vis. Physical stability test showed that the cream has a good physical stability, however additional of citric acid can decrease the stability of the cream. SPF value of sunscreen cream at a concentration of 0%, 3%, 5%, and 7%, respectively, 4.94; 8.00; 8.84 and 9.22. Increment of the SPF value from sunscreen cream with titanium dioxide concentration of 3%, 5%, and 7% respectively 62%, 79% and 86%. The value of SPF is positively impacted by an increase of titanium dioxide concentration."

"Apoteker dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotek wajib mengikuti standar pelayanan kefarmasian yang tertera dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016, yaitu salah satunya standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai (BMHP). Hal tersebut dilakukan agar menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau sehingga masyarakat terlindungi dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan/atau kemanfaatan. Oleh karena itu, calon Apoteker harus memahami dan memiliki keterampilan pengelolaan perbekalan farmasi di apotek melalui analisis pengelolaan tersebut dalam pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Roxy Galaxy. Pelaksanaan analisis dilakukan dengan metode bimbingan dalam beberapa tahap, yaitu orientasi, observasi, diskusi, simulasi, kerja mandiri, dan hasil pengamatan dibandingkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016. Hasil yang diperoleh adalah pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP di Apotek Roxy Galaxy mencakup perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, dan pencatatan dan pelaporan. Kegiatan pengelolaan tersebut menggunakan sistem informasi apotek yang terintegrasi secara terpusat dan telah banyak mengikuti ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

---

Pharmacist in providing pharmaceutical care at pharmacy is required to comply with standard of pharmaceutical care that stated in the Minister of Health Regulation Number 73 year of 2016, one of which is standard of management for pharmaceutical preparations, medical devices, and consumable medical materials. Management activity is done for ensure the pharmaceutical supplies are safe, had a standard, useful, and affordable that leads the public to be protected from the hazard due to the pharmaceutical preparations, medical devices, and consumable medical materials which non compliance of the standard regulation. Therefore, the undergraduate pharmacist should have understand and have skills to manage pharmaceutical supplies at the pharmacy in the way of analyzing the management activity at pharmacy by Internship of Pharmacist Study Program at Apotek Roxy Galaxy. The analysis was carried out with the mentoring method by preceptor at Apotek Roxy Galaxy in several stages, namely orientation, observation, discussion, simulation, independent work. After that, result is compared to the Minister of Health Regulation Number 73 year of 2016. The results obtained is the management activities of pharmaceutical preparations, medical devices, and consumable medical materials at Apotek Roxy Galaxy are planning, procuring, receiving, storing, destroying, controlling, and recording and reporting. These management activities use a pharmacy information system that is centrally integrated and has followed the provisions of the laws and regulations"

"Obat yang disalurkan oleh Pedagang Besar Farmasi (PBF) harus memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat, mutu, dan label. Apabila obat yang telah disalurkan tidak memenuhi standar dan persyaratan tersebut, maka obat terebut harus ditarik dari peredarannya. Pelaksanaan penarikan obat yang dilakukan oleh PBF perlu menerapkan prinsip Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB). Tujuan dari tugas khusus ini adalah untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan penarikan obat (recall) di PT Kimia Farma Trading and Distribution Cabang Jakarta 3 berdasarkan aspek Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) 2020. Pengumpulan data terkait pelaksanaan penarikan obat di lapangan dilakukan dengan cara observasi langsung, wawancara dengan narasumber, serta penelusuran SOP terkait penarikan obat. Data tersebut kemudian dibandingkan dengan kriteria yang terdapat pada CDOB 2020. Hasil memperlihatkan bahwa kriteria penarikan obat yang terdapat pada CDOB 2020 seperti prosedur tertulis penarikan obat, proses penyimpanan obat, serta pendokumentasian penarikan obat secara umum telah dilaksanakan oleh PT KFTD Jakarta 3 secara baik. Kesimpulannya adalah pelaksanaan penarikan obat di PT KFTD Jakarta 3 secara umum telah sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang terdapat pada CDOB 2020.

---

Drugs distributed by pharmaceutical distributors must meet safety, efficacy, quality, and label standards and requirements. If the drug that has been distributed does not meet these standards and requirements, then the drug must be recalled from circulation. The implementation of drug recalls carried out by pharmaceutical distributors needs to apply the principles of Good Distribution Practice (GDP). The purpose of this special assignment was to evaluate the suitability of carrying out drug recalls at PT Kimia Farma Trading and Distribution Jakarta 3 based on aspects of Good Distribution Practice (GDP) 2020. Data collection related to the implementation of drug recalls in the field was carried out through direct observation, interviews with sources, and tracing SOPs related to drug recall. The data was then compared with the criteria contained in GDP 2020. The results showed that the drug recall criteria contained in GDP 2020, such as written drug recall procedures, drug storage processes, and documentation of drug recall in general, have been carried out properly by PT KFTD Jakarta 3. The conclusion is that the implementation of drug recalls at PT KFTD Jakarta 3 is in general in accordance with the terms and conditions contained in GDP 2020."

"Menurut UU Nomor 36 Tahun 2009, obat adalah suatu bahan, campuran bahan, atau produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi dan menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, serta kontrasepsi untuk manusia. Salah satu bentuk obat yang umum digunakan yaitu tablet. Salah satu cara penggunaan obat, dalam hal ini cara penggunaan tablet yang seringkali disalahgunakan pasien yaitu membelah tablet. Praktik ini umum dilakukan oleh pasien dengan beberapa alasan, yaitu untuk mengatasi kesulitan menelan obat, mengatur dosis, ataupun untuk melakukan penghematan. Praktik membelah tablet yang tidak tepat dapat menyebabkan kerusakan zat aktif, dosis yang tidak seragam, penurunan efektivitas obat, atau menyebabkan efek toksik yang mempengaruhi keselamatan pasien. Untuk mencegah hal tersebut, maka edukasi kepada pasien adalah hal yang diperlukan. Salah satu wujud pemberian edukasi kesehatan, khususnya edukasi mengenai obat-obatan yang dilakukan oleh apoteker yaitu Pelayanan Informasi Obat (PIO). Laporan ini menjelaskan kegiatan PIO yang dilakukan terhadap pasien rawat jalan di ruang tunggu pelayanan resep Puskesmas Kecamatan Palmerah. Kegiatan PIO yang dilakukan yaitu pembuatan leaflet, pemaparan materi secara tatap muka, dan pembuatan video edukasi yang kemudian dipublikasikan di media sosial. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan serta pemahaman masyarakat dalam menggunakan tablet dengan benar.

---

According to Indonesian Law Number 36 of 2009, medicine is a substance, mixture of materials, or biological products used to affect and investigate physiological systems or pathological conditions in the framework of establishing a diagnosis, prevention, cure, recovery, health improvement, and contraception for humans. One form of drug that is commonly used is tablets. One way of using tablets that is often misused by patients is splitting the tablet. This practice is commonly carried out by patients for several reasons, namely to overcome difficulties in swallowing drugs, adjust doses, or make savings. The practice of splitting tablets improperly can cause damage to the active substance, non-uniform dosage, decrease the effectiveness of the drug, or cause toxic effects that affect patient safety. To prevent this, patient education is necessary. One form of providing health education, especially education regarding medicines carried out by pharmacists, is the Drug Information Service (PIO). This report describes the PIO activities carried out on outpatients in the waiting room for prescription services at the Palmerah District Health Center. The PIO activities carried out include making leaflets, presenting material face-to- face, and making educational videos which are then published on social media. This activity aims to provide education to increase public knowledge and understanding of using tablets properly."

"Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kefarmasian dimana dilaksanakannya praktik kefarmasian oleh Apoteker. Kegiatan pelayanan di apotek telah berkembang menjadi layanan komprehensif untuk meningkatkan kualitas hidup pasien atau pharmaceutical care. Konsep pharmaceutical care berkaitan dengan konsep dasar Good Pharmacy Practice (GPP). Good Pharmacy Practice atau GPP merupakan panduan internasional mengenai praktik kefarmasian yang dibuat oleh International Pharmaceutical Federation (FIP) yang berkolaborasi dengan World Health Organization. Menurut panduan GPP, apoteker harus memastikan bahwa kondisi penyimpanan yang disediakan telah tepat untuk semua obat terutama obat yang perlu pengawasan khusus. Tujuan laporan PKPA ini adalah untuk menganalisis implementasi aspek penyimpanan di KFA No. 382 yang disesuaikan pada panduan Good Pharmacy Practice (GPP). Analisis didasarkan dari observasi dan impementasi panduan GPP mengenai aspek penyimpanan sediaan obat di Apotek Kimia Farma No. 382. Berdasarkan hasil analisis, prosedur penyimpanan sudah hampir sepenuhnya menerapkan panduan Good Pharmacy Practice (GPP) yaitu sebanyak 95,65% atau 22 variabel sesuai dengan poin-poin yang diatur dalam panduan GPP. Namun, masih terdapat satu variabel (4,35%) yang belum sesuai dengan panduan GPP.

---

The pharmacy is one of the pharmaceutical service structures where pharmaceutical practices are carried out by pharmacists. Service activities in pharmacies have turned into comprehensive services to improve patient’s quality of life (pharmaceutical care). The concept of pharmaceutical care is linked to the basic concept of good pharmacy practice (GPP). Good pharmacy practice (GPP) is an international guide to pharmaceutical practice created by the Federation of International Pharmaceuticals (FIP) in collaboration with the World Health Organization. According to GPP guidelines, pharmacists must ensure that the storage conditions provided are appropriate for all medicines, especially those that require special supervision. The purpose of this PKPA report is to analyze the implementation of archiving aspects in KFA No. 382 adapted to the guidelines of good pharmacy practice (GPP). The analysis is based on the observation and implementation of the GPP guidelines relating to aspects of the conservation of medicines at the Kimia Farma pharmacy No. 382. Based on the results of the analysis, the storage procedure almost fully implemented the guidelines of good pharmacy practice (GPP), i.e., 95.65% or 22 variables according to the points set out in the GPP guidelines. However, there is still one variable (4.35%) that does not comply with GPP guidelines."

"Produksi sediaan di Industri Farmasi tidak terlepas dari peran apoteker pada pengawasan mutu terhadap bahan baku yang digunakan, salah satunya adalah purified water berdasarkan spesifikasi fisik, kimia, dan mikrobiologi. Purified water yang digunakan oleh PT Darya Varia Laboratoria Plant Gunung Putri tersimpan pada Carboy sebelum digunakan oleh Departemen Produksi sehingga waktu simpan perlu diketahui dengan protokol studi yang jelas untuk mengetahui ketahanan mutu purified water dan menentukan waktu pencucian dan pergantian purified water. Protokol studi dibuat melalui studi literatur, wawancara dengan salah satu laboran dan salah satu analis Quality Control (QC) Laboraorium Kimia, penentuan parameter dan periode pemeriksaan purified water. Berdasarkan proses tersebut, dihasilkan protokol studi yang telah disetujui oleh supervisor Laboratorium Kimia dan Mikrobiologi, manager QC, dan manager QA dengan isi berupa tujuan, cakupan, tanggung jawab, peralatan dan bahan, prosedur, dan kriteria penerimaan seperti pemerian, pH, konduktivitas, Total Organic Carbon (TOC), Total Count Bacteria, Escherichia coli, dan Pseudomonas aeruginosa disertai form pemeriksaan pada hari ke-0, 1, 2, 3, 4, 7, 10, dan 14.

---

The production of preparations in the Pharmaceutical Industry cannot be separated from the role of pharmacists in quality control of the raw materials used, one of which is purified water based on physical, chemical, and microbiological specifications. Purified water used by PT Darya Varia Laboratoria Plant Gunung Putri is stored in Carboy before being used by the Production Department so that the shelf time needs to be known with a clear study protocol to determine the quality resistance of purified water and determine the time for washing and changing purified water. The study protocol was made through literature studies, interviews with one of the laboratory assistants and one of the Quality Control (QC) analysts of the Chemistry Laboratory, determining the parameters and period of purified water inspection. Based on this process, a study protocol was produced that was approved by the Chemistry and Microbiology Laboratory supervisor, QC manager, and QA manager with contents in the form of objectives, scope, responsibilities, equipment and materials, procedures, and acceptance criteria such as description, pH, conductivity, Total Organic Carbon (TOC), Total Count Bacteria, Escherichia coli, and Pseudomonas aeruginosa accompanied by inspection forms on days 0, 1, 2, 3, 4, 7, 10, and 14."