Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan dan implementasi Teknologi Informasi (TI) saat ini berkembang pesat seiring dengan kebutuhan yang turut berkembang. Hal ini mendukung inovasi organisasi untuk mendukung proses bisnis menjadi efektif dan efisien. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 menerbitkan ketentuan untuk instansi pusat dan daerah mengadopsi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government. SPBE atau e-government adalah penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan layanan kepada penggunanya. Dalam penerapan SPBE terdapat komponen tata kelola TI yang berperan untuk memastikan investasi TI yang dilakukan mendukung tujuan utama organisasi. Penelitian ini dilakukan di Sekretariat Kabinet (Setkab) dengan capaian indeks SPBE yang masih dapat dioptimalkan, khususnya pada domain tata kelola yang memiliki capaian sebesar 2,90. Selain hal tersebut, Setkab belum memiliki dokumen tata kelola TI dalam pengelolaan TIK internal organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kapabilitas dan memberikan rekomendasi rancangan tata kelola TI yang sesuai dengan arah strategis Setkab menggunakan COBIT 2019. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kualitatif dan pengukuran tingkat maturitas tata kelola TI dilakukan dengan metode kuantitatif dari data yang diperoleh menggunakan COBIT 2019 Performance Management (CPM). Penilaian tingkat kapabilitas dilakukan pada 15 objektif COBIT 2019 terpilih sesuai dengan tujuan Setkab. Berdasarkan penilaian terdapat dua objektif di level 3 dengan tingkat kematangan Defined (BAI01 dan BAI05), satu objektif di level 2 dengan Tingkat kematangan Managed (APO07), tiga objektif di level 1 dengan tingkat kematangan Initial (APO01, APO02, dan APO08), dan sembilan objektif di level 1 dengan tingkat kematangan Incomplete (EDM02, EDM04, APO03, APO04, APO05, BAI02, BAI03, BAI08, dan BAI11). Analisis kesenjangan antara tingkat kematangan saat ini pada 13 objektif dengan yang ditargetkan oleh organisasi atau yang berada di bawah level 3 (Defined) dilakukan untuk merumuskan rekomendasi rancangan tata kelola TI. Hasil yang diharapkan adalah perbaikan layanan TIK sesuai dengan kebutuhan dan arah strategis Setkab, serta mendukung peningkatan indeks capaian SPBE.

---

The rapid advancement of Information Technology (IT) development and implementation is in line with evolving needs and demands. This fosters organizational innovation, enabling effective and efficient business processes. In response, the Indonesian government issued Presidential Regulation No. 95 of 2018, mandating central and regional agencies to adopt Electronic-Based Government Systems (SPBE) or e-government. SPBE or e-government is the implementation of government utilizing information and communication technology (ICT) to deliver services to its users. SPBE implementation encompasses an IT governance component that ensures IT investments align with the organization's primary objectives. This research was conducted at the Cabinet Secretariat (Setkab), where the SPBE index achievement can be further optimized, particularly in the governance domain, currently at 2.90. Additionally, Setkab lacks an IT governance document for managing internal organizational ICT. This study aims to measure the capability level and provide recommendations for an IT governance framework aligned with Setkab's strategic direction using COBIT 2019. Data collection employed qualitative methods, while IT governance maturity level assessment utilized quantitative methods from data obtained using COBIT 2019 Performance Management (CPM). Capability level assessment was conducted on 15 selected COBIT 2019 objectives aligned with Setkab's goals. The assessment revealed two objectives at level 3 with Defined maturity (BAI01 and BAI05), one objective at level 2 with Managed maturity (APO07), three objectives at level 1 with Initial maturity (APO01, APO02, and APO08), and nine objectives at level 1 with Incomplete maturity (EDM02, EDM04, APO03, APO04, APO05, BAI02, BAI03, BAI08, and BAI11). A gap analysis between the current maturity level of 13 objectives and the organization's target or those below level 3 (Defined) was conducted to formulate IT governance design recommendations. The expected outcomes are improved ICT services aligned with Setkab's needs and strategic direction, and enhanced SPBE achievement index."

"Tata Kelola Teknologi Informasi (TIK) memainkan peran penting dalam mencapai transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan peradilan. Proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel, dimana TIK berperan dalam pendokumentasian elektronik, sistem informasi peradilan, penyediaan informasi yang mudah diakses masyarakat, penggunaan bukti elektronik dan aksesibiltas informasi peradilan untuk masyarakat. Penelitian ini memfokuskan pada akar masalah dalam domain pengelolaan data, penetapan strategi dan tujuan bisnis, perencanaan dan pengorganisasian sumber daya yang dibutuhkan, pengembangan dan implementasi teknologi, pemantauan kinerja dan penilaian terhadap implementasi COBIT 2019, penyediaan layanan teknologi informasi yang berkualitas untuk dukungan administrasi peradilan dan belum adanya evaluasi besaran kapabilitas atau tingkat kematangan tata kelola TI. Berdasarkan temuan ini dipilih fokus masalah penyusunan enterprise architecture, pengelolaan portofolio proyek yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, pengelolaan proyek, pengelolaan program TI yang dikembangkan, pengelolaan manajemen perubahan. Penelitian ini diantisipasi dapat menyajikan data mengenai tingkat kematangan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Mahkamah Agung, sebagai bahan evaluasi terhadap tata kelola TIK di Mahkamah Agung, serta dapat memberikan rekomendasi yang positif dan berguna dalam meningkatkan tata kelola TI di Mahkamah Agung. Penelitian ini menggunakan mixed methods dengan kerangka kerja COBIT 2019. Dari delapan objektif terpilih, ditemukan 4 objektif, yaitu APO03, APO05, APO08 dan BAI05 berada pada level 2. Kemudian 3 objektif, yaitu BAI02, BAI03, BAI11 berada di level 1, dan satu objektif BAI01 di level 0. Beberapa rekomendasi dihasilkan dalam upaya peningkatan tata kelola TIK di Mahkamah Agung mencakup pengelolaan dan dokumentasi, pengembangan kebijakan dan prosedur, pelatihan untuk pengembangan keterampilan, peningkatan keterlibatan pemangku kepentingan.

---

Information Technology (ICT) Governance plays an important role in achieving transparency and accountability in the administration of justice. A sure, transparent and accountable judicial process, where ICT plays a role in electronic documentation, judicial information systems, providing information that is easily accessible to the public, use of electronic evidence and accessibility of judicial information for the public. This research focuses on the root of the problem in the domain of data management, determining business strategies and objectives, planning and organizing required resources, developing and implementing technology, monitoring performance and assessing the implementation of COBIT 2019, providing quality information technology services to support justice administration and There has been no evaluation of the scale of capability or maturity level of IT governance. Based on these findings, the focus was chosen to focus on the preparation of enterprise architecture, management of project portfolios carried out by the Supreme Court, project management, management of developed IT programs, management of change management. It is anticipated that this research will provide data regarding the maturity level of Information and Communication Technology management at the Supreme Court of the Republic of Indonesia, as material for evaluating ICT governance at the Supreme Court, and can provide positive and useful recommendations in improving IT governance at the Supreme Court of the Republic of Indonesia. This research uses mixed methods with the COBIT 2019 framework. Of the eight selected objectives, it was found that 4 objectives, namely APO03, APO05, APO08 and BAI05 were at level 2. Then 3 objectives, namely BAI02, BAI03, BAI11 were at level 1, and one BAI01 objective at level 0. Several recommendations were produced in an effort to improve ICT governance at the Supreme Court including management and documentation, development of policies and procedures, training for skills development, increasing stakeholder involvement."

"CIT sebagai salah satu Divisi di PT XYZ yang berfokus pada pengelolaan Teknologi Informasi dan Infrastruktur, memiliki Tata Kelola TI yang secara regular (tahunan) diaudit oleh pihak internal maupun eksternal. Jika melihat dari catatan pengukuran kapabilitas Tata Kelola TI yang pernah dilakukan, di tahun 2017, terdapat 37 proses yang diukur. Hasilnya adalah 21 proses berada di tingkat kapabilitas 1, 12 proses berada di tingkat kapabilitas 0 dan 4 proses berada di tingkat kapabilitas 2. Selain itu, pengukuran di tahun 2019 menunjukkan hasill, dari 6 proses yang diukur, semuanya berada di tingkat 1. Namun, data hasil Audit regular di tahun 2018 - 2020 menunjukkan bahwa hasil Audit belum mencapai target kepatuhan yang ditetapkan (95%). Sebagai langkah untuk mencapai tingkat kepatuhan tersebut, dilakukan pengukuran untuk mengetahui tingkat kapabilitas TI. sehingga dapat mengetahui aksi perbaikan yang dilakukan. Peneliti melakukan pengukuran tingkat kapabilitas Tata Kelola TI menggunakan COBIT 2019. Pengukuran diawali dengan pemetaan proses menggunakan Goal Cascade. Hasil pemetaan Goal Cascade memperoleh sembilan proses. Perhitungan menggunakan perhitungan kapabilitas COBIT 2019, yang melibatkan jangkauan atau skala penilaian. Setelah itu, dilakukan analisis kesenjangan antara hasil pengukuran dengan target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah tingkat tiga. Proses yang tingkat kapabilitasnya dibawah tiga, mendapatkan rekomendasi perbaikan. Hasil pemgukurannya adalah dari sembilan proses yang diukur, terdapat tiga proses dengan tingkat kapabilitas empat (Quantitatively), lima proses dengan tingkat kapabilitas dua (Not Very Organized), dan satu proses dengan tingkat kapabilitas satu (Incomplete).

---

CIT is one of Division at PT XYZ which focuses in managing Information Technology & Infrastructure, has IT Governance that regularly audited by Auditor to know the IT Performance. Based on historical assessment of the IT Governance’s measurement, the measurement of IT Governance in 2017 had result 37 measured prosesses with the details were 21 processes in the 1st level, 12 processes in 0 level and four processes in 2nd level. Moreover, in 2019 there was external consultant who measured the capability of IT Governance, the result explained that all measured processes (six processes) placed at 1st level. However, based on regular Audit result start from 2018 – 2020, the result was still under target (95%). In order to increase the performance and achieve the target, researcher did the measurement of IT Governance to know the deficiency and get recommendation for improvements. The measurement used COBIT 2019 framework which involved mapping using “Goal Cascade”. The measurement used capability measurement of COBIT 2019. Based on interview with CIT management, got nine processes to be masured. The measurement result was three processes is placed in 4th level, five processes is in 2nd level and one process in 1st level. The target for the capability is in 3rd level. So, the processes which is under the target need the improvement based on the given recommendation."

"[ ABSTRAKKementerian Agama sebagai organisasi pemerintah tentunya fokus pada peningkatan pelayanan masyarakat yang transparan dan akuntabel Oleh karena itu teknologi informasi TI harus dikelola dengan tepat sehingga berimbas pada kualitas layanan kepada masyarakat Untuk mengetahui sejauh mana kinerja TI dikelola dengan baik perlu dilakukan pengukuran tata kelola TI COBIT 5 merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk menilai mengukur mengontrol tata kelola dan manajemen TI pada suatu organisasi Kementerian Agama masih memiliki banyak permasalahan dalam pengelolaan TI Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat PINMAS sebagai unit pengelola TI di Kementerian Agama perlu melakukan perbaikan Maka dilakukan penelitian mengenai pengukuran tingkat kapabilitas tata kelola TI di PINMAS dengan kerangka kerja COBIT 5 Pengukuran dilakukan berdasarkan pemetaan tujuan organisasi dan permasalahan TI yang umum terjadi terhadap masing masing proses pada COBIT 5 Dari pengukuran tersebut diketahui bahwa dari 13 proses yang terpilih 10 proses berada pada tingkat kapabilitas level 0 incomplete dan 3 proses berada level 1 ad hoc Hal ini menunjukkan bahwa organisasi masih belum mengetahui permasalahan yang terjadi dan belum mengimplementasikan panduan tata kelola TI berdasarkan COBIT 5 Setelah dilakukan pengukuran kemudian disusun rekomendasi perbaikan serta berdasarkan hasil pengukuran dan target yang ingin dicapai oleh organisasi

---

ABSTRACT

Ministry of Religious Affairs as government organizations focus on improving public services transparent and accountable Therefore information technology IT should be managed properly to improvement the quality of service IT performance measurement was conducted to determine the extent to which IT governance is managed appropriately COBIT 5 is a framework used to assess measure and control IT management and IT governance in organizations Ministry of Religious Affairs still have a lot of IT governance problems Information and Public Relations Center PINMAS as a IT unit need to make improvements IT governance Therefore necessary to measure capability level in PINMAS based on COBIT 5 framework Measurements were based on the mapping of the enterprise goals and common IT problems in PINMAS of each process in COBIT 5 It is known that 13 process selected 10 are at the level of process capability level 0 incomplete and 3 processes are level 1 ad hoc It showed that organization still do not know the problems that occur and not implement COBIT 5 guidelines After this compiled recommendations for improvement based on the results of measurements and targets by the organization , Ministry of Religious Affairs as government organizations focus on improving public services transparent and accountable Therefore information technology IT should be managed properly to improvement the quality of service IT performance measurement was conducted to determine the extent to which IT governance is managed appropriately COBIT 5 is a framework used to assess measure and control IT management and IT governance in organizations Ministry of Religious Affairs still have a lot of IT governance problems Information and Public Relations Center PINMAS as a IT unit need to make improvements IT governance Therefore necessary to measure capability level in PINMAS based on COBIT 5 framework Measurements were based on the mapping of the enterprise goals and common IT problems in PINMAS of each process in COBIT 5 It is known that 13 process selected 10 are at the level of process capability level 0 incomplete and 3 processes are level 1 ad hoc It showed that organization still do not know the problems that occur and not implement COBIT 5 guidelines After this compiled recommendations for improvement based on the results of measurements and targets by the organization ]"