Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pasca berlakunya Pasal 97B Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, memberikan legalitas atas pelaksanaan pemanfaatan teknologi informasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang tentunya diharapkan dapat memperbaiki kualitas peraturan di Indonesia. Kementerian Keuangan selaku salah satu kementerian yang memprakarsai suatu peraturan, meresponnya dengan menerbitkan aturan yang mengakomodir mengenai pembentukan peraturan menteri secara elektronik dan membangun sistem yang digunakan untuk memproses pembentukan peraturan menteri secara elektronik. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang perlu diteliti lebih lanjut adalah bagaimana implementasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pembentukan peraturan menteri (e-government) di Kementerian Keuangan serta bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dalam pembentukan peraturan menteri (e-government) di Kementerian Keuangan guna mewujudkan good governance? Dengan menggunakan metode penelitian hukum doktrinal diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam pembentukan Peraturan Menteri (e-government) di Kementerian Keuangan telah tersedia meliputi seluruh tahapan pembentukan peraturan, namun demikian terdapat hambatan dalam implementasinya. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pembentukan Peraturan Menteri sebagai penerapan e-government perlu dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance sehingga cita-cita besar bangsa untuk mewujudkan tujuan nasional dapat tercapai.

---

After the enactment of Article 97B of Law Number 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislative Regulations, it provides legality for the implementation of the use of information technology in the formation of statutory regulations which is of course expected to improve the quality of regulations in Indonesia. The Ministry of Finance, as one of the ministries that initiated a regulation, responded by issuing regulations that accommodate the formation of electronic ministerial regulations and building a system used to process the formation of ministerial regulations electronically. Based on this, the problem that needs further research is how to implement the use of information technology in the formation of ministerial regulations (e-government) in the Ministry of Finance and how to use information technology in the formation of ministerial regulations (e-government) in the Ministry of Finance in order to realize good governance? By using the doctrinal legal research method, results were obtained which showed that the use of information technology in the formation of Ministerial Regulations (e-government) in the Ministry of Finance was available covering all stages of regulation formation, however there were obstacles in its implementation. The use of information technology in the formation of Ministerial Regulations as an implementation of e-government needs to be carried out by applying the principles of good governance so that the nation's great aspirations to realize national goals can be achieved."

"Perkembangan konsep hak asasi manusia di Indonesia yang meliputi berbagai sektor kehidupan, baik politik, ekonomi, budaya, sosial telah merubah paradigma klasik pemerintah sebagai "government is to govern" menjadi paradigma baru tentang pemerintah sebagai "government is to serve the people" sehingga masyarakat, tidak lagi menjadi objek dari kegiatan pemerintah tetapi berubah menjadi subyek dalam kegiatan pemerintah. Paradigma baru ini mengakibatkan perubahan peran pemerintah dari peran penguasa menjadi peran pelayan masyarakat, sehingga pemerintah tidak lagi sendirian untuk melakukan tugas-tugas kenegaraannya, akan tetapi pemerintah didampingi oleh sektor swasta dan masyarakat sebagai mitra menciptakan good governance melalui pelaksanaan administrasi publik dalam proses governance.Adapun yang menjadi masalah adalah bagaimana sesungguhnya kaitan antara hak asasi manusia dan good governance, kemudian bagaimana birokrasi sebagai mesin utama pemerintahan merubah struktur, substansi hukum dan budaya birokrasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia? Tujuan penelitian ini adalah mengemukakan kaitan antara hak asasi manusia dan good governance serta bagaimana perubahan struktur, aturan dan budaya birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan hukum empiris yang lebih dititik beratkan pada metode penelitian hukum normatif.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertama, kaitan antara hak asasi manusia dan good governance adalah terletak pada administrasi publik, jika administrasi publik dibuat serta dilaksanakan dengan baik maka akan tercipta good governance yang merupakan realisasi perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia. Kedua, Birokrasi sebagai mesin utama pemerintahan sangat berperan dalam mewujudkan good governance di Indonesia. Hal ini terkait dengan fungsi birokrasi sebagai pelaksana dari administrasi publik sehingga struktur, substansi dan budaya hukum birokrasi yang baik akan mewujudkan administrasi publik yang baik, sebaliknya jika birokrasi secara struktur, substansi dan budaya hukumnya buruk maka akan tercipta maladministrasi.

---

The development of the human rights concept that covers various sectors of life whether political, economic, cultural, social, in Indonesia have changed the classic paradigm of government from "government is to govern" to a new paradigm of government as "the government is to serve the people" so that people are no longer be object of government activity but turned into a subject in government activities. This new paradigm resulted in changes the role of government from the public ruler becoming public servants, so to perform states duties, the government was no longer alone, it will be accompanied by the private sector and civil society as partners to create good governance through the implementation of public administration in the process of governance.

As for the problem is how exactly the link between human rights and good governance, and how the bureaucracy as the main engine of government changing it structure, legal substance, and bureaucratic culture in realizing good governance in Indonesia? Purpose of this research is suggested a link between human rights and good governance as well as how changes be made in the structure, rules and culture of bureaucracy in order to achieve good governance in Indonesia. This research uses the method of normative and empirical legal research, but more focused on normative legal research methods.

Thus it can be concluded that first, the link between human rights and good governance are located on public administration, if the public administraton created and executed properly then it will realizing good governance which is connected with the protection and realization of human rights. Second, the government bureaucracy as the main engine of governance was an essential instrument in realizing good governance in Indonesia, because it is associated with bureaucracy functions as the executor of the public administration. So the structure, substance and legal culture of bureaucracy should be in ideal form, in order to achieve good public administration for the realization of good governance in Indonesia. On the contrary, if the bureaucracy is bad in the structure, substance and legal culture the result are maladministration."

"Pengawasan intern pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuan. Secara umum persoalan yang terjadi dalam pengawasan adalah lemahnya aparat pengawasan, sistem pengawasan internal yang kurang maksimal, serta rendahnya independensi auditor. Independensi dipengaruhi oleh struktur organisasi pemerintah, sumber pembiayaan, pola recruitment dan mutasi, pelaporan dan point of interest.Dalam rangka terciptanya good govemance, maka penting adarrya efektivitas dan efesiensi dari setiap lembaga pemerintahan. Untuk itu, diperlukan partisipasi dari seluruh anggota masyarakat, khususnya lembaga pengawasan guna melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap instansi pemerintah. Pengawasan merupakan unsur penting dalam proses manajemen pemerintahan, memiliki peran yang sangat strategis untuk terwujudnya akuntabilitas publik dalam pemerintahan dan pembangunan. Melalui suatu kebijakan pengawasan yang komprehensif dan membina, maka diharapkan kemampuan administrasi publik yang saat ini dianggap lemah, terutama di bidang kontrol pengawasan, dapat ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka membangun infrastruktur birokrasi yang lebih kompetitif.

---

Government internal control is an important management function in a government governance. Through internal control, it can be determined whether a govemment agency has been carrying out its activities in accordance with the duties and functions effectively and effrciently, and in accordance with the plans, established policies, and regulations. In general, the problems that occurred in the control is the weakness of apparatus control, internal control systemst hose are less than the maximum, and the lack of auditor independence. The independence is affected by the government'so rganizational structure, sources of financing, the pattem of recruitment and mutation, reporting and point of interest.

In order to establish good governance, the existence of effectiveness and effrciency at any government agency is important. For that, we need the participation of all members of society, particularly the control agency to control and to guide the government agencies. Controlling is an important element in the management process of government, it has a strategic role to realize the public accountability in the goverment and development. Through a comprehensive control and policy guidance, it is expected that the ability of public administration which is currently considered to be weak, especially in the area of control, can be increased in order to build a more competitive bureaucratic infrastructure."

"Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran dewan kota/kabupaten beserta kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik di Provinsi DKI Jakarta. Teori yang digunakan adalah peran dewan daerah, civic engagement dalam peran dewan daerah, konsep governance, konsep good governance, dan partisipasi masyarakat. Pendekatan penelitian ini adalah post positivist dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah sebagian besar dewan kota/kabupaten menjalani perannya masih secara individual dengan cara yang berbeda antara satu dengan yang lainnya sehingga kapasitas kelembagaan dewan kota/kabupaten sebagai mitra pemerintah kota/kabupaten untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik belum seluruhnya dirasakan manfaatnya dan tidak diketahui oleh masyarakat. Dalam menjalankan perannya terutama dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik, dewan kota/kabupaten memiliki beberapa kendala diantaranya dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) bagian diantaranya: 1. terbatasnya perangkat hukum dan kewenangan; 2. hubungan dewan kota/kabupaten dengan masyarakat, 3. anggaran, dan 4. jumlah dan kualitas sumber daya manusia.

---

This research aims to describe the role of the city council / county as well as the obstacles in achieving good governance in Jakarta. The research use th theory of the role of the regional council, civic engagement in the role of the regional council, the concept of governance, the concept of good governance, and public participation. The approach is post-positivist the utilize in literature study and depth interviews. The result is most of city council / county still undergoing its role individually in different ways with each other, so that, the institutional capacity of the city council / county government as a partner of the city / county to create good governance has not entirely perceive the benefits and unknown by the public. In carrying out its role, especially in creating good governance , the city council / county has several problems which can be classified into 4 (four) sections include:1. limitation of law device and authority; 2. relations of the city council / county with the society, 3. the budget, and 4. quantity and quality of human resouces."

"Tesis ini membahas dan menganalisis aspek transparansi Mahkamah Konsitusi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dimulai dari tahapan pendaftaran hingga pengucapan putusan dengan mendasari pada Perkara Nomor 29/PUU-V/2007, yang dilaksanakan dengan pelaksanaan agenda sidang tertutup. Tesis ini menggunakan metode penelitian doktrinal. Pasal 41 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah menerangkan bahwa pelaksanaan agenda persidangan harus dilaksanakan secara terbuka untuk umum, namun pada perkara tersebut Majelis Hakim menggunakan dasar diskresi untuk mengadakan sidang tertutup dari umum dengan landasan PMK Nomor 6 Tahun 2005 yang saat itu tidak mengatur mengenai pelaksanaan sidang tertutup untuk umum. Padahal berkaca pada ketentutan praktik hukum lainnya, melalui Pasal 48 Ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021, seharusnya penutupan sidang dapat dilakukan bila menyangkut kerahasiaan negara, kesusilaan, maupun anak, namun atas sebab ketidakjelasan norma persoalan transparansi Mahkamah Konstitusi yang seharusnya dilaksanakan tanpa pengecualian pada perkara tersebut tidak dilaksanakan dengan instrumen diskresi yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Padahal aspek transparansi tidak hanya diwajibkan pada lembaga eksekutif maupun legislatif saja. Aspek transparansi merupakan bagian integral modernisasi badan peradilan negara, untuk terus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Terlebih lagi ketentuan transparansi telah jelas harus dilaksanakan dari tahapan pendaftaran hingga pengucapakan putusan, sebagaimana yang tertuang dalam PMK Nomor 6 Tahun 2005 yang telah dicabut dan diubah dalam ketentuan PMK Nomor 2 Tahun 2021. Dengan demikian diskresi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada Perkara Nomor 29/PUU-V/2007 untuk melaksanakan agenda sidang tertutup merupakan intepretasi hakim yang berlawanan dengan Pasal 12 Ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2005.

---

This thesis discusses and analyzes aspects of the transparency of the Constitutional Court in carrying out its duties and functions, starting from the registration stage to the pronouncement of the decision based on Case Number 29/PUU-V/2007, which was carried out with a closed trial agenda. This thesis uses doctrinal research methods. Article 41 Paragraph (1) of Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court has explained that the implementation of the trial agenda must be carried out openly to the public, however in this case the Panel of Judges used discretionary grounds to hold a trial closed to the public on the basis of PMK Number 6 of the Year 2005 which at that time did not regulate the holding of closed sessions to the public. Even though reflecting on other legal practice provisions, through Article 48 Paragraph (2) PMK Number 2 of 2021, the closing of the trial should be carried out if it concerns state secrecy, morality or children, but due to the unclear norms regarding the transparency of the Constitutional Court which should be implemented without exception in this case it was not carried out with the discretionary instruments possessed by the Constitutional Court. However, the transparency aspect is not only required by executive and legislative institutions. The transparency aspect is an integral part of the modernization of state judicial bodies, to continue to provide legal certainty to the public. Moreover, it is clear that transparency provisions must be implemented from the registration stage to the pronouncement of the decision, as stated in PMK Number 6 of 2005 which has been revoked and amended in the provisions of PMK Number 2 of 2021. Thus, the discretion of the Panel of Judges of the Constitutional Court in Case Number 29/PUU -V/2007 to carry out the closed trial agenda is the judge's interpretation which is contrary to Article 12 Paragraph (2) PMK Number 6 of 2005."

"Skripsi ini membahas tentang pengelolaan Sungai Cileungsi yang ditinjau dari prinsip-prinsip good environmental governance. Good environmental governance didefinisikan sebagai serangkaian proses yang transparan, akuntabel, terbuka, seimbang, deliberatif, efisien, berbasis ilmu pengetahuan dan berbasis risiko untuk mengarahkan dan mengoordinasikan urusan aktor sosial yang saling tergantung dalam mengelola lingkungan. Terdapat kriteria dalam menerapkan good environmental governance yakni awareness, coordination, empowerment, dan enforcement. Dalam kaitan awareness dan coordination, Pemerintah kabupaten Bogor terkendala dalam keterbukaan informasi dan koordinasi dengan lembaga lain, yakni dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Bogor terkait perizinan aktivitas industri, dan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi yang berwenang terhadap Sungai Cileungsi bagian hilir. Pengelolaan Sungai Cileungsi dalam kaitan empowerment juga terkendala dengan adanya keterbatasan wewenang yang telah dipetakan antara pemerintah pusat dan pemerintah kab/kota, sehingga hasil pemberdayaan dengan masyarakat tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Adapun kriteria enforcement, sumber daya manusia yang ada masih minim pengetahuan dalam bergerak di bidang pengawasan lingkungan, sehingga tingkat kepatuhan pengelolaan Sungai Cileungsi masih belum optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan desain deskriptif terhadap prinsip-prinsip good environmental governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Sungai Cileungsi telah sesuai dengan good environmental governance, meskipun terdapat berbagai kendala dalam pengelolaannya, yaitu keterbatasan sarana-prasarana pengawasan dan peraturan yang tumpang tindih.

---

The focus of this study is the management of the Cileungsi River in terms of the principles of good environmental governance. Good environmental governance is defined as a series of transparent, accountable, open, balanced, deliberative, efficient, science-based and risk-based processes to direct and coordinate the affairs of social actors who are interdependent in managing the environment. There are criteria for implementing Good Environmental Governance, namely awareness, coordination, empowerment, and enforcement. The Bogor regency government obstacles related to awareness and coordination are related to information disclosure and coordination with other institutions, which are One Stop Investment Service, Bogor Regency regarding licensing of industrial activities, and coordination with the Bekasi City Environmental Service which is in charge of the River. Downstream Cileungsi. In the management of the Cileungsi River, empowerment is constrained by the limited authority that has been mapped between the central government and district / city governments, so that the results of empowerment or forums with the community cannot be implemented optimally. The enforcement criteria in the management of the Cileungsi River, the existing human resources are still lacking knowledge in engaging in environmental monitoring, so the level of compliance is still not optimal. This study uses a post-positivist approach with a descriptive design of the principles of good environmental governance. The results showed that the management of the Cileungsi River is in accordance with good environmental governance, even though there were many mistakes in its management, limited monitoring infrastructure and overlapping regulations."

"Pengawasan merupakan unsur terpenting dalam suatu sistem manajemen di dalam pemerintahan. Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Kendala yang dialami oleh APIP dalam menjalankan tugas sebagai pengawas internal pemerintah adalah kekurangannya sarana dan prasarana yang memadai khususnya terkait dibidang Informasi dan Teknologi (IT), yang mengakibatkan pelaksanaan sistem e-audit tidak berjalan dengan optimal. Selain itu, kuantitas dan kualitas auditor dalam melakukan proses audit yang sesuai dengan standar audit dan kode etik Inspektorat Jenderal masih sangat rendah, sehingga kualitas Laporan Hasil Pengawasan menjadi kurang akuntabel. Dalam penelitian ini diajukan dua masalah pokok yaitu bagaimana sistem pelaksanaan pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Faktor-faktor apasaja yang menghambat sulit terwujudnya sistem pengawasan yang dapat mewujudkan Good Governance and Clean Governance. Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal yang bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan sejarah dan perbandingan. Dalam penelitian ini, digunakan 3 (tiga) kerangka teori yaitu teori negara hukum, teori pengawasan dan teori pemerintahan yang baik. Adapun kerangka konsep yang digunakan adalah konsep sistem pengawasan dan konsep prinsipprinsip good governance and clean governance. Adapun faktor penghambat dalam pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal antara lain adalah pelaksanaan pengawasan berbasis teknologi (eaudit) yang belum optimal, serta pengembangan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di Inspektorat Jenderal yang kurang maksimal. Atas dasar uraian tersebut maka perlu dilakukan re-sosialisasi terkait pentingnya penerapan e-audit yang harus dilakukan oleh auditor pada proses pengawasan internal di satuan kerjanya, selain itu perlu adanya koordinasi yang baik mengenai masalah Informasi dan Teknologi (IT) ke Sekretaris Jenderal (SEKJEN) Kementerian Hukum dan HAM untuk menyelesaikan permasalahan IT di Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.

---

Supervision is an important element in a system of management in government. One of the main factors that can support the successful implementation of control is the effectiveness of the role of Government Internal Supervisory Apparatus (APIP), it is stipulated in Article 2 paragraph (1) of Government Regulation Number. 60 Year 2008 on Government Internal Control System. The problem faced by the APIP in stints as an internal watchdog of government is a drawback facilities and adequate infrastructure, especially related to the field of Information and Technology (IT), which resulted in the implementation of e-audit system is not running optimally. In addition, the quantity and quality of auditors in performing the audit in accordance with auditing standards and ethical codes of the Inspector General is still very low, so the quality of the Monitoring Reports to be less accountable.

In this study posed two main problems, namely how the system functional supervision performed by the Inspectorate General of the Ministry of Justice and Human Rights and the factors that hinder the difficult realization whatever, surveillance systems that can realize Good Governance and Clean Governance.

This research is a qualitative doctrinal law by using historical and comparative approach. In this study, used 3 (three) theoretical framework, namely the theory of a state of law, supervision theory and the theory of good government. As for the conceptual framework used was the concept of surveillance systems and the concept of the principles of good governance and clean governance. The limiting factor in the internal control performed by the Inspectorate General, among others, is the implementation of technology-based monitoring (e-audit) is not optimal, and the development of the quality and quantity of human resources in the General Inspectorate less than the maximum.

On the basis of the description it is necessary to re-socialization related to the importance of implementing e-audit should be done by the auditors on the internal supervision unit of work, in addition to the need for better coordination on the issue of Information and Technology (IT) to the Secretary General (Secretary General) Ministry of Justice and human rights to resolve IT issues at the Inspectorate General of the Ministry of Justice and human rights."

"Memasuki era reformasi yang terjadi di Indonesia, pemerintah pusat maupun daerah dihadapkan pada kenyataan semakin meningkatnya tuntutan .masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari bahwasannya pemerintah perlu melakukan perubahan dan pembenahan manajemen pemerintahannya. Perubahan dan pembenahan yang dimaksud akan terwujud jika pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya dengan paradigma baru manajemen pemerintahannya Artinya jika selama ini pemerintahan belum sepenuhnya memperdulikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, maka dalam era baru manajemen pemerintahan ini menjadi obyek sekaligus subyek manajemen pemerintahan. Di sisi lain, dengan adanya tuntutan untuk terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance), kembali pemerintah dituntut untuk mampu menata kembali pola-pola kerja yang dilakukan selama ini. Dengan kata lain, tuntutan untuk terwujudnya pemerintahan yang baik ini, pemerintah diharapkan mampu menjaga sinergitas dengan komponen pemerintahan lainnya, yaitu masyarakat madani dan dunia usaha.Perubahan mendasar yang dilakukan pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara adalah merubah Financial Administration menjadi Financial Management. Reformasi tersebut merupakan salah satu wujud implementasi Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaha raan Negara serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.Implementasi peraturan perundang-undanganyang dimaksudkan untuk memenuhi agenda reformasi manajemen keuangan di bidang kelembagaan (institutional reform) dan manajemen publik (public management reform), sebagai tindak lanjut atas reformasi di bidang hukum (legal reform).Pengelolaan APBN sejak disahkannya paket undang-undang tersebut mengalami perubahan dalam proses penganggaran dari perencanaan hingga pelaksanaannya. Menurut Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2005 reformasi pengelolan keuangan negara adalah melaksanakan alokasi anggaran negara secara efektif dan efisien, antara lain melalui penerapan sistem anggaran terpadu (unified budget), penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam penyusunan anggaran (Medium Term Expenditure Framework ? MTEF) serta penerapan sistem penganggaran yang berbasis kinerja (performance based budget).Perumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelaksanaan anggaran di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah menganalisis dan menjelaskan sejauh mana penerapan prinsip-prinsip good governance terhadap pelaksanaan anggaran di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan (kuesioner). Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatif dan kuantitatif.Kesimpulan dari hasil penelitian adalah Prinsip-prinsip good governance mempunyai hubungan dengan efektivitas pelaksanaan anggaran. Prinsip-prinsip good governance dalam penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran dilingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dapat dilaksanakan dan bukan merupakan suatu yang sulit dilaksanakan Saran dalam penelitian ini adalah mengingat hubungan good governance dengan efektivitas pelaksanaan anggaran masih positif, yang berarti penerapan good goverment masih dapat bertindak sebagai subyek dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan anggaran hendaknya melakukan evaluasi terhadap sistem tersebut secara terus menerus sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam peningkatan visi, misi, tujuan dan sasaran pada Kementerian Koodinator Bidang Perekonomian.

---

When reform era in Indonesia entered, the Central and Regional Governments are faced to its reality on increased public demands to government performance. Therefore, it is surely that the government shall carry out changes and enhancement on management of the government. Relevant changes and enhancement shall realize if the government maintains it with new paradigm of management. It means that the government currently has not been fully cared on public interests and needs, when entering this new era to manage government, this shall be the object as well as subject to manage the government.

On other hand, for demands on realization of good governance, the government is demanded to manage its currently performed working patterns. In other words, the government shall be able to maintain its synergies to other government entities on the demands to realize a good governance. Performed fundamental changes by government in order to manage state monetary is to change Financial Administration into Financial Management. This reform is one of realizations to implement Act Number 7 / 2003 pertaining to State Monetary and Act Number 1 / 2004 pertaining to State Treasure and Act Number 15 / 2004 pertaining Examination and Accountability of State Monetary. Implementation of these acts above are to fulfill reform agenda on financial management at the institutional departments as well as for public management as a follow-up to reform on legal affairs.

Since the package of acts above passed, management of APBN (state's Income and Expenditure Budget) has changed in estimating process which is from planning to implementation. According to Monetary Note and draft of 2005 APBN, reform on state monetary management is to implement an effective and efficient state?s budget allocation with applying unified budget, the usage of Medium Term Expenditure Framework ? MTEF) and to applying performance-based budget systems). Formulation of problem of this research that is how principals applying of good governance in execution of budget in The Ministry of Coordinator of Economics Affairs.. Target which will be reached from this research is analyse and explain how far the principal applying of good governance to execution of budget in The Ministry of Coordinator of Economics affairs.

Used study methodology in this thesis is descriptive-analysis with data gathering techniques by library and field studies (questionnaire). Performed analysis is qualitative and quantitative. Conclusion of this study is good governance Principle has a correlation to Budget Performance. To compile, implement, accountable budget on the Coordinating Minister of Economics Affairs for good governance Principles can be done and it is not hard to implement.

Recommendation of this study is considering that correlation between good governance Principle and budget performance is still positive, which means good governance Principle could act as a subject to enhance budget performance can surely maintain evaluation in this system continuously and it can give more contributions on the enhancement of vision, mission, objective of target at theCoordinating Minister of Economics Affairs."

"Infrastruktur merupakan pilar utama dalam penciptaan ekonomi bagi sebuah negara sehingga pembangunannya menjadi penting untuk dilakukan. Mengingat karakteristik pembangunan infrastruktur yang teknologi tinggi, padat modal dan pengembaliannya yang begitu lama, sehingga kebutuhan akan bantuan luar negeri sebagai penyokong dana dan teknologi menjadi sebuah alternatif.Banyak kasus di beberapa negara atas keberhasilan bantuan luar negeri dalam pembangunan infrastruktur. Namun, tidak sedikit juga yang terbengkalai. Kasus Bandung Urban Railway Transport Development sebagai salah satu proyek infrastruktur yang telah mendapat bantuan dari negara Perancis dalam bentuk pinjaman luar negeri baik dari asistensi dan modal. Pinjaman ini sudah terbengkalai sejak 2010 hingga 2017 dan tidak ada kemajuan yang bisa terlihat dalam proyek.Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah birokrasi, tata kelola, dan capital sosial untuk melihat bagaimana kemitraan yang antar dua negara telah sampai pada proses tahapan yang memadai. Pengungkapan problematika dalam birokrasi yang menjadi pemeran utama proyek ini dengan menggunakan metodologi kualitatif khususnya wawancara mendalam akan memberikan gambaran bagaimana pemerintah Indonesia harus bersikap dengan bantuan luar negeri yang akan terus dipergunakan sebagai alternatif pembangunan infrastruktur. Terungkap bahwa kepemimpinan, komunikasi antar lembaga, dan persiapan aparatur negara menjadi kunci dalam penyelesaian permasalahan ini.

---

Infrastructure is one of main pillars in economic creation for a country so its development categorizes important to do. Realizing high technological and capital-intensive as infrastructure development characteristics, the need for foreign aid for source of fund and technology is an option to be approached.

Many cases in some countries became success stories of foreign aid in infrastructure development. However, not a few are also neglected. In case of Bandung Urban Railway Transport Development, it is one of the infrastructure projects that have received technical assistance and capital loan from France. Otherwise, the loan has been dormant since 2010 until 2017 and no progress can be seen in the project.

The used concept in this research are bureaucracy, governance, and social capital to see how connection in partnerships between two countries have reached the process of adequate stages. The disclosure of the problems in the bureaucracy that lead the project by using qualitative methodologies, especially in-depth interviews will give an idea of how Indonesian government should behave with foreign aid that will continue to be used as an alternative to infrastructure development. It was revealed that leadership, inter-institutional communication, and preparation of state apparatus were key in solving this problem."