Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini menganalisis bagaimana kesesuaian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standard Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara wajib terhadap prinsip-prinsip Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, dengan menggunakan data-data sekunder sebagai data utamanya. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 adalah peraturan yang mewajibkan mainan yang beredar di Indonesia baik mainan produksi dalam negeri maupun produksi luar negeri untuk mematuhi SNI Mainan. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan pemberlakuan SNI Mainan secara wajib yang disusun berdasarkan kepentingan Indonesia untuk melindungi konsumen bayi dan anak, serta disusun berdasarkan kedaulatan Indonesia. Namun dalam penerapan Peraturan Perundang-Undangan tersebut, Indonesia sebagai negara anggota WTO mendapatkan kritik dan saran melalui forum STC dari negara anggota WTO lainnya yang meminta Indonesia merevisi berbagai ketentuan di dalam aturan tersebut. Berdasarkan forum-forum STC yang telah dilalui Indonesia menyangkut kebijakan ini, Indonesia telah memberikan beberapa kelonggaran yang didasarkan permintaan anggota WTO lainnya dalam forum STC tersebut. Indonesia juga tetap mempertahan kebijakan yang dinilai dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan dari kebijakan ini. Saat ini Peraturan menteri Pemerintah terkait pemberlakuan SNI mainan secara wajib ini telah melalui beberapa kali perubahan dan tetap berlaku sampai saat ini.

---

This article analyzes how the Minister of Industry Regulation Number 24/M-IND/PER/4/2013 conforms to the mandatory implementation of the Indonesian National Standard (SNI) for Toys with the principles of the Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement. This article was prepared using doctrinal research methods, using secondary data as the main data. Minister of Industry Regulation Number 24/M-IND/PER/4/2013 is a regulation that requires toys circulating in Indonesia, both domestically produced and foreign produced, to comply with SNI Toys. The Indonesian government has issued laws and regulations relating to the mandatory implementation of SNI for toys, prepared based on Indonesia's interests to protect infant and child consumers and prepared based on Indonesian sovereignty. However, in implementing these Legislative Regulations, Indonesia as a WTO member country received criticism and suggestions through the STC forum from other WTO member countries who asked Indonesia to revise various provisions in the regulations. Based on the STC forums that Indonesia has gone through regarding this policy, Indonesia has provided several concessions based on requests from other WTO members in the STC forum. Indonesia also continues to maintain policies that are deemed necessary to realize the objectives of this policy. Currently, the Government Ministerial Regulation regarding the mandatory implementation of SNI for toys has undergone several changes and remains in effect to this day."

"ISPO sebagai suatu standar minyak kelapa sawit berkelanjutan dibuat untuk menjawab permintaan pasar dunia untuk minyak kelapa sawit yang berkelanjutan di tengah kontroversi yang beredar tentang produk tersebut, terutama dari aspek lingkungan. Dikarenakan standar sebagai salah satu jenis hambatan teknis terhadap perdagangan internasional diatur oleh Perjanjian TBT, ISPO semestinya dinilai dengan mengacu pada perjanjian tersebut dan juga kasus-kasus lainnya yang relevan dengan standar. ISPO juga bukan merupakan satu-satunya standar yang ada yang berlaku terhadap minyak kelapa sawit dengan adanya MSPO dan RSPO sebagai standar lainnya. ISPO mempunyai posisi yang tidak jelas sebagai suatu hambatan teknis, karena walaupun ia dapat dikatakan sebagai suatu standar atau regulasi teknis, ia tidak berlaku untuk produsen minyak kelapa sawit di luar Indonesia akibat isi aturan di dalamnya dan juga keterkaitannya yang erat dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, sehingga juga menghambat adopsi ISPO sebagai suatu standar internasional yang relevan menurut Perjanjian TBT untuk minyak kelapa sawitISPO as a standard for sustainable palm oil was formulated to answer the demand of the international market for sustainable palm oil in the light of the controversies associated with the product, especially of enviromental issues. As standards as a technical barrier to international trade are regulated untder the premises of the TBT Agreement, ISPO must be assessed with the aforementioned agreement as well with relevant cases concerning standards. ISPO is not the only standard applicable for sustainable palm oil as MSPO and RSPO are present as standards regulating the same product. ISPO's position as a technical barrier to trade is uncertain, as one of ISPO’s main concern is that it is not applicable to foreign palm oil producers outside of Indonesia due to its content and deep connection with Indonesian regulations, impacting the viability of adopting ISPO as a relevant international standard for palm oil under the premises of the TBT Agreement."

"Disertasi ini membahas pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mainan Secara Wajib (SNI Mainan) yang bertujuan mewujudkan pelindungan anak sebagai konsumen dari peredaran mainan tidak berkualitas di pasaran. Anak-anak merupakan bagian dari kelompok konsumen rentan (vulnerable consumer) yang memiliki kondisi khusus yang berbeda dibandingkan konsumen dewasa pada umumnya, serta membutuhkan pelindungan dari produk-produk yang menyasarnya sebagai target market, termasuk mainan. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 yang diperbaharui dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) telah mengatur pelindungan terhadap hak-hak anak; sedangkan pengaturan hak-hak konsumen terdapat dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Kedua undang-undang ini belum memiliki pengaturan mengenai pelindungan anak sebagai konsumen. Selanjutnya, bagaimana pemberlakuan SNI Mainan dapat melindungi anak sebagai konsumen ? Penelitian ini dilakukan dengan metode sosiolegal di beberapa kota pada provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Pendekatan perbandingan hukum terkait keamanan mainan (toy safety) dilakukan pada negara Amerika Serikat, Australia, China, dan organisasi supranasional Uni Eropa. Analisis deskriptif kualitatif meliputi ruang lingkup pemberlakuan, pengawasan dan faktor-faktor pendukung pemberlakuan SNI Mainan. Temuan penelitian menunjukkan : (1) Perkembangan pelindungan anak sebagai konsumen sesudah berlakunya SNI Mainan membutuhkan penguatan hak-hak anak sebagai konsumen agar anak-anak Indonesia terlindungi ; (2) SNI Mainan belum memberikan pelindungan sesuai tujuan pemberlakuannya yaitu untuk melindungi anak sebagai konsumen mainan di Indonesia; (3) Pemerintah perlu mencermati faktor-faktor pendukung optimalisasi pemberlakuan SNI Mainan, khususnya dengan implementasi Public Interest Model Of Optimal Deterrence dalam pemberlakuan SNI Mainan Secara Wajib untuk mewujudkan pelindungan anak sebagai konsumen yang lebih baik di masa yang akan datang. Catatan khusus dari hasil penelitian disertasi ini adalah urgensi memasukkan pengaturan tanggung jawab ketat (strict liability) dan pengaturan mengenai konsumen rentan (vulnerable consumer) yang meliputi lansia, golongan disabilitas, dan anak-anak sebagai konsumen dalam pembahasan amandemen UUPK selanjutnya.

---

This dissertation discusses the application of the Compulsory Indonesian National Standard for Toys (SNI Toys) which aims to realize the protection of children as consumers from the circulation of toys that are not of good quality in the market. Children are part of a group of vulnerable consumers who have special conditions that are different from adult consumers in general, and need protection from products that target them as a target market, including toys. Law No. 23 of 2002 which was renewed by Law no. 35 of 2014 concerning Amendments to Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection (Child Protection Law) has regulated the protection of children's rights; while the regulation of consumer rights is contained in Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK). These two laws do not yet have regulations regarding the protection of children as consumers. Furthermore, how can the implementation of SNI Toys protect children as consumers? This research was conducted using the sociolegal method in several cities in the provinces of DKI Jakarta, Banten and West Java. A comparative legal approach related to toy safety was carried out in the United States, Australia, China, and the European Union supranational organization. Qualitative descriptive analysis includes the scope of implementation, supervision and supporting factors for the implementation of SNI Toys. The research findings : (1) The development of child protection as consumers after the entry into force of SNI Toys requires strengthening the rights of children as consumers so that Indonesian children are protected; (2) SNI Toys have not provided protection in accordance with the purpose of its implementation, namely to protect children as consumers of toys in Indonesia; (3) The government needs to examine the supporting factors for optimizing the implementation of SNI Toys, especially by implementing the Public Interest Model Of Optimal Deterrence in the compulsory implementation of SNI Toys in order to create better protection for children as consumers in the future. A special note from the results of this dissertation research is the urgency to include strict liability arrangements and regulations regarding vulnerable consumers which include the elderly, disabled groups, and children as consumers in the discussion of further UUPK amendments."

"Penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaruh TBT dan SPS yang diimplementasikan oleh negara RCEP terhadap ekspor Indonesia. Supaya dampaknya terukur secara efektif, digunakan modifikasi model gravitasi dan metode the Poisson Pseudo Maximum Likelihood (PPML). Studi ini menghitung frequency index dan coverage ratio untuk kuantifikasi NTM. Penelitian tidak hanya mencakup total ekspor tetapi juga agrikultur dan manufaktur. Estimasi menunjukkan bahwa pengaruh TBT dan SPS berbeda berdasarkan sektor dengan menggunakan data ekspor bilateral dengan periode 2015 hingga 2021 pada HS 2-digit. Hasil utama dari penelitian menunjukkan bahwa TBT memiliki dampak negatif terhadap total ekspor, agrikultur dan manufaktur. Namun SPS secara positif mempengaruhi ekspor agrikultur tetapi tidak secara signifikan mempengaruhi total ekspor dan manufaktur. Temuan ini memberikan perspektif lain tentang berbagai dampak TBT dan SPS terhadap perdagangan, khususnya dengan ruang lingkup RCEP.

---

This research explores the effect of implementation of TBT and SPS from RCEP countries on Indonesian exports. In order to effectively measure their impact, we utilize a modified version of the gravity model and the Poisson Pseudo Maximum Likelihood (PPML). The study calculates frequency index and coverage ratio for NTM quantification. The analysis also covers not only total exports but also agriculture and manufacture. Using exports data from 2015 to 2021 at the HS two-digit level, our results show that the effects vary by sector. The key results from our study showed that TBT have negative impacts for total exports, agriculture and manufacture. However, SPS enhances trade in agriculture but not significantly affect total exports and manufacture. The findings provide another perspective on the varying impacts of TBT and SPS on trade, specifically from RCEP countries."

"Penelitian ini akan mengkaji Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement terhadap tindakan proteksi impor crude palm oil yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki permasalahan antara Indonesia-Uni Eropa dalam hambatanperdagangan proteksi impor CPO. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yakniberdasarkan dokumen Pustaka seperti buku, jurnal, peraturan Perundang-undangan dan lain- lan. Adapun bahan hukum yang dipergunakan yakni GATT serta Perjanjian Internasional dan Undang-Undang yang terkait. Bahan hukum sekunder berupa artikel-artikel yang terkait. Berdasarkan temuan hipotesis penelitian yakni konsumsi barang domestik yang diproduksi di Uni Eropa mengalami penurunan sedangkan impor meningkat setelah terbitnya RED II 2018. Hambatan perdagangan merupakan hal yang dilarang oleh WTO, tetapi negara-negara diizinkan untuk memberlakukan pembatasan perdagangan untuk melindungi industri dan lingkungan negara tersebut. Namun, Uni Eropa telah memperlakukan barang impor dalam hal ini CPO secara tidak adil. Ini terbukti dalam konsep eksplisit RED II Uni Eropa, yang menganggap negara lain akan mengadopsi norma pasar yang searah dengan kebijakan Uni Eropa atau mematuhi standar Uni Eropa untuk mempertahankan akses ke pasar Uni Eropa. Konsekuensinya, Uni Eropa dapat memanfaatkan dominasi pasarnya untuk mendorong negara lain.

---

This research will examine the Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement on the protection measures for the import of crude palm oil by the European Union against Indonesia. This study aims to investigate the problems between Indonesia and the European Union in trade barriers to protect CPO imports. This research is a normative juridical research based on literary documents such as books, journals, laws and regulations and others. The legal materials used are GATT as well as international agreements and related laws. Secondary legal material in the form of related articles. Based on the findings of the

research hypothesis, namely the consumption of domestic goods produced in the European Union has decreased while imports have increased after the publication of RED II 2018. Trade barriers are prohibited by the WTO, but countries are allowed to impose trade restrictions to protect the country's industry and the environment. However, the European Union treats imported goods, in this case CPO, unfairly. This is evident in the EU's explicit concept of RED II, which presupposes that other countries will adopt market norms consistent with EU policies or adhere to EU standards in order to maintain access to EU markets. Consequently, the European Union can leverage its market dominance to encourage other countries."

"Dalam kerangka perdagangan internasional, penetapan kebijakan standardisasi di suatu negara dapat dipandang sebagai suatu faktor pendorong perdagangan global sekaligus sebagai suatu bentuk hambatan teknis perdagangan. Di Indonesia, kegiatan standardisasi nasional berupa penetapan kebijakan Standar Nasional Indonesia SNI Wajib telah dilakukan sejak tahun 1979. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan kebijakan SNI Wajib terhadap impor Indonesia dari 5 negara RCEP selama periode 2011-2015 untuk 25 jenis komoditas pada level HS 2 digit. Hasil empiris menunjukkan bahwa dengan menggunakan perhitungan frequency measures, penetapan kebijakan SNI Wajib pada komoditas pertanian dan hasil pertanian akan menurunkan impor sedangkan pada komoditas manufaktur non pertanian akan meningkatkan impor Indonesia.

---

In the international trade framework, the establishment of a standardization policy can be viewed as a driving factor in global trade as well as a technical barriers to trade. In Indonesia, the national standardization activities in the form of Mandatory Indonesia National Standard SNI Wajib have been conducted since 1979. This paper aims to analyze the impact of the implementation of SNI Wajib to the value of Indonesia rsquo s import from 5 RCEP countries during the period 2011 ndash 2015 for 25 commodities at the level of 2 digit HS Code. Empirical results indicate that by using frequency measures, the implementation of SNI Wajib is trade restricting for agriculture goods but trade promoting for manufacture goods."

"Semakin terbukanya perdagangan membuat perubahan dalam kebijakan perdagangan. Salah satunya adalah peningkatan penggunaan Technical Barriers to Trade (TBT). Dengan asumsi penerapan kebijakan harmonisasi TBT membuat pasar ASEAN lebih terintegrasi, penelitian ini bertujuan mengestimasi dampak harmonisasi standar (TBT) ASEAN terhadap pertumbuhan produktivitas perusahaan di sektor industri elektronik Indonesia. Dengan menggunakan data yang berasal data level perusahaan industri elektronika pada survei Industri Besar Menengah BPS periode 2005-2014 serta metode Generalized Least Square (GLS), didapatkan bukti empiris yang menunjukkan bahwa kebijakan harmonisasi standar ASEAN meningkatkan produktivitas perusahaan yaitu ketika harmonisasi standar ASEAN bertambah 1 unit meningkatkan pertumbuhan produktivitas perusahaan di sektor elektronika sebesar 13, 8%.

---

Increased openness in trade or Free Trade era makes a change in policy of international trade. Along with the tariff reduction, the using of Technical Barriers to Trade (TBT) is increase and considered a trade barrier. Assuming that the implementation of TBT harmonization policy has made ASEAN market more integrated, this research is aimed to estimate the impact of ASEAN standard harmonization on the firms’s growth productivity in electronics industry. By using data firms of electronics industry during 2005-2014 from BPS “Large Medium Industry survey” and the Generalized Least Square (GLS) method, we have empirical evidence showing that when ASEAN standard harmonization increases 1 unit it will increases firms’ growth productivity in the electronics sector 13, 8%."

"Kebijakan SPS dan TBT tidak hanya mendorong trade-reducing effect dengan meningkatnya biaya perdagangan bagi eksportir namun dapat juga mendorong demand-enhancing effect melalui peningkatan kualitas produk dan keselamatan konsumen. Penelitian ini dilakukan untuk mengestimasi dampak kebijakan non-tarif Indonesia khususnya Sanitary and Phytosanitary dan Technical Barriers to Trade terhadap impor pada periode 2006-2015. Analisa dilakukan dengan menggunakan metode yang dikembangkan Kee et al. 2009 dan hasil estimasi kemudian dikonversi menjadi ad-valorem equivalent AVE untuk melihat dampaknya terhadap harga. Inventory measures menunjukkan bahwa Indonesia memiliki coverage ratio yang cukup tinggi pada sektor produk hewan, produk tumbuhan, makanan dan tekstil. Studi ini menemukan bahwa secara umum kebijakan SPS dan TBT berpengaruh terhadap penuruan impor. Namun, dampaknya dapat berbeda-beda pada level sub-sektor HS 2 digit baik yang bersifat trade-reducing maupun demand-enhancing.

---

Technical regulations such as SPS dan TBT measures do not only induce trade reducing effect by rising the exporters trade cost but could be able to induce demand enhancing effect by certifying quality and safety to consumer. The purpose of this study is to estimate the impact of Indonesia non tariff measures, especially Sanitary and Phytosanitary and Technical Barriers to Trade on import for the period 2006 2015. This study employs the method which is developed by Kee et al. 2009 and the estimated results are converted into ad valorem equivalent AVE to identify the price effect. The inventory measures suggest that Indonesia has a substantial coverage ratio on animal product, vegetable product, foodstuff and textile. This study found that SPS and TBT are significantly reduce Indonesian import on agregat level. However, the impact on disagragated level HS 2 digit can be different either trade reducing or demand enhancing."

"Peraturan Menteri Keuangan No. 182/PMK.04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman (PMK) pada Pasal 13 ayat (1) mengatur ambang batas Bea Masuk Impor Barang Kiriman USD 100 (seratus dolar Amerika Serikat). Kemudian PMK tersebut diubah dengan PMK No. 112/PMK.04/2018 tentang Perubahan PMK No. 182/PMK.04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman, yang pada Pasal 13 ayat (1) mengatur ambang batas Bea Masuk Impor Barang Kiriman USD 75 (tujuh puluh lima dolar Amerika Serikat), dan pada tahun 2020, PMK tersebut diubah lagi dengan PMK No. 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman, yang pada Pasal 13 ayat (1) mengatur ambang batas Bea Masuk Impor Barang Kiriman USD 3 (tiga dolar Amerika Serikat). Adanya perubahan-perubahan ambang batas Bea Masuk Impor Barang Kiriman sebagai akibat perubahan PMK tentang Impor Barang Kiriman tersebut, memberikan dampak terhadap kegiatan importasi barang di Indonesia. Namun demikian, perubahan tersebut memiliki tujuan yang baik untuk perdagangan dalam negeri di Indonesia. Penelitian ini memberikan analisis dampak-dampak apakah yang dapat terjadi akibat perubahan ambang batas Bea Masuk Impor Barang Kiriman tersebut, apa saja tujuan-tujuan dari diubahnya ambang batas tersebut dan apakah perubahan-perubahan PMK serta ambang batas Bea Masuk Impor Barang Kiriman tersebut benar menurut kaidah dan peraturan yang berlaku di dalam Hukum Perdagangan Internasional.

---

Minister of Finance Regulation No. 182/PMK.04/2016 concerning Provisions for the Import of Shipment (PMK) in Article 13 paragraph (1) regulates the threshold for Import Duty on Imports of Shipments of USD 100 (one hundred United States dollars). Then the PMK was amended by PMK No. 112/PMK.04/2018 concerning Amendment to PMK No. 182/PMK.04/2016 concerning Provisions for the Import of Shipment, which in Article 13 paragraph (1) regulates the threshold for Import Duty for Imported Goods of USD 75 (seventy five United States dollars), and in 2020, the PMK is amended again by PMK No. 199/PMK.010/2019 concerning Provisions for Customs, Excise, and Taxes on the Import of Shipment, which in Article 13 paragraph (1) regulates the threshold of USD 3 (three United States dollars) of Import Duty for Shipment of Shipment. There are changes in the threshold of Import Duty for Shipment of Goods as a result of amands in PMK concerning the Import of Shipment of Goods, have an impact on the importation of goods in Indonesia. However, the changes serve a good purpose for domestic trade in Indonesia. This research provides an analysis of what impacts can occur due to changes in the threshold of the Import Duty for Shipment, what are the purposes of the change in the threshold and whether the PMK changes and the threshold of Import Duty for Imported Goods on Shipment are correct according to the rules. and regulations that apply in International Trade Law.

 

"

"Peraturan Menteri Keuangan No. 182/PMK.04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman (PMK) pada Pasal 13 ayat (1) mengatur ambang batas Bea Masuk Impor Barang Kiriman USD 100 (seratus dolar Amerika Serikat). Kemudian PMK tersebut diubah dengan PMK No. 112/PMK.04/2018 tentang Perubahan PMK No. 182/PMK.04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman, yang pada Pasal 13 ayat (1) mengatur ambang batas Bea Masuk Impor Barang Kiriman USD 75 (tujuh puluh lima dolar Amerika Serikat), dan pada tahun 2020, PMK tersebut diubah lagi dengan PMK No. 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman, yang pada Pasal 13 ayat (1) mengatur ambang batas Bea Masuk Impor Barang Kiriman USD 3 (tiga dolar Amerika Serikat). Adanya perubahan-perubahan ambang batas Bea Masuk Impor Barang Kiriman sebagai akibat perubahan PMK tentang Impor Barang Kiriman tersebut, memberikan dampak terhadap kegiatan importasi barang di Indonesia. Namun demikian, perubahan tersebut memiliki tujuan yang baik untuk perdagangan dalam negeri di Indonesia. Penelitian ini memberikan analisis dampak-dampak apakah yang dapat terjadi akibat perubahan ambang batas Bea Masuk Impor Barang Kiriman tersebut, apa saja tujuan-tujuan dari diubahnya ambang batas tersebut dan apakah perubahan-perubahan PMK serta ambang batas Bea Masuk Impor Barang Kiriman tersebut benar menurut kaidah dan peraturan yang berlaku di dalam Hukum Perdagangan Internasional.

---

Minister of Finance Regulation No. 182/PMK.04/2016 concerning Provisions for the Import of Shipment (PMK) in Article 13 paragraph (1) regulates the threshold for Import Duty on Imports of Shipments of USD 100 (one hundred United States dollars). Then the PMK was amended by PMK No. 112/PMK.04/2018 concerning Amendment to PMK No. 182/PMK.04/2016 concerning Provisions for the Import of Shipment, which in Article 13 paragraph (1) regulates the threshold for Import Duty for Imported Goods of USD 75 (seventy five United States dollars), and in 2020, the PMK is amended again by PMK No. 199/PMK.010/2019 concerning Provisions for Customs, Excise, and Taxes on the Import of Shipment, which in Article 13 paragraph (1) regulates the threshold of USD 3 (three United States dollars) of Import Duty for Shipment of Shipment. There are changes in the threshold of Import Duty for Shipment of Goods as a result of amands in PMK concerning the Import of Shipment of Goods, have an impact on the importation of goods in Indonesia. However, the changes serve a good purpose for domestic trade in Indonesia. This research provides an analysis of what impacts can occur due to changes in the threshold of the Import Duty for Shipment, what are the purposes of the change in the threshold and whether the PMK changes and the threshold of Import Duty for Imported Goods on Shipment are correct according to the rules. and regulations that apply in International Trade Law."