Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengaturan mengenai pelaksanaan pembayaran upah beserta hak-hak lainya yang biasa diterima pekerja selama proses perselisihan PHK sesungguhnya telah jelas diatur dalam Pasal 155 UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun perubahannya dalam Pasal 157A UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Khusus adanya upah proses dari skorsing yang diberikan tertulis selama proses Perselisihan PHK,  mengacu pada pasal 96 UU No 2 tahun 2004 tentang PPHI, jika upah dan hak akibat skorsing tidak dijalankan perusahaan maka pekerja dapat meminta putusan sela untuk dipenuhinya hak akibat skorsing tersebut. Klausula tetap menjalankan hak dan kewajiban dari para pihak berselisih wajib dilaksanakan para pihak selama perselsihan berlangsung. Namun jika pemberi kerja melarang atau tidak memberikan pekerjaan selama proses perselisihan, maka pemberi kerja memiliki kewajiban untuk membayar upah proses. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis regulatif yang didukung berdasarkan temuan berbagai putusan peradilan hubungan industrial dan data empirik dari beberapa narasumber yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ditegaskan melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No 37/PUU-IX/2011 dan dimaknai melalui Surat Edaran dan yurisprudensi Mahkamah Agung yang membatasi keberlakuan upah proses secara regulatif hanya diberikan maksimal 6 (enam) bulan. Sedangkan pada hasil temuan diperoleh fakta bahwa proses perselisihan PHK dapat menempuh waktu lebih dari 6 (enam) bulan atau lebih lama jika menempuh upaya paksa eksekusi. Dengan dibatasinya upah selama proses perselisihan PHK yang tertuang dalam berbagai praktek putusan perselisihan PHK, maka bentuk perlindungan hukum bagi pekerja yang berselisih dalam proses penyelesaian sengketa perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja bagi pekerja tidak terjadi.Kata Kunci: Perselisihan PHK, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-IX/2011, Upah Proses.

---

Regulation regarding the implementation of payment of wages along with other rights that workers usually receive during dismissal disputes has been clearly regulated through Article 155 of Law No. 13 of 2003 concerning Manpower and its amendments in Article 157A of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation. In particular, process wage that is given during the suspension period in employment termination disputes refers to Article 96 of Law No. 2 of 2004 concerning PPHI. It will be interim decided if the company does not carry out wages and employees’ rights during this period. The rights and obligations of both employer and employees during the dispute process must be implemented. If the employer prohibits or does not provide work during the dispute process, the employer is obliged to pay the process wage. This study used a regulatory juridical research method to discuss various industrial relations court decisions and was supported by empirical data from several relevant sources. The result of the study indicates that although it has been confirmed through the Constitutional Court Decision Number 37/PUU-IX/2011 and interpreted by the Supreme Court's jurisprudence, limits the validity of the regulatory process wages for a maximum of 6 (six) months. Meanwhile, the finding shows the fact that the process of dismissal disputes generally takes more than 6 (six) months or longer if forced execution is taken. With the limitation of the process wages payment during dismissal disputes in practice settings, legal protection for workers in dispute has not been achieved."

"Skripsi ini membahas mengenai sistem pemilihan umum baru yang akan diterapkan di Indonesia dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan tersebut timbul karena adanya permohonan pengujian undang-undang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Adanya perubahan sistem menandakan sistem yang lama dianggap tidak sesuai lagi dengan kebutuhan. Demikian pula dengan pemilihan umum, perubahan terhadap sistemnya menandakan sistem yang lama tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan karena tidak mencapai tujuan yang diamanatkan oleh konstitusi. Oleh karena itu setiap warga negara yang merasa dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang, dapat mengajukan permohonan pengujian undangundang tersebut terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini pelaksanaan pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden yang terpisah menghabiskan dana yang sangat besar dan memberikan dampak yang negatif terhadap sistem pemerintahan presidensial. Mahkamah Konstitusi menerima alasanalasan pencabutan beberapa pasal dalam undang-undang tersebut, sehingga mulai 2019 pemilihan umum akan dilakukan secara serentak. Putusan tersebut memiliki urgensi yang cukup penting dan diharapkan menimbulkan implikasi positif terhadap sistem pemerintahan di Indonesia, yaitu efisiensi dana untuk pelaksanaan pemilihan umum dan memperkuat sistem presidensial.

---

This thesis discusses the new electoral system to be implemented in Indonesia related with the decision of the Constitutional Court. The decisions arise because of the judicial review petition of president and vice president regulation. The change of the system indicates that the old system was considered no longer appropriate to the needs. Similarly, elections, changes to the system indicating that the old system is no longer adequate and therefore do not achieve the goals mandated by the constitution. Therefore every citizen who feels aggrieved by the enactment of a law, may file a petition for the law towards the Constitution of 1945. In this case the legislative elections and the presidential elections which are considered separate spend much more costs and create negative impact for presidential system. Constitutional Court accepts the reasons for the revocation of several articles in the law. So in 2019, elections will be conducted simultaneously. The decisions have a significant urgency and expected positive implications of the system of government in Indonesia, such as funds savings of electoral execution and strengthen the presidential system. "