Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The Dialogues in Urban and Regional Planning series offers a selection of some of the best scholarship in urban and regional planning from around the world. The internationally recognized authors of these award-winning papers take up a range of salient issues from the theory and practice of planning.This 6th volume incorporates essays that explore the salient issue commonly referred to as "The Right to the City." This theme speaks to a growing new movement within planning theory and practice with multiple aims and strategies but with the common objective of advancing a more just and equitable world. The right to the city functions as a manifesto advancing academic explorations of the opportunities for, and barriers to, expanding human and environmental justice. At the same time, it extends beyond academic inquiry to engage directly with the policy, legal and political dimensions of human rights. The right to the city has been invoked by global bodies such as United Nations-Habitat and the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization to bolster not only their agendas around fundamental human rights but advance urban policies promoting inclusion, sustainability, and resilience. Dialogues 6 offers engaging explorations into the academic expeditions by the global planning community that have helped to energize this movement. The papers assembled here through processes of peer review represent an invaluable collection to untangle the complexities of this dynamic new approach to urban and regional planning.The Dialogues in Urban and Regional Planning (DURP) series is published in association with the Global Planning Education Association Network (GPEAN) and its member national and transnational planning schools associations."

"Dengan dibangunnya kereta cepat Jakarta-Bandung, Walini sebagai salah satu stasiun pemberhentiannya memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Penelitian ini dilakukan untuk membuat desain konseptual dari konsep pengembangangan wilayah Kota Baru Walini sebagai Technology Park dan menghitung biaya investasi yang dibutuhkan. Konsep technology park berfokus pada industry-industri high tech dan kawasan-kawasan riset. Jenis industry yang akan dibangun adalah industry mobile phone, semokonduktor, dan komponen. Sedangkan untuk kawasan riset terdiri dari science park, bio techno park, geo park, art techno park, dan industrial park. Untuk mengetahui besar biaya investasi, dilakukan studi literature atau benchmarking pada industry dan kawasan yang telah ada. Wilayah yang akan dikembangkan seluas 1126 ha. Hasil dari penelitian ini adalah pengembangan kawasan Technology Park terdiri dari berbagai jenis industry, kawasan residensial, kawasan komersial, kawasan universitas, dan kawasan riset dan pengembangan, dan infrastruktur pendukung. Biaya investasi yang dibutuhkan untuk pengembangan wilayah adalah Rp 257,466,389,150,559.

---

With the development of Jakarta Bandung high speed train, Walini as one of the stop station has a great opportunity to be developed. This research intend to develop the conseptual desain of Kota Baru Walini regional development as Technology Park and calculating the initial cost to build the area. Technology park focused on high tech industries and research area. Hight tech industry that will be develop is mobile phone industry, semiconductor industry, dan component manufacture. For the research area, will be developed science park, bio techno park, geo park, art techno park, and industrial park. The method to determine the initial cost is by literature study and benchmarking from the industry or the area that already exist. The area that will be developed has 1126 ha. The result from this research is, the development of Technology Park will consist of high tech industries, residential area, commercial area, university, research and development area, and supportive infrastructure. The initial cost to develop the area is Rp 257,466,389,150,559. "

"Akibat urbanisasi, pada awal tahun 1960 jumlah penduduk Jakarta yang termasuk ke dalam kelompok usia produktif tumbuh secara signifikan. Selain itu, berkembangnya daerah-daerah penyangga Jakarta juga turut mendorong timbulnya masalah transportasi umum di Jakarta. Hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat tidak memiliki kendaraan sendiri, dan membutuhkan kendaraan/transportasi umum untuk melakukan mobilitas mereka sehari-hari. Kebutuhan akan transportasi umum ini tidak bisa diimbangi oleh penyediaan transportasi umum yang memadai. Salah satu transportasi umum yang paling memprihatinkan pada saat itu ialah bus kota. Beruntungnya, Ali Sadikin sebagai gubernur baru Jakarta cukup sigap dalam menangani hal ini. Skripsi ini membahas mengenai latar belakang, langkah-langkah pembenahan, serta reaksi masyarakat atas bus kota di Jakarta pada masa pemerintahan Ali Sadikin tahun 1966 - 1977.

---

As a result of urbanization, in the early of 1960's the population of Jakarta which belong to the productive age group is growing significantly. In addition, the development of Jakarta's buffering areas also encouraged the emergence of public transportation problems in Jakarta. This is because most people do not have their own vehicle, and need public transportation for their day-to-day mobilities.

The need for public transportation cannot be offseted by the provision of adequate public transport. One of the most alarming public transportation at that time was a city bus. Fortunately, Ali Sadikin as a new governor of Jakarta was quite eager to deal with this.

This thesis discusses the background, the policies, and public reaction about city bus in Jakarta during the reign of Ali Sadikin's 1966 - 1977."

"ABSTRAKPenelitian ini berfokus pada pengembangan kota kreatif dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, dengan menggunakan teori Soft Condition di Indonesia. Kota kreatif pada penelitian ini diukur melalui konsentrasi industri kreatif dengan metode LQ. Secara khusus, penelitian ini ingin melihat apakah faktor soft memiliki peranan penting dalam pengembangan kota kreatif sebagaimana telah disebutkan dalam berbagai literatur bahwa kota kreatif perlu memiliki unsur soft dan hard. Dengan menggunakan metode estimasi OLS pada data Sensus Ekonomi 2006, penelitian ini menemukan industri kreatif di Indonesia tidak memiliki karakteristik yang sama. Untuk mendalami mengenai industri ini, peneliti membagi industri kreatif menjadi dua kategori yaitu industri kreatif berbasis budaya dan industri kreatif berbasis teknologi informasi mengikuti hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Fahmi 2016 . Hasil menunjukan bahwa sebagian teori dari Soft Condition dapat diaplikasikan pada kedua bentuk kota kreatif, akan tetapi variabel toleransi hanya berpengaruh positif pada industri kreatif berbasis teknologi informasi. Sebaliknya, dalam industri kreatif berbasis budaya toleransi justru menghambat perkembangan industri ini. Temuan lain dalam penelitian ini adalah kota kreatif berbasis teknologi informasi lebih diminati oleh mereka yang memiliki jenjang pendidikan lebih tinggi dibandingkan dengan kota kreatif berbasis budaya. Dalam persebarannya sendiri, konsentrasi industri kreatif berbasis teknologi lebih tinggi pada kotamadya dibandingkan dengan industri kreatif budaya yang sebagian besar berada di kabupaten.

---

ABSTRACTThis research focused on development of creative city and factors affecting it, using Soft Condition theory in Indonesia. Creative city in this research are measured by concentration of creative industry sectors, by using LQ, which is the aim of Indonesia rsquo s government policy for pursuing creative industry as its main competitive advantage in the region. Specifically, this research aims to see whether Soft Condition in a city matters for the development of creative city, as many have said that the combination between hard and soft factors. Using OLS regression analysis on 2006 Indonesia rsquo s Economic Census data, I have found that creative industry in Indonesia does not share identical characteristics. To further explore about this industry, I divide creative industry into two categories which is traditional culture based and creative based industry referring to the work done by Fahmi 2016 . The results showed that most of Soft Condition factor affects the development of these creative city, but tolerance only works well with creative based industry. On the contrary, in culture based industry, the tolerance might disincentive the development of creative cities. The research also found that in Indonesia, creative city based on creativity are more favorable for those who have a better education degree rather than to stay in culture based creative city. As for the distribution itself, creative based industry relatively concentrated on municipalities kota while culture based industry are concentrated on district kabupaten ."

"Penguatan manajemen kelurahan merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kebijakan tersebut berkaitan dengan pelimpahan kewenangan dari dinas-dinas provinsi kepada kelurahan yang diwujudkan dalam tugas pokok dan fungsi kelurahan dan didukung denganpenguatan anggaran kelurahan. Penelitian ini penting mengingat kompleksitas tuntutan kebutuhan dan permasalahan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta yang sangat dinamis dan mendesak untuk segera mendapat penyelesaian. Melalui kebijakan penguatan manajemen Kelurahan, maka sebagai unsur pelaksana lini/ pelaksana kewilayahan, kelurahan diharapkan mampu melaksanakan kinerjanya yang optimal dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayahnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui studi pustaka, observasi, dan wawancara mendalam dengan para informan dari pihak pemerintah dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa outcome implementasi penguatan manajemen kelurahan di Kelurahan Cakung Barat dilihat dari fungsi manajemen yaitu perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pemimpinan, pengkoordinasian, pengendalian, dan pelaporan.terlihat masih lemah. Hal ini ditunjukan dengan kapasitas perangkat kelurahan baik secara kuantitas maupun kualitas belum benar-benar memadai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran serta menyusun pelaporan. Selain itu pengendalian dan koordinasi baik internal maupun eksternal hanya menjadi kegiatan rutinitas tanpa ada standar dan evaluasi yang berkelanjutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi impelementasi penguatan manajemen kelurahan di Kelurahan Cakung Barat adalah disposisi atau sikap para pelaksana yang memandang tugas pokok dan fungsinya hanya sebagai rutinitas tanpa ada kesadaran untuk upaya meningkatkan kinerjanya.Selain itu faktor sumber daya manusia yang menunjukan keterbatasan secara kuantitas dan kualitas, faktor sumber daya lainnya adalah informasi yang lambat terkait regulasi yang kerap berubah-ubah yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan dan pelaporan pertanggungjawaban. Selanjutnya faktor elit DPRD dalam pengesahan anggaran dengan proses waktu yang lama juga turut mempengaruhi implementasi kebijakan penguatan manajemen kelurahan di Kelurahan Cakung Barat dimana kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam tahap pengorganisasian kegiatan.

---

The urban villages management strengthening is one of the policies issued by the government of Jakarta special capital region. The policy is related to the changing authority of the province’s Department to the urban villages that is embodied in the main task and function of urban village’s reinforcement with urban villages budget strengthening. The research is important considering the complexity of the needs and demands of people in Jakarta is very dynamic and urged to get a solution immediately. Through the policy of urban villages management strengthening, then as the steering element of lines/implementing regional, the urban villages are expected to perform their optimal in providing direct services to the community in the area. This research used a qualitative method that produces descriptive data obtained through literature study, observation, and indepth interviews with informants from the government and society.

The results showed that the outcome of the implementation of urban management strengthening in the Village of Cakung Barat viewed from the management function such as planning, budgeting, organizing, leadership, coordination, control, and reporting still look weak. This is evidenced by the capacity of the village both in quantity and quality is not really adequate to carry out the duties and functions, especially in planning the activity, budgeting and reportinng. Besides, the controlling and coordination of internal and external are only routine activities without any standards and on going evaluation.

The factors affecting the implementation of urban management strengthening in the Village of Cakung Barat is disposition or the implementer’s attitude that looks the main duties and functions has only a routine without any awareness to obtain the improvement of performances. In addition, the factor of human resource has been showed the limitations in quantity and quality, the other resources factors are slowi nformation related to regulations often change which impact to the implementation and responsibilities report. Further, the elite Council factors in endorse the budget with the long time process is also influence the policy implementation of urban management strengthening in the Cakung Barat Village where the activities can not becarried out according to the schedule in the phase of organizing activities."

"ABSTRAKKebijakan pemerintah Hindia Belanda dalam pemberian status kotapraja sejak 1905 merubah bentuk dan arah masing-masing kota dalam merencanakan dan menata kotanya. Pada sepuluh tahun pertama sejak Semarang menjadi kotapraja, pemerintah kota mengambil langkah dalam kebijakan untuk penataan kota dan arsitektur. Herman Thomas Karsten 1884-1945 , seorang arsitek sekaligus ahli tata kota berkebangsaan Belanda, adalah salah satu tokoh yang berperan besar dalam pembangunan Semarang. Ide-idenya melampaui zamannya, ia merancang dengan konsep persatuan masyarakat kolonial di tengah kebijakan segregrasi ras kolonial yang masih berlangsung. Berbeda dari penelitian-penelitan yang lain, penelitian ini memberikan sudut pandang lain dari Karsten, bukan hanya sebagai arsitek atau perencana tata kota yang ahli dalam bidangnya, tapi juga sebagai seorang yang menyumbangkan perubahan dalam kehidupan masyarakat Semarang. Hal ini dapat ditunjukkan dari visi dan rancangannya untuk menciptakan Semarang menjadi masyarakat kolonial yang satu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Karsten dapat merealisasikan rancangannya sesuai dengan visinya dengan mendorong modernitas masyarakat Jawa dan interaksi antar ras dan etnis di Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah, yaitu heuristik, kritik, interprestasi dan historiografi.Kata Kunci: arsitektur; sejarah arsitektur; sejarah kota; tata kota.

---

ABSTRACTThe Dutch East Indies rsquo policy in constituting municipality status to cities since 1905 had changed the form and direction to each one of them in planning and structuring their cities. For the first ten years since Semarang became a municipality, as an early step to manage the urban spaces and architectural form of the city. Thomas Karsten 1884 1945 , an architect and urban planning expert from Netherlands, is one of many figure who had huge role in building the city. Karsten rsquo s idea was beyond that time, he longed for an united colonial society when the racial segregation was still in act. Different from any previous researches, this paper will provide a new perspective about Karsten, not only as an urban planner and an architect, but as someone who brought changes in the life of Semarang people. His pioneering was seen from his ideal and design to shape Semarang into an united colonial society. The study showed that Karsten had executed the design based on his ideal by encouraged modernity in Javanese and interaction between races and ethnicity in Semarang. This study uses a historical method which consisting a series of stages, heuristics, criticism, interpretation and historiography.Keywords architecture architectural history urban history, urban planning"