Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pilkada Kota Depok tahun 2015 telah memenangkan pasangan walikota dan wakil walikota yaitu Idris Abdul Shomad dan Pradi Supriatna yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera PKS, Partai Gerindra dan Partai Demokrat. Dalam janji politiknya selama masa kampanye pasangan ini ingin menjadikan Kota Depok sebagai kota yang unggul, nyaman dan religius. Janji politik saat masa kampanye adalah sebuah visi misi dan agenda pasangan ini dalam mengusung rencana kerja jika terpilih saat pemilihan kepala daerah. Setelah terpilih sebagai kepala daerah, maka janji politik tersebut dimasukan ke dalam dokumen RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Pengesahan RPJMD harus melalui pembahasan di DPRD dan mendapat persetujuan dimana DPRD Kota Depok hasil Pemilu Legislatif diisi oleh 30 kursi partai politik non-pengusung walikota terpilih. Tulisan ini menjelaskan mengenai faktor penyebab dukungan partai politik non-pengusung walikota terpilih terhadap Raperda RPJMD 2016-2021 di DPRD Kota Depok tahun 2016. Teori aktor kebijakan dan kompromi serta penggunaan metode kualitatif akan menjadi pisau analisis untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab dukungan partai politik non-pengusung walikota terpilih terhadap Raperda RPJMD 2016-2021 di DPRD Kota Depok Tahun 2016. Faktor-faktor penyebab dukungan partai politik non-pengusung walikota terpilih adalah faktor konstituen, faktor kesamaan visi dan misi dalam membangun Kota Depok, faktor persentase kenaikan penerimaan pendapatan asli daerah dan kesepahaman eksekutif dan legislatif sebagai sebuah mitra. Akhirnya paripurna pengesahan menghasilkan musyawarah dengan hasil semua partai politik mendukung Raperda RPJMD 2016-2021.

---

Depok City mayor election of 2015 have won Idris Abdul Somad and Pradi Supriatna who were supported by PKS, Gerindra Party, and Demokrat Party. During their political campaign, Idris ndash Pradi promises to make Depok City as superior, comfortable, and religious city. These campaign promises are vision, mission, and agenda of this pairs for carrying out the work plan when elected as mayor and deputy mayor of Depok City. After elected, these campaign promises were included in the RPJMD Medium Term Regional Development Plan. RPJMD ratification must be discussed with and approved by DPRD. More than half of DPRD, 30 seats, consist of political parties which didn rsquo t support Idris ndash Pradi in election. This study seeks to explain about factors causing the support of political parties which didnt support elected mayor on Raperda RPJMD 2016 2021 in Depok City DPRD of 2016. This study uses theory of policy actors and compromises, as well as qualitative methods as analytical tools to explain factors causing the support of political parties which didnt support elected mayor on Raperda RPJMD 2016 2021 in Depok City DPRD of 2016. This study found four factors, which were constituent factors, similarity of vision and mission in developing Depok City, increase of percentage in local revenue reception, and understanding between executive and legislative as partners. Eventually, all political parties through discussion reach consensus in favor of Raperda RPJMD 2016 2021. "

"Materi Front Nasional merupakan organisasi (politik) massa yang dibentuk Presiden Soekarno dalam melaksanakan Demokrasi Terpimpin. Tujuan organisasi Front Nasional adalah (1) menyelesaikan Revolusi Nasional Indonesia, (2) membangun semester untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, dan (3) mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaan Negara Keaatuan Republik Indonesia. Adapun asas Front Nasional adalah USDEK (Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan kepribadian Indonesia), dengan sifat utama yang penting adalah melaksanakan perombakan dalam segala hal dengan fokus utama menggerakkan massa setelah terpenuhi syarat-syarat tertentu Pula. Sepanjang keberadaan Front Nasional dalam kehidupan politik Indonesia, organisasi ini begitu menonjol dalam konteks keperluan akan adanya golongan fungsional. Penggolongan masyarakat yang terbagi dua yaitu golongan politik dan golongan fungsional menempatkan posisi dan kedudukan Front Nasional sebagai wadah dari golongan fungsional yang dimaksudkan sebagai pendukung dan pengumpulan kekuatan massa bagi mencapai maksud suatu revolusi nasional. Dalam konteks keperluan revolusi nasional itu, keberadaan Front Nasional menjadi begitu luas dan tetap turut serta walaupun salah satu tujuan (pengembalian Irian Barat) telah selesai dua tahun setelah lembaga ini dibentuk pada pertengahan 1960. Front Nasional terlihat memainkan peran dalam mengerahkan dan' menggerakkan massa bagi keperluan revolusi dalam melaksanakan politik pores-porosan dan mercu soar yang dilaksanakan Presiden Soekarno setelah dapat menyelesaikan masalah pengembalian Irian Barat itu. Front Nasional menjadi ajang pertarungan antara militer (dalam hal ini TNI-AD) dan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang ada dalam organisasi tersebut. Militer dapat dikatakan cukup berhasil dalam menggalang golongan-golongan fungsionil dengan membentuk Sekretariat Bersama Golongan Karya pada akhir Oktober 1964. Sementara Front Nasional telah menjadi pula tempat persemaian kekuatan-kekuatan massa pendukung PKI melalui koordinasi dengan memakai strategi tertentu(demokrasi rakyat)."