Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai pengaruh karakteristik sumber daya air di Palestina-Israel terhadap pemberontakan penduduk Palestina antara tahun 2000-2009. Masalah air merupakan masalah yang sangat krusial di Palestina dan Israel, bahkan menjadi salah satu isu kunci konflik Palestina-Israel. Hal itu karena di wilayah-wilayah yang cenderung kering, air berarti kehidupan. Eksploitasi sumber-sumber air oleh Israel menjadikan penduduk Israel lebih mudah memperoleh pasokan air, sementara penduduk Palestina semakin sulit mendapatkannya dalam jumlah yang memadai. Penelitian ini berusaha mengkaji bagaimana karakteristik sumber daya air di sana serta seberapa besar pengaruhnya terhadap terjadinya, durasi, maupun intensitas pemberontakan penduduk Palestina pada periode spesifik tersebut.

---

This research is about to discuss the impact of water resource characteristics in Palestine-Israel on Palestinian uprising during 2000 to 2009. As being a part of the dry-areas, water resource is one of the crucial issues in this circumstance. Furthermore, Israel water resource exploitation obtained to supply it easily, while the Palestinians found it more difficult to obtain their need in adequate amounts. Finally, the objective of this research is to analyze the characteristics of water resources in this area and find how deep its impact on the occurrence, the duration, and the intensity of Palestinian uprising in this specific period."

"Sejak negara Israel berdiri pada tahun 1948, bangsa Palestina hidup dalam penjajahan dan penindasan. Karena terns mengalami penindasan, maka rakyat Palestina pun bangkit melawan. Mereka kemudian mendirikan organisasi-organisasi perlawanan guna melawan penjajahan yang di lakukan oleh Israel. Perlawanan tersebut pada awalnya dilandasi oleh semangat kebangsaan (Nasionalisme) dan paham-paham seperti sosialis-marxis, yang sekuler. Tahun 1960-an tercatat munculnya organisasi-organisasi seperti Arab Nationalist Movement (ANM) yang di pimpin oleh George Habbash, dan Palestine Liberation Organization (PLO) pads tahun 1964 yang dipimpin oleh Ahmad Syuqairi.Dengan meredupnya popularitas PLO sebagai sebuah organisasi terbesar di Palestina, muncullah Hamas sebagai rival utama PLO. Hamas kemudian kian popular di mata rakyat Palestina. Masa depan bangsa Palestina yang tidak menentu, pemerintahan PLO yang korup, membuat rakyat palestina kemudian bersimpati dengan apa yang diperjuangkan oleh Mamas. Maka puncak dari itu semua adalah sebuah hal yang tidak di duga-duga khususnya oleh dunia Internasional,-dimana ketika itu Hamas memenangkan secara mutlak pemilu yang diadakan secara demokratis pads tanggal 25 Januari tahun 2006, dimana llamas mengalahkan Fatah secara telak.Kemenangan Hamas ini kemudian direspon dengan negatif terutama oleh Israel, Amerika Serikat (AS), Inggris dan Uni Eropa (UE). Hal ini disebabkan Hamas selama ini telah di bed citra yang buruk sebagai sebuah organisasi teroris. Ditolakya perjanjian Oslo 1993 (Declaration of Principles) oleh Hamas, dilakukannya berbagai aksi born jihad yang inenewaskan banyak warga Israel oleh Hamas, menyebabkan Israel dengan keras menolak dan menentang kemenangan pemilu llamas walaupun terbukti demokratis. Bagi Israel, Hamas adalah teroris, garis keras, fundamentalis, ekstrim, dan radikal. Karenanya, Hamas hares dihancurkan. Disamping itu Hamas juga mempunyai agenda untuk mernusnahkan Israel. Hamas juga tidak mau mengakui Israel sebagai sebuah negara.Oleh karena pets konflik yang kian merumit, maka pasca kemenangan gerakan Hamas pada pemilu tahun 2006, perdamaian di Palestina menjadi semakin jauh dad harapan. Bukan di sebabkan oleh Mamas yang keras kepala tidak mau berdarnai, tapi karena Israel juga tidak pemah mau berubah. Seandainya PLO yang memenangkan pemilu pada saat itupun perdamaian hakiki belum tentu akan terwujud. Hamas siap berdamai dan meletakkan senjata, asalkan keadilan ditegakkan. Perdamaian yang halaki adalah apabila penyelesaian atas konflik yang berlarut-larut itu dapat diiakukan secara adil dan komprehensif, sehingga dapat di terima oleh semua pihak. Bukan sebalikaya, hanya menguntungkan satu pihak saja.

---

Since the state of Israel was created in 1948, the Palestinians have been living under colonization and oppression. This condition makes them rise and fight against the colonizers and oppressors. They, then founded organizations in opposition to the Israel. The opposition was in the beginning based on the spirit of nationalism and other isms like socialism, marxism; the secularism. In 1960s rose the opposing organizations like the Arab Nationalist Movement (ANM) led by George Habbash, and in 1964 the Palestine Liberation Organization (PLO) led by Ahmad Syuqairi.

By the weakening popularity of the PLO as the biggest organization in the Palestine, rose Hamas as the first competitor against the PLO. Hamas gains more and more popularity from the Palestinians. The uncertainty of the Palestinian future, corruption in the government of PLO, turn the Palestinians to the Hamas. As the result of their support for the Hamas was the unpredictable event when llamas became the absolute winner against al-Fatah in the general election held democratically on January 25, 2006. This Hamas big victory was internationally unpredicted.

The Hamas victory, how ever, was responded negatively mostly by the Israel, the U.S.A., the British, and the United Europe (UE). To them the Hamas is no other than a bad organization; as a terrorist organization. The Hanias's rejection upon the Oslo Agreement 1993 (The Declaration Of Principles), the suicide bombings that killed many Israelis, cause the Israel reject strongly the victory of the llamas in the election, though democratically held. For the Israel, the llamas is terrorist, extreme loyalist, fundamentalist, and radicalist Therefore it must be crushed-up. On the other hand the llamas also has the agenda to terminate the Israel. The Hamas, similary never acknowledge the Israel as a state.

In the post general election 2006 in which the llamas got its absolute victory peace will fall short of expectations due to aggravating conflicts. It is not only because of the stubborn llamas who are not willing to negociate but also the Israel who will never change their position. Even if the PLO had won the general election 2006 the real peace might not be achieved. The Hamas are ready to negociate and to cease fire on condition that justice is in store. The real peace will be achieved if the peace making process is held comprehensively and justily and be agreed by all parties."

"Barat menemukan sebuah teori yang cocok untuk menyimpulkan makna dan motivasi di belakang aksi syahid yang dilakukan oleh bangsa Palestina.. Defrivasi relatif, adalah sebuah teori yang dianggap mampu mewakili pemaparan tentang sebab dan alasan dilakukannya aksi syahid tersebut. Barat menganggap bahwa bangsa Palestina adalah bangsa yang frustrasi akibat ketidakmampuan mereka menandingi Israel, sehingga melancarkan sebuah agregat psikologis yang terefleksikan dalam bentuk aksi bom bunuh diri. Keminiman dana dan persenjataan telah membuat bangsa Palestina mencari jalan lain untuk melakukan perlawanan terhadap Israel.Disisi lain, bangsa Palestina yang mayoritas beragama Islam teramat yakin akan anjuran Jihad dalam agama mereka, khususnya bagi orang-orang yang teraniaya dalam upaya memperjuangkan tanah air, kemerdekaan dan atau agama mereka. Dan untuk keberaniannya itu, kaiak mereka tewas, Allah swt menghadiahi mereka dengan kenikmatan syurga. Hal itulah yang menanamkan keyakinan di hati bangsa Palestina bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan mass transisi memasuki kehidupan baru di alam yang baru. Berdasarkan pada pandangan Islam dan Barat yang sangat berseberangan tentang aksi born bunuh diri oleh bangsa Palestina, maka permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa raja yang mendorong bangsa Palestina melakukan aksi bom bunuh diri atau aksi syahid dalam perang melawan Israel dan benarkah defrivasi relatif menjadi sebuah teori yang signifikan untuk membahas aksi tersebut."

"Kolonialisme pemukim yang dilakukan oleh pemukim dan pemerintah Israel berujung kepada kekerasan dan penghapusan etnis terhadap penduduk asli Palestina di masa kini. Salah satu faktor yang menyebabkan pesatnya ekspansi lahan oleh Israel adalah karena perencanaan kota yang matang di masa lalu, yaitu ketika pemukim zionis pertama kali menginjakkan kaki ke tanah Palestina. Pada kasus Tepi Barat, dengan memanfaatkan kondisi geografis yang didominasi oleh puncak perbukitan, strategi surveillance dan penguasaan hilltops menjadi titik kekuatan bagi pemukim zionis untuk mempertahankan dan memperluas teritorinya. Skripsi ini membahas tentang penelusuran terhadap peran perencanaan kota dan arsitektur pada keberadaan permukiman ilegal Israel di Tepi Barat, Palestina yang dibangun sejak tahun 1967. Dengan melakukan studi kasus pada delapan permukiman ilegal di Tepi Barat, skripsi ini akan membongkar aspek hilltops dan surveillance pada arsitektur dan perencanaan kota Israel yang bertumbuh dengan cara ditunggangi oleh paham zionisme di tanah penduduk Palestina.

---

The settler colonialism by Israeli settlers and the government has led to violence and ethnic cleansing against the indigenous Palestinian population in the present day. One of the factors contributing to the rapid land expansion by Israel is the well-planned urban planning in the past, when Zionist settlers first came to the land of Palestine. In the case of the West Bank, by leveraging the geographical conditions dominated by hilltops, the strategy of surveillance and control of hilltops has become a point of strength for Zionist settlers to maintain and expand their territory. This thesis explores the role of urban planning and architecture in the existence of illegal Israeli settlements in the West Bank, Palestine, which have been built since 1967. By conducting case studies on eight illegal settlements in the West Bank, this thesis will uncover the aspects of hilltops and surveillance in Israeli architecture and urban planning that have grown under the influence of Zionism in Palestinian land."

"Skripsi ini membahas terjadinya dinamika terhadap kependudukan Palestina pada rentang tahun 1947-1967 karena pendudukan Israel. Penelitian ini adalah penelitian studi literatur dengan metode sejarah dan disajikan dalam deskriptif analitis. Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam mengkaji demografi Palestina perlu selektif dalam menentukan rentang waktu karena berpengaruh pada ketersediannya data karena Palestina-Israel merupakan dua negara yang sampai saat ini masih bergulat dengan konflik.

---

The focus of this study is the demographic dynamics of Palestinian in the years 1947-1967 because range of Israel. This research study with the methods of historical litelature are presented in descriptive and analytical. Results of research suggest that the demography in Palestine need to selective in determining the time period because the effect of data availability for Palestine-Israel are two countries who still wrestle with conflict."

"Kunjungan Ariel Sharon ke Masjid Al Aqsa di Yerusalem pada 28 September 2000 menimbulkan gelombang kekerasan Israel-Palestina. Peristiwa tersebut mendorong munculnya gerakan perlawanan Intifadah II yang lebih dikenal dengan sebutan "Intifadah Al-Aqsa". Meskipun terjadi gelombang kekerasan dan memunculkan gerakan Intifadah Al Aqsa, Sharon justru mencapai puncak karirnya dengan menjadi perdana menteri setelah memenangkan pemilu 6 Pebruari 2001.Selama masa pemerintahannya, Sharon tidak melanjutkan proses perundingan damai dengan Palestina, sebagaimana yang pernah diupayakan perdana menteri sebelumnya, sejak Yitzhak Rabin hingga Ehud Barak. Kebijakan politik luar negerinya dalam menghadapi Palestina bersifat unilateral dan menggunakan kekerasan militer (use of force). Tetapi, dalam pemilu yang dipercepat pada 28 Januari 2003, Sharon kembali mengalahkan kandidat Partai Buruh dalam perebutan jabatan perdana menteri.Kebijakan unilateral dan penggunaan kekerasan militer yang dilakukan PM Ariel Sharon didukung setidaknya oleh lima faktor, yaitu: pertama, ideologi Zionisme yang mematok target mendapatkan "Eretz Yisrael" dengan Yerusalem sebagai ibukota abadi dan tak terbagi. Kedua, adanya tekanan politik domestik dengan kecendrungan menguatnya kelompok kanan dan bangkitnya fundamentalisme Zionis Yahudi yang tidak menghendaki pemberian konsesi apapun bagi Palestina, termasuk tanah yang diduduki pada perang 1967. Ketiga, adalah efek kampanye "Global War against Terrorism". Kampanye yang dikumandangkan oleh Presiden AS, George W. Bush menjadi legitimasi dan pembenaran yang lebih kuat bagi Israel untuk melakukan tindakan unilateral dan "use of force". Keempat, merupakan faktor politik strategis Israel untuk meningkatkan bargaining politik, dan melemahkan posisi politik Palestina. Dan, faktor kelima adalah adanya hambatan psikologis antara Ariel Sharon dengan Yasser Arafat yang sejak lama terlibat dalam permusuhan politik."

"Kawasan Timur Tengah merupakan kawasan yang sarat akan konflik dan salah satunya adalah konflik Israel-Palestina. Konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun tersebut kemndian meneniukan titik terang. Pihak Israel dan Palestina bersedia berunding untuk pertama kalinya dan melahirkan Kesepakatan Oslo pada September 1993. Dalam proses perandingan tersebut, Amerika Serikat berperan sebagai fasilitator sebagai upaya menjaga perdamaian dunia. Sayangnya pelaksanaan kesepakatan tersebut tidak berjalan mulus sehingga mengalami stagnansi di awal tahun 1997.Melihat fakta ini, Amerika Serikat pada masa pemerintahan Clinton berinisiatif menghidupkan kembali proses perandingan dengan mengupayakan suatu proposal perdamaian bagi kedua belah pihak. Pada perundingan damai kali ini, Amerika Serikat tidak hanya sebagai fasilitator namun berperan lebih aktif sebagai mediator yang berusaha mencari suatu kesepakatan bersama. Amerika Serikat sebagai pihak penengah melainkan. proses negosiasi yang kemudian menghasilkan Wye River Agreement Kaput-man AS untuk terlibat dalam proses perundingan dipengarahi oleh faktor-faktor tertentn yang berasal dari lingkungan eksternal dan internal Amerika Serikat. Berdasarkan uraian tersebut, penulis mengajukan pertanyaan riset, yaitn: Mengapa Amerika Serikat memainkan peran sebagai mediator dalam proses perundingan damai Israel Palestina di Wye River?Dalam penelitian ini, penulis menetapkan batasan-batasan waktu dari awal 1997, berkaitan dengan masa administrasi kedua Clinton dan dimulainya kembali proses perundingan damai hingga dihasilkannya Wye River Agreement pada Oktober 1998.Untuk menjawab pertanyaan riset di atas, penulis menggunakan beberapa tahapan untuk menjabarkan faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan Amerika Serikat dalam perundingan damai Israel-Palestina di Wye River. Yaitu dengan menganalisa luar negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan Clinton dengan melihat penerapan prinsip-prinsip politik luar negeri AS serta pelaksanaan kepentingan nasional AS di kawasan Timur Tengah. Pada penyelesaian konflik Israel-Palestina ini, Amerika menggunakan instrumen politik luar negeri berapa diplomasi publik dan bantuan luar negeri. Kemudian penulis menjabarkan proses negosiasi yang dilaksanakan para pejabat pemerintah AS hingga menghasilkan Wye River Agreement. Terakhir, penulis menggambarkan peran aktif AS sebagai mediator dalam perundingan Wye River.Berdasarkan sistematika penelitian yang telah diuraikan secara singkat di atas, penulis menyimpulkan bahwa: peran mediasi Amerika Serikat dilandaskan pada strategi global AS dan sebagai penerapan prinsip-prinsip politik luar negeri yang telah ditetapkan oleh administrasi Clinton. Kemudian sistem internasional yang berciri multipolar dan kondisi regional Timur Tengah dimana terjadi konflik Israel-Palestina menjadi faktor.The Mediation Role of the United States of America in the Israeli-Palestine Peace Process in Wye River (1998) Middle East is described as the region full of conflicts and one of them is the Israeli-Palestine conflict. The conflict that has been going on for years finally comes to a solution. The Israeli and the Palestine have both agreed to meet and settle the conflict by signing the Oslo Declaration of Principles in September 1993. In the peace process, the United States acted as a facilitator in a way to keep the world peace. However, the implementation of the Oslo Treaty did net succeed well and came to a dead end in early 1997.

Seeing the fact, the United States during the Clinton administration had initiated to bring back the peace process on the right track by endorsing a peace proposal. In the recent peace process, the United States has actively participated as a mediator in making the final peace talk resolution. The United States has conveyed a negotiation process to both parties which resulted in the Wye River Agreement The U.S government decision to be involved in the peace process is influenced by several factors drawn from its external and internal environment Due to this point of view, the writer raises a research question: Why the United States of America participates as a mediator in the Israeli-Palestine peace process in Wye River peace talk?

The writer has determined the research range from early 1997, related to the second Clinton administration and the beginning of the reactivation of the peace process to the result ofthe Wye River Agreement in October 1998.

In order to answer the research question raised above, the writer will explain the answer in a few steps. That is to analyze the United States foreign policy during Clinton administration by examining the implementation of the foreign policy principles and the United States national interest in the Middle East. In order to reach the snccess of the peace talk, the U.S. government utilizes the instrument of public diplomacy and foreign aid. Next, the writer will elaborate the negotiation process conducted by the U.S_ government officials to result in the Wye River Agreement. Last, is to describe the active role of the United States as the mediator in the Wye River peace talk

Based on the systematically explanation above, the writer has come to conclusion that the mediation role of The United States is based on-the U.S. global strategy and the foreign policy principles set by the Clinton administration. Then the international system of multipolarity and the regional condition in the Middle East where the conflict occurs are considered as the dominant external factors. While keeping the U.S. national interest in the Middle East, especially the oil asset and the intensive Jewish lobby within the body of the U.S. government are the dominant internal factors. Those factors are above have influenced the mediation role of the United States of America in the Israeli-Palestine peace process in Wye River (1998)."