Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini mengkaji Konflik ajengan dalam menyikapi Gerakan Darul Islam (DI) dan Tentara Islam Indonesia (TII) di Priangan Timur tahun 1949-1962. Ajengan sebagai tokoh yang memiliki pemahaman dan pengamalan mumpuni tentang agama Islam mencipta pengaruh yang kuat di masyarakat Priangan Timur. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan konflik yang dihadapi ajengan selama berlangsung hingga berakhirnya Gerakan DI/TII Kartosoewirjo di Priangan Timur. Kajian ini menggunakan metode penelitian sejarah dan pendekatan teori kewibawaan tradisional untuk menjelaskan pengaruh kewibawaan ajengan selama berlangsungnya gerakan DI/TII di Priangan Timur. Kewibawaan ajengan dan konflik yang dihadapinya selama berlangsung Gerakan DI/TII di Priangan Timur disebabkan oleh tiga faktor: Pertama, kewibawaan ajengan diikat oleh aspek ‘keberkahan’ sehingga seorang santri atau masyarakat jika ingin mendapat keberkahan harus hormat (takzim) kepada ajengan. Kewibawaan ajengan melebihi batas dalam kehidupan duniawi, tetapi menyangkut aspek ibadah, suatu perbuatan yang membuahkan keselamatan di dunia dan di akhirat; Kedua, ajengan pihak yang dibutuhkan oleh DI/TII sebagai penasehat dan penegak syariah Islam; Ketiga, ajengan menghadapi dilema dan ancaman dari kedua kelompok, yaitu DI/TII dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) jika diketahui memihak salah satu kelompok. Gerakan DI/TII telah menyebabkan konflik atas sikap ajengan yang bergabung dengan DI/TII, mendukung TNI, dan ajengan yang tidak menentukan sikap baik terhadap DI/TII maupun TNI. Gerakan DI/TII berakhir setelah ditetapkan Keputusan Mahader Djawa dan Madura Nomor KPTS-X/III/8/1962 Tanggal 15 Agustus 1962 tentang vonis hukuman mati terhadap Panglima Tertinggi DI/TII Krtosoewirjo. Gerakan itu telah menimbulkan dampak terhadap sosial ekonomi masyarakat di Priangan Timur (1949-1962).

---

This thesis examines the conflict in responding to the Darul Islam Movement (DI) and the Indonesian Islamic Army (TII) in East Priangan in 1949-1962. Ajengan as a figure who has a qualified understanding and practice of Islam creates a strong influence in the people of East Priangan. The purpose of this study is to explain the conflicts faced by the participants during the period until the end of the DI/TII Kartosoewirjo Movement in East Priangan. This study uses historical research methods and traditional authority theory approaches to explain the influence of authority during the DI/TII movement in East Priangan. The authority of the ajengan and the conflicts it faced during the DI/TII Movement in East Priangan were caused by three factors: First, the authority of the ajengan was tied by the aspect of 'blessing' so that a student or the community if he wanted to receive blessings must respect (takzim) to the ajengan. The authority of the world exceeds the limit in worldly life, but it concerns the aspect of worship, an act that brings salvation in this world and in the hereafter; Second, the support of parties needed by DI/TII as advisors and enforcers of Islamic sharia; Third, they face dilemmas and threats from both groups, namely DI/TII and the Indonesian National Army (TNI) if they are known to take sides with one of the groups. The DI/TII movement has caused conflicts over the attitude of the people who joined the DI/TII, supported the TNI, and the people who did not determine the attitude of both the DI/TII and the TNI. The DI/TII movement ended after the Mahader Decree of Java and Madura Number KPTS-X/III/8/1962 dated August 15, 1962 concerning the death sentence against the Supreme Commander of DI/TII Krtosoewirjo. The movement had an impact on the socio-economy of the people in East Priangan (1949-1962)."

"ABSTRAKConflicts between corporations and local communities in mining industries become phenomenal after political reformation took place in 1998. Based on an analytical framework, which are developed from previous field research, the pattern of corporate-local community conflicts can be formulated into three different dimensions, those are dynamics of conflict, causes of conflict and state's roles. The dynamic dimension consist of seven variables: escalation and form of conflict, fluctuation of conflict, intensity of conflict, the roles of actors and institution and local characters. in the dynamics of conflict, the magnitude of conflicts is set by the intensity of conflicts, that is the conflicts violence. the causes of conflict dimension consist of political changes, inequality, domination, exploitation, empowerment and economic distress, and demographical variables; with inequality as the most important variables; the role of state extends within the dynamics and causes dimensions, that is how the role of state (i.e. the government) in the causes and the dynamics of conflict. deductively, based on the above mentioned analytical framework, the purpose of this study is to analyze the corporate-local communities conflicts that taking place in the geothermal industry in pangalengan, West Java. The method of data collection is qualitative with in-depth interviewing as the primary instrument used in the study. The findings show that the problem lies within the three sectors mentioned above (corporate, local communities and the government) with different substance and weight for each sector. However, the improvement should begin from the government or state sector."

"Penelitian ini mengevaluasi keamanan lalu lintas dari area penggabungan di jalan bebas hambatan berdasarkan teknik konflik lalu lintas dalam kondisi lalu lintas yang sedang berjalan, sebagai tindakan keselamatan lalu lintas non-kecelakaan. Objek penelitian ini, menggabungkan area di Jalan Tol Kota Sidoarjo. Menggunakan Drone untuk mengambil video untuk teknik pemrosesan data. Waktu untuk tabrakan (TTC) ditentukan dengan mengevaluasi konflik lalu lintas menggunakan aplikasi pelacak. Kemudian, ambang batas keparahan TTC ditentukan. Ambang konflik serius dan perubahan jalur umum terletak antara 0–2,9 detik dan 2,9-5,8 detik, masing-masing; ambang konflik serius dan umum ujung-belakang terletak antara 0-0,73 detik dan 0,73-3,33 detik, masing-masing. panjang rata-rata jalur percepatan, persen kendaraan berat yang melintas dijalur ramp, persen kendaraan berat di lajur 1 jalur utama, kecepatan rata-rata kendaraan yang melintas dilajur 1 jalur utama yang dibutuhkan untuk berpindah lajur yang secara positif mempengaruhi indeks resiko kecelakaan perjam (HCRI), Pengukuran TTC dalam makalah ini dapat menawarkan cakupan komprehensif dengan skala yang disempurnakan, menambah pemahaman pemodelan konflik lalu lintas di area penggabungan.

---

This research evaluate the traffic safety of the merging area on freeway based on traffic conflict techniques in the running traffic conditions, as a non-accident traffic safety measure. The object of this research, merging areas on Sidoarjo City Freeway. Using Drone to take video for data  processing techniques. The time for a collision (TTC) is determined by evaluating the traffic conflict using the tracker application. Then, the severity threshold of TTC is determined. The threshold of serious and general lane-change conflicts lies between 0–2.9 s and 2.9- 5.8 s,respectively; the threshold of serious and general rear-end conflicts lies between 0–0.73 s and 0.73–3.33 s, respectively. average length of acceleration lane, percent of heavy vehicles crossing the ramp, percent of heavy vehicles in lane 1 main lane, average speed of vehicles crossing lane 1 main lane needed to move lanes which positively affects the hourly accident risk index (HCRI ),The TTC measurement in this paper can offer comprehensive coverage with refined scales, adding to the understanding of traffic conflict modeling in merging areas."

"ABSTRAKTujuan dari tesis ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses peredaan ketegangan yang terjadi di Semenanjung Korea antara Korea Utara dengan Korea Selatan dalam kurun waktu 2000-2002. Proses peredaan ketegangan terjadi diwarnai oleh berbagai macam aktifitas kedua negara, baik yang bersifat resistensi maupun diplomatis. Kedua negara dapat dikatakan memiliki niat untuk melakukan rekonsiliasi dan berupaya menciptakan reunifikasi diantara keduanya. Terbukti dengan kemauan dua negara yang telah lama bertikai tersebut untuk memikirkan masa depan mereka melalui berbagai macam pertemuan. Dengan menempatkan pola dariperspektif konstruktivis, penelitian ini berhasil memunculkan agen, struktur, identity, interest dan behavior sebagai bagian-bagian penting dalam penerapan konstruktivis pada studi kasus konflik antara dua negara saudara yang bertikai dan terpisah oleh tirai ideologi. Pada penelitian ini juga digunakan metode case study dengan melihat konflik Korea Utara dan Korea Selatan di Semenanjung Koreasebagai obyek penelitian. Selain itu, penggunaan Historical Perspective-Research juga digunakan untuk membantu melakukan analisa dan kritik serta menyatukan urutan kejadian atau peristiwa yang terjadi di Korea Utara dan Korea Selatan.

---

ABSTRACTThe aim of this thesis is to find out the de-escalation of tension process that occured between North and South Korea in the Korean Peninsula during the period of 2000-2002. The process was marked by a variety of activities from the two countries, including resistance and diplomacy. The two countries can be said to have intention to do the reconcil and towards reunification. This is shown by the two conflicting countries willingness to consider their future through various meetings. By placing the pattern of constructivist perspective, this research successfully brought agency, structure,identity, interest and behaviour as an important parts in the implementation of constructivism on the case study of two sibling states locked in conflict and separated by ideological curtains. This research used case study methods which oversew the phenomena, situation and condition in the Korean Peninsula. This thesis also used a Historical Perspective-Research method to give some analizedthe historical background and the chronology of events in both countries."

" ABSTRAKPergerakan arus lalu lintas menerus, memutar, memotong dan diperparah dengan adanya persimpangan berurutan dengan putaran balik, jalur kereta api yang sejajar dengan jalan mengakibatkan adanya potensi lokasi konflik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pergerakan kendaraan, jenis konflik dan kompleksitas konflik lalu lintas pada persimpangan tidak bersinyal. Metode menggunakan pendekatan konflik dan data didapat dari survei lokasi. Lokasi penelitian adalah di Jalan Raya Lenteng Agung dengan konfigurasi simpang yang kompleks dengan dua simpang berurutan. Berdasarkan analisis terdapat dua tipe konflik utama yaitu konflik memotong 36% dan menyatu 35% pada lajur dua. Terdapat hubungan antara frekuensi konflik dengan volume kendaraan yang tunjukan oleh nilai R square sebesar 0,7386 dan 0,6223. Nilai kompleksitas konflik menunjukkan pada rentang 90-120 yang dapat dimasukan ke dalam kategori perlu peningkatan (need improvement). Guna mengurangi konflik perlu dilakukan manajemen lalu lintas antara lain dengan pembuatan lajur khusus putar balik.

---

ABSTRACT

The movement of traffic flow constantly, rotate, crop, and aggravated by the consecutive intersection and u-turn, railway which parallel to the road and the result there causing potential of conflict?s location. This study aims to analyze the movement of vehicles, types of conflict and traffic conflict complexity at the unsignalized intersection. This study uses the approach of conflict and the data obtained from the survey location. The location of this study is at Lenteng Agung Road with the complexity of intersection configuration and two parallel intersection. There are two major types of conflict is the conflict?s merging 36% and crossing 35% blends in lane two. There is relation between conflict frequency and traffic volume of vehicles which showed by the value of R square of 0.7386 and 0.6223. Conflict complexity?s value indicate that the range of 90-120 categorized as the category of need improvement. The traffic management is needed in order to decrease the conflict through the construction of turn around special lane."

"Latar belakang penelitian ini adalah terjadinya konflik politik akibat penerapan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas selama tahun 2003-2012. Konflik politik berlangsung dalam arena judicial review di Mahkamah Konstitusi tahun 2003 dan 2012, dan konflik politik di DPR dalam pembentukan Pansus BBM tahun 2008, serta perumusan APBN-P tahun 2012. Ada anggapan bahwa UU Migas sangat liberal, ditunggangi kepentingan asing dan bertentangan dengan UUD 1945, serta mengancam hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, rumusan masalah yang hendak diteliti adalah bagaimana karakter ideologis dari UU Migas dan pengaruhnya terhadap peran aktif negara dalam tata kelola migas? Bagaimana dinamika konflik tersebut berlangsung? Serta bagaimana konflik politik tersebut diselesaikan?.Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Sedangkan teori yang digunakan adalah teori Ideologi Seliger , Liberalisme Ekonomi Hayek , Nasionalisme Ekonomi List , Konflik dan Konsensus Politik Rauf dan Cosser , serta teori MNC Gilpin. Kesimpulan penelitian menunjukkan karakter ideologis UU Migas yang liberal telah meminimalisasi peran negara untuk mengatur harga BBM, pengelolaan langsung usaha hulu dan hilir, pemberian kewenangan monopoli pada BUMN, serta membatasi ekspansi asing di hulu dan hilir migas. Hal tersebut memicu penolakan di MK dan DPR dengan justifikasi nasionalisme ekonomi untuk mengembalikan peranan negara dalam tata kelola migas. Justifikasi ideologis bersifat operatif, baik untuk kepentingan mengamankan akses terhadap sumber daya migas maupun akses terhadap posisi kekuasaan politik. Konflik berakhir dengan penyelesaian yang diterima semua pihak dan menjadi katup penyelamat bagi kepentingan bersama. Temuan penelitian menunjukkan adanya gelombang nasionalisme ekonomi yang diartikulasikan dengan mekanisme judicial review untuk menentang berbagai kebijakan yang liberal. Judicial review di MK menjadi arena konflik politik baru selain arena legislasi di DPR. Implikasi teoritis dari penelitian ini, teori liberalisme ekonomi Hayek cenderung kurang memadai untuk menjelaskan anomali adanya liberalisasi yang dipadukan dengan perencanaan pemerintah seperti kebijakan target lifting, subsidi dan cost recovery. Teori MNC Gilpin juga cenderung kurang memadai untuk menjelaskan terjadinya infesiensi MNC Migas dalam produksi migas dengan naiknya cost recovery. Sementara itu, teori ideologi Seliger relevan untuk menjelaskan terjadinya justifikasi ideologis operatif dalam relasi konflik. Begitu pula dengan teori konflik Rauf dan katup penyelamat Cosser relevan untuk menjelaskan masalah penelitian.Kata kunci :konflik migas, ideologi, liberalisme, nasionalisme, MNC dan katup penyelamat.

---

The background of this dissertation is the political conflicts incited by the implementation of Act No. 22 of 2001 on Oil and Gas which occurred during 2003-12012. The conflicts took several forms during this time period: a judicial review in the constitutional court 2003 and 2012 , the formation process of a special assembly on oil and gas 2008 , and the formulation of the changes in government budget. These problems are mainly caused by the perception that the act is very liberal, benefits foreign interests, contradicts the Constitution, and endangers the wellbeing of many. Based on these facts, this dissertation aims to research three matters: 1 the ideological character of the act and its effect on the state's governance on oil and gas; 2 the dynamics of the conflict; and 3 the resolve of the conflict. The methodology of this research is qualitative and uses case studies, while the data is primarily collected through literary reviews and indepth interviews. Seliger's ideology theory, Hayek's economic liberalism theory, List's economic nationalism, Rauf and Cosser's conflict and consensus theory, as well as Gilpin's MNC theory are used in this dissertation.

This research reveals that the ideological character of the Oil and Gas Act, which is liberal, minimizes the state's role in setting the price, managing the businesses, giving state-owned enterprise authority to monopolize, and limiting foreign expansion in the oil and gas sector. Due to these reasons, the Constitutional Court rejected the act by using economic nationalism as a justifying argument. The purpose is to secure the state's accessibility to oil and gas resources, as well as to secure political sovereignty. The conflict ended with a settlement that is accepted by all parties and became the rescue valve of mutual interests.

The principal findings of this study reveal that a wave of economic nationalism was evident, and was articulated through judicial review, which opposes various liberal policies. Aside from legislation in the People's Representative Assembly, it became the new birthplace and arena of political conflicts. The theoretical implication of this study is that Hayek's economic liberalism theory is often irrelevant, mainly because of its inability to elaborate the anomalies regarding liberalization and the government's plan, such as lifting target, subsidies, and cost recovery. Gilpin's MNC theory proves to be irrelevant because it fails to explain the production inefficiency of oil and gas MNC in relations to the increase of cost recovery. Meanwhile, Seliger's ideology theory is relevant for it explains the occurrence of operative ideological justification in relations to conflict. This also applies Rauf and Cosser's conflict theory.Keywords: oil and gas conflict, liberalism, nationalism, multinational corporations, and safety valve."

"ABSTRAKKonflik tata ruang di wilayah perkotaan mdash;yang bisa berujung pada konflik lahan mdash;tidak hanya melibatkan antar masyarakat saja, tetapi juga antara masyarakat dengan pemerintah. Pada praktiknya, pemerintah seringkali menggunakan penggusuran paksa sebagai strategi untuk menertibkan lahan-lahan ilegal mdash;seperti tempat berjualan informal dan pemukiman kumuh mdash;agar peruntukannya sesuai dengan rencana tata kota. Melihat hal ini, terdapat dua pola yang terlihat pada studi-studi yang membahas penggusuran paksa. Pertama, pemerintah dan rulling group yang ada melihat bahwa pemanfaatan ruang kota harus secara legal dengan mengikuti rencana tata kota. Kedua, masyarakat miskin kota melihat bahwa ruang kota merupakan tempat yang dapat dan boleh dimanfaatkan oleh seluruh elemen masyarakat. Kedua pandangan yang saling berlawanan ini tidak pernah menemui titik temu yang solutif, oleh karenanya penulis berargumen bahwa dibutuhkan suatu lembaga mediasi untuk menjembatani kepentingan di antara keduanya agar tidak timpang. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam, peneliti ingin melihat lebih jauh bagaimana konflik lahan yang berujung penggusuran paksa ini terjadi antara masyarakat miskin kota dengan pemerintah daerah. Selain itu, artikel ini juga ingin melihat lebih jauh peran LSM dalam kasus penggusuran paksa. Temuan dari artikel ini menunjukan bahwa LSM memiliki peranan penting tidak hanya sebagai mediator, tetapi juga sebagai pembangun kesadaran ruang masyarakat dalam konflik ruang yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat.

---

ABSTRACTSpatial conflict in urban areas which can lead to land conflicts involves not only inter community groups but also between communities and governments. In practice, governments often use forced evictions as a strategy to discipline illegal lands such as informal selling places and slums so that their designations are in accordance with urban planning. Looking at this, there are two patterns seen in studies that deal with forced evictions. First, the government and the existing rulling group see that the utilization of urban space must legally follow the city planning plan. Secondly, the urban poor see that city space is a place that can and can be utilized by all elements of society. These two opposing views have never met a solvent point of view, and therefore the authors argue that a mediating body is required to bridge the interests between the two in order not to be unbalanced. Using a qualitative approach with an in depth interview method, researchers wanted to see further how land conflicts that led to forced evictions occurred between the urban poor and local governments. In addition, this article also wants to see further the role of NGOs in cases of forced evictions. The findings of this article show that NGOs play an important role not only as mediators, but also as builders of spatial awareness in spatial conflict between government and society."