Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The term cancel culture has taken the online realm by storm since it involves revoking cultural clout just with a few types on the keyboard. Cancel culture is understood as collective attempt to boycott a target from having a prominent public platform for violating social norms with economic and social consequences that can reach to destructive degree. While the practice of cancelling via online activisms has been acknowledged in other parts of the world, studies that took cases in Indonesia are still scarce. This paper explores how Indonesian netizens execute cancel culture as a form of computer-mediated communication to Zara JKT48's scandals, whose relationship with social media coincides with the panopticon concept. Panopticon in this study refers to social media as a virtual prison where people are under constant surveillance. Details of Zara’s online scandals are compiled from Instagram and Twitter posts from Zara herself, fans and critics which serves as data to be analyzed using multimodal analysis. The study discovered that although there are shared similarities practices of cancelling in Japan, home of sister group AKB48, such as issues went instantly viral and original intentions got derailed into online prosecution and online bullying, Indonesia's way of synthesizing new norms of cancel culture resulted in a cancel culture with little to no substantial consequences as the object of cancelling continues being supported by endorsers and maintaining her career.

---

Fenomena Cancel Culture telah menguasai perhatian ranah online karena kemampuannya mempengaruhi pencabutan pengaruh budaya seseorang hanya dengan ketikan jari di sosial media. Cancel culture dipahami sebagai upaya kolektif untuk memboikot target yang memiliki platform public terkemuka karena melanggar norma sosial dengan konsekuensi ekonomi dan sosial yang dapat mencapai tingkat destruktif. Tulisan ini mengeksplorasi bagaimana netizen Indonesia melakukan cancel culture sebagai bentuk Computer-mediated Communication (CMC) terhadap skandal Zara JKT48 yang hubungannya dengan sosial media bertepatan dengan konsep panopticon. Panopticon dalam penelitian ini mengacu pada media sosial sebagai penjara virtual dimana orang-orang berada di bawah pengawasan konstan. Rincian skandal online Zara dikumpulkan dari Instagram dan Twitter posting dari Zara sendiri, para penggemar, dan kritikus yang berfungsi sebagai data untuk dianalisis mengunakan analisis multimodal. Studi ini menemukan bahwa meskipun ada kesamaan praktik canceling di Jepang, negara asal sister group AKB48, seperti masalah langsung menjadi viral dan itikad asli tergelincir menjadi penuntutan online dan intimidasi online, cara Indonesia mensintesis norma-norma baru cancel culture dengan sedikit atau tanpa konsenkuensi substansial sebagai objek cancel culture karena mereka terus didukung oleh endorses dan alhasil berhasil mempertahankan karier.

"

"“Cancel culture” has become one of the most charged concepts in contemporary culture and politics, but mainstream critiques from both the left and the right provide only snapshots of responses to the phenomenon. Takinga media and cultural studies perspective, this book traces the origins of cancel practices and discourses, and discusses their subsequent evolution within celebrity and fan cultures, consumer culture, and national politics in the U.S. and China. Moving beyond popular press accounts about the latest targets of cancelling or familiar free speech debates, this analysis identifies multiple lineages for both cancelling and criticisms about cancelling, underscoring the various configurations of power associated with “cancel culture” in particular cultural and political contexts. "

"Media sosial telah memfasilitasi penggunanya dengan ruang untuk berkomunikasi dengan orang lain dan mengungkapkan pendapat mereka kepada publik. Dengan media sosial, cancel culture semakin marak terjadi. Pasalnya, opini dari individu mudah tersebar menggunakan fitur status di media sosial. Pemanfaatan status untuk mempengaruhi orang lain itulah yang terjadi dalam peristiwa Dewa Kipas. Status Ali yang menjadi viral mengakibatkan aksi kolektif berupa cancelling dari netizen Indonesia terhadap Levy Rozman (@GothamChess). Menariknya, fenomena ini membawa dampak yang signifikan bagi pihak-pihak yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi terjadinya cancel culture yang dilakukan oleh netizen Indonesia di media sosial dan menganalisis implikasi dari tindakan dominasi netizen Indonesia dalam peristiwa Dewa Kipas. Metode kualitatif dengan analisis wacana digunakan untuk mengkaji studi kasus ini. Melalui penelitian ini, ditemukan bahwa konteks budaya Indonesia yang kuat berperan besar dalam tindakan cancel culture tersebut.

---

Social media has facilitated its users with a space to communicate with other people and express their opinion to the masses. With social media, cancel culture is being reinforced. The reason is because opinions from individuals are being spread easily using status features on social media. The utilization of status to influence other people is what happened with Dewa Kipas incident. Ali’s status that went viral led to collective action of canceling from Indonesian netizens towards Levy Rozman (@GothamChess). Interestingly, this phenomenon brought significant impact to the parties involved. This paper aims to Investigate the occurrence of Indonesian netizens’ cancel culture on social media and analyze the implication of Indonesian netizens’ predominance action in Dewa Kipas incident. Qualitative method with discourse analysis is being used to analyse the case. Through this research, it is found that Indonesians’ strong cultural context played a big role in the canceling act.

"

"Budaya digital membuka ruang baru yang memungkinkan munculnya bentuk-bentuk partisipasi yang cenderung lebih beragam. Kebebasan dalam partisipasi digital ini tidak luput dari berbagai permasalahan, terutama ketika hal tersebut mendorong munculnya kekerasan digital. Salah satu fenomena yang tersangkut dalam problematika partisipasi digital tersebut adalah cancel culture. Studi-studi terdahulu tentang cancel culture melihat fenomena ini melalui dua sisi, yaitu kapasitas cancel culture untuk mewujudkan keadilan sosial melalui penyediaan keadilan alternatif bagi kelompok marginal, dan cancel culture sebagai fenomena yang bersifat disintegratif karena menciptakan permasalahan baru di ruang digital. Penelitian ini berargumen bahwa dualitas ini terkait dengan ambivalensi dualitas partisipasi digital yang berpontensi untuk menciptakan ruang pemberdayaan, namun pada saat yang bersamaan dapat menciptakan kekerasan berbasis digital. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat dua bentuk cancel culture yakni reflektif dan nonreflektif. Dualitas tersebut dipengaruhi bentuk literasi digital yang dimiliki pengguna. Literasi digital berhubungan dengan bentuk tindakan dan partisipasi digital yang dilakukan pengguna. Literasi digital kritis ditandai dengan kesadaran tentang kapasitas transformasi sosial melalui ruang digital. Pengguna dengan literasi digital kritis akan melakukan cancelling yang bertujuan mengangkat suara marginal. Sebaliknya, pengguna dengan literasi digital tidak kritis akan melakukan cancelling yang justru menjurus pada kekerasan digital.

---

Digital culture opens up new spaces that allow the emergence of participation that tend to be more diverse. Freedom in digital participation is not problem-free, especially when it encourages digital violence. One of the phenomena involved in the digital participation problem is cancel culture. Previous studies on cancel culture view this phenomenon through two sides: the capacity of cancel culture to realize social justice through the provision of alternative justice for marginalized groups and cancel culture as a disintegrative phenomenon that creates new problems in the digital space. This study argues that this duality is related to the ambivalence of the duality of digital participation, which can create space for empowerment, but at the same time, it can create digital-based violence. This study found two forms of cancel culture, namely reflective and non-reflective. This duality is influenced by digital literacy the user has. Digital literacy is related to the forms of digital actions and participation that users take. Critical digital literacy is characterized by awareness of the capacity for social transformation through the digital space. Users with critical digital literacy will cancel in support of marginal voices. Canceling conducted by users with uncritical digital literacy will lead to digital violence."

"Cancel cultur merupakan fenomena sosial berupa pembatalan secara sosial seseorang akibat suatu hal dari diri orang tersebut yang dipandang ofensif oleh masyarakat. Tindakan ini umumnya dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk protes agar seseorang yang terkena pembatalan meminta maaf dan tidak mengulangi perbuatannya kembali. Cancel culture telah ada dalam masyarakat sejak lama, namun seiring berkembangnya teknologi, fenomena ini juga berkembang dari segi skala dan intensitas pembatalannya, juga seberapa seringnya pembatalan tersebut terjadi. Perkembangan tersebut terjadi karena teknologi internet dan media sosial yang mempermudah penyebaran informasi sehingga hal-hal kecil dapat menjadi sesuatu yang viral.Cancel culture yang semakin berkembang ini berpotensi menimbulkan suatu masalah yang besar bagi target pembatalan, seperti tercemarnya nama baik korban, kehilangan pekerjaan, dan tersebarnya data pribadi. Target pembatalan yang menderita permasalahan-permasalahan seperti itu dapat dikatakan sebagai korban cancel culture. Walaupun terdapat masalah-masalah tersebut, di dalam hukum pidana Indonesia belum ada suatu peraturan yang memberikan perlindungan hukum bagi target pembatalan. Oleh karena itu, diperlukan suatu perlindungan di bidang hukum untuk memberikan batasan dalam cancel culture dan mencegah terjadinya masalah-masalah tersebut sebelum cancel culture semakin berkembang di masyarakat. Dengan perlindungan hukum ini, hak-hak dari target pembatalan tetap terjamin oleh hukum untuk tidak dilanggar.

---

Cancel culture is a social phenomenon in a form of socially cancelling somebody because of something from that person that society sees as offensive. The society generally does this action as a form of protest so that the person that is getting cancelled sends an apology and will not repeat their action. Cancel culture has been in the society for a long time, but as the technology is developing, this phenomenon is also developing in terms of the scale and intensity of the cancellation, also how often the cancellation happens. That development happens because of the technology of internet and social media that ease information transmission which causes small things able to become something viral. This development of cancel culture is potential of creating big problems for cancellation targets, such as defamation, job loss, dissemination of personal data. Cancellation targets that suffer those problems can be said as cancel culture victims. Even though those problems exist, Indonesian criminal law does not have any rule that gives legal protection for cancellation targets. Therefore, legal protection is needed for giving restriction to cancel culture and preventing those problems from happening before the cancel culture develops even more in society. With this legal protection, the rights of cancellation targets are guaranteed by law to not be violated."

"Cancel Culture atau dikenal sebagai aksi boikot merupakan fenomena memboikot seseorang akibat mengucapkan atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma yang ada di masyarakat. Aksi boikot ini banyak terjadi di media sosial dan mayoritas menargetkan seorang selebriti. Fenomena Cancel Culture ramai terjadi di berbagai negara, termasuk di Tiongkok. Penelitian ini membahas tentang pemanfaatan fenomena Cancel Culture oleh pemerintah Tiongkok untuk mengendalikan industri hiburan dan dampaknya bagi perkembangan industri hiburan di Tiongkok. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan budaya. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pelanggaran yang terjadi di dalam industri hiburan Tiongkok umumnya berkaitan dengan nilai-nilai budaya dalam masyarakat Tiongkok. Pemerintah menggunakan aksi pemboikotan untuk mengatur kembali industri hiburan sekaligus mengingatkan kembali masyarakat atas nilai-nilai budaya yang dianut Tiongkok.

---

Cancel Culture or known as boycott action is a phenomenon of boycotting someone due to their saying or taking actions that are contrary to the norms that exist in society. These actions happen a lot on social media and the majority target is celebrities. The Cancel Culture phenomenon is happening in various countries, including China. This research article discusses the use of the Cancel Culture phenomenon by the Chinese government to control the entertainment industry and its impact on the development of the entertainment industry in China. This study article used the qualitative research method with a cultural approach. And also collected data through literature studies. The results show that infractions that occur in the Chinese entertainment industry are generally related to cultural values ​​in Chinese society. The government uses boycotts to reorganize the entertainment industry, as well as reminding back the people of China of their cultural roots. "

"ABSTRAKIdolling yang dibawa oleh JKT48 dari Jepang telah mengalami proses kontekstualisasi terhadap nilai dan norma yang ada di Indonesia dengan tujuan agar dapat diterima sebagai budaya populer seperti di Jepang. Studi-studi sebelumnya menyatakan bahwa manajemen dari grup idola telah melakukan proses komodifikasi dan lokalisasi budaya dalam membawa idolling sebagai budaya populer ke Indonesia. Berbeda dengan studi-studi sebelumnya, argumentasi dari penelitian ini adalah idolling yang dibawa oleh JKT48 muncul sebagai ruang negosiasi bagi manajemen JKT48 yang berasal dari Jepang dengan manajemen, anggota dan penggemar JKT48 yang kemudian membentuk idolling versi hybrid. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam dan observasi sebagai metode pengumpulan data. JKT48 di dalam tulisan ini didefinisikan sebagai sebuah entitas yang melibatkan manajemen, anggota dan penggemar JKT48. Idolling versi hybrid muncul sebagai hasil negosiasi budaya yang berbeda antara Jepang dan Indonesia. Proses negosiasi tersebut melibatkan manajemen, anggota dan penggemar JKT48 sebagai bentuk resistensi terhadap budaya populer yang masuk yaitu idolling.

---

ABSTRACTIdolling that was brought by JKT48 from Japan has experienced the process of contextualization of values and norms in Indonesia with the purpose to be accepted as popular culture as in Japan. Previous studies have stated that from within the management of the idol group has done the process of commodification and localization of culture in bringing idolling as a popular culture to Indonesia. Different from previous studies, the argument from this research is that the idolling that was brought by JKT48 emerged as a third space for JKT48 management from Japan with management, members and fans of JKT48 which later formed a hybrid version of idolling. This research is a qualitative research with in depth interview and observation as data collecting method. JKT48 in this paper define as an entity that involving management, members and fans of JKT48. Hybrid version idolling emerged as a result of cultural negotiations that took place in the third space . The negotiation process involves the management, members and fans of JKT48 as a form of resistance to idolling as popular culture which was originated from Japan."

"Tesis ini membahas tentang fenomena idol group JKT48 sebagai bagian dari diplomasi publik Cool Japan Jepang yang muncul di Indonesia. Dengan menggunakan nilai-nilai ala Jepang, yang disadur dari sister group mereka yang berada di Jepang, AKB48, JKT48 menemukan popularitasnya di Indonesia. Fans-fans berat JKT48 pun bermunculan di Indonesia. Ini adalah pertanda dari berhasilnya diplomasi publik Cool Japan Jepang di Indonesia. Idol group JKT48 sebagai bagian dari diplomasi publik Jepang di Indonesia dianalisis menggunakan metode studi pustaka dan wawancara. Studi pustaka yang dilakukan sendiri berkenaan dengan diplomasi publik Jepang, soft power dari Joseph Nye, hingga idology dari Patrick Galbraith.

---

Idol group JKT48 is a part of Japanese?s Public Diplomacy dubbed as the Cool Japan Program. With the Japanese value extracted from their Japanese sister group, AKB48, JKT48 rise into popularity in Indonesia. This is one of the sign on how succesful Japan's Cool Japan diplomacy in Indonesia. The subject was analyzed using literature review and interviews. The literature review includes Joseph Nye's soft power and Patrick Galbraith's idology. This research conclude that the nature of Indonesian people are suitable for Japanese public diplomacy to spread nicely."

"[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui komodifikasi anggota JKT48 dan komodifikasi dukungan fans terhadap idola yang dilakukan oleh manajemen JKT48. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, analisis wacana kritis. Hasil penelitian ini adalah komodifikasi anggota JKT48 dan komodifikasi dukungan fans karena manajemen JKT48 mentransformasinya sebagai komoditi. Kerugian yang ditimbulkan bagi perempuan yang menjadi anggota JKT48 adalah eksploitasi sebagai pekerja dan kehilangan makna dirinya sebagai perempuan karena direduksi menjadi obyek dan komditi. Sedangkan kerugian yang dapat dialami oleh fans adalah pengurangan hak sebagai konsumen dan mengalami manipulasi sehingga melakukan konsumsi atas komoditi yang sebenarnya bukan komoditi.

---

ABSTRACT

;The purposes of this research are to know about the commodification of JKT48?s member and the commodification of the fans? support among their idol that have been done by JKT48?s management. This research use qualitative method with observation, interview and critical discourse analysis. The Result of this research is JKT48?s management did the commodification against women (JKT48?s member) and against fans? support because JKT48?s management transformed women and fans? support as a commodity which is can be sold to public. The bad impacts of commodification for women are an exploitation as a labor and they are losing the meaning of themselves as a women because the reduction as an object or a commodity. On the other hand, the bad impacts of commodification for it fans are the decreasing of their rights as a consumer and manipulated by the management so they are consuming among a ?commodity? that not really a ?commodity?.

;The purposes of this research are to know about the commodification of JKT48?s member and the commodification of the fans? support among their idol that have been done by JKT48?s management. This research use qualitative method with observation, interview and critical discourse analysis. The Result of this research is JKT48?s management did the commodification against women (JKT48?s member) and against fans? support because JKT48?s management transformed women and fans? support as a commodity which is can be sold to public. The bad impacts of commodification for women are an exploitation as a labor and they are losing the meaning of themselves as a women because the reduction as an object or a commodity. On the other hand, the bad impacts of commodification for it fans are the decreasing of their rights as a consumer and manipulated by the management so they are consuming among a ?commodity? that not really a ?commodity?.

, The purposes of this research are to know about the commodification of JKT48’s member and the commodification of the fans’ support among their idol that have been done by JKT48’s management. This research use qualitative method with observation, interview and critical discourse analysis. The Result of this research is JKT48’s management did the commodification against women (JKT48’s member) and against fans’ support because JKT48’s management transformed women and fans’ support as a commodity which is can be sold to public. The bad impacts of commodification for women are an exploitation as a labor and they are losing the meaning of themselves as a women because the reduction as an object or a commodity. On the other hand, the bad impacts of commodification for it fans are the decreasing of their rights as a consumer and manipulated by the management so they are consuming among a ‘commodity’ that not really a ‘commodity’.

]"

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara komprehensif pengungkapan aktivitas CSR perusahaan konglomerasi di Indonesia dan India, yang direpresentasikan oleh Astra Group (Indonesia) dan Tata Group (India) di Tahun 2012 dan 2013 dengan memasukkan unsur budaya, sosial-ekonomi dan politik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif dan kualitatif-deskriptif guna membandingkan tiga variabel utama penelitian, yakni media pengungkapan, peran CSR dalam perusahaan dan isi laporan CSR sehingga Peneliti dapat menjustifikasi kelemahan dan keunggulan masing-masing perusahaan terkait pengungkapan praktik CSR-nya. Hasil penelitian ini menunjukkan tiga hal utama. Pertama, dari media pengungkapan yang diteliti, Tata Group memiliki tingkat awareness yang lebih tinggi dibandingkan dengan Astra Group. Kedua, terkait dengan peran CSR dalam perusahaan, CSR merupakan suatu komitmen yang dipandang sebagai unsur yang strategis oleh kedua perusahaan. Terakhir, isi laporan CSR kedua perusahaan menyatakan bahwa praktik CSR yang diimplementasikan oleh Astra Group dan Tata Group dilandasi oleh unsur budaya, sosial-ekonomi dan politik masingmasing negara. Berdasarkan tiga variabel yang telah diteliti, mengindikasikan secara khusus bahwa dalam isi laporan CSR, Astra Group lebih unggul terhadap kepatuhan standar pelaporan CSR terbaru sedangkan Tata Group lebih unggul dalam menyajikan informasi pada media pengungkapan CSR.

---

This study aims to describe comprehensively about CSR activities disclosure in Indonesia and India Conglomerates representated by Astra Group (Indonesia) and Tata Group (India) in 2012 and 2013 by incorporatung cultural, socio-economic and political elements. The method used in this study are quantitative and qualitative-descriptive study comparing three main variables, namely media disclosure, role of CSR in the company and the content of the CSR report, thus researcher can justify the weaknesses and advantages of each company related disclosure in their CSR practices.

These result indicate three main points. First, from the disclosure media under study, Tata Group has a higher level of awareness compared with Astra Group. Second, related to the role of CSR in the company, CSR is a commitment that is seen as a strategic element by both companies. Finally, about the content of CSR report, both companies stated that the practice of CSR are influenced by cultural elements, socio-economic and politics of each country.

Based on the three variables that have been studied, indicating specifically that the content of the CSR report, Astra Group is superior to the latest CSR reporting standards compliance while Tata Group is superior in presenting information to the media disclosure of CSR."