Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKHarari mengatakan bahwa manusia saat ini sedang berada pada Era Revolusi Teknologi dimana revolusi kembar dari bioteknologi dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) akan memungkinkan manusia untuk mengendalikan dunia dalam dirinya dan memungkinkan manusia untuk merekayasa dan memproduksi kehidupan. Revolusi teknologi ini tentunya akan membawa perubahan besar pada segala aspek kehidupan manusia baik secara sosial, ekonomi, politik, pendidikan, budaya, bahkan sampai pada ideologi dan kepercayaan manusia. Revolusi ini akan mengantarkan manusia pada ancaman bencana disrupsi teknologi. Disrupsi teknologi ini dapat mengganggu masyarakat dan makna kehidupan manusia dalam berbagai cara, mulai dari penciptaan kelas global yang tidak berguna, kebangkitan kolonialisme data dan kediktatoran digital hingga pada kehancuran diri manusia. Kita bukan hanya sedang mengalami krisis teknologi, tapi juga mengalami krisis filosofi. Maka melalui tulisan ini penulis sebagai peneliti mencoba menjawab pertanyaan, bagaimanakah revolusi teknologi ini bisa membawa manusia pada ancaman disrupsi teknologi yang mengarah pada kehancuran diri manusia? Penulis akan menggunakan metode pasca fenomenologi sebagai alat komparasi dalam melihat hubungan manusia, teknologi dan dunia. Metode ini banyak digunakan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang futuristik. Oleh karena itu, penulis akan melakukan refleksi kritis dalam menjelaskan bagaimana teknologi akan mengambil alih diri manusia secara perlahan yang pada akhirnya akan membawa kehancuran pada diri manusia.

---

ABSTRACTHarari said that humans are currently in the Technological Revolution Era, where the twin revolutions of biotechnology and information communication technology (ICT) will allow humans to control the world within themselves, and allow humans to engineer and produce life. This technological revolution will certainly bring major changes to all aspects of human life, socially, economically, politically, educationally, culturally, even to human ideology and belief. This revolution will lead humans to the threat of technological disruption. This technological disruption can disrupt society and the meaning of human life in a variety of ways, from the creation of a useless global class, the rise of data colonialism, and digital dictatorships to the destruction of humanity. We are not only experiencing a technological crisis, but also a philosophical crisis. So through this paper, the author as a researcher tries to answer the question, how can this technological revolution bring humans to the threat of technological disruption that leads to human self-destruction? The author will use the post-phenomenological method as a comparative tool in seeing the relationship between humans, technology, and the world. This method is widely used in answering futuristic questions. Therefore, the author will do a critical reflection in explaining how technology will take over human beings slowly and will eventually bring destruction to humans."

"Harari mengatakan bahwa manusia saat ini sedang berada pada Era Revolusi Teknologi dimana revolusi kembar dari bioteknologi dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) akan memungkinkan manusia untuk mengendalikan dunia dalam dirinya dan memungkinkan manusia untuk merekayasa dan memproduksi kehidupan. Revolusi teknologi ini tentunya akan membawa perubahan besar pada segala aspek kehidupan manusia baik secara sosial, ekonomi, politik, pendidikan, budaya, bahkan sampai pada ideologi dan kepercayaan manusia. Revolusi ini akan mengantarkan manusia pada ancaman bencana disrupsi teknologi. Disrupsi teknologi ini dapat mengganggu masyarakat dan makna kehidupan manusia dalam berbagai cara, mulai dari penciptaan kelas global yang tidak berguna, kebangkitan kolonialisme data dan kediktatoran digital hingga pada kehancuran diri manusia. Kita bukan hanya sedang mengalami krisis teknologi, tapi juga mengalami krisis filosofi. Maka melalui tulisan ini penulis sebagai peneliti mencoba menjawab pertanyaan, bagaimanakah revolusi teknologi ini bisa membawa manusia pada ancaman disrupsi teknologi yang mengarah pada kehancuran diri manusia? Penulis akan menggunakan metode pasca fenomenologi sebagai alat komparasi dalam melihat hubungan manusia, teknologi dan dunia. Metode ini banyak digunakan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang futuristik. Oleh karena itu, penulis akan melakukan refleksi kritis dalam menjelaskan bagaimana teknologi akan mengambil alih diri manusia secara perlahan yang pada akhirnya akan membawa kehancuran pada diri manusia.

---

Harari said that humans are currently in the Technological Revolution Era, where the twin revolutions of biotechnology and information communication technology (ICT) will allow humans to control the world within themselves, and allow humans to engineer and produce life. This technological revolution will certainly bring major changes to all aspects of human life, socially, economically, politically, educationally, culturally, even to human ideology and belief. This revolution will lead humans to the threat of technological disruption. This technological disruption can disrupt society and the meaning of human life in a variety of ways, from the creation of a useless global class, the rise of data colonialism, and digital dictatorships to the destruction of humanity. We are not only experiencing a technological crisis, but also a philosophical crisis. So through this paper, the author as a researcher tries to answer the question, how can this technological revolution bring humans to the threat of technological disruption that leads to human self-destruction? The author will use the post-phenomenological method as a comparative tool in seeing the relationship between humans, technology, and the world. This method is widely used in answering futuristic questions. Therefore, the author will do a critical reflection in explaining how technology will take over human beings slowly and will eventually bring destruction to humans."

"ABSTRAKKebebasan selalu menjadi isu penting bagi pers di Indonesia, bahkan setelah pasca reformasi di mana demokratisasi berlangsung di segala lini kehidupan. Ancaman sensor oleh pemerintah yang sebelumnya menjadi momok bagi jurnalisme, kini diganti oleh konglomerasi dan konvergensi yang dikhawatirkan mengancam kebebasan pers. Artikel ini merupakan review terhadap dua penelitian yang berfokus pada hal tersebut. Penelitian pertama oleh Anett Keller pada 2004 melihat bagaimana kepemilikan sangat berpengaruh terhadap otonomi redaksi. Sepuluh tahun setelah itu Ross Tapsell juga menyorot kebebasan pers di era konvergensi yang sarat dengan konglomerasi, dan bagaimana teknologi merupakan masalah sekaligus jawaban dari kekhawatiran tentang kebebasan pers. Meskipun berangkat dengan fokus yang berbeda, kedua penelitian berhasil memetakan ancaman dan potensi bagi kebebasan pers Indonesia yang terus bergejolak.

---

ABSTRACTFreedom of the press has always been a critical issue in the industry, moreover in the post-reform era where democratization is happening on every aspect. The government?s censor that previously being the main problem for journalism, now shift towards conglomeration and convergence that raise concern to freedom of the press. This article is a review to two researches that focus on that issue. The first is Anett Keller?s 2004 research that examine how ownership is significantly affecting newsroom autonomy. After ten years Ross Tapsell also aims to further examine freedom of the press in the convergence era, and how technology works as both threat and solution to freedom of the press. Although focuses differently, both research successfully map the threats and possibilities to Indonesia?s freedom of the press that is an ongoing process."

"Kebebasan dan ketubuhan merupakan dua hal yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Ketubuhan dapat dimaknai sebagai sebuah keberadaan eksistensial seperti yang tertuang di dalam novel Un Pays Pour Mourir (2015) karya Abdellah Taïa. Novel ini menceritakan tentang kehidupan tokoh utama yang bernama Zahira, seorang perempuan Maghribi yang bermigrasi ke Paris bersama dengan teman-temannya yang sama-sama berprofesi sebagai pelacur. Hal yang ingin dipaparkan melalui artikel ini adalah bagaimana setiap tokoh menggunakan tubuh mereka untuk mendapatkan kebebasannya sehingga mereka sadar atas eksistensi dirinya dan pada akhirnya dapat menempatkan dirinya sebagai subjek di dunianya. Berdasarkan metode kualitatif, ditemukan bahwa unsur ketubuhan menjadi penggerak fungsi utama di dalam novel ini sekaligus hambatan utama yang dihadapi oleh para tokoh baik dari lingkungan keluarga maupun lingkungan sosialnya. Melalui konsep kebebasan dan ketubuhan yang dihadirkan oleh penulis, timbul kesadaran mengenai kebebasan yang mereka miliki atas tubuhnya sehingga masing-masing tokoh akan memahami eksistensinya melalui tubuh yang mereka miliki. Tubuh yang dimiliki oleh seseorang seringkali dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan kebebasan tersebut, baik untuk untuk tetap bertahan hidup dan menikmati kebebasan di dunia, atau dengan mematikan tubuhnya sehingga mendapatkan kebebasan yang abadi atau kematian.

---

Freedom and body are two things that are related to one another. The body can be interpreted as an existential being as stated in the novel Un Pays Pour Mourir (2015) by Abdellah Taïa. This novel tells about the life of the main character Zahira, a Maghreb woman who migrated to Paris with her friends and worked as prostitutes. This article discusses how each character uses their bodies to get their freedom so that they are aware of their existence and can finally place themselves as subjects in their world. Based on the qualitative method, it was found that the physical element becomes the main issue in this novel as well as the main obstacle faced by the characters both from the family and society. Through the concepts of freedom and body presented by the author, awareness arises about the freedom they have over their bodies so that each character will understand their existence through the bodies they have. A person's body is often used as a tool to get that freedom, either to survive and enjoy freedom in the world, or by turning his body off to get eternal freedom or death."

"Euforia kebebasan pers yang berlangsung di era reformasi (pasta Orde Baru), selain memberikan angin segar bagi kehidupan demokrasi dan rakyat Indonesia, ternyata juga memberikan dampak negatif sebagai akibat dari penyelenggaraan pers yang terlalu antusias atau berlebihan-lebihan.Tesis ini berusaha mengkaji persoalan tersebut dengan fokus: jaminan pemerintah/negara terhadap aktivitas praktisi pers yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan pers: apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan selaras pula dengankode etik jurnalistik; implikasi kebebasan pers bagi kehidupan nyata bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan menawarkan alternatif pemikiran bagi perbaikan penyelenggraan pers di tanah air agar tidak memberikan implikasi negatif.Untuk sampai pada tujuan tersebut digunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data: wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap sejumlah informan yang berasal dari kalangan praktisi pers, pakar komunikasi, pakar psikologi sosial, politisi (anggota DPR) dan aktivis media watch dengan menggunakan pedoman wawancara. Analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mengorganisasikan, mengkategorikan, menemukan tema dan ide-ide, dan kemudian disajikan secara deskriptif. Analisis data atas temuan-temuan di lapangan menunjukkan beberapa kesimpulan panting sebagai berikut:Sejak pemerintahan Presiden BJ Habibie, di Indonesia berlangsung reformasi pers yang ditandai oleh kebebasan pers. Namun kebebasan tersebut masih berlangsung semu. Kebebasan pers dinodai sikap emosional crew pers dalam menurunkan berita, sehingga bermunculan berita-berita bombastis, sensasional, tendensius, provokatif, fitnah, caci maki, eksploitasi pronografi, menafikan fairness dan akurasi, sehingga pers kehilangan profesionalitas dan berjarak dengan etika jurnatistik, bahkan kerap melakukan trial by the public."

"Skripsi ini membahas tentang pengaruh kebijakan pemerintah Meiji terhadap kebebasan pers di Jepang, terutama terkait sistem sensor. Selama masa Meiji, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan pers Jepang seperti Peraturan Pers dan Peraturan Penerbitan tahun 1869; Peraturan Pers tahun 1875; Peraturan Penerbitan tahun 1893 dan Undang-undang Pers tahun 1909. Walaupun selama zaman Meiji, kebebasan pers Jepang dibatasi, namun pada kenyataannya pers Jepang tetap mampu menyuarakan pendapat. Hal ini dapat dilihat pada masa Perang Jepang Cina (1894-1895) dan perang Rusia Jepang (1905-1907) yang memberi keuntungan bagi pers Jepang karena menarik perhatian publik.

---

This study examines the effect of Meiji government policies on press freedom in Japan, especially the censorship system. In Meiji Era, the government issued regulations concerning Japanese press such as Press Ordinance and Publication Ordinance in 1869; Newspaper Ordinance in 1875; Publishing Ordinance in 1893; and Publishing Law in 1909. Despite of the restrictment of Meiji government regulations, in fact, Japanese press still could state their opinions.These freedom of press could be seen during Sino Japanese War (1894-1895) and Russo War (1905-1907) because the press could attract public attention."

"Sejarah kemerdekaan pers di Indonesia dalam perkembangannya telah mengalami pasang surut yang tidak terlepas dari dinamika kehidupan politik di Indonesia. Dan hal ini pada gilirannya mempengaruhi hakekat pers bebas dan bertanggung jawab itu sendiri. Bahkan dengan digantikannya UU No. 21 tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers dengan UU No. 40 Tahun 1999 Tenting Pers telah terjadi perubahan sistem pertanggungjawaban pers. Mengingat hal ini penulis berkeinginan menuangkan fenomena tersebut ke dalam suatu tulisan yang berjudul "Analisis Kritis Terhadap Perkembangan Pers bebas Dan Bertanggung Jawab Di Indonesia Pada Era Refarmasi". Penulisan ini bersifat deskritif dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen, serta menggunakan metode analisis kualitatif Berdasarkan hasil analisis dapat dikemukakan di era reformasi pengawasan terhadap pers oleh pemerintah melemah dengan ditiadakannya penyensoran, pembredelan, dan SIUPP yang barhubungan langsung dengan kebebasan pers. Dan di sisi lain kode etik sebagai pencerminan pers yang bertanggung jawab yang dimiliki oleh insan pers belumlah m.erupakan bagian yang terintegral pada setiap diri insan pers. Kondisi ini diperparah dengan ketidakpahaman pemerintah dan masyarakat untuk menyelesaikan sengketanya dengan pers sebagai akibat pemberitaannya yang dirasakan merugakan, baik melalui lembaga hak jawab, melalui jalur hokum, maupun menggunakan Dewan Pets sebagai mediator. Hal inilah yang menyebabkan kemerdekaan pers di era reformasi cenderung menjadi "kebebasan pers". Sehingga, dapat dikatakan fungsi kebebasan pers di era reformasi mendahului fungsi pers yang bertanggung jawab. Perihal limitasi kebebasan nears dalam wujui.i peraturan pidana yang diatur baik di dalam KUHP dan UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers merupakan penceminan bahwa kebebasan pers tidaklah bersifat absolut, namun dibatasi peraturan-peraturan pidana yang harus memenuhi syarat limitatif dan syarat demokratis.Adapun, peraturan-peraturan pidana tersebut dapat digolongkan ke dalam 6 (lima) bagian. Dan keenam peraturan pidana tersebut dapat diategorikan sebagai suatu pembatasan yang bersifat universal, karena telah sesuai dengan pembatasan-pembatasan yang diatur dalam Konvensi Internasional Tentang Kebebasan Alas Informasi. Sedangkan perihal sistem pertanggunjawaban pidana pers, telah terjadi tiga kali perubahan dengan dua sistem pertanggungjawaban pidana pers selaina ini, Diawali dengan sistem pertanggungjawaban pidana pers berdasar KUHP yang menitikberatkan pada ajaran penyertaan dan kesalahan.Dengan berlakunya UU No. 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers, maka sistem pertanggungjawaban pidana pers bersifat "air terjun/waterfalls system" yang bersifat fiktif dan suksesif. Dan akhirnya berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers sistem pertanggungjawaban pers kembali didasarkan pada KUHP yang menitikberatkan pada unsur kesalahan dan penyertaan."