Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini hendak menjelaskan bagaimana kebijakan pemerintah Amerika Serikat yang dibuat pada masa Perang Saudara yang mempengaruhi industri senjata api. Penelitian ini memberikan perhatian pada kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah federal khususnya Legal Tender Act dalam upayanya memenangkan Perang Saudara dan dampaknya pada industri senjata api dan jalannya perang itu sendiri. Pembahasannya berfokus pada latar belakang kondisi industri senjata sebelum perang dan proses pengesahan kebijakan itu sendiri dan dampaknya. Dipilihnya topik penelitian ini karena di Indonesia topik masa Perang Saudara Amerika masih jarang diteliti. Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah metode sejarah yang terdiri dari: Heuristik, Kritik (Verifikasi), Interpretasi, dan Historiografi dan sumber yang digunakan adalah sumber primer yang berbentuk dokumen Kongres Amerika Serikat beserta sumber sekunder, seperti buku dan jurnal. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat tiga aspek utama, yaitu politik, ekonomi, dan militer. Dan dijelaskan korelasi antara ketiganya. Legal Tender Act yang digagas oleh seorang anggota kongres asal New York Elbridge Spaulding yang bertujuan untuk meringankan beban keuangan negara akibat perang, yang nantinya memunculkan perdebatan di kongres akan ke-konstitusionalitas dan dampak dari Legal Tender Act tersebut. Diharapkan penelitian ini dapat menjelaskan kondisi Amerika Serikat pada masa itu dan gambaran proses pengesahan Legal Tender Act serta dampaknya terhadap industri senjata dan jalannya Perang Saudara itu sendiri.

---

This research is intended to explain how the policies of the United States government made during the civil war affected the firearms industry. This research pays attention to the economic policies made by the federal government in particular the Legal Tender Act in its efforts to win the civil war and its impact on the firearms industry and the course of the war itself. His discussion focuses on the background to the state of the pre-war weapons industry and the policy enactment process itself and its impact. This research topic was chosen because in Indonesia the topic of the American Civil War is still rarely studied. The method used in writing this paper is a historical method consisting of: Heuristics, Criticism (Verification), Interpretation, and Historiography and the sources used are primary sources in the form of congressional documents of the United States and secondary sources, such as books and journals. This study found that there are three main aspects, namely politics, economy, and military. And explained the correlation between the three. The Legal Tender Act was initiated by a congressman from New York Elbridge Spaulding which aims to ease the financial burden of the state due to war, which will lead to debates in congress regarding the constitutionality and impact of the Legal Tender Act. It is hoped that this research can explain the conditions of the United States at that time and an overview of the process of passing the Legal Tender Act and its impact on the weapons industry and the course of the Civil War itself."

"Penelitian ini hendak menjelaskan bagaimana kebijakan pemerintah Amerika Serikat yang dibuat pada masa Perang Saudara yang mempengaruhi industri senjata api. Penelitian ini memberikan perhatian pada kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah federal khususnya Legal Tender Act dalam upayanya memenangkan Perang Saudara dan dampaknya pada industri senjata api dan jalannya perang itu sendiri. Pembahasannya berfokus pada latar belakang kondisi industri senjata sebelum perang dan proses pengesahan kebijakan itu sendiri dan dampaknya. Dipilihnya topik penelitian ini karena di Indonesia topik masa Perang Saudara Amerika masih jarang diteliti. Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah metode sejarah yang terdiri dari: Heuristik, Kritik (Verifikasi), Interpretasi, dan Historiografi dan sumber yang digunakan adalah sumber primer yang berbentuk dokumen Kongres Amerika Serikat beserta sumber sekunder, seperti buku dan jurnal. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat tiga aspek utama, yaitu politik, ekonomi, dan militer. Dan dijelaskan korelasi antara ketiganya. Legal Tender Act yang digagas oleh seorang anggota kongres asal New York Elbridge Spaulding yang bertujuan untuk meringankan beban keuangan negara akibat perang, yang nantinya memunculkan perdebatan di kongres akan ke-konstitusionalitas dan dampak dari Legal Tender Act tersebut. Diharapkan penelitian ini dapat menjelaskan kondisi Amerika Serikat pada masa itu dan gambaran proses pengesahan Legal Tender Act serta dampaknya terhadap industri senjata dan jalannya Perang Saudara itu sendiri

---

This research is intended to explain how the policies of the United States government made during the civil war affected the firearms industry. This research pays attention to the economic policies made by the federal government in particular the Legal Tender Act in its efforts to win the civil war and its impact on the firearms industry and the course of the war itself. His discussion focuses on the background to the state of the pre-war weapons industry and the policy enactment process itself and its impact. This research topic was chosen because in Indonesia the topic of the American Civil War is still rarely studied. The method used in writing this paper is a historical method consisting of: Heuristics, Criticism (Verification), Interpretation, and Historiography and the sources used are primary sources in the form of congressional documents of the United States and secondary sources, such as books and journals. This study found that there are three main aspects, namely politics, economy, and military. And explained the correlation between the three. The Legal Tender Act was initiated by a congressman from New York Elbridge Spaulding which aims to ease the financial burden of the state due to war, which will lead to debates in congress regarding the constitutionality and impact of the Legal Tender Act. It is hoped that this research can explain the conditions of the United States at that time and an overview of the process of passing the Legal Tender Act and its impact on the weapons industry and the course of the Civil War itself."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas strategi blokade laut yang diterapkan oleh Union kepadapihak Konfederasi pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat. Blokadedilakukan dengan menutup pelabuhan-pelabuhan yang ada di perairan wilayahSelatan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dijelaskan secaradeskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa strategi blokade lautyang dilancarkan oleh Union kepada Konfederasi memberikan dampak terhadapjalannya Perang Saudara setidaknya dalam tiga hal, yaitu dalam bidang ekonomi,diplomasi, dan militer. Meskipun perang lebih sering ditonjolkan dari segi perangdarat, blokade laut turut memberikan pengaruh dalam menentukan hasil akhirperang.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the strategy of naval blockade applied by the Union to theConfederacy during the Civil War times in the United States. They applied it byclosing the ports that exist in the waters of the South.The problem is explain by qualitative descriptive analysis explanation. The studyconcluded that the strategy of naval blockade launched by the Union to theConfederacy have an impact on the course of the Civil War at least in three ways,namely in the areas of economic, diplomatic, and military. Although the war ismore often highlighted in terms of the war by land, naval blockade also givesinfluence in determining the final result of the war."

"Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah pengadaan pipa gas yang dilakukan oleh PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. (PGN) telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Antimonopoli) serta bagaimana sanksi yang diterapkan bagi pelaku yang terlibat dalam proses pengadaan pipa gas tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga pengawas di bidang persaingan usaha di Indonesia, memeriksa adanya dugaan pelanggaran terhadap UU Antimonopoli dalam pengadaan pipa gas yang dilakukan PGN tersebut. Terdapat dua dugaan pelanggaran terhadap UU Antimonopoli yaitu persekongkolan tender yang melanggar Pasal 22 dan penunjukan langsung yang melanggar Pasal 19 huruf d. Setelah melakukan pemeriksaan, KPPU menjatuhkan Putusan No.22/KPPU-L/2005, yang isinya menyatakan bahwa dalam hal persekongkolan tender, PGN tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 22 UU Antimonopoli. Namun dalam hal PGN menunjuk langsung suatu perusahaan yang ditunjuk untuk melaksanakan inspeksi terhadap pabrik pipa dan plate yang diusulkan para peserta tender (DNV Singapore), PGN dinyatakan terbukti melanggar Pasal 19 huruf d dari UU Antimonopoli. Penunjukan langsung tersebut din.ilai tidak sesuai dengan peraturan internal PGN mengenai pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan Pasal 47 ayat 2 dari UU Antimonopoli, KPPU mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar UU Antimonopoli. Untuk itu, dalam kasus pengadaan pipa gas tersebut, KPPU memberikan sanksi antara lain memerintahkan kepada PGN untuk menghentikan kerjasama dengan DNV Singapore dan meminta kepada PGN untuk mengikuti peraturan internal PGN serta peraturan lain di bidang pengadaan barang dan jasa yang berlaku. KPPU juga memerintahkan kepada Direktur Utama PGN untuk memberikan sanksi administratif kepada Project Manager SSW] IV, dimana pihak tersebut tidak termasuk sebagai Terlapor dalam kasus ini. Penelitian ini terutama akan menjelaskan dan menganalisa mengenai putusan KPPU di atas dihubungkan dengan pasal-pasal yang diatur dalam UU Antimonopoli.

---

The main issue of this research is to clarify whether the procurement of gas pipe conducted by PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. (PGN) complies with Law Number 5 of 1999 regarding Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (Antimonopoly Law) and to identify and analyze the sanction given to the parties involved in the process of such procurement of gas pipe. This research applies a legal normative (yuridis normatif) method and the data is collected by library research. The Commission for the Supervision for Business Competition (Komisi Pengawas Persaingan Usaha - KPPU) as the supervision agency in business competition practice in Indonesia, investigates whether the procurement of gas pipe conducted by PGN has violated the Antimonopoly Law. There are two violation allegations to the Antimonopoly Law i.e. tender conspiracy which violates Article 22 and direct appointment which violates Article 19 point d of the Antimonopoly Law. After conducting the investigation, KPPU issues their decision No.22IKPPU-L/2005, which concludes that with regard to the allegation of tender conspiracy, PGN is not proven to have violated Article 22 of Antimonopoly Law. However with regard to PGN's appointment to a company who will carry out the assessment of pipe mill and plate mill proposed by the bidders (DNV Singapore), PGN is proven to have violated Article 19 point d of Antimonopoly Law. The procedure of such direct appointment is found to be not in accordance with PGN's internal regulations regarding procurement of goods and services. Pursuant to Article 47 paragraph 2 of Antimonopoly Law, KPPU has the authority to give administrative sanction to business actor(s) who have violated the Antimonopoly Law. For that reason, in such procurement of gas pipe, KPPU has given sanction to PGN, where they instruct PGN to end their cooperation with DNV Singapore and instruct PGN to fully comply with their internal regulations and other prevailing regulations regarding procurement of goods and services. KPPU also instruct the President Director of PGN to give administrative sanctioned to Project Manager SSW] IV, where such person is not one of the Reported Parties in this case. This research will elaborate and analyze KPPU's decision regarding procurement of gas pipe conducted by PGN and correlate it with the provisions stipulated in the Antimonopoly Law."

"Penelitian ini membahas Perang Saudara Kedua di Libya khususnya mengenai peristiwa-peristiwa penting dan pihak-pihak yang terlibat pada perang ini. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori perang saudara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau studi literatur. Hasil penelitian disimpulkan bahwa terdapat tiga peristiwa penting yang terjadi dalam Perang Saudara Kedua yaitu Operasi Martabat yang diluncurkan pada 16 Mei 2014 oleh pasukan Tentara Nasional Libya dibawah pimpinan Khalifa Haftar, Operasi Libya Fajar yang diluncurkan pada 13 Juli 2014 oleh pasukan koalisi islamis dan Penandatanganan Perjanjian Politik Libya pada 17 Desember 2015. Perang Saudara Kedua di Libya tidak hanya melibatkan aktor politik dan militer namun juga melibatkan milisi-milisi berbasis ideologi, regional, etnis maupun suku.

---

This study discusses The Second Civil War in Libya especially on the important events and parties involved. This research uses theories about civil war theory and library research method. The result concludes that there are three important events that occurred during The Second Civil War in Libya Operation Dignity launched on 16 May 2014 by Libyan National Army under Khalifa Haftar lead, Operation Libya Dawn launched on 13 July 2014 by islamist militia coalition and The Libyan Political Agreement which was signed on 17 December 2015. The Second Civil War in Libya did not only involve political and military actors, but also ideological, regional, ethnic and tribal militias."

"Skripsi ini membahas mengenai ketentuan larangan praktek diskriminasi pelaku usaha terhadap pelaku usaha tertentu yang diatur dalam Pasal 19 huruf d Undang-Undang No.5 Tahun 1999. Peneliti dalam hal ini mengambil contoh kasus dari putusan KPPU No.05/KPPU-I/2012 tentang praktek diskriminasi yang dilakukan oleh PT.Chevron Indonesia Company dalam tender export pipeline front end engineering dan design contract di lingkungan PT.Chevron Indonesia Company. Penelitian ini dilakukan bersifat yuridis normatif dengan meneliti praktek diskriminasi berdasarkan teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini pada akhirnya menyarankan pihak KPPU untuk lebih memperjelas kriteria praktek diskriminasi yang dilarang dan dalam memutus sebuah perkara terkait diskriminasi pelaku usaha pihak KPPU harus lebih memperhatikan pembuktian atas segala unsurunsur larangan praktek diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf d, terlebih unsur 'menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat' dalam kasus terkait.

---

This thesis explains about the prohibition of discriminative practice which conduct by a business actor to the certain business actors which regulated in article 19 paragraph d of Act No.5 /1999. Researcher in this thesis takes the Comission decision No. 05/KPPU-I/2012 concerning discriminative practices which has conducted by Chevron Indonesia Company in the tender of Export Pipeline Front End Engineering and Design Contract as a case study. This thesis was conducted by examining the normative juridical practice of discrimination based on theory and legislation in force. The results of this study ultimately recommends the commission to improve and clarify the criteria and practice of discrimination, beside that in deciding a case related discriminative practices, the comission (KPPU) should pay more attention about the fulfillment of all elements of the prohibition of discrimination under article 19 paragraph d Act No.5/1999, especially the element of 'causing unfair competition' in the relevant cases"