Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 199835 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Ali Reza Syahroni
"Penelitian ini membahas tentang sikap presiden Moon Jae-In dalam penempatan THAAD (Terminal High Altitude Area Defense atau.). THAAD adalah sistem pertahanan terhadap rudal jarak pendek dan jarak menengah. Pada bulan Februari tahun 2016, Korea Selatan dan Amerika Serikat mencapai kesepakatan mengenai rencana penempatan THAAD di Korea Selatan. Dalam proses mencapai kesepakatan ini, Korea Selatan menghadapi pertimbangan yang rumit yang bersifat internal (meningkatkan keamanan nasional) dan eksternal (kemungkinan muncul penolakan dari Tiongkok dan Rusia). Terlebih lagi di tengah proses pelaksanaan penempatan THAAD terjadi pergantian pemerintahan dari Park Geun-Hee ke Moon Jae-In. Tiongkok menggunakan beberapa media resmi maupun tidak resmi untuk menekan Korea Selatan selama masa pemerintahan Park Geun-Hee. Permasalahan ini terus bergulir hingga pemerintahan berganti ke Moon Jae-In, namun pada akhirnya permasalahan THAAD dapat diselesaikan. Latar belakang ini merumuskan pertanyaan penelitian, yaitu faktor apa yang melatarbelakangi sikap Moon Jae-In terkait dengan penempatan THAAD? Dengan menerapkan metode deskriptif-analisis, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan latar belakang yang mendorong Moon Jae-In untuk menyelesaikan konflik terkait penempatan THAAD. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat faktor politik, ekonomi, dan sosial yang mendorong terjadinya perubahan terkait konflik penempatan THAAD di masa pemerintahan Moon Jae-In.

This research discusses the attitude of President Moon Jae-In in THAAD placement. THAAD is a defense system against short and medium-range missiles. In February 2016, South Korea and the United States reached an agreement on the plan to deploy Terminal High Altitude Area Defense or THAAD in South Korea. In the process of reaching this agreement, South Korea faces complex considerations that are both internal (increasing national security) and external (possible resistance from China and Russia). Moreover, in the middle of the process of implementing THAAD placement, there was a change of government from Park Geun-Hee to Moon Jae-In. China used several official and unofficial media to pressure South Korea during Park Geun-Hee's reign. This problem continued until the government changed to Moon Jae-In, but in the end the THAAD problem was resolved. This background formulates the research question, namely what factors are behind Moon Jae-In's attitude regarding THAAD placement? By applying the descriptive-analysis method with data sources in the form of online media, this study aims to explain the background that drives Moon Jae-In to resolve conflicts related to THAAD placement. The results of the analysis show that there are political, economic, and social factors that drive changes related to the conflict over the placement of THAAD during the reign of Moon Jae-In."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2021
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Ali Reza Syahroni
"Penelitian ini membahas tentang sikap presiden Moon Jae-In dalam penempatan THAAD (Terminal High Altitude Area Defense atau.). THAAD adalah sistem pertahanan terhadap rudal jarak pendek dan jarak menengah. Pada bulan Februari tahun 2016, Korea Selatan dan Amerika Serikat mencapai kesepakatan mengenai rencana penempatan THAAD di Korea Selatan. Dalam proses mencapai kesepakatan ini, Korea Selatan menghadapi pertimbangan yang rumit yang bersifat internal (meningkatkan keamanan nasional) dan eksternal (kemungkinan muncul penolakan dari Tiongkok dan Rusia). Terlebih lagi di tengah proses pelaksanaan penempatan THAAD terjadi pergantian pemerintahan dari Park Geun-Hee ke Moon Jae-In. Tiongkok menggunakan beberapa media resmi maupun tidak resmi untuk menekan Korea Selatan selama masa pemerintahan Park Geun-Hee. Permasalahan ini terus bergulir hingga pemerintahan berganti ke Moon Jae-In, namun pada akhirnya permasalahan THAAD dapat diselesaikan. Latar belakang ini merumuskan pertanyaan penelitian, yaitu faktor apa yang melatarbelakangi sikap Moon Jae-In terkait dengan penempatan THAAD? Dengan menerapkan metode deskriptif-analisis, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan latar belakang yang mendorong Moon Jae-In untuk menyelesaikan konflik terkait penempatan THAAD. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat faktor politik, ekonomi, dan sosial yang mendorong terjadinya perubahan terkait konflik penempatan THAAD di masa pemerintahan Moon Jae-In.

This research discusses the attitude of President Moon Jae-In in THAAD placement. THAAD is a defense system against short and medium-range missiles. In February 2016, South Korea and the United States reached an agreement on the plan to deploy Terminal High Altitude Area Defense or THAAD in South Korea. In the process of reaching this agreement, South Korea faces complex considerations that are both internal (increasing national security) and external (possible resistance from China and Russia). Moreover, in the middle of the process of implementing THAAD placement, there was a change of government from Park Geun-Hee to Moon Jae-In. China used several official and unofficial media to pressure South Korea during Park Geun-Hee's reign. This problem continued until the government changed to Moon Jae-In, but in the end the THAAD problem was resolved. This background formulates the research question, namely what factors are behind Moon Jae-In's attitude regarding THAAD placement? By applying the descriptive-analysis method with data sources in the form of online media, this study aims to explain the background that drives Moon Jae-In to resolve conflicts related to THAAD placement. The results of the analysis show that there are political, economic, and social factors that drive changes related to the conflict over the placement of THAAD during the reign of Moon Jae-In."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2021
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Ali Reza Syahroni
"Penelitian ini membahas tentang sikap presiden Moon Jae-In dalam penempatan THAAD (Terminal High Altitude Area Defense atau.). THAAD adalah sistem pertahanan terhadap rudal jarak pendek dan jarak menengah. Pada bulan Februari tahun 2016, Korea Selatan dan Amerika Serikat mencapai kesepakatan mengenai rencana penempatan THAAD di Korea Selatan. Dalam proses mencapai kesepakatan ini, Korea Selatan menghadapi pertimbangan yang rumit yang bersifat internal (meningkatkan keamanan nasional) dan eksternal (kemungkinan muncul penolakan dari Tiongkok dan Rusia). Terlebih lagi di tengah proses pelaksanaan penempatan THAAD terjadi pergantian pemerintahan dari Park Geun-Hee ke Moon Jae-In. Tiongkok menggunakan beberapa media resmi maupun tidak resmi untuk menekan Korea Selatan selama masa pemerintahan Park Geun-Hee. Permasalahan ini terus bergulir hingga pemerintahan berganti ke Moon Jae-In, namun pada akhirnya permasalahan THAAD dapat diselesaikan. Latar belakang ini merumuskan pertanyaan penelitian, yaitu faktor apa yang melatarbelakangi sikap Moon Jae-In terkait dengan penempatan THAAD? Dengan menerapkan metode deskriptif-analisis, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan latar belakang yang mendorong Moon Jae-In untuk menyelesaikan konflik terkait penempatan THAAD. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat faktor politik, ekonomi, dan sosial yang mendorong terjadinya perubahan terkait konflik penempatan THAAD di masa pemerintahan Moon Jae-In.
.....This research discusses the attitude of President Moon Jae-In in THAAD placement. THAAD is a defense system against short and medium-range missiles. In February 2016, South Korea and the United States reached an agreement on the plan to deploy Terminal High Altitude Area Defense or THAAD in South Korea. In the process of reaching this agreement, South Korea faces complex considerations that are both internal (increasing national security) and external (possible resistance from China and Russia). Moreover, in the middle of the process of implementing THAAD placement, there was a change of government from Park Geun-Hee to Moon Jae-In. China used several official and unofficial media to pressure South Korea during Park Geun-Hee's reign. This problem continued until the government changed to Moon Jae-In, but in the end the THAAD problem was resolved. This background formulates the research question, namely what factors are behind Moon Jae-In's attitude regarding THAAD placement? By applying the descriptive-analysis method with data sources in the form of online media, this study aims to explain the background that drives Moon Jae-In to resolve conflicts related to THAAD placement. The results of the analysis show that there are political, economic, and social factors that drive changes related to the conflict over the placement of THAAD during the reign of Moon Jae-In."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2021
MK-pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
New York: Nova Science Publisher, 2008
KOR 330.915 KOR
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Kim Hyun Joong
"ABSTRAK
Tiongkok mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat sejak melakukan reformasi ekonomi pada bulan Desember 1978. Menanggapi peningkatan pesat Tiongkok, Korea Selatan telah secara aktif berusaha untuk memperluas hubungan perdagangan,sosial, dan politik dengan Tiongkok sejak normalisasi hubungan diplomatik kedua negara tersebut pada tahun 1992. Namun, terlepas dari interaksi ekonomi di antara kedua negara yang terus tumbuh, Korea Selatan memandang Tiongkok sebagai sumber permasalahan, terutama terkait dengan isu-isu sejarah, perdagangan, dan militer. Penulisan kajian literatur ini bertujuan untuk menjelaskan dinamika hubungan antara Korea Selatan dan Tiongkok. Sebagai akibat, hubungan antara Korea Selatan dan Tiongkok dipengaruhi oleh persengketaan sejarah Koguryo, hubungan perdagangan, dan hubungan militer. Persengketaan sejarah Koguryo adalah persengketaan yang terjadi antara Korea Selatan dan Tiongkok terhadap sejarah Koguryo yang merupakan salah satu kerajaan kuno Korea yang meliputi sebagian besar Korea Utara dan sebagian besar wilayah timur laut Tiongkok pada saat ini, khususnya Manchuria. Hubungan perdagangan antara Korea Selatan dan Tiongkok dipengaruhi persengketaan perdagangan dan upaya untuk memulihkan hubungan seperti perjanjian perdagangan bebas FTA . Hubungan militer antara Korea Selatan dan Tiongkok dipengaruhi persengketaan militer dan upaya untuk normalisasi hubungan seperti kunjungan Menteri Pertahanan Korea Selatan ke Tiongkok pada tahun 2011. Dengan demikian, hubungan antara Korea Selatan dan Tiongkok dipengaruhi oleh persengketaan sejarah Koguryo, hubungan perdagangan, dan hubungan militer. Pemahaman terhadap situasi hubungan antara Korea Selatan dan Tiongkok yang dibahas dari tulisan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah atau aktor lainnya dalam membangun hubungan kedua negara tersebut baik secara perdagangan, militer maupun sosial budaya.

ABSTRACT
China has achieved rapid economic growth since its economic reforms in December 1978. In response to China's rapid rise, South Korea has been actively seeking to expand trade, social, and military ties with China since the normalization of the two countries' diplomatic relations in 1992. However, despite their growing economic interactions, South Korea views China as the source of the problem, especially with regard to historical, trade, and military issues. This literature review aims to explain the dynamics of the relationship between South Korea and China. It found that their relations are influenced by historical dispute of Koguryo, trade relations and military relations. Historical dispute of Koguryo is a dispute between South Korea and China over the history of Koguryo, which is one of the ancient Korean empires that covers most of North Korea and most of the northeastern China today, in particular Manchuria. Trade relations between South Korea and China are influenced by trade disputes and efforts to recover trade relations such as the Free Trade Agreement (FTA). Military relations between South Korea and China are influenced by military disputes and efforts to normalize relations such as the visit of South Korean Minister of National Defense to China in 2011. In conclusion, the China-South Korea relationship is mainly influenced by the historical dispute of Koguryo, trade relations, and military relations. The understanding of the relationship between South Korea and China discussed on this paper has the potential to be a reference for the government or other actors in building relations between the two, both in trade, military and socialcultural fields."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Diah Desita Damayanti
"Penelitian ini mengkaji tentang analisis dari dampak kebijakan imigrasi Amerika Serikat pada imigran Korea Selatan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah barat Amerika Serikat dengan menggunakan model proyeksi kebijakan dan menjelaskan negara bagian mana yang berpotensi meningkatkan perekonomian. Data kuantitatif yang digunakan adalah data penduduk wilayah barat Amerika Serikat per County, jumlah imigran Korea Selatan per County, dan pertumbuhan pendapatan per kapita per County. Sementara itu, data kualitatif yang digunakan berupa berbagai literatur seperti berita internasional, jurnal ilmiah, publikasi pemerintah, dan laporan tentang imigrasi di Amerika Serikat seperti kebijakan, proses imigrasi, pertumbuhan ekonomi, dan imigran Korea Selatan yang tinggal di barat. wilayah Amerika Serikat. Metode yang digunakan adalah metode campuran kongruen dengan mengumpulkan dan menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif serta memperoleh informasi dari proses interpretasi. Sisi kuantitatif menggunakan uji statistik imigran Korea Selatan terhadap pertumbuhan ekonomi dan menggunakan analisis cluster-outlier dalam GIS. Sedangkan dari segi kualitatif, hasil uji kuantitatif akan dijabarkan dengan data kualitatif dengan cara interpretasi & triangulasi data secara keseluruhan. Hasil yang diperoleh didasarkan pada jumlah imigran Korea Selatan tertinggi dimana jumlah imigran yang tinggi berdampak pada cluster dan outlier dengan nilai pendapatan per kapita yang tinggi di setiap county di wilayah barat Amerika Serikat serta dari sumber bacaan. Dari segi validitas, terdapat kecenderungan di tiga lokasi, yaitu Los Angeles dan Santa Clara di California, di mana mayoritas imigran bekerja sebagai pebisnis, Honolulu di Hawaii, sebagian besar imigran bekerja sebagai petani tebu, dan King di Washington. , sebagian besar pendatang bekerja sebagai pekerja seni dan mahasiswa.

This study examines the analysis of the impact of the United States immigration policy on South Korean immigrants on economic growth in the western area of the United States by using a policy projection model and explains which states have the potential to increase the economy. The quantitative data used are population data of the western area of the United States per County, the number of South Korean immigrants per County, and the growth of income per capita per County. While the qualitative data is in the form of various kinds of literature such as international news, scientific journals, government publications, and reports on immigration in the United States such as policies, immigration processes, economic growth, and South Korean immigrants living in the western area of the United States. The method used is a congruent mixed method by collecting and combining quantitative and qualitative data as well as obtaining information from the interpretation process. The quantitative side uses a statistical test of South Korean immigrants on economic growth and uses cluster-outlier analysis in the GIS. Meanwhile, in terms of qualitative, quantitative test results will be elaborated with qualitative data by way of interpretation & triangulation of data as a whole. The results obtained are based on the highest number of South Korean immigrants where the high number of immigrants has an impact on clusters and outliers with high per capita income values in each county in the western area of the United States as well as from reading sources. In terms of validity, there is a tendency for three locations, these are Los Angeles and Santa Clara in California, where the majority of immigrants work as businesspeople, Honolulu in Hawaii, most of the immigrants work as sugarcane farmers, and King in Washington, most of the immigrants work as art workers and students."
Jakarta: Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fitri Fatharani
"Perang dagang AS-Tiongkok menempatkan Vietnam pada posisi ‘terjebak’ diantara ketegangan dua kekuatan global karena meski tidak terlibat, namun Vietnam menerima limpahan perdagangan serta relokasi investasi yang membuat Vietnam mengalami peningkatan kemampuan relatif. Artikel ini menganalisis strategi Vietnam dalam merespons perang dagang AS-Tiongkok. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, artikel ini menemukan bahwa strategi Vietnam agar tidak jatuh ke dalam lingkup pengaruh AS dan/atau Tiongkok adalah dengan melakukan hedging berupa tindakan yang saling bertentangan, yaitu menerima dan menolak dominasi ketika berhadapan dengan kepentingan AS atau Tiongkok, serta melakukan diversifikasi mitra global. Substansi dari hedging Vietnam sebagai respons terhadap perang dagang merupakan fungsi melindungi kepentingan nasional dan pada saat yang sama didorong faktor peningkatan kemampuan relatif Vietnam. Atas alasan tersebut hedging sebagai respons Vietnam terhadap perang dagang mampu mengeksploitasi hubungan Vietnam dengan AS-Tiongkok dilihat dari kemampuan mengimbangi kontingensi risiko dan mengoptimalkan keuntungan tanpa kehilangan otonominya.

The US-China trade war put Vietnam in a position of being 'trapped' in the middle of the tensions between two global powers because even though it was not involved, Vietnam received an abundance of trade and investment relocation, which resulted in Vietnam gaining a relative increase in capability. This article analyses Vietnam's strategy in responding to the US-China trade war. Using qualitative research methods, this article finds that Vietnam's strategy to avoid falling into the sphere of influence of the U.S. and/or China is to hedge, namely, take contradictory actions, namely accepting and rejecting dominance when faced with U.S. or Chinese interests, along with diversifying global partners. The substance of Vietnam's hedging in response to the trade war is a function of protecting national interests and, at the same time, driven by the factor of increasing Vietnam's relative capabilities. Therefore, hedging as Vietnam's response to the trade war was able to exploit Vietnam's relations with the US-China in terms of its ability to offset risk contingencies and optimise profits without losing its autonomy."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Son, Key-young
"PART I: Theorizing comprehensive engagement -- 1. The concepts of containment and engagement -- 2. Does comprehensive engagement exist in international politics? -- 3. The conceptual framework of comprehensive engagement -- PART II: Operationalizing comprehensive engagement -- 4. Hyundai projects and the Inter-Korean Summit: a by-product or a buy-out? -- 5. North Korea?s nuclear ambitions: a bargaining chip or a bargaining goal?"
New York: Routledge, 2006
KOR 327.151 9 SON s
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Gabriel Adi Hizkia
"Segala tindakan pembentukan kebijakan luar negeri seringkali mendapatkan penilai publik berdasarkan landasan justifikasi rasionalnya. Ketika hasil uji kebijakan dianggap tidak mencerminkan pilihan yang menguntungkan, seringkali kebijakan tersebut akan dipertanyakan gunanya. Oleh karena itu, untuk menguji suatu kebijakan luar negeri sebagai sebuah kebijakan yang rasional diperlukan landasan tertentu. Ketika banyak upaya penjelasan rasionalisasi kebijakan datang dari level analisis negara, faktanya pandangan subjektif pemimpin akan memainkan lebih banyak peran dalam prosesnya. Karena itu menjadi menarik untuk melihat segala elemen yang membentuk pola pikir pemimpin, yang dapat dijelaskan lewat studi idiosinkratik personal. Dalam konsep yang dituliskan oleh Alex Mintz dan Karl DeRouen Jr. dijelaskan bagaimana peran faktor nilai idiosinkratik manusia membentuk pribadi dan pola pikir dan mempengaruhi rasionalitas yang unik bagi setiap orang.
Ketika secara spesifik melihat kepada kasus pembentukan kebijakan luar negeri Trump Wall yang dibentuk pada masa kepemimpinan Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat, kebijakan ini seringkali dianggap kontroversial dikarenakan besarnya dampak negatif yang diberikan pada Amerika Serikat. Oleh karena itu menjadi menarik untuk mengupas lebih dalam lagi baik proses pembentukannya, maupun faktor-faktor yang berperan membentuk justifikasi rasional personal Donald Trump yang melandasi cara pikirnya dalam menentukan tindakan. Dengan menggali lebih dalam motif pemicu Trump baik dari faktor latar belakang personal, faktor situasi eksternal, faktor respon terhadap situasi, serta faktor indikasi inkapabilitas mental Trump, maka hal ini dapat memberikan penjelasan spesifik terhadap alasan mengapa Trump membentuk kebijakan Trump Wall. Adapun penelitian ini merupakan penelitan yang bersifat kualitatif sesuai dengan pengertian yang dijelaskan oleh Michael Hubermann, dan menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh lewat studi literatur, baik buku, jurnal, maupun berita. Sumber data ini dipilih dikarenakan keterbatasan akses penulis untuk melakukan wawancara langsung dengan Donald Trump.

Every act of forming foreign policy often gets a public appraisal based on its rational justification. When the results of the policy test are deemed not to reflect a favorable choice, often the policy will be questioned as to its usefulness. Therefore, to test a foreign policy as a rational policy a certain foundation is needed. When many attempts to explain the rationalization of a policy are seen from the state level analysis, it is not exactly right because of how the subjective view of the leader will play a bigger role in the process of decision making. Therefore, it becomes interesting to see all the elements that make up the mindset of a leader, which can be explained through personal idiosyncratic studies. In a concept written by Alex Mintz and Karl DeRouen Jr. explained how the role of human idiosyncratic value factors in the process of personal formation and the influential mindset in forming a unique rationality for each person.
When specifically looking at the case of the formation of Trump Wall's foreign policy which was formed during the leadership of Donald Trump as president of the United States. This policy is often considered controversial because of the large negative impact it has on the United States. Therefore, it becomes interesting to examine more deeply both the process of its formation, as well as the factors that play a role in shaping Donald Trump's personal rational justification which underlies his way of thinking in determining his actions. By digging deeper into Trump's triggering motives from personal background factors, external situation factors, response factors to the situation, as well as factors indicating Trump's mental incapacity, this can provide a specific explanation for the reasons why Trump feels that forming Trump Wall policies is an appropriate action. This research is a qualitative research in accordance with the understanding described by Michael Hubermann, and uses secondary data sources obtained through literature studies, both books, journals, and news. This data source was chosen due to the author's limited access to direct interviews with Donald Trump.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>