Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan arus informasi dapat menjadi bencana karena terlalu banyaknya informasi yang beredar dapat menyebabkan information overload. Namun demikian; kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh para jurnalis dalam mengembangkan satu model jurnalisme baru bernama Jurnalisme Data. Demham ,emgamdalkan data yang tersebar di internet, jurnalis dapat melakukan pengumpulan data dan menginterpretasikannya menjadi satu ide liputan. Pemerintah sebagai salah satu penyediadata saat ini tengan berbenah untuk menerapkan satu konsep baru bernama Konsep Pemerintah Terbuka (Open Government) guna kepentingan aktivitas jurnalisme di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang mengambil Portal Satu Data Indonesia sebagai bahasan, pemerintah saat ini sudah, tengah, dan akan terus mengupayakan untuk dapat terbukakepada masyarakatnya. Lewat keluarnya aturan dari pemerintah yang mengatur detil mengenai Portal Satu Data Indonesia Jurnalis dan masyarakat secara umum menjadi memiliki payung hukum untuk dapat mengakses informasi yang terkait dengan segaa tindakan pemerintah. Hal ini selanjutnya dapat dijadikan bahan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Dari sudut pandang pemerintah, pengawasan yang dilakukan terhadap mereka dapat memaksimalkan implementasi Konsep Pemerintahan Terbuka di kehidupan nyata.

---

The development of the information flow can be disastrous, because too much information circulating can cause a condition called information overload. However, this condition can be used by journalists in developing a new journalism model called Data Journalism. By relying on data scattered on the internet, Journalists can collect data and interpret it into one reporting idea. The government as one of the data providers is currentlyimproving to implement a new government concept called the Open Government which in its application makes all the data/information the government has accessible to the general public to be used as material for monitoring and evaluation for all actions taken by the government. This study aims to see how the government has so far attemped to implement the concept of Open Government for the benefit of journalism activities in Indonesia. Based on the research that takes Portal Satu Data Indonesia as the discussion, the government has been striving and will continue to strive to be open to its people. With the issueance of a regulation from the government that regulates the details regarding the One Data Portal Indonesia, journalists and the general public have a legal umbrella to be able to access information related to all government actions to be used as material to monitor the running of the government. From the government's point of view, the supervision exersiced on the, can maximize the implementation of the Open Government in real life."

"Perkembangan arus informasi dapat menjadi bencana karena terlalu banyaknya informasi yang beredar dapat menyebabkan information overload. Namun demikian, kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh para jurnalis dalam mengembangkan satu model jurnalisme baru bernama Jurnalisme Data. Dengan mengandalkan data yang tersebar di internet, jurnalis dapat melakukan pengumpulan data dan menginterpretasikannya menjadi satu ide liputan. Pemerintah sebagai salah satu penyedia data saat ini tengah berbenah untuk menerapkan satu konsep baru bernama Konsep Pemerintah Terbuka (Open Government) yang dalam penerapannya membuat semua data/informasi yang mereka miliki dapat diakses oleh masyarakat secara umum guna dijadikan bahan dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas segala tindakan yang dilakukan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pemerintah sejauh ini telah berupaya mengimplementasikan Konsep Pemerintah Terbuka (Open Government) guna kepentingan aktivitas jurnalisme di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang mengambil Portal Satu Data Indonesia sebagai bahasan, pemerintah saat ini sudah, tengah, dan akan terus mengupayakan untuk dapat terbuka kepada masyarakatnya. Lewat keluarnya aturan dari pemerintah yang mengatur detil mengenai Portal Satu Data Indonesia, jurnalis dan masyarakat secara umum menjadi memiliki payung hukum untuk dapat mengakses informasi yang terkait dengan segala tindakan pemerintah. Hal ini selanjutnya dapat dijadikan bahan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Dari sudut pandang pemerintah, pengawasan yang dilakukan terhadap mereka dapat memaksimalkan implementasi Konsep Pemerintah Terbuka di kehidupan nyata.

---

The development of the information flow can be disastrous, because too much information circulating can cause a condition called information overload. However, this condition can be used by journalists in developing a new journalism model called Data Journalism. By relying on data scattered on the internet, journalists can collect data and interpret it into one reporting idea. The government as one of the data providers is currently improving to implement a new government concept called the Open Government which in its application makes all the data/information the government has accessible to the general public to be used as material for monitoring and evaluation for all actions taken by the government. This study aims to see how the government has so far attempted to implement the concept of Open Government for the benefit of journalism activities in Indonesia. Based on the research that takes Portal Satu Data Indonesia as the discussion, the government has been striving and will continue to strive to be open to its people. With the issuance of a regulation from the government that regulates details regarding the One Data Portal Indonesia, journalists and the general public have a legal umbrella to be able to access information related to all government actions to be used as material to monitor the running of the government. From the government's point of view, the supervision exercised on them can maximize the implementation of the Open Government in real life."

"Gerakan pemerintahan terbuka menjadi agenda global yang diterapkan oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam rangka mewujudkan open government, pemerintah Indonesia melaksanakan kebijakan open data yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah serta mewujudkan keterbukaan informasi. Akan tetapi, pelaksanaan kebijakan data terbuka menyebabkan sering terjadinya duplikasi data dan semakin beragamnya data yang dimiliki oleh pemerintah. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia membuat kebijakan Satu Data Indonesia yang mampu membenahi tata kelola data pemerintahan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu Provinsi yang sebelumnya pernah menerapkan kebijakan data terbuka, kini harus mengikuti aturan pemerintah pusat untuk melaksanakan kebijakan Satu Data Indonesia. Hal itu menyebabkan terjadinya perubahan pada tatanan kelembagaan open data dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penyesuaian kebijakan. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi tatanan kelembagaan open data terhadap implementasi kebijakan Satu Data Indonesia pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tatanan kelembagaan open data yang dikemukakan oleh Safarov tahun 2020 yang terdiri atas policy and strategy, legislative foundations, organizational arrangements, public support and awareness dan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Grindle tahun 1980. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan sebagai sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tatanan kelembagaan open data berupa policy and strategy, legislative foundations, organizational arrangements, dan public support and awareness berperan penting terhadap pelaksanaan open data, namun belum semua unsur kelembagaan berfungsi dengan efektif dan perlu ditingkatkan. Keempat unsur kelembagaan tersebut berimplikasi terhadap pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Implikasi yang disebabkan oleh tatanan kelembagaan open data membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu meningkatkan tatanan kelembagaan organizational arrangement dan public support and awareness. Pada organizational arrangement, belum terlaksananya fungsi pengawasan dan lemahnya antara koordinasi lintas sektor pusat-daerah menyebabkan pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia di Provinsi DKI Jakarta menjadi terhambat. Kemudian, pada support and awareness, rendahnya dukungan dan kesadaran publik perlu ditingkatkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan melakukan sosialisasi dan berkolaborasi dengan sejumlah organsasi non-pemerintahan.

---

The open government movement is a global agenda implemented by various countries, including Indonesia. To realize open government, the Indonesian government implements an open data policy to increase government transparency and accountability and embody the freedom of information. However, the implementation of open data policies causes frequent data duplication and the increasing variety of data owned by the government. Therefore, the Indonesian government has made a One Data Indonesia policy that can improve government data governance. The DKI Jakarta Provincial Government is one of the provinces that previously implemented an open data policy, and now they must follow the central government's rules to implement One Data Indonesia policy. This situation led to changes in the institutional arrangements of open data, and the DKI Jakarta Provincial Government made policy adjustments. This study aims to analyze the how institutional arrangement implicate the implementation of One Data Indonesia policy at the DKI Jakarta Provincial Government. The theory used in this study is the open data institutional arrangement proposed by Safarov in 2020 that consists of policy and strategies, legislative foundations, organizational arrangements, and public support and awareness. Besides that, this study also use policy implementation theory proposed by Grindle in 1980. This research uses a post-positivist approach with a data collection method in the form of in-depth interviews as a primary data source and literature studies as a secondary data source. The results showed that the open data institutional arrangements in the form of policy and strategy, legislative foundations, organizational arrangements, and public support and awareness play crucial role in the implementation of open data. However, not all institutional elements function effectively and need to be improved. The four institutional elements gave implications for One Data Indonesia policy implementation at the DKI Jakarta Provincial Government. The implications caused by the open data institutional arrangements make the DKI Jakarta Provincial Government need to improve the organizational arrangements and public support and awareness. In the organizational arrangements, the lack of supervisory functions and the weak coordination between central and regional sectors have hampered the implementation of Indonesia's One Data policy in DKI Jakarta Province. Then, in support and awareness, low public support and awareness need to be increased by the DKI Jakarta Provincial Government by socializing and collaborating with a number of non-governmental organizations."

"Data geospasial dibutuhkan untuk mendukung pembangunan nasional berbasis data. Akan tetapi, data geospasial yang tersedia di Indonesia masih belum memadai karena masih adanya tumpang tindih antardata yang diproduksi oleh pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan adanya kebijakan penyelenggaraan data geospasial pemerintah, salah satunya adalah Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI). Kebijakan SDI mengamanatkan Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai Pembina Data Geospasial Tingkat Pusat dengan memiliki lima tugas utama dalam pembinaan untuk mengimplementasikan SDI khususnya dalam penyelenggaraan data geospasial. Namun dalam mengimplementasikan tugas-tugas pembina tersebut, BIG masih belum mengimplementasikan sepenuhnya seperti belum dilakukannya pemeriksaan ulang data prioritas. BIG masih memiliki permasalahan seperti kurangnya jumlah SDM, anggaran, serta aturan turunan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, tesis ini bertujuan untuk membahas implementasi dan faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan SDI untuk data geospasial di BIG. Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivism dengan menggunakan konsep implementasi kebijakan dengan teknik pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam dan studi pustaka, serta menggunakan teknik analisis ideal type Max Weber. Hasil dari penelitian ini adalah belum memadainya implementasi SDI untuk data geospasial di BIG karena masih terdapat banyak kekurangan serta terdapat pula faktor-faktor yang memengaruhi belum memadainya implementasi tersebut. Rekomendasi penelitian berikutnya adalah adanya evaluasi terhadap implementasi SDI secara menyeluruh dari semua stakeholder terkait.

---

Geospatial data is needed to support data-based national development. However, the geospatial data which available in Indonesia is still inadequate because there’s overlap between data that produced by government. Therefore, it is necessary to have a government geospatial data management policy, one of which is the Satu Data Indonesia (SDI) policy. The SDI policy mandates the Badan Informasi Geospasial (BIG) as the Central Level Geospatial Data Supervisor has five main tasks in providing guidance in implementing SDI, especially in managing geospatial data. However, in implementing the supervisory duties, BIG still hasn't fully implemented it, as has not done a re-check of priority data. BIG still has problems such as a lack of human resources, budget, and derivative regulations to implement these policies. Therefore, this study aims to discuss the implementation and factors that influence the implementation of SDI policies for geospatial data in BIG. This study uses a postpositivism approach using the concept of policy implementation with data collection techniques, namely in-depth interviews and literature studies, as well as using ideal type Max Weber analysis technique. The results of this study are the inadequate implementation of SDI for geospatial data at BIG because there are still many deficiencies and there are also factors that influence the inadequate implementation. Recommendation for the next study is to evaluate the SDI implementation from all stakeholders."

"Indonesia meluncurkan inisiatif data terbuka Satu Data Indonesia untuk mempromosikan pemerintahan dengan asas keterbukaan pada tahun 2014. Indonesia juga mendapat dukungan dari Bank Dunia dengan bentuk dukungan teknis, termasuk membangun Portal Satu Data di Indonesia, untuk dijadikan one-stop shop untuk data dari seluruh pemerintah di Indonesia. Saat ini, Satu Portal Data memiliki sekitar 2700 kumpulan data dari lebih dari 32 instansi. Kondisi ini, membuat para pembuat kebijakan berharap keterbukaan akan diterima dan digunakan lebih dan lebih oleh warga negara dan menghasilkan berbagai manfaat, termasuk transparansi pemerintah, partisipasi pemerintah, dan inovasi. Kemampuan untuk menggunakan data terbuka sebagian besar bergantung pada ketersediaan teknologi data terbuka. Namun, sebenarnya penggunaan teknologi data terbuka telah menunjukkan hasil yang beragam, dan hanya ada sedikit penelitian mengenai prediktor yang mempengaruhi penerimaan dan penggunaan teknologi data terbuka. Pemahaman yang lebih baik tentang prediktor ini dapat membantu untuk menerima dan menggunakan teknologi data terbuka di Indonesia, dengan menggunakan model modifikasi berdasarkan Teori Unified Acceptance and Use of Technology UTAUT dan Structural Equation Modelling SEM terhadap prediktor empiris dari mempengaruhi penerimaan dan penggunaan teknologi data terbuka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi fasilitas Facilitating Conditions adalah faktor yang paling mempengaruhi niat perilaku Behavioral Intention . Analisis tentang prediktor yang mempengaruhi penerimaan dan penggunaan teknologi data terbuka dapat digunakan untuk merangsang penggunaan teknologi data terbuka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pembuat kebijakan harus memperbaiki penerimaan dan penggunaan teknologi data terbuka dengan menciptakan data open source, dengan mengintegrasikan penggunaan data terbuka dalam aktivitas sehari-hari, dan mengurangi usaha yang diperlukan untuk menggunakan teknologi data terbuka.

---

Indonesia launched its Open Data initiative Satu Data Indonesia to promote open government in 2014. Indonesia also got support from World Bank by providing technical support, including establishing the country 39 s online One Data Portal, to serve as a one stop shop for data from across the government. Currently, One Data Portal has more or less 2700 datasets from more than 32 instances. From this conditions, the Policy makers expect that openness will be accepted and used more and more by the citizen and resulting in a range of benefits including government transparency, government participation, and innovation.

The ability to use open data partly depends on the availability of open data technologies. However, the actual use of open data technologies has shown mixed results, and there is a paucity of research on the predictors affecting the acceptance and use of open data technologies.

A better understanding of these predictors can help to make the acceptance and use of open data technologies in Indonesia, using a modified model based on the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology UTAUT and Structural Equation Modeling SEM to empirically predictors of influencing the acceptance and use of open data technologies.

The results show that the predictor 39 s Facilitating Conditions is the influence of Behavioral Intention. Our analysis of the predictors that influence the acceptance and use of open data technologies can be used to stimulate the use of open data technologies.

The findings suggest that policy makers should improve the acceptance and use of open data technology by creating an open source data, by integrating open data use in daily activities, and decrease the effort necessary to use open data technologies. "

"ABSTRAKAkurasi menjadi masalah utama yang kerap muncul akibat penerapan jurnalisme cepat di media massa daring. Persoalan ini berpotensi membuat media massa daring kehilangan kepercayaan dari publik. Kemunculan jurnalisme data diklaim sebagai solusi mengatasi persoalan akurasi pemberitaan dalam media massa daring tersebut. Penelitian ini menggunakan strategi studi kasus intrinsik terhadap Katadata.co.id, Tirto.id, dan Beritagar.id untuk mengkaji penerapan jurnalisme data di media massa daring Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Katadata.co.id, Tirto.id, dan Beritagar.id tak bisa menerapkan jurnalisme data secara optimal. Ini karena ketiga media massa daring tersebut masih memiliki persoalan struktural, mulai dari penggunaan landasan penerapan jurnalisme cepat hingga minimnya kompetensi sumber daya manusia dan penggunaan perangkat khusus dalam jurnalisme data. Hasil penelitian ini menyarankan Katadata.co.id, Tirto.id, dan Beritagar.id memperbaiki struktur mereka dalam menerapkan jurnalisme data. Penulis juga menyarankan adanya penelitian lanjutan dengan pendekatan teori ketimpangan digital untuk melihat lebih jauh masalah dalam penerapan jurnalisme data. Selain itu, peneliti menyarankan penelitian lanjutan dengan metode Scenario Network Mapping untuk melihat masa depan penerapan jurnalisme data di Indonesia.

---

ABSTRACTThe use of fast journalism model by most online mass media in Indonesia has led to the lack of accuracy of news reports as well as the lack of public trust to the mass media's credibility. As a response, data journalism model claimed to serve as a tool to improve the accuracy of mainstream online mass media's publications. Following the issue, this research aims to examine the implementation of data journalism in Indonesia by launching an intrinsic case study to three Jakarta-based online mass media such as Katadata.co.id, Tirto.id, and Beritagar.id. The research results revealed the three news portals have yet optimally adopted data journalism as they were entrapped with some structural problems such as fast journalism whose existences has been a basic need for the news portals, lack of competency among human capitals in media industry, and the need of high-tech devices as a primary requirements in data journalism. Therefore, the research suggested Katadata.co.id, Tirto.id, and Beritagar.id to launch a structural reform to optimally utilize data journalism for their news publications. In addition, the research suggested others to use the digital divide theory to better understand of data journalism implementation in Indonesia. Moreover, the scenario network mapping method could also be used as one of the practical tools to map out the prospects of data journalism in the country."

"Dalam era digital, media sosial menjadi media yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk mengakses informasi. Akses informasi yang tinggi, harus diimbangi dengan ketersedian informasi yang objektif dan berkembang. "