Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tarif listrik di rumah susun umumnya ditetapkan sepihak oleh P3SRS/Pengelola melebihi tarif PLN. Menurut pemilik/penghuni tindakan tersebut merupakan kegiatan usaha penjualan listrik yang hanya dapat dilakukan oleh badan usaha pemegang izin. Sedangkan bagi P3SRS/Pengelola selisih tarif merupakan bagian dari biaya pengelolaan yang diperkenankan dan tidak termasuk kegiatan pengusahaan yang membutuhkan izin. Adanya perbedaan pandangan terkait tarif listrik dan kewajiban kepemilikan izin merupakan sumber sengketa penyediaan tenaga listrik antar pemilik/penghuni dengan P3SRS/Pengelola. Berdasarkan hal tersebut, dibutuhkan analisis perizinan usaha penyediaan tenaga listrik di rumah susun berdasarkan regulasi ketenagalistrikan dan penyelesaian sengketa penyediaan listrik di rumah susun antar pemilik/penghuni dengan P3SRS/Pengelola. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif dengan analisis preskriptif. Adapun hasil penelitian adalah regulasi ketenagalistrikan mewajibkan badan usaha yang melakukan penyediaan listrik di rumah susun untuk memenuhi ketentuan perizinan penyediaan listrik bagi kepentingan umum, yaitu memiliki penetapan wilayah usaha, IUPTL dan penetapan tarif listrik. Sedangkan untuk penyelesaian sengketa usaha penyediaan tenaga listrik di rumah susun dapat diselesaikan oleh para pihak dengan cara mematuhi hak dan kewajiban yang telah diatur oleh regulasi ketenagalistrikan dan regulasi rumah susun.

---

Electricity rates in flats are generally set unilaterally by P3SRS/manager, exceeding PLN rates. According to the owner/occupant, it is the electricity sales business activities that should only be done by a business entity license holder. Meanwhile, according to P3SRS/manager difference in rates is part of the management costs and does not include business activities that require licenses. The difference in views related to electricity rates and the obligation to own electricity supply licenses is a source of dispute between the owner/occupant and P3SRS/managers. Based on this, it required analysis on electricity supply business licenses in flats based on electricity regulation and dispute settlement of electricity in the flats between the owner/occupant and P3SRS/manager. The method used in this research is normative juridical with prescriptive analysis. The research results are the regulation of electricity obligates business entities that conduct electricity supply in flats to meet the licensing requirements of supplying electricity to the public, which has business area licenses, IUPTL and electricity tariffs. As for the dispute settlement in electricity supply business in flats can be resolved by the parties by comply the rights and obligations that have been set by electricity regulation and flats regulation."

"Penulisan disertasi ini terbagi dalam 3 bagian utama: Pertama, menghitung biaya pokok penyediaan tenaga listrik tahun 2014 dibedakan menurut karakteristik pembangkit di masing-masing wilayah dan waktu (peak dan off-peak) menggunakan metode revenue requirement. Penggunaan biaya universal memperlihatkan bahwa subsidi lebih banyak dinikmati oleh wilayah Jawa, sedangkan penggunaan biaya pokok yang berbeda memperlihatkan sebaliknya. Penggunaan biaya pokok yang berbeda juga menghasilkan total alokasi subsidi yang lebih rendah dibandingkan penggunaan biaya universal. Di masa depan, penerapan biaya menurut wilayah dan waktu dalam menghitung alokasi subsidi hendaknya diikuti dengan penerapan tarif regional serta melibatkan pemerintah daerah setempat terkait cost sharing subsidi. Kedua, menghitung biaya penyediaan listrik di masing-masing kelas pelanggan dibedakan menurut wilayah menggunakan metode Long Run Marginal Cost berdasarkan rencana jangka panjang penyediaan listrik 2015-2024. Terjadi distorsi tarif (subsidi silang antar kelas pelanggan) dimana kelas pelanggan industri mensubsidi kelas pelanggan rumah tangga. Tingginya selisih biaya penyediaan dan tarif berlaku, menyebabkan PLN kehilangan kesempatan untuk membiayai investasi ketenagalistrikan di Indonesia yang rata-ratanya per tahun mencapai US$ 6,94 miliar. Ketiga, mengaplikasikan metode Frisch untuk menghitung elastisitas permintaan terhadap harga melalui elastisitas pengeluaran. Nilai elastisitas harga yang diperoleh digunakan untuk menganalisis perubahan kesejahteraan rumah tangga, redistribusi dan inefisiensi subsidi menggunakan data triwulanan Susenas 2014 berdasarkan tiga skenario kenaikan tarif. Pencabutan subsidi untuk rumah tangga dengan daya minimal 1.300 VA dan pengurangan subsidi untuk rumah tangga dengan daya maksimal 900 VA memperlihatkan adanya penurunan kesejahteraan rumah tangga, dan peningkatan persentase penduduk miskin namun redistribusi subsidi menjadi lebih baik serta inefisiensi subsidi pada rumah tangga daya terpasang 450 VA. Sebelum kebijakan menaikkan tarif diimplementasikan hendaknya dilakukan verifikasi rumah tangga melalui pencocokan dan penelitian di lapangan dengan harapan di masa depan subsidi menjadi lebih tepat sasaran.

---

The writing of this dissertation is divided into three main ideas: First, calculate the cost of supplying electricity in 2014 is differentiated according to the characteristics of the plant in each region and time (peak and off-peak) using the revenue requirement method. The use of universal costs shows that more subsidies are enjoyed by the Java region, whereas the use of different basic costs shows otherwise. Different cost of use also resulted in a lower total subsidy allocation than the use of universal costs. In the future, the implementation of costs by region and time in calculating the subsidy allocation should be followed by the application of regional tariffs and involving local governments on the cost-sharing of subsidies. Second, calculate the cost of providing electricity in each class of customers differentiated by region using Long Run Marginal Cost method based on long-term plan of electricity supply 2015-2024. There is a tariff distortion (cross-subsidy between customer classes) where the class of industrial customers subsidizes the class of household customers.

The high cost of provisioning and tariffs is prevailing, causing PLN to lose the opportunity to finance an electricity investment in Indonesia, which averaged US $ 6.94 billion per year. Third, apply the Frisch method to calculate the elasticity of demand for prices through the elasticity of expenditure. The value of elasticity of prices obtained is used to analyze changes in household welfare, redistribution, and inefficiency of subsidies using quarterly data of Susenas 2014 based on three tariff increment scenarios. The abolition of subsidies for households with a minimum power of 1,300 VA and a reduction in subsidies for households with a maximum of 900 VA shows a decrease in household welfare, and an increase in the percentage of the poor but better redistribution of subsidies and the inefficiency of subsidies in installed households of 450 VA. Before the policy of raising tariffs implemented, household verification should be conducted through matching and field research in the hope that in the future subsidies will be more targeted."

"Laporan magang ini membahas tentang prosedur pengakuan piutang pembelian tenaga listrik dari Independent Power Producer IPP di PT PLN Persero. Dalam laporan ini, diuraikan prosedur pengakuan piutang atas tagihan pembelian tenaga listrik dari IPP oleh PT PLN. Pengakuan piutang atas tagihan pembelian listrik ini memerlukan proses pengukuran dan perhitungan yang cukup kompleks yang meliputi komponen biaya Komponen A Pembayaran Kapasitas yang dihitung dengan basis Capital Cost Recovery Charge Rate, Komponen B pembayaran atas biaya tetap Operation and Maintenance, Komponen C pembayaran atas pemakaian bahan bakar, dan Komponen D pembayaran biaya variabel Operation and Maintenance. Dengan menggunakan SAP, pengakuan piutang atas tagihan pembelian listrik ini pertama-tama akan dilakukan oleh Unit PLN, setelah dilakukan pemeriksaan atas pengukuran dan perhitungan tagihan tersebut. Selanjutnya, Unit akan menyampaikan nota ke Kantor Pusat untuk memindahkan tagihan tersebut ke Kantor Pusat untuk dapat dibayarkan. Divisi Akuntansi selanjutnya akan melakukan rekonsiliasi atas jumlah tagihan tersebut dengan pengukuran dan perhitungan pembelian listrik oleh Unit PLN Pusat Pengaturan Beban P2B . Rekonsiliasi dilakukan untuk memastikan bahwa jumlah yang ditagih adalah benar.

---

This internship report discusses about the process of electricity purchase receivable recognition from Independent Power Producer IPP at PT PLN Persero . In this report, there are explanations regarding the procedure of recognizing receivable for electricity purchase bill from IPP by PT. PLN. This recognition needs quite complex measurement and calculation that consist of cost component Component A Capacity Payment which use Capital Cost Recovery Charge Rate basis, Component B payment for fixed cost of Operation and Maintenance , Component C payment for fuel usage, and Component D payment for variable cost of Operation and Maintenance.

By using SAP, receivable recognition for electricity purchase bill is being used by PLN rsquo s unit, after conducting checking of measurement and calculation of the bill. Then, Unit will submit the note to Central Office to transfer the bill for Central Office to pay for. Further, Accounting Division will do the reconciliation for the bill amount based on electricity purchase measurement and calculation by PLN rsquo s unit Pusat Pengaturan Beban P2B . Reconciliation is being done to ensure that the amount being billed is correct."

"Penelitian ini menyajikan estimasi ekonometrika tingkat rumah tangga dari elastisitas pendapatan dan harga permintaan listrik perumahan di Indonesia. Menggunakan data panel survei rumah tangga tahunan SUSENAS dari tahun 2011 hingga 2013, estimasi mengontrol variabel terkait gaya hidup rumah tangga yang secara signifikan mempengaruhi konsumsi listrik seperti aspek demografis, ukuran tempat tinggal, dan kepemilikan peralatan rumah tangga. Hasil empiris menunjukkan bahwa di Indonesia, konsumsi listrik residensial bersifat inelastis terhadap harga dan pendapatan, dengan elastisitas harga dan pendapatan masing-masing sebesar -0,88 dan 0,3. Penduduk perkotaan menggunakan lebih banyak listrik daripada penduduk desa. Menyikapi pertumbuhan ekonomi, pemerintah harus menyiapkan kapasitas listrik yang lebih besar atau menaikkan tarif untuk mendorong penghematan listrik.

---

This paper presents household-level econometric estimates of the income and price elasticities of residential electricity demand for Indonesia. Using annual household survey panel data of SUSENAS from 2011 to 2013, the estimation controls for household characteristics that significantly affect electricity consumption, such as demographic aspects, house size, and ownership of home appliances. The empirical results show that in Indonesia, the residential electricity is price- and income-inelastic, with price and income elasticities of -0.88 and 0.3, respectively. Urban residents use more electricity than their rural counterparts. Responding to the growing economy, the government should prepare a greater electricity capacity or induce a higher tariff to promote electricity savings."

"Kenaikan tarif listrik PLN sebesar 13% perdua bulan pada tahun 2014 berdampak bagi PT.Semen Padang yang mengandalkan pasokan utama dari PLN. Dampak kenaikan tarif adalah peningkatan biaya belanja listrik ke PLN untuk produksi semen sebesar 33,4%. Penelitian ini bertujuan untuk membangun model untuk mengetahui kelayakan pembangunan captive power plant pada PT. Semen Padang dengan tetap berpegang pada prinsip “good quality of energy at the lowest possible cost” untuk menurunkan belanja listrik. Model yang dibangun adalah metode deterministik dan probabilistik dengan simulasi Monte Carlo. Penelitian ini berhasil membuktikan hipotesis bahwa pembangunan captive power plant layak untuk dilakukan dikarenakan nilai dari NPV > 0 dan IRR > MARR, tetapi dari hasil perhitungan probabiitas resiko menunjukkan probabilitas mendapat NPV > 0 adalah 59.10% sementara probabilitas mendapat IRR > MARR adalah 55,78%, sehingga sebaiknya tidak dibangun pada saat ini menunggu menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika.

---

Increasing of electricity tariff by 13% per two months in 2014 will impact to PT Semen Padang that rely on the main supply from PLN. The impact of the tariff increase is the increase in the cost of electricity to PLN for cement production by 33,4%. This research objective to build a model to determine the feasibility of the construction of captive power plant at PT. Semen Padang by sticking to the principle of "good quality of energy at the lowest possible cost" in order to reduce electricity cost. The model which will be built is deterministic and probabilistic methods by Monte Carlo simulations. This research was able to prove the hypothesis that the development of captive power plant is feasible because the value of NPV> 0 and IRR> MARR, but from the calculation of risk indicates taht the probability to get NPV > 0 is 59.10% while the probability to get IRR> MARR is 55.78% , so it should not be built at the time being waiting for the strengthening of the rupiah against the US dollar."

"

Tarif listrik dinamis adalah sistem tarif listrik yang berubah-ubah sesuai dengan kondisi beban pada waktu tersebut. Pada umumnya, tarif listrik akan menjadi lebih mahal pada saat waktu beban puncak dan lebih murah saat beban minimal. Sebagai konsumen, penerapan tarif listrik dinamis mengakibatkan kenaikan besar tagihan yang harus dibayarkan. Sistem dengan pembangkit sumber energi terbarukan merupakan salah satu metode untuk menjawab permasalahan ini. Dengan menggunakan komponen pembangkit seperti panel surya, konsumen dapat menggunakan energi yang dihasilkan pada saat siang hari atau bahkan disimpan untuk selanjutnya digunakan saat selang waktu beban puncak.  Pada penelitian ini akan diuji bagaimana pengaruh dari penggunaan panel surya terhadap perubahan level tarif dinamis. Hasil pengujian menunjukkan bahwa dengan menggunakan komponen panel surya dan baterai, untuk penurunan harga impor sebesar IDR 100/kWh menghasilkan peningkatan keuntungan sampai IDR 5.000.000 dalam 25 tahun (project lifetime). Kenaikan harga ekspor sebesar IDR 100/kWh menghasilkan peningkatan keuntungan sebesar IDR 30.000.000 dalam 25 tahun.

 

 

---

Dynamic pricing of electricity is an electricity tariff system that changed according to load demand on that particular time. In general, price of electricity will be more expensive at night when the load demand at its highest and cheaper when the demand is at its minimum. From a consumer standpoint, dynamic pricing results in a large increase to their electricity bills. A system with renewable electricity generator is one of the method to answer this problem. By using generation component such as a solar panel, the consumer can use the generated energy during the daytime or storing it in a storage component like a battery to use it in peak-time when the tariff is much higher. Even more so, the excess energy from solar panel can be sold to the grid to reduce the spending on electricity bills. This experiment will discuss how big is the effect of the aforementioned system in the dynamic pricing scheme by using HOMER simulation. By using photovoltaic panels and batteries in the system, every IDR 100/kWh of export price reduction resulting in increasing of profit by IDR 5.000.000/kWh for a project lifetime of 25 years. In other case, every IDR 100/kWh of import price addition increase the profit by IDR 30.000.000/kWh for a project lifetime.

 

"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor ndash; faktor yang mempengaruhi permintaan, penawaran dan struktur pasar listrik di Indonesia. Data yang digunakan merupakan data tahunan meliputi konsumsi listrik, produksi listrik, PDB per kapita, tarif listrik, harga BBM dan energi terbarukan periode 1990 ndash; 2015. Estimasi dalam penelitian ini dilakukan dengan Arellano-Bond GMM Estimator, Seemingly Unrelated Regression, dan Persamaan Simultan. Hasil terbaik didapat dari model persamaan simultan dan hasil dari estimasi inilah yang digunakan dalam melakukan analisis dalam penelitian. Hasil regresi simultan menunjukkan permintaan listrik dipengaruhi secara signifikan oleh harga BBM, PDB per kapita, dan tarif listrik. Penawaran listrik dipengaruhi secara signifikan oleh tarif listrik, harga BBM dan energi terbarukan. Struktur pasar listrik di Indonesia adalah monopoli.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the market structure, and that affect demand, and supply of the electricity market in Indonesia, Japan and France. The data used are annual data covering electricity consumption, power production, GDP, electricity tariff, fuel prices, population and renewable energy period of 1990 ndash 2015. Estimates in this study conducted by the Arellano Bond GMM Estimator, Seemingly Unrelated Regression, and Simultaneous Equations. The best results is from the simultaneous equations model and the results of this estimation are used in the analysis in the study. Simultaneous equation showed that electricity demand is significantly affected by fuel prices, GDP per capita, and electricity tariff. Electricity supply is significantly affected by electricity tariff, fuel price and renewable energy. The structure of the electricity market in Indonesia is a monopoly."

"ABSTRAKDalam rangka menunjang semangat otonomi daerah, UU No. 30 Tahun 2009tentang Ketenagalistrikan mengatur secara rinci mengenai pembagiankewenangan antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintahkabupaten/kota dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan. Pemerintah juga telahmenerbitkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturanpelaksananya, PP No. 38 Tahun 2007 yang merinci urusan pemerintahan(termasuk sektor ketenagalistrikan) kedalam urusan pemerintah, provinsi, dankabupaten/ kota. Namun, terkait kewenangan perizinan pada sektor tenaga listrikternyata masih juga menemui permasalahan. Ketentuan dalam perundangundangantidak mengatur secara jelas kewenangan penetapan sanksi bagi badanusaha yang wilayah usahanya lintas kabupaten/kota, tetapi izin usahanya telahdiberikan oleh Pemerintah sebelum terbitnya UU No. 30 Tahun 2009.Perkembangan dan perubahan pengusahaan ketenagalistrikan yang sangatmendasar adalah diterbitkannya UU No. 15 Tahun 1985 tentangKetenagalistrikan. UU No. 15 Tahun 1985 maupun peraturan pelaksanaannya,yaitu PP No. 10 Tahun 1989 dibentuk pada masa Orde Baru, sehingga masihmenerapkan sistem penyediaan tenaga listrik yang sentralistik denganmenitikberatkan kewenangan dan tanggung jawab penyediaan tenaga listrik padaPemerintah Pusat. Dengan lahirnya UU No. 30 Tahun 2009 sebagai pengganti UUNo. 15 tahun 1985 yang dilandasi oleh semangat otonomi daerah dan menjadi titikbalik desentralisasi ketenagalistrikan, Pemerintah dan pemerintah daerah sesuaidengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, danmelaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.

---

ABSTRACTIn order to support the spirit of regional autonomy, Law no. 30 of 2009 onElectricity regulate in detail the allocation of responsibilities between government,provincial governments , and district/city governments in the implementation ofelectricity. The government has also issued Law no. 32 of 2004 on RegionalGovernment and its implementing regulations , Government Regulation no. 38 of2007 which details the government affairs ( including the electricity sector ) intothe affairs of government , provincial , and district/city. However, the relevantlicensing authority in the power sector was still also encountered problems.Provisions in the legislation does not set out clear powers of sanction for hisbusiness enterprises across the region districts /cities , but its business license hasbeen granted by the Government prior to the issuance of Law no. 30 of 2009.Developments and changes very basic electricity concession is the issuance ofLaw no. 15 of 1985 on Electricity . Law no. 15 of 1985 and its implementingregulations, ie , Government Regulation no. 10 of 1989 established the “OrdeBaru” era, so it is still applying power supply system with a centralized focus ofauthority and responsibility for the provision of electric power in the centralgovernment . With the enactment of Law no. 30 of 2009 in lieu of Law no. 15 of1985, guided by the spirit of regional autonomy and decentralization of electricitybecame the turning point, the Government and local authorities in accordancewith the authority sets policy, regulation, monitoring, and implementing theelectricity supply business."

"Dalam rangka memenuhi tenaga listrik yang andal untuk masyarakat, UU Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan telah memberikan kesempatan pihak selain PT PLN (Persero) untuk membantu memenuhi pasokan listrik yang andal kepada masyarakat dengan PT PLN selaku Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan. Konsep penyediaan tenaga listrik pada UU Nomor 15 Tahun 1985 memiliki peraturan pelaksana yang telah jelas jika terdapat pengembang listrik selain PT PLN yang akan melakukan usaha penyediaan tenaga listrik. Ketentuan terkait usaha penyediaan yang dilakukan oleh pihak selain PT PLN masih belum diatur dengan baik terkait dengan wewenang, prosedur dan persyaratannya. Hal ini ditambahkan dengan banyaknya pihak terlibat dalam proses penerbitan Izin usaha untuk penyediaan tenaga listrik. Terlepas dari hal tersebut, kebijakan dari pemerintah selaku penerbit izin usaha tersebut pada masa UU Nomor 15 Tahun 1985 belum memiliki landasan yang baik dan belum terdapat pertimbangan-pertimbangan mengingat masih sedikitnya pengetahun pada kebijakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk pengembang selain PT PLN. Dengan terbitnya UU Nomor 30 Tahun 2009 sebagai pengganti dari UU Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, hal terkait dengan kewenangan, prosedur dan persyaratan sudah mengalami penyederhanaan sejalan dengan diterbitkannya aturanaturan pelaksana baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri. Keterlibatan pihak-pihak yang ikut serta dalam proses pemberian izin usaha untuk penyediaan tenaga listrik telah ditentukan dengan jelas dan mengalami perampingan. Kebijakan internal dan eksternal telah dibentuk terkait dengan izin usaha di bidang penyediaan tenaga listrik.

---

In order to meet the reliable electric power to the public, the Law No. 15 Year 1985 concerning Electricity has provided the opportunity in parties other than PT PLN (Persero) to help meet a reliable supply of electricity to the community with PT PLN as the Holder of Business Authority. The concept of power supply to the Law No. 15 Year 1985 has been implementing regulations clearly if there is a power developers in addition to PT PLN will conduct electricity supply business. Provisions related to the provision of business conducted by a person other than PT PLN is still not well regulated associated with authority, procedures and requirements. It is added to the number of parties involved in the process of issuing business licenses for the supply of electric power.

Apart from this, the policy of the government as the issuer of the business license at the time of Act No. 15 Year1985 has not had a good grounding and yet there are considerations given the least knowledge in the electricity supply business policies for developers parties other than the PT PLN.

With the enactment of Law No. 30 of 2009 as a replacement of Act No. 15 of 1985 on Electricity, matters related to the authority, procedures and requirements have already been simplified in line with the issuance of the implementing rules in the form of government regulation and regulation.

The involvement of those who participated in the process of granting a business license for the supply of electricity has been clearly defined and experienced downsizing. Internal and external policies have been formed in relation to the business license in the field of power supply."

"Perumahan dan pemukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar yang penting bagi masyarakat di Indonesia. Berdasarkan kebutuhan tersebut, kemudian dikembangkanlah konsep rumah susun yang dianggap lebih efektif dan efisien. Namun dalam perkembangannya, banyak permasalahan yang terus bermunculan. Salah satu permasalahan yang menarik adalah terkait pengelolaan arus listrik dan iurannya dalam rumah susun. Permasalahan tersebut bermula dari ketidakmampuan pihak PT. PLN sebagai pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) untuk memasok arus listrik sampai ke dalam bangunan rumah susun. Hal tersebu yang kemudian bermuara pada pengajuan laporan polisi dari para pemilik dan/atau penghuni rumah susun yang ditujukan kepada badan pengelola rumah susun terkait dugaan tindak pidana penyediaan listrik tanpa izin. Seiring dengan munculnya permasalahan tersebut, muncul pertanyaan-pertanyaan terkait peraturan mengenai ketenagalistrikan yang berlaku untuk rumah susun di Indonesia. Selain itu, muncul juga pertanyaan terkait implikasi pengaturan mengenai ketenagalistrikan Indonesia terhadap pengelolaan iuran listrik rumah susun di Indonesia dan kekhawatiran akan keabsahan dan ketepatan penafsiran unsur tindak pidana yang diduga timbul dalam pengelolaan iuran listrik oleh badan pengelola rumah susun di Indonesia.

---

Housing are some of the most important basic needs of Indonesian society. Apartment was a housing concept created as an answer to the demand. But many problems arose as the concept grows. The management of the electricity in apartments is one of the problems we are facing today. The problem arose because Indonesia's state owned enterprise (PT. PLN), which managed electricity in Indonesia, was unable to transmit electricity to every unit in the apartments. The problem then brought us to a conflict between the residence and the manager of the apartment, which ended with a charge toward the apartment manager for an alleged criminal act for managing the electricity bills without any license. Moreover, along with the growth of the problem, many questions arose as to the legality and the fairness of the interpretation to the alleged criminal act."