Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Brt, terdapat kondisi di mana Hakim memutuskan bahwa orang (selain keluarga terdekat anak) dapat menjadi wali bagi seorang anak atas permohonan si ibu karena ia sedang tidak dapat menjalankan kewajibannya. Penetapan tersebut menjadi dasar diajukannya gugatan dalam Putusan Nomor 742/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt, di mana Majelis Hakim memutuskan bahwa Penggugat sebagai saudara seibu dengan Pemohon dalam Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Brt, lebih berhak untuk menjadi wali dibandingkan wali yang sebelumnya sehingga penetapan tersebut dapat dibatalkan. Majelis Hakim juga memutuskan bahwa kekuasaan orang tua anak tersebut dapat dicabut karena terbukti sedang tidak dapat menjalankan kewajibannya. Berdasarkan hal-hal tersebut, pokok permasalahan dalam skripsi ini ialah Penulis ingin mengetahui bagaimanakah pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Brt dan Putusan Nomor 742/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt mengenai kedudukan anak dan kekuasaan orang tua, pencabutan kekuasaan orang tua, perwalian, dan pembatalan perwalian berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan metode penelitian deskriptif-analitis, maka Penulis akan menjawab pokok permasalahan dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penetapan perwalian dapat dibatalkan dengan alasan terdapatnya pihak keluarga yang lebih diprioritaskan untuk menjadi wali dibandingkan orang lain. Namun, pihak keluarga yang akan ditunjuk sebagai wali pengganti tersebut harus tetap memenuhi persyaratan perwalian, mulai dari usia, perilaku calon wali, kemampuan ekonomi, kesamaan agama antara calon wali dan anak, dan syarat lainnya. Apabila terdapat persyaratan yang tidak dipenuhi, maka tuntutan untuk ditetapkan sebagai wali pengganti seharusnya tidak dapat dikabulkan karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

In Establishment Number 314/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Brt, there is a condition where the Judge decided that a person (other than the child's closest family) can become a guardian for a child by the petition of the mother because she cannot carry out her responsibilities as parents. This Establishment became the basis for filing a claim in Verdict Number 742/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt, in which the Panel of Judges decided that the Complainant, as the half-sister of the Petitioner in Establishment Number 314/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Brt, is more entitled to become a guardian than the previous guardian so that the establishment can be annulled. The Panel of Judges also decided that the authority of the child's parents could be revoked because they proved they could not carry out their responsibilities. Based on these things, the main problem in this thesis that the Author wants to know is how the Judge's consideration in Establishment Number 314/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Brt and Verdict Number 742/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt regarding the child's legal position and the authority of parents, the revocation of parental authority, guardianship, and annulment of guardianship based on the laws and regulations in Indonesia. With the descriptive-analytical research method, the Author will answer the main problems and find solutions to these problems. In this study, it would be known that the establishment of guardianship can be annulled because the family is more prioritized than other people (besides the family). However, the family who will be appointed as the substitute guardian must still meet the guardianship requirements, starting from the age, behavior of the prospective guardian, economic ability, religious similarity between the prospective guardian and the child, and other requirements. If there are requirements that are not met, then the claim to be appointed as a substitute guardian should not be granted because it is not under the applicable laws and regulations."

"Perwalian mempunyai pengertian orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa dalam melakukan suatu perbuatan hukum Konsep perwalian dalam Kitab Undang Undang Perdata berbeda dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang merupakan lex specialis dari KUH Perdata menyatakan bahwa perceraian orang tua tidak menyebabkan adanya perwalian dimana kedua orang tua tetap bertanggungjawab untuk mengasuh anak anaknya Perwalian baru akan muncul ketika kedua orang tua meninggal dunia atau kekuasaan orang tua dicabut Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Malang Nomor 121 Pdt P 2011 PN Mlg ini hakim memutuskan paman dari pihak ayah menjadi wali dari anak anak di bawah umur dimana ibu kandung dari anak anak tersebut masih hidup Hakim memutuskan dengan pertimbangan bahwa ayah dari anak anak tersebut sudah meninggal sedangkan ibu kandungnya tidak diketahui dimana keberadaannya secara pasti Inilah yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas oleh penulis apakah putusan hakim Pengadilan Negeri Malang sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di indonesia karena dalam ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 ibu kandung lebih berhak atas pengasuhan kedua anak di bawah umur karena kekuasaan orang tua tetap ada setelah perceraian dan bagaimana pertimbangan hakim dapat memutuskan paman sebagai pemegang hak perwalian Dengan metode penelitian deskriptif analitis maka penulis akan menjawab pokok permasalahan dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut Dalam penelitian ini ditemukan fakta bahwa kekuasaan orang tua dapat digantikan dengan perwalian pihak lain apabila dapat dibuktikan bahwa ibu kandung memenuhi syarat untuk dicabut kekuasaanya sebagai orang tua

---

Guardianship has a meaning the others as substitution of parents who has to guard a under age child in doing law things The conceptof guardianship in wetboek is different from Law number 1 year 1974 Where it is the lex specialis from wetboek which says that the divorce of parents doesnot make any guardianship in addition the parents still have responsibility to take care the children Guardianship will happen when the parents die or the authority of parents is dismissed In the Malang Court Established Number 121 Pdt P 2011 PN Mlg the judge decided that the father rsquo s brother was the guardian of those children although their mother is still alive The judges considered that their father was dead and their mother was gone This is what will be discussed by the writer whether that judges decision Court of Malang is suitable in Indonesia law because in Law Number 1 year 1974 the real mother is still the one who has to take care the under age children because the authority of parents is forever although they are divorced and how the judges could decide that With analytical descriptive research the writer will answer the main problem and find the solution of that problem In this research found a fact that the authority of parents can be replaced by guardianship if the mother rsquo s authority as a parent could be taken."

"ABSTRAKPerkawinan berakhir bila terjadi perceraian atau salah satu pihak meninggal dunia.Berdasarkan penelitian yuridis normatif diketahui bahwa hak dan kedudukananak setelah putusnya perkawinan orang tuanya tetap sama dengan sebelumnyadimana kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberi nafkah,pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya sampai mereka dewasa. Upayahukum pemohon untuk memperoleh hak perwalian terhadap cucunya, dilakukanmelalui pengadilan untuk mendapatkan penetapan, dari Pengadilan Negeri sampaike tingkat Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiadalam memutuskan perkara Nomor: 372 K/Pdt/2008 memberi putusanberdasarkan pada kepentingan anak dan karena sang ibu dianggap tidak layakmenjadi wali anak-anaknya.

---

ABSTRACTThe marriage ended in case of divorce or death of either party. The rights andstatus of children after the breakdown of marriage is to provide a living, clothing,shelter and other necessities. Legal efforts to gain custody through the courts toget a determination from the court and the High Court or the Supreme Court.Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia to decide the casebased on 372 K/Pdt/2008 the interests of children who are under age and ability ofthe economy, her mothers is not worthy of being legal guardians are minors.

---

"

"ABSTRAKDalam menghadapi berbagai perubahan yang ditimbulkan era industri 4.0, penting bagi mahasiswa untuk memiliki adaptabilitas karir. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan adaptabilitas karir adalah dukungan orang tua. Meskipun demikian, beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan adanya inkonsistensi pengaruh dukungan orang tua terhadap adaptabilitas karir. Inkonsistensi hasil tersebut mengarah pada adanya keterlibatan faktor internal, yaitu kepribadian proaktif. Oleh sebab itu, penelitian ini hendak menguji peran kepribadian proaktif dalam memediasi pengaruh dukungan orang tua terhadap adaptabilitas karir mahasiswa. Partisipan yang terlibat dalam penelitian ini adalah mahasiswa program sarjana (N=551) dari berbagai universitas di Jabodetabek yang sedang menempuh semester 6 atau lebih. Ketiga variabel penelitian diukur menggunakan Career Adapt-Abilities Scale (CAAS), Career-Related Parent Support Scale (CRPSS), dan Proactive Personality Scale (PPS). Pengolahan data dilakukan secara statistik menggunakan Pearson Correlation serta macro PROCESS dari Hayes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan orang tua dapat berpengaruh pada adaptabilitas karir melalui kepribadian proaktif. Berdasarkan keterbatasan dalam penelitian ini, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperhatikan peran kepribadian pada orang tua, karakteristik partisipan, dan faktor-faktor lain yang kemungkinan memiliki pengaruh terhadap adaptabilitas karir."

"Perlindungan terhadap hak anak dalam keluarga sangat berkaitan dengan orang tua dari anak tersebut (sebagai hasil dari perkawinan diantara keduanya). Namun jika perkawinan antara kedua orang tuanya tidak diakui oleh negara, maka kesejahteraan si anak menjadi taruhannya, karena si anak tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah yang mengakuinya sementara ibu kandungnya belum tentu cakap dalam memeliharanya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif anarlitis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis nonpatif, baik data primer maupun sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan· dan penelitian keputusan badan-badan peradilan. Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah: Apakah Undang-Undang No. 1 tahun 1914 telah mengatur secara lengkap Tentang Perkawinan dan Keturunan di Indonesia? ; Bagaimana kah pengaturan peralihan anak bawah umur berdasarkan perundang-undangan di Indonesia?; Apakah Perwalian anak luar kawin yang diakui berdasarkan Penetapan NO. 03/PDT. P / 2006 Pengadilan Negeri Cibinong telah sesuai dengah Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Berdasarkan penelitian diketahui bahwa dalam praktek Penetapan perwalian anak tidak saja di lihat dari ketentuan baku dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seperti adanya pencabutan kekuasaan orang tua (pasal 49), Hakim dapat menggunakan analogi sistematis yakni dengan jalan menghubungkan dengan undang-undang lain antara lain Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No.04 Tahun 1974 Tentang kesejahteraan Anak dan berdasarkan pada segi Psikoogis si anak, kemudian dengan keyakinan hakim tersebut, pengadilan menetapkan bahwa Perwalian seorang anak (Luar Kawin) jatuh kepada bapaknya. Kesimpulannya, Undang-Undang Perkawinan belum secara lengkap mengatur tentang perkawinan dan keturunan; Menurut Perundang-undangan di Indonesia, Perwalian timbul jika anak tidak dalam kekuasaan orang tua; Penetapan N0.03/PDT.P/2006 Pengadilan Negeri Cibinong kurang sesuai dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974."

"Penelitian ini menganalisis mengenai perbedaan batasan kewenangan pengampuan di Indonesia dan California yang merupakan negara bagian Amerika Serikat berdasarkan peraturan formil masing-masing. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Penulis menguraikan dan menganalisis ketentuan umum pengampuan di Indonesia, batasan kewenangan pengampuan di Indonesia juga California, dan analisis putusan pengadilan dan kasus terkait pembatasan kewenangan pengampuan tersebut. Analisis putusan pengadilan di Indonesia yang dilakukan adalah berdasarkan Putusan Nomor 480/Pdt.P/2020/PN Dps sedangkan di California menggunakan kasus dalam Pemberitahuan Penghapusan Tindakan Dalam Perkara Pengadilan Tinggi Negara Bagian Los Angeles Nomor Perkara BP 108870. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa adanya batasan kewenangan pengampuan yang telah diatur secara komprehensif di California dengan melihat seberapa jauh ketidakcakapan seseorang. Batasan kewenangan tersebut adalah konservatori umum, konservatori terbatas, dan konservatori Lanterman-Petris-Short (LPS). Sementara di Indonesia, secara formil belum terdapat peraturan terkait batasan kewenangan pengampuan tersebut. Adapun pengampuan masih dilihat sebagai opsi utama untuk mewakili individu yang tidak cakap di Indonesia sedangkan di California terdapat beberapa opsi yang lebih tidak membatasi. Oleh karena itu, berdasarkan analisis yang dilakukan disarankan kepada pemerintah Indonesia untuk menambahkan batasan kewenangan pengampuan dalam peraturan formil di Indonesia.

---

This research analyzes the differences in the limits of guardianship authority in Indonesia and California, a state in the United States, based on their respective formal regulations. Doctrinal research methods structure this study. The author outlines and analyzes the general provisions of guardianship in Indonesia, the limits of guardianship authority in both Indonesia and California, and examines court decisions and cases related to these limitations. The analysis of court decisions in Indonesia is based on Decision Number 480/Pdt.P/2020/PN Dps, while in California, it uses the case within the Notice of Removal of Action in Los Angeles County Superior Court Case Number BP 108870. The results of this research indicate that California has comprehensively regulated the limits of guardianship authority by considering the extent of a person's incapacity. These limits include general conservatorship, limited conservatorship, and Lanterman-Petris-Short (LPS) conservatorship. Meanwhile, in Indonesia, there are no formal regulations related to the limits of guardianship authority. Guardianship is still seen as the primary option for representing individuals who are incapacitated in Indonesia, whereas in California, there are several less restrictive options. Therefore, based on the analysis conducted, it is recommended that the Indonesian government add limits on guardianship authority within formal regulations in Indonesia."

"Dalam perkara perceraian, sering kali para orang tua memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang kuasa asuh atau wali atas anak-anaknya yang masih di bawah umur. Lalu apa perbedaan antara kuasa asuh dan perwalian? Seolah dapat saling dipertukarkan, banyak para orang tua dalam perkara perceraian yang memohon untuk ditetapkan hak perwalian terhadap anak kandungnya.  Melalui gugatan perceraian dalam Putusan No. 39/PDT.G/2020/PN.TIM dan Putusan No. 383/Pdt.G/2018/PA.SMG Penulis akan membahas mengenai apakah perceraian mengakibatkan perwalian berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia? Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis data deskriptif-analitis sehingga simpulan yang diperoleh berupa penjelasan eksplanatif. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa dalam Putusan Nomor 39/PDT.G/2020/PN.TIM dan Putusan Nomor 383/Pdt.G/2018/PA.SMG tidak tepat jika dikabulkannya permohonan untuk ditetapkan hak perwalian anak terhadap Penggugat (selaku orang tua kandung dari anak yang belum dewasa). Berdasarkan Pasal 41 UU Perkawinan, Pasal 45 UU Perkawinan, Pasal 98 KHI dan Pasal 105 KHI, Penggugat masih memiliki kekuasaan untuk memelihara anaknya, putusnya perkawinan akibat perceraian tidak menyebabkan kekuasaan orang tua berakhir karena kedua orang tua tetap memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai ia dewasa atau mampu berdiri sendiri. Selain itu, Berdasarkan ketentuan Pasal 50 UU Perkawinan dan Pasal 1 huruf h KHI suatu perwalian belum dapat timbul atas anak-anak tersebut karena tidak terpenuhinya salah satu unsur yaitu Anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Dengan demikian, putusnya ikatan perkawinan karena perceraian tidak menyebabkan perwalian melainkan adanya penguasaan hak asuh atau pemeliharaan anak.

 

---