Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengembangan desain industri memerlukan kreativitas dan inovasi berkepanjangan, originalitas sebuah desain industri seringkali menjadi perdebatan apabila ditemukan kesamaan pada bagian tertentu terhadap desain produk sejenis yang lain. Skripsi ini selanjutnya akan membahas mengenai permasalahan kebaruan pada sistem perlindungan desain industri yang mempengaruhi inovasi produk. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk meneliti rumusan permasalahan mengenai topik terkait. Adapun untuk melihat hal tersebut, permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini diantaranya adalah perbandingan konsep kebaruan terkait desain Industri, kasus terkait konsep kebaruan ini, serta pengaruh dari penerapan konsep kebaruan di Indonesia yang mempengaruhi inovasi produk. Hasil penelitian ini selanjutnya juga akan menyimpulkan bahwa permasalahan kebaruan dalam sistem perlindungan hak desain industri yang berlaku dapat mempengaruhi pendesain dalam berinovasi terhadap produknya.

---

The development of industrial designs requires creativity and innovation for a long time, the originality of an industrial design is often a debate if there are similarities in certain parts of the design of other similar products. This thesis will further discuss the novelty problems in industrial design protection systems that affect product innovation. This study uses a normative juridical method to examine the formulation of problems on related topics. As for seeing this, the problems studied in this thesis include the comparison of novelty concepts related to Industrial design, cases related to this novelty concept, as well as the influence of the application of the novelty concept in Indonesia that affects product innovation. The results of this study will also conclude that the problem of novelty in the applicable industrial design rights protection system can affect designers in innovating their products. "

"Skripsi ini membahas bagaimana ketentuan hukum mengenai pembatalan desain industri diterapkan. Masih ada masyarakat yang menilai bahwa batasan antara objek perlindungan desain industri dan merek masih belum jelas. Pada skripsi ini akan dibahas tiga hal. Pertama, tinjauan umum perlindungan gambar dalam lingkup hukum desain industri. Kedua, tinjauan umum perlindungan gambar dalam lingkup hukum merek. Ketiga, analisis terhadap putusan majelis hakim pada kasus Yoko melawan Alpenliebe yang tertuang pada Putusan No. 42. Desain Industri/2009/PN.NIAGA.JKT.PST dengan doktrin yang mengatur tentang pembatalan desain industri. Aspek yang diteliti adalah apakah pertimbangan majelis hakim dalam putusan ini sudah sesuai dengan doktrin-doktrin yang mengatur tentang kriteria pembatalan desain industri ketika terjadi tumpang tindih antara perlindungan desain industri dan merek, di antaranya kedudukan hukum, kebaruan, ketertiban umum, dan itikad tidak baik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, dimana data penelitian ini sebagian besar diperoleh dari studi kepustakaan. Pada hasil penelitian ini dinyatakan bahwa pertimbangan majelis hakim dalam kriteria kedudukan hukum, kebaruan, ketertiban umum, dan itikad tidak baik adalah sudah tepat.

---

This thesis discusses how the legal provisions regarding the cancellation of the industrial design is applied. There is still a society which considers that the boundaries between objects of industrial design and the trademark protection remains unclear. In this paper will discuss three things. First, an overview of the image in the scope of legal protection of industrial designs. Second, an overview image in the sccope of the legal protection of trademark. Third, analysis of the judges' verdict in the case of Yoko versus Alpenliebe which contained in Verdict No. 42. Desain Industri/2009/PN.NIAGA.JKT.PST to doctrines regarding to the cancellation of industrial design regulation. Aspect studied is whether the consideration of the judges in this verdict are in accordance with the doctrines of the cancellation of industrial design criteria when there is an overlap between industrial design and the trademark protection, including legal standing, novelty, public order, and bad faith. This study uses a juridical-normative, which is most of the research data obtained from the study of literature. In the results of this study revealed that the consideration of the judges in the legal standing, novelty, public order, and bad faith is appropriate."

"Skripsi ini membahas mengenai ketentuan tentang unsur significantly different dalam desain industri, khususnya desain industri botol minuman. Penulisan ini dilatarbelakangi oleh frasa significantly different dalam Persetujuan TRIPs yang tidak ditemukan dalam UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Hal ini menjadi masalah karena dengan tidak adanya ketentuan dan penjelasan lebih lanjut mengenai unsur significantly different akan membuat putusan pengadilan terkait desain industri akan berbeda satu dengan yang lainnya, seperti yang terjadi pada kasus Tupperware mengenai desain industri antara Eco Bottle milik Tupperware sebagai Penggugat dengan Bio Life dan Bio Life Borneo dalam Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-HAKI/2016/PN Niaga Smg dan Putusan No. 11/HKI/Desain Industri/2016/PN Niaga Sby. Penggugat, gugatan Penggugat, dan jawaban Para Tergugat dalam kedua putusan ini sama, yang membedakan hanya pihak Para Tergugat karena memiliki perbedaan domisili. Walaupun gugatan dan jawaban sama, putusan yang dihasilkan baik di tingkat pengadilan niaga maupun Mahkamah Agung berbeda. Pada hasil penelitian ini dinyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan No. 11/HKI/Desain Industri/2016/PN Niaga Sby adalah tepat karena memberikan penjelasan yang lengkap dan tepat mengenai perbedaan desain industri antara Eco Bottle dengan Bio Life dan Bio Life Borneo. Sedangkan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-HAKI/2016/PN Niaga Smg dan putusan kasasinya tidak tepat. Pada Putusan Pengadilan Niaga Semarang salah dalam menerapkan hukum terkait kedudukan dari Para Tergugat, sedangkan pada tingkat kasasi tidak memberikan penjelasan mengenai perbedaan desain industri antara Eco Bottle dengan Bio Life dan Bio Life Borneo.

---

This thesis dicusses how the legal provisions regrading the significantly different elements of an industrial design, especially for industrial design of drinking bottle. This thesis is backed by significantly different phrase in TRIPs Agreement that can not find in Law No. 31 of December 20, 2000, regrading Industrial Designs. It is a problem because without the legal provisions regrading the significantly different elements of an industrial design makes judge verdicts will be different between one another, as in the Tupperware case regrading industrial design between Eco Bottle that is property of Tupperware as palintiff against Bio Life and Bio Life Borneo in the Verdict No.02 Pdt.Sus HAKI 2016 PN Niaga Smg and the Verdict No.11 HKI Desain Industri 2016 PN Niaga Sby. The plaintiff, claim, and answer the defendants are similar, the difference is only the defendants because they have different domicile. Although the calim and answer the defendants are similar, it has different of judge verdicts in both commercial court level and supreme court level. In the result of this study revealed that consideration of the judges in the Verdict No.11 HKI Desain Industri 2016 PN Niaga Sby is appropriate because they expalined about the difference of industrial design between Eco Botlle, Bio Life and Bio Life Borneo completely and appropriately. Whereas consideration of the judge in the Verdict No.02 Pdt.Sus HAKI 2016 PN Niaga Smg and its cassation verdict is not appropriate. The judge from Semarang Commercial Court is incorrect in adjusting of the law regrading legal standing of the defendants, whereas supreme court level did not explain about the difference of industrial design between Eco Botlle, Bio Life and Bio Life Borneo."

"ABSTRAKPembentukan peraturan perundang-undangan desain industri di Indonesiatidak didasarkan pada kepentingan dan kebutuhan dari masyarakat Indonesia itusendiri, melainkan sebagai konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia dalampersetujuan TRIPs-WTO. Masyarakat Indonesia pada umumnya masihmenjunjung tinggi rasa kebersamaan atau komunalistik dan masih mengedepankannilai-nilai spiritualistik, sedangkan rezim HKI menganut nilai kapitalistik danmengedepankan kepentingan individu (individualistik). Benturan karakter ataunilai tersebut turut menjadi faktor yang mengakibatkan ketidakefektifanimplementasi ketentuan-ketentuan hukum HKI di dalam masyarakat.Hal inilah yang terjadi di dalam masyarakat pengrajin perak Kotagede.Rasa asing terhadap sistem perlindungan HKI menyebabkan pemahamanmasyarakat pengrajin perak Kotagede terhadap Hak Kekayaan Intelektual sangatkurang Hasil penelitian menunjukkan bahwa 67,6% masyarakat pengrajin perakKotagede tidak mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000tentang Desain Industri yang memberikan perlindungan hukum bagi produkdesain kerajinan perak mereka. Dalam penelitian diperoleh data bahwa belum adasatupun masyarakat pengrajin perak di Kotagede yang mendaftarkan produknyake dalam perlindungan hukum desain industri. Hanya 26,5% saja yang memilikikeinginan untuk mendaftarkan produknya, sedangkan sisanya 73,5% respondentidak memiliki keinginan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tingkatketidakpedulian masyarakat pengrajin perak terhadap HKI masih sangat tinggi.Dalam penelitian ini dilakukan uji korelasi dan uji regresi linier/ujipengaruh antara variable nilai-nilai budaya masyarakat dengan sikap keberatanreponden atas peniruan desain produknya oleh orang lain. Diperoleh kesimpulanbahwa antara variable nilai budaya “rame ing gawe suci ing pamrih”, “gotongroyong” dan “etika berbagi” dengan sikap keberatan reponden atas peniruandesain produknya terdapat korelasi/hubungan yang kuat, signifikan dan tidaksearah. Semakin tinggi adanya kontak dengan nilai budaya tersebut makamasyarakat pengrajin perak Kotagede akan semakin tidak keberatan apabiladesain produknya ditiru oleh orang lain. Variabel-variabel nilai budaya tersebutmempengaruhi sikap keberatan reponden atas peniruan desain produknya olehorang lain.

---

ABSTRACTThe drafting of industrial design legislation in Indonesia is not based onthe interests and needs of the people of Indonesia itself, but rather as aconsequence of Indonesia's participation in the WTO-TRIPs agreement.Indonesian society in general still uphold a sense of togetherness or komunalistikand still promoting the values of spiritualistic, while the IPR regime adoptedcapitalistic values and promotes the interests of the individual (individualistic).Clash of the characters or the value is also a factor resulting in ineffectivenessimplementation of the provisions of IPR laws in society.This is what happens in society silversmith Kotagede. People areunfamiliar with the IPR protection system, therefore caused the public'sunderstanding to Intellectual Property Rights is very less. The results of researchshowed that 67.6% of the silversmith Kotagede do not know the Law No. 31 Year2000 on Industrial Design that provides legal protection for product design theirsilver. In this case showed that no one in silversmith Kota Gede who register theirproducts to the legal protection of industrial designs. Only 26.5% who have adesire to register their products, while the remaining 73.5% of respondents haveno such desire. This suggests that the level of public indifference towards IPR stillvery high.In this study tested the correlation and linear regression test of variablecultural values with the objection’s attitude of respondents if his/her productdesign imitated by others. It is concluded that with the variable cultural values“rame ing gawe suci ing pamrih”, “gotong royong” and “etika berbagi”and theobjection’s attitude of the respondents if his/her product design imitated by othersthere is a strong correlation/relationship, significant and not unidirectional.Variables cultural values influence objection’sattitudes respondents if his/herproduct design imitated by others."

"ABSTRACTPertumbuhan penggunaan gadget mengartikan bahwa gadget telah menjadi barang yang digunakan dalam berbagai aktivitas sehari-hari oleh masyarakat bahkan di kalangan anak-anak. Gadget telah menggeser posisi mainan konvensional sebagai media hiburan utama bagi sebagian besar anak-anak, padahal gadget memiliki berbagai dampak negatif kepada anak-anak. Mainan konvensional, selain digunakan sebagai media hiburan, memiliki fungsi sebagai media penyokong perkembangan anak. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan design thinking untuk mengetahui masalah dan keinginan anak-anak dari sebuah mainan. Responden akan dikelompokkan berdasarkan ketertarikannya terhadap mainan melalui observasi dan tanggapan yang dilakukan pada focus group dan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah rancangan mainan edukatif yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pengguna.

---

ABSTRACTThe growth of gadget usage means that gadgets have become the tools used in various daily activities by the society even among the children. Gadgets have shifted the position of conventional toys as a major entertainment medium for most children, whereas gadgets have various negative effects on children. Conventional toys, in addition to being used as entertainment media, has a function as a supporter of child development. The research is done by using design thinking approach to know the problem and desire of children from a toy. Respondents will be grouped based on their interest in toys through observation and responses made at focus groups and interviews. The results of this study is an educational toy design that can meet the needs and desires of users. "

"ABSTRAKSalah satu hal yang sangat penting berkenaan dengan upaya memberikan penghargaan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah perlindungan hukum terhadap desain industri. Melalui perangkat hukum dan mekanisme perlindungan yang memadai inilah desain industri akan mendapatkan tempat yang layak sebagai satu bentuk hak yang memiliki nilai ekonomis. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (UUDI) bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap desain industri agar tidak dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak lain yang tidak berhak. Perlindungan hukum terhadap desain industri hanya diberikan terhadap desain industri yang baru, yaitu pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan sebelumnya. Tulisan ini membahas tentang ketentuan hukum perlindungan desain industri di negara-negara maju (Inggris, Amerika Serikat dan Benelux) dan Indonesia, untuk selanjutnya dilakukan perbandingan substansi hukumnya, sehingga dapat diperoleh gambaran apakah implementasi UUDI sudah cukup baik dalam memberikan perlindungan terhadap desain industri. Selanjutnya dibahas pula mengenai beberapa contoh kasus sengketa desain industri di Indonesia yang disebabkan oleh adanya kekurangan dan kelemahan substansi hukum UUDI. Adapun proses penyusunan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatannya berupa pendekatan Undang-undang dan pendekatan kasus, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan suatu logika yang memperhatikan penalaran yang bersifat deduktif dan kualitatif. Pembahasan ini dimaksudkan untuk mengetahui penerapan ketentuan hukum perlindungan desain industri di negara-negara maju dan juga di Indonesia sekaligus menganalisis kasus-kasus sengketa desain industri yang terjadi di Indonesia sebagai akibat dari adanya kelemahan substansi hukum UUDI. Dengan demikian diharapkan, dikemudian hari dapat tercipta perlindungan dan kepastian hukum yang lebih baik, terutama dalam bidang desain industri di Indonesia.

---

ABSTRACTOne of the most important things in regard to the efforts of giving recognition towards Intellectual Property Rights (IPR) is legal protection on industrial design. Through adequate legal instruments and protection mechanism, industrial design shall be recognized as one of the rights which have economical value. Law No. 31 Year 2000 on Industrial Design (UUDI) is aimed to provide legal protection towards industrial design so that it is not utilized or used by any unauthorized parties. Legal protection towards industrial design is only granted to new industrial design, which is at the date of its acceptance, such industrial design is not the same with the previous disclosure. This paper shall discuss about the legal regulation on the protection of industrial design in developing countries (United Kingdom, United States of America and Benelux) and Indonesia, which is further compared on its legal substances, so that we could find a general picture on whether the implementation of UUDI is sufficient in providing protection towards industrial design. Then we will discuss several industrial design dispute cases in Indonesia which is caused by the limitations and flaws of the legal substances of UUDI. This paper is composed using normative legal research method with Law and case law approaches which is then analyzed by deductive and qualitative logic. This paper’s purpose is to find out the implementation of the legal regulation on industrial design in the developed countries and Indonesia also to analyze the industrial design dispute cases in Indonesia as a result on the limitations of the legal substance of UUDI. Thus it is expected, there will be a better legal protection and legal certainty, especially in industrial design in Indonesia."

"Tesis ini membahas tentang analisis terhadap proses pendaftaran Desain Industri Tempat Bedak Dua Kamar Opal. Penulis berusaha untuk mengupas tentang kendala yang ditemukan dalam implementasi Undang-Undang-Nomor 31 Tahun 2000, yang memiliki potensi untuk menimbulkan sengketa Desain Industri. Selanjutnya penulis akan mengkaji tentang penerapan syarat kebaruan dalam suatu pemeriksaan Desain Industri, telah diterapkan sepenuhnya oleh pengadilan niaga. Dengan data-data yang disajikan, penulis akan mengkaji apakah putusan Pengadilan Niaga pada kasus Tempat Bedak Dua Kamar Opal sudah sesuai dengan prinsip dan asas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan TRIPs.

---

This thesis discusses the analysis of the process of registration of industrial designs of The Two Rooms Oval Powder Box The author tried to peel about constraints in the implementation of Law No. 31-2000, which has the potential to give rise to disputes Industrial Design. Furthermore, the authors will examine the application of the requirements of novelty in an examination of industrial design, has been fully implemented by the commercial court. With the data presented, the authors will examine whether the decision of the Commercial Court in the case of The Two Rooms Oval Powder Box is in conformity with the principles contained in Law No. 31 of 2000 on Industrial Design and TRIPs."

"Konsep HKI berperan memberikan perlindungan hukum terhadap hasil invensi litbang para peneliti di Indonesia. Perlindungan hukum atas hasil invensi litbang para peneliti sangat penting dalam rangka mendukung pembangunan iptek di Indonesia. Peraturan perundangan di bidang HKI yang turut memberikan perlindungan terhadap hasil litbang para peneliti salah satunya adalah Undangundang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Tetapi peraturan tersebut dalam tataran implementasi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, meskipun telah ada perlindungan atas hasil invensi khususnya Paten namun jumlah perolehan Paten hasil invensi masih rendah. Oleh karena itu, Pemerintah memberikan insentif Raih HKI dan Sentra HKI untuk mendorong dihasilkannya invensi yang berorientasi Paten. Salah satu sentra HKI adalah Pusat Inovasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Pusinov LIPI). Pusinov LIPI diharapkan menjadi pusat pengelolaan HKI dan mendorong peneliti menghasilkan invensi yang berorientasi Paten. Namun kenyataannya Pusinov LIPI mengalami kendala dalam mendorong dihasilkanya invensi yang berorientasi Paten. Kendala tersebut meliputi aspek kelembagaan dan aspek regulasi. Kendala dalam aspek kelembagaan yaitu belum adanya dukungan yang memadai dari lembaga induk; terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM), biaya operasional, dan sarana/prasarana; struktur sentra HKI belum solid secara kelembagaan; Sentra HKI masih cenderung berkutat pada pendaftaran HKI para peneliti saja; serta peneliti kurang memahami akan pentingnya HKI. Sedangkan kendala dalam aspek regulasi meliputi regulasi terkait royalti dalam Pasal 12 UU Nomor 14 Tahun 2001, regulasi terkait Insentif Perpajakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007, dan regulasi terkait besaran anggaran penelitian.

---

The concept of intellectual property rights (IPR) play a role to provide legal protection for the invention of research and development (R & D) to the researchers in Indonesia. Legal protection of the R & D invention from researchers is essential in order to support the development of science and technology in Indonesia. The IPR legislations to protect R & D invention are Law of The Republic of Indonesia Number 14 of 2001 on Patent and Law of The Republic of Indonesia Number 18 of 2002 on National System of Research, Development and Application of Science and Technology. But the rules in the context of developing science and technology in Indonesia precisely at the level of implementation is not as expected. Moreover, the number of patents invention still low although there are legislations about Patent and other IPR. To overcome this problem, Government provides incentives Earn IPR and IPR Center to encourage patent-oriented research. One of the IPRS center is the Center for Innovation has established Indonesian Institute of Sciences (Center for Innovation Indonesian Institute of Sciences). Center for Innovation Indonesian Institute of Sciences expected to be the center of the management of IPR and to encourage patentoriented research. But the fact, Center for Innovation Indonesian Institute of Sciences have problems in pushing patent-oriented research. The problems are in institutional and regulation aspects. Institutional aspects are the absence of adequate support from the parent institution; the limited human resources, operating costs, and facilities / infrastructure; structure of the solid center of IPR has not been institutionally; center for innovation still tend to dwell on the registration of IPRs the researchers only; and researchers do not understand the importance of IPR. While the constraints in the regulatory aspects related to the regulation include a royalty under Article 12 of Law Number 14 of 2001, regulations related to Tax Incentives in Government Regulation No. 35 of 2007, and regulations related to the amount of research budgets."

"Penulisan Hukum ini membahas mengenai ketentuan unsur kebaruan dalam hak kekayaan intelektual atas desain industri baik yang diberlakukan di Indonesia, Inggris, dan juga Jepang, dimana pembahasan lebih terfokuskan pada pembahasan pengungkapan yang dikaitkan dengan tindakan uji pasar atas suatu desain industri yang dilakukan oleh pendesain yang bersangkutan. Tindakan uji pasar acapkali dilakukan oleh pendesain yang bersangkutan atas desain industri yang telah dihasilkan, maka Penulis mengkaji dan menganalisa pengaturan hukum atas tindakan uji pasar atas suatu desain industri yang dilakukan oleh pendesain yang bersangkutan dengan mengacu dan membandingkan ketentuan unsur kebaruan desain industri di Indonesia, Inggris, dan Jepang. Penulisan Hukum ini bersifat yuridis normatif, dimana Penulis melakukan penelitian kepustakaan, yaitu penilitian terhadap data sekunder, dimana data sekunder tersebut memiliki relevansi dengan permasalahan dan pembahasan pokok dalam Penulisan Hukum ini agar Penulis mampu membuat suatu kajian dengan menganalisis data sekunder tersebut. Penelitian yuridis normatif dalam Penulisan Hukum ini merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah dan/atau norma-norma dalam hukum positif.

---

This Legal Research discusses about the novelty provisions of intellectual property rights for industrial designs which enforced in Indonesia, the United Kingdom, and also Japan, the discussion is focused on the disclosures which carried out by market tests of industrial designs conducted by the designer itself. Market test actions are usually conducted by the designer on industrial designs which have been produced, thus the Author the discuss and analyzes the legal provisions of market test actions on an industrial design which conducted by the designer by referring and comparing the provisions of the novelty of industrial design in Indonesia, the United Kingdom, and Japan. This Legal Research is normative juridical, where the Author conducts library research, namely research on secondary data, the secondary data has relevance to the main issues and discussion while compiling this Legal Research, thus the Author is able to make a document by analyzing the secondary data. Normative juridical research is focused on examining the practices of the rules and/or norms of the positive law."

"Pengguna yang membeli suatu produk elektronik tentunya akan berfikir bahwa mereka bebas untuk melakukan segala hal terhadap barang milik mereka. Namun, hal tersebut sulit dilakukan karena terdapat sarana kontrol teknologi yang berfungsi sebagai pelindung ciptaan dan pengaman hak cipta operating system dan firmware pada produk elektronik. Akibatnya, seorang pengguna yang menggunakan ciptaan untuk penggunaan pribadi akan dinilai sebagai pelanggaran hak cipta apabila dalam hal tersebut melibatkan tindakan penerobosan sarana kontrol teknologi, karena hal tersebut dilarang dalam Pasal 52 UU No. 28 Tahun 2014. Dalam hal ini, hak pengguna yang beritikad baik tentunya terganggu, padahal penyelengaraan hak pengguna merupakan salah satu tujuan dari hak cipta. Sementara, Amerika Serikat sebagai negara yang prihatin akan problematika ini menciptakan suatu kebijakan triennial rulemaking process yang menggunakan parameter fair use sebagai salah satu poin utama penilaian untuk menentukan apakah suatu tindakan yang melibatkan penerobosan sarana kontrol teknologi adalah dapat dikecualikan sehingga secara hukum sah untuk dilakukan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, akan dilakukan penelitian yuridis normatif studi kepustakaan dengan pendekatan perbandingan untuk melihat perbandingan pengaturan Indonesia dan Amerika Serikat.  Dari perbandingan tersebut, terlihat bahwa ada beberapa hal yang dapat dipelajari oleh Indonesia dalam mengatur ketentuan pengecualian larangan penerobosan sarana kontrol teknologi untuk penggunaan pribadi terhadap produk elektronik, bahwa parameter penggunaan yang wajar (fair use) perlu diatur dengan jelas, dan diperlukan pertimbangan terkait ketentuan modifikasi dan penggandaan untuk penggunaan pribadi dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

---

Users who buy an electronic product will certainly think that they are free to do anything with their belongings. However, this is difficult to do because there are technological protection measures that function as copyright protection for operating systems and firmware on electronic products. As a result, a user who uses electronic products for personal use will be judged as a copyright infringement if in this case it involves circumventing technological protection measures, because this is prohibited in Article 52 of Law No. 28 of 2014. In this case, the rights of users who have good intentions are certainly disturbed, even though the implementation of user rights is one of the objectives of copyright. Meanwhile, the United States as a country that is concerned about this problem has created a triennial rulemaking process policy that uses fair use parameter as one of the main points of assessment to determine whether an action involving a circumvent of technological protection measures can be excluded so that it is legally valid to do so. Therefore, in this study, a normative juridical study of literature study will be carried out with a comparative approach to see a comparison of the regulation of Indonesia and the United States. From this comparison, it can be seen that there are several things that can be learned by Indonesia in regulating the provisions for the exception to the prohibition of the circumvention of technological protection measures for personal use of electronic products, that is the parameters of fair use need to be clearly regulated, and consideration is needed regarding the modification and copying provisions for personal use in Law No. 28 of 2014 concerning Copyright."