Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara untuk membiayai pelaksanaan jalannya roda pemerintahan dan membiayai pembangunan. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara menganut self assessment system yang akan mempermudah administrasi pelaporan dan pembayaran pajak namun disisi lain ada pihak-pihak yang menyalahgunakan sistem tersebut sehingga terjadi pelanggaran-pelanggaran perpajakan. Tindak kejahatan pada perpajakan acab kali dilakukan oleh Pemilik Manfaat. Peraturan yang mengatur Pemilik Manfaat mengatur mengenai identifikasi, verifikasi Pemilik Manfaat terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Namun, Pemilik Manfaat yang terdapat pada perpres tidak secara jelas menyatakan bahwa Pemilik Manfaat adalah bagian dari subjek pajak dan penanggung pajak. Melalui penelitian dengan metode yuridis normatif terhadap Pemilik Manfaat yang terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dengan subjek pajak yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka dapat dikatakan bahwa Pemilik Manfaat adalah Subjek Pajak. Demikian juga terhadap Pemilik Manfaat yang terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Penanggung Pajak yang terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar, maka dapat dikatakan Pemilik Manfaat adalah Penanggung Pajak.

---

Taxes are one of the sources of state revenue to finance the implementation of the wheels of government and finance development. Taxes are the largest source of revenue, the state adopts a self-assessment system that will facilitate the administration of tax reporting and payment, but on the other hand there are parties who abuse the system so that tax violations occur. Crimes on taxation are sometimes carried out by the Beneficiary. The regulations governing Beneficial Owners regulate the identification and verification of Beneficiaries in Presidential Regulation Number 13 of 2018 concerning Application of the Principle of Recognizing Beneficial Owners of Corporations in the Context of Prevention and Eradication of Money Laundering and Terrorism Financing Crimes. However, the Beneficial Owner contained in the Presidential Regulation does not clearly state that the Beneficiary is part of the tax subject and the tax guarantor. Through research using normative juridical methods on Beneficiary Owners contained in Presidential Regulation Number 13 of 2018 concerning the Application of the Principle of Recognizing Beneficial Owners of Corporations in the Context of Prevention and Eradication of Money Laundering and Terrorism Financing Crimes with tax subjects contained in Law Number 36 of 2008 concerning Income Tax and Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, then it can be said that the Beneficial Owner is a Tax Subject. Likewise for the Beneficial Owners contained in Presidential Regulation Number 13 of 2018 concerning the Application of the Principle of Recognizing the Beneficial Owners of Corporations in the Context of Prevention and Eradication of Money Laundering and Terrorism Financing Crimes and Tax Bearers contained in the Minister of Finance Regulation Number 189/PMK. 03/2020 concerning Procedures for Implementing Tax Collection on the Amount of Taxes Accrued, it can be said that the Beneficial Owner is the Tax Insurer. "

"Tesis ini menganalisa undang-undang pajak penghasilan dan peraturan perpajakan yang terkait dengan pemberian insentif pajak dan pencegahan tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam penelitian ini diambil tema tanggung jawab sosial yang banyak dilakukan oleh perusahaan dan kemudian di analisis insentif pajak yang diberikan pemerintah dan menganalisis peraturan mencegah tax avoidance atas kegiatan tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan memaparkan informasi mengenai suatu permasalahan, wawancara nara sumber ahli, dan analisa kualitatif dengan acuan literatur dan ketentuan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini bahwa insentif pajak telah memadai diberikan oleh pemerintah untuk wajib pajak badan, namun untuk peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaan sekaligus sebagai pencegah terjadinya tax avoidance belum cukup memadai.

---

The focus of this study is to analyze the income tax law and tax regulations relating to the granting of tax incentive and prevention of tax avoidance by companies through corporate social responsibility activities. This research takes the themes of social responsibility which is mostly done by the company and also the analysis of tax incentives given by government and analyze regulations to prevent tax avoidance on such activities. The study is conducted in analytical descriptive in order to explain related information by interviewing the expert and perform qualitative analysis from related literature and regulations. This study finds that there are adequate tax incentive granted by the government for corporate taxpayers, however, for regulations governing the implementation as well as the prevention of tax avoidance is insufficient."

"Penelitian ini membahas mengenai efektivitas kebijakan pajak penghasilan bagi UMKM pada bidang e-commerce. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan PP 46 Tahun 2013 atas UMKM e-commerce yang dilihat dari tujuan PP 46 dalam kemudahan administrasi untuk peningkatan voluntary compliance yang diharapkan dapat menigkatkan kontribusi UMKM pada penerimaan negara serta untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi DJP dalam penerapan PP 46 terhadap UMKM e-commerce. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kemudahan administrasi, penerapan PP 46 tahun 2013 pada UMKM e-commerce sudah efektif, namun dalam hal peningkatan voluntary compliance dan peningkatan kontribusi UMKM pada penerimaan negara, penerapan PP 46 tahun 2013 ini belum efektif. Hal ini disebabkan karena kurangnya data yang dimiliki DJP terkait para pelaku UMKM.

---

This study discusses the effectiveness of income tax policy for SMEs in the field of e commerce. This study aims to analyze the effectiveness of PP 46 Year 2013 policy on SMEs e commerce seen from the objective of PP 46 in the ease of administration to increase voluntary compliance which is expected to boost the contribution of SMEs to state revenues as well as to know the problems faced by the DGT in the application of PP 46 against SMEs e commerce.

The results of this study indicate that in the ease of administration, the application of PP 46 of 2013 on SMEs e commerce has been effective, but in terms of increasing voluntary compliance and increasing the contribution of SMEs to state revenue, the implementation of PP 46 of 2013 is not effective. This is due to lack of data owned by DGT related to the perpetrators of SMEs."

"Giving the authority of law income tax to thegovernment for decided kind of service as income tax object article23, evoke extend income tax object article23, that is not only as a passive income but also as a business income.There is two analytical questions in this research, the first is how to implications of extend income tax object article 23 for the government, with holder and income tax receiver. The second, what the suitable of taxobject that can change to be a saw with holding income tax article 23 base on with holding income tax conception and international best practice.This research used qualitative approach with a descriptive researc htype to describe an objective with facts that revealed. The collecting data technique itself is done by a literature study from various sources like an article, book, internet and in¬depth interview with some informants whoa rerelated with this research.The result of this research shown that development income tax object article 23 has an implication to the government such as increase tax acceptance, decrease cost collection, and have opportunity cost. For with holder have burden. Moreover, for implication to income tax receiver is the cash flow tax receiver can be decrease, time of money lose, and increase compliance cost. Base donw it hholding income tax conception and international best practice, the suitable object as income tax object article 23 is inpassive income.This research recommended, the administration tax system in thegovernment need tobe fix, giving reward to with holder, apply proper income tariff that cannot disturbed the cashflow, clarify the object of income taxarticle 23 with giving definition and sample from theobject, streamline income tax article 25."

"Laporan ini menjabarkan mengenai perlakuan, penghitungan dan pelaporan pajak penghasilan ekspatriat sebagai wajib pajak dalam negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia. Pada tahun pajak yang berjalan, yaitu Tahun Pajak 2014, pasangan ekspatriat (istri) juga bekerja dan menerima penghasilan dari satu pemberi kerja serta diberikan NPWP baru yang mengakibatkan pelaporan pajak penghasilan antara suami dan istri dilakukan secara terpisah dengan status perpajakan MT. Namun melalui pengamatan lebih lanjut, pasangan ekspatriat ini memiliki alternatif lain dalam perlakuan, penghitungan, dan pelaporan pajak penghasilan mereka yang secara tidak langsung lebih memudahkan dan menghemat usaha, uang dan waktu.

---

This report explains about expatriate's individual income tax treatment, calculation and filing tax as Indonesian tax resident who get monthly income from Indonesia. In the current tax year, which is Tax Year 2014, spouse of this expatriate (wife) works and receives regular income from one employer and accepted new tax identification number that leads to separate tax filing between husband and wife with filing status as "MT". After a further observation, the expatriate can do another alternative income tax treatment, calculation and filing tax which is easier, spend less effort, time and money."

"Co-working space atau kantor bersama merupakan kategori tempat kerja yang ditujukan untuk aktivitas pekerja profesional yang menyediakan fasilitas esensial untuk menunjang pekerjaan atau kegiatan berusaha. Pada tahun 2020, terjadi peningkatan jumlah co-working space secara global tidak terkecuali Indonesia. Namun, hingga saat ini, peraturan di Indonesia masih belum sepenuhnya mengakomodir penggunaan co- working space. Hal ini mengakibatkan banyak perusahaan penyedia co-working space yang memiliki izin usaha yang berbeda-beda. Meskipun telah ada Surat Edaran DKI Jakarta dan PMK Tahun 2017 yang memberikan izin dan definisi terhadap penggunaan co-working space, akan tetapi mengenai peraturan lanjutan terkait perpajakan dan klasifikasi co-working space masih belum diatur lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana klasifikasi co-working space pada sistem perpajakan dan pengenaan pajak penghasilan atas co-working space. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan data diperoleh melalui studi dokumen peraturan perundang-undangan, literatur dan wawancara. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kegiatan usaha co-working space belum diatur lebih lanjut pada Klasifikasi Lapangan Usaha dan penghasilan dari sewa menyewa co-working space dapat dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2). Adapun mengenai jasa alamat bisnis dan jasa manajemen atas co-working space dapat dikenakan PPh Pasal 23 berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tentang Pajak Penghasilan.

---

Co-working spaces, or shared offices, represent a category of workplaces designed for professional worker activities, providing essential facilities to support work or entrepreneurial endeavors. In 2020, there was an increase in the number of co-working spaces globally, including Indonesia. However, Indonesian regulations have not fully accommodated the use of co-working spaces. This has resulted in many co-working space providers having different types of business licenses. Although there are the Surat Edaran DKI Jakarta and the PMK 2017, which provide permits and definitions for the use of co-working space, further regulations related to taxation and classification of co- working spaces have not yet been elaborated. This study aims to identify how co- working spaces are classified in the tax system and the imposition of income tax on co- working spaces. The method used in this study is juridical-normative with data obtained through the study of legal regulations, literature, and interviews. The conclusion of this study is that business activities of co-working spaces are not yet further regulated in the Business Field Classification and the income from leasing co-working spaces can be subject to income tax under Article 4 paragraph (2). Furthermore, business address services and management services for co-working spaces can be subject to income tax under Article 23, based on the provisions of Law Number 36 concerning Income Tax."

"Penelitian dilakukan untuk mengevaluasi penetapan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai subjek dan atas Penghasilan OJK sebagai objek pajak. Analisis dilakukan karena DJP menetapkan OJK sebagai Subjek Pajak Penghasilan dan pungutan yang dilakukan OJK terhadap sektor jasa keuangan adalah objek pajak penghasilan, hal tesebut dapat menimbulkan isu pajak berganda (double tax) dikarenakan atas sisa pungutan tahun berjalan dan anggaran tahun berikutnya harus disetorkan OJK Ke Kas Negara. Penelitian ini menggunakan teori kedaulatan negara untuk mengevaluasi apakah penetapan tersebut telah berjalan sesuai undang-undang. Studi kasus menjadi metode yang dipilih bertujuan agar dapat memperdalam penelitian fenomena penetapan tersebut secara lebih dalam dan dapat memberikan saran bagi Otoritas Jasa keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak. Data dikumpulkan dengan metode wawancara dan studi dokumen. Penelitian ini mendapatkan temuan bahwa Otoritas Jasa Keuangan sebagai badan yang memiliki fungsi menjalankan salah satu tugas pemerintahan bukanlah subjek pajak murni dan penghasilan pungutan Otoritas Jasa Keuangan merupakan bagian dari PNBP sehingga tidak tepat jika dijadikan objek pajak.

---

This research was conducted to examine the determination of Otoritas Jasa Keuangan (OJK) as a tax subject and object by the Direktorat Jenderal Pajak (DJP). DJP determines levies by the OJK on the financial sector related to tax objects, this can lead to double taxation problems depending on the remaining levies of the current year and the following year's budget must be submitted by the OJK to the Treasury. This study uses the state sovereignty theory to request that this stipulation is under statutory regulations. Case studies are the chosen research strategy to deepen the study of this determination phenomenon more deeply and can provide advice to the OJK and the DJP. Data were collected by interview method and document study. This study found that the OJK as a body that has the function of one of the purely administrative tasks and the translation of the OJK levy is part of PNBP so that it cannot be used using object tax."

"Trend jumlah sengketa pajak yang masuk ke Pengadilan Pajak meningkat setiap tahun. Peningkatan salah satunya disebabkan oleh sengketa berulang sejenis yang sebelumnya sudah terdapat Putusan Pengadilan Pajak. Sengketa berulang ini merugikan Otoritas Pajak dan Wajib Pajak dari segi waktu dan biaya. Tujuan penelitian ini untuk memberikan gambaran kondisi harmonisasi atas sengketa berulang sejenis, peraturan yang belum dilakukan harmonisasi, dan pengaruh disharmonisasi peraturan.Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan metode kualitatif. Data yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Pajak tahun 2017 s.d 2019 sebanyak 1858 putusan dan wawancara kepada Praktisi Pajak dan DJP. Pengolahan data menggunakan analisis konten dan deskriptif. Hasil analisis konten putusan menunjukkan terdapat sengketa akibat disharmonisasi peraturan, yaitu: sengketa kegiatan usaha terpadu (Integrated), sengketa penerbitan Surat Ketetapan Pajak hasil Verifikasi, sengketa Tanggal Pemberitahuan Faktur Pajak Mendahului Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP), dan sengketa penjualan barang jaminan gadai. Dari keempat sengketa tersebut merupakan sengketa berulang dan sudah ada Putusan Pengadilan Pajak dan Putusan Peninjauan Kembali.Hasil analisis pengolahan data dan wawancara diketahui disharmonisasi peraturan disebabkan kurangnya pemahaman mengenai filosofi perpajakan dan orientasi kepada peningkatan penerimaan. Fakta lainnya, harmonisasi peraturan baru dilakuan apabila sudah terbit Putusan Uji Materiil. Selain itu, ada peningkatan peningkatan jumlah sengketa, biaya, dan waktu akibat tidak dilakukannya harmonisasi peraturan atas sengketa berulang sejenis.Dari hasil pembahasan diperoleh kesimpulan Putusan Pengadilan Pajak belum dijadikan dasar untuk melakukan harmonisasi peraturan, begitu juga yang sudah diperkuat dengan Putusan Peninjauan Kembali. Subdirektorat Harmonisasi Peraturan belum melakukan perbaikan peraturan yang menjadi sengketa berulang sejenis. Terakhir, disharmonisasi peraturan merugikan Otoritas Pajak dan Wajib Pajak dari segi peningkatan jumlah sengketa, biaya, dan waktu.

---

The trend of the number of tax disputes submitted to the Tax Court is increasing every year. One of the increases was caused by recurring disputes of the same type for which there had previously been a Tax Court Decision. This recurring dispute is detrimental to the Tax Authorities and Taxpayers in terms of time and cost. The purpose of this study is to provide an overview of the harmonization conditions for recurring disputes of the same type, regulations that have not been harmonized, and the effect of regulatory disharmony.

This research is a case study using qualitative methods. The data used are 1858 decisions and interviews with Tax Practitioners and DGT for 2017 to 2019. Data processing using content analysis and descriptive. The results of the analysis of the content of the verdict show that there are disputes due to regulatory disharmony, namely integrated business activity disputes, disputes on the issuance of Verification Tax Assessment, disputes on Tax Invoice Notification Date Preceding Tax Invoice Serial Number (NSFP), and disputes on the sale of pledged collateral. Of the four disputes are recurring disputes, and there are already Tax Court Decisions and Judgment on Reconsideration.

Data processing analysis and interviews show that regulatory disharmony is due to a lack of understanding of taxation philosophy and orientation towards increasing revenue. Another fact is that the harmonization of new regulations takes effect when a Judicial Review Decision has been issued. Besides, there is an increase in the number of disputes, costs, and time due to not harmonizing the regulations on recurring disputes of this kind.

From the discussion results, it is concluded that the Tax Court Decision has not been used as a basis for harmonizing regulations, as has been strengthened by the Judgment on Reconsideration. The Sub-directorate of Regulatory Harmonization has not made any improvements to regulations that become recurring disputes of the same type. Finally, disharmony of regulations is detrimental to the Tax Authorities and Taxpayers in increasing the number of disputes, costs, and time"

"Pertumbuhan angka pengguna internet di Indonesia memiliki pengaruh terhadap perkembangan belanja secara daring. Tercatat 88,1% dari 202,6 juta pengguna internet di Indonesia pernah menggunakan layanan berbelanja e-commerce pada April 2021. Selain itu, negara Indonesia menempati urutan ketujuh pertumbuhan e-commerce tercepat di dunia. Fenomena ini ditambah lagi dengan jumlah penjual di e-commerce sebanyak 16 juta dan munculnya hari belanja online nasional. Shopee adalah salah satu marketplace terbesar yang beroperasi di Indonesia. Hal-hal inilah memunculkan pertanyaan yaitu terkait dengan masalah kepatuhan pajak penghasilan pelaku usaha di e-commerce. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman wajib, sanksi pajak, dan tarif pajak terhadap kepatuhan formal pajak penghasilan pelaku usaha Shopee di Indonesia. Penelitian ini menggunakan paradigma positivisme, pendekatan kuantitatif dan metode pengumpulan data survei. Teknik sampling yang digunakan adalah non-probabilita sampling yaitu convenience sampling sejumlah 385 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik ketiga faktor independen yaitu pemahaman wajib pajak, sanksi pajak, dan tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan formal pajak penghasilan. Selain itu, pemahaman wajib pajak, sanksi pajak, dan tarif pajak memiliki keeratan yang sangat tinggi dengan kepatuhan formal. Hasil koefisien determinasi menunjukkan variabel dependen dapat dijelaskan sebesar 56,2% oleh variabel-variabel independen penelitian ini. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar DJP melakukan pemeriksaan lapangan dengan intensitas lebih tinggi, melakukan audiensi melalui undangan sosialisasi secara langsung kepada pengusaha di e-commerce, dan melakukan integrasi data dengan mewajibkan pengusaha Shopee mendaftarkan NPWP sebagai syarat berjualan agar bisa terdeteksi kepatuhan perpajakannya.

---

The growing number of internet users affected the rising number of businesses selling on e-commerce. It was recorded that 88.1% of the 202.6 million internet users in Indonesia had used e-commerce shopping services in April 2021. In addition, Indonesia ranks seventh in the fastest-growing e-commerce in the world. This phenomenon is coupled with the number of e-commerce sellers of 16 million and the emergence of a national online shopping day. Shopee is one of the largest marketplaces operating in Indonesia. These things raise questions related to the income tax compliance problem for business actors in e-commerce. This study aimed to determine the effect of mandatory understanding, tax sanctions, and tax rates on the formal income tax compliance of Shopee business actors in Indonesia. This study uses a positivist paradigm, a quantitative approach, and a survey data collection method. The sampling technique used was non-probability sampling, namely convenience sampling, with a total of 385 respondents. The results of this study indicate that both the three independent factors, namely understanding of the taxpayer, tax sanctions, and tax rates, have a positive and significant effect on formal income tax compliance. In addition, understanding taxpayers, tax sanctions, and tax rates have a very high relationship with formal compliance. The results of the coefficient of determination show that the dependent variable can be explained by 56.2% of the independent variables of this study. This research recommends that tax authorities conduct field inspections with higher intensity, conduct hearings through invitations to socialize directly with entrepreneurs in e-commerce and integrate data by requiring Shopee entrepreneurs to register NPWP as a condition for selling so that tax compliance can be detected."

"Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi pengaruh keringanan pajak melalui pengurangan pajak penghasilan badan dan penghapusan dividen sebagai objek pajak terhadap kebijakan dividen perusahaan terbuka di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keringan pajak mampu memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap peningkatan pembagian dividen kepada pemegang saham. Peningkatan ini menurut tax preferences hypothesis dan tax clientele hypothesis mendorong manajer perusahaan meningkatkan dividen yang dibagikan guna memenuhi peningkatan ekspektasi para pemegang saham untuk menerima dividen dari perusahaan. Penelitian ini juga menunjukkan variabel kontrol yang mempengaruhi pembagian dividen meliputi likuiditas, arus kas, efisiensi dan struktur modal perusahaan.

---

This research aims to see the effect of tax rellief through reducing corporate income tax and eliminating dividends as a tax object on the dividend policy of listed companies in Indonesia. The research results show that tax relief can have a positive influence on increasing dividend distribution to shareholders. According to the tax preferences hypothesis and tax clientele hypothesis, this increase encourages company managers to increase the dividends distributed in order to meet the increasing expectations of shareholders to receive dividends from the company. This research also shows that the control variables that influence dividend distribution are liquidity, cash flow, efficiency, and the company's debt level."